MATARAM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan komitmen penuh untuk mendukung kepengurusan baru Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2026-2031. Dukungan ini disampaikan menyusul terbentuknya kepengurusan baru melalui Musyawarah Daerah (Musda) IX HKTI NTB yang diselenggarakan di Mataram pada Minggu, 2 Agustus 2026. Ketua DPC HKTI KSB, Iwan Panji Winata, menyoroti pentingnya momentum ini untuk memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat kabupaten serta meningkatkan efektivitas HKTI dalam memperjuangkan hak dan kepentingan para petani di NTB. Penguatan Organisasi dan Sinergi Lintas Tingkatan Iwan Panji Winata mengungkapkan optimisme bahwa kepemimpinan baru DPD HKTI NTB di bawah nahkoda Willgo Zainar akan menjadi katalisator bagi penguatan organisasi. "Dengan kepemimpinan yang baru, Insya Allah HKTI Sumbawa Barat akan kami bangun menjadi lembaga yang mampu memberikan manfaat sesuai dengan peran dan fungsi organisasi," ujar Iwan, menegaskan visi DPC KSB untuk menjadikan HKTI sebagai organisasi yang lebih profesional dan berdampak. Lebih lanjut, Iwan menekankan bahwa penguatan organisasi tidak dapat berdiri sendiri. Sinergi yang erat antara DPC di tingkat kabupaten, DPD di tingkat provinsi, dan