Willgo Zainar Kembali Pimpin HKTI NTB, Komitmen Perkuat Pemberdayaan Petani dan Sektor Pertanian

MATARAM – Willgo Zainar telah kembali dipercaya untuk memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk periode kedua, yaitu 2026-2031. Keputusan ini diambil secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) IX HKTI NTB yang diselenggarakan di Mataram pada hari Minggu, 2 Agustus 2026. Pemilihan kembali Willgo Zainar menandakan adanya kesinambungan kepemimpinan dan harapan besar untuk melanjutkan serta mengakselerasi program-program yang berfokus pada pemberdayaan petani dan penguatan sektor pertanian di NTB.

Kepercayaan yang diberikan oleh anggota HKTI NTB untuk memimpin organisasi ini selama dua periode berturut-turut menjadi pijakan strategis bagi Willgo Zainar dalam merumuskan langkah-langkah ke depan. Fokus utamanya adalah memperkuat struktur organisasi HKTI di NTB dan secara simultan mendorong percepatan program-program pemberdayaan yang menyentuh langsung para petani.

Salah satu langkah awal yang akan segera diambil oleh kepengurusan baru adalah pembentukan struktur organisasi secara lengkap. Setelah struktur tersebut rampung, akan diajukan untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) resmi. Rencananya, pelantikan kepengurusan DPD HKTI NTB periode 2026-2031 akan dilakukan bersamaan dengan pelantikan di tingkat nasional oleh Ketua Dewan Pembina HKTI, Bapak Prabowo Subianto, yang dijadwalkan berlangsung di Sentul, Bogor.

"Kita akan membuat struktur organisasi yang lengkap, kemudian di-SK-kan dan rencananya dilantik oleh Ketua Dewan Pembina HKTI, Bapak Prabowo Subianto, bersama-sama di Sentul, Bogor," ujar Willgo Zainar usai terpilih, menggarisbawahi pentingnya legalitas dan legitimasi kepengurusan yang baru.

Visi Pembangunan Pertanian NTB dan Kedaulatan Pangan Nasional

Kepengurusan baru di bawah nahkoda Willgo Zainar akan diarahkan untuk memberikan dukungan penuh terhadap agenda pembangunan daerah Provinsi NTB, khususnya dalam mewujudkan visi "NTB Makmur Mendunia". Dalam konteks ini, sektor pertanian dan kelautan menjadi prioritas utama. Lebih lanjut, HKTI NTB akan memastikan program kerjanya selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, khususnya "Asta Cita" yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan penekanan kuat pada upaya penguatan kedaulatan pangan nasional.

Willgo Zainar menekankan potensi besar yang dimiliki oleh HKTI berkat keberagaman anggotanya. Organisasi ini dihuni oleh berbagai elemen masyarakat yang memiliki peran penting dalam ekosistem pertanian, mulai dari akademisi, guru besar di bidang pertanian, para praktisi di lapangan, hingga anggota legislatif yang dapat menjadi jembatan advokasi kebijakan. Sinergi antarberbagai latar belakang ini dipandang sebagai modal utama dalam merumuskan program-program yang benar-benar relevan dan efektif bagi kebutuhan petani di setiap wilayah di NTB.

"Kami akan merumuskan program-program yang sesuai dengan kebutuhan di daerah masing-masing. Sinergi antara eksekutif, legislatif, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat harus berjalan dengan baik agar program pertanian bisa terlaksana secara maksimal," jelasnya.

Penguatan Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektoral

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program-program yang telah dirancang, HKTI NTB akan secara proaktif memperkuat koordinasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama dinas-dinas yang memiliki mandat di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan kelautan. Interaksi yang intensif dengan para kepala dinas terkait diharapkan dapat membuka ruang partisipasi yang lebih besar bagi HKTI dalam merealisasikan berbagai program pembangunan pertanian di NTB.

"Kami akan berinteraksi dengan kepala dinas terkait agar HKTI dapat terlibat secara langsung dalam merealisasikan berbagai program pembangunan pertanian di NTB," tambahnya. Keterlibatan langsung ini penting untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan riil para petani.

Ekspansi Struktur Organisasi Hingga Tingkat Tapak

Di samping fokus pada program, pengembangan struktur organisasi juga menjadi agenda penting. Willgo Zainar menargetkan perluasan kepengurusan HKTI hingga ke tingkat kecamatan, desa, bahkan hingga kelompok tani. Saat ini, struktur HKTI NTB baru terbentuk di tingkat kabupaten dan kota. Langkah ini bertujuan untuk memperluas jangkauan organisasi, memperkuat basis dukungan, serta meningkatkan efektivitas komunikasi dan implementasi program di akar rumput.

Proses pembentukan kepengurusan di tingkat kecamatan direncanakan akan dimulai pada tahun mendatang, yang kemudian akan dilanjutkan hingga ke tingkat desa melalui pembentukan pengurus setingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan perwakilan di kelompok-kelompok tani. Target ambisius ini menunjukkan keseriusan HKTI NTB dalam membangun organisasi yang kokoh dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

"Tahun depan target kami di NTB kepengurusan sampai tingkat kecamatan sudah selesai, kemudian bergulir ke desa hingga kelompok tani. Secara nasional target penyelesaiannya pada 2028, tetapi untuk NTB kami ingin lebih cepat," tegas Willgo Zainar.

Konteks Latar Belakang dan Signifikansi HKTI

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) merupakan organisasi kemasyarakatan yang didirikan dengan tujuan utama untuk memperjuangkan kesejahteraan petani Indonesia. Organisasi ini memiliki peran strategis dalam mengadvokasi kepentingan petani, mengembangkan potensi pertanian nasional, serta berkontribusi dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian. Didirikannya HKTI pada 27 November 1973 oleh Jenderal TNI (Purn.) Sarwo Edhie Wibowo, organisasi ini telah menjadi wadah penting bagi para petani di seluruh Indonesia.

Musyawarah Daerah (Musda) merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah bagi organisasi seperti HKTI. Melalui Musda, anggota memilih kepemimpinan baru, mengevaluasi kinerja kepengurusan sebelumnya, serta merumuskan arah kebijakan dan program kerja organisasi untuk periode mendatang. Pemilihan secara aklamasi dalam Musda IX HKTI NTB ini mencerminkan adanya konsensus dan dukungan kuat dari seluruh anggota terhadap kepemimpinan Willgo Zainar.

Data Pendukung dan Implikasi Kebijakan

Provinsi NTB memiliki potensi pertanian yang signifikan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi kontributor utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB. Pada tahun 2023, kontribusi sektor ini terhadap PDRB NTB mencapai sekitar 28,7%. Komoditas unggulan NTB meliputi padi, jagung, cabai, bawang merah, serta ternak sapi dan ayam.

Dalam konteks penguatan kedaulatan pangan nasional, peran HKTI NTB menjadi sangat krusial. Dengan memperkuat kapasitas petani lokal, meningkatkan produktivitas, dan memastikan rantai pasok yang efisien, NTB dapat berkontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Visi "NTB Makmur Mendunia" yang diusung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dan kini diperkuat oleh HKTI, mengindikasikan adanya sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil dalam memajukan sektor pertanian.

Pelibatan langsung dalam program-program pembangunan pertanian oleh OPD terkait, seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, akan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan petani. Hal ini juga sejalan dengan arahan "Asta Cita" Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional.

Tantangan dan Proyeksi ke Depan

Meskipun memiliki potensi besar, sektor pertanian di NTB, seperti di banyak daerah lain, masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah perubahan iklim yang mempengaruhi pola tanam dan hasil panen, akses terhadap teknologi pertanian modern yang masih terbatas, fluktuasi harga komoditas, serta masalah regenerasi petani yang semakin menua.

Dengan kepemimpinan yang kuat dan program yang terarah, HKTI NTB di bawah Willgo Zainar memiliki peluang besar untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Perluasan struktur organisasi hingga ke tingkat desa dan kelompok tani akan memungkinkan HKTI untuk lebih dekat dengan petani, mendengarkan aspirasi mereka, dan memberikan pendampingan yang lebih efektif. Sinergi dengan pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat membuka akses terhadap sumber daya, teknologi, dan kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan petani.

Secara keseluruhan, terpilihnya kembali Willgo Zainar sebagai Ketua DPD HKTI NTB menandai babak baru dalam upaya penguatan sektor pertanian di NTB. Dengan fokus pada penguatan organisasi, akselerasi program pemberdayaan petani, dan sinergi lintas sektoral, HKTI NTB bertekad untuk berkontribusi nyata dalam mewujudkan NTB yang makmur dan berdaulat pangan.

Garis Waktu Kepemimpinan HKTI NTB (Periode yang Akan Datang)

• Agustus 2026: Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) IX HKTI NTB, terpilihnya Willgo Zainar secara aklamasi untuk periode 2026-2031.
• Akhir 2026: Penyusunan struktur kepengurusan DPD HKTI NTB secara lengkap dan pengajuan SK.
• Awal 2027: Rencana pelantikan kepengurusan DPD HKTI NTB bersamaan dengan pelantikan nasional oleh Ketua Dewan Pembina HKTI, Bapak Prabowo Subianto, di Sentul, Bogor.
• Tahun 2027: Dimulainya pembentukan kepengurusan HKTI di tingkat kecamatan di seluruh NTB.
• Tahun 2028 dan seterusnya: Dilanjutkan dengan pembentukan kepengurusan di tingkat desa dan kelompok tani, menyasar target penyelesaian struktur hingga akar rumput.
• Periode 2026-2031: Implementasi program-program pemberdayaan petani, penguatan sinergi dengan OPD terkait, dan kontribusi dalam pencapaian visi pembangunan daerah NTB serta kedaulatan pangan nasional.

Peran HKTI NTB di bawah kepemimpinan Willgo Zainar diharapkan dapat menjadi katalisator perubahan positif bagi kesejahteraan petani dan kemajuan sektor pertanian di Bumi Gora.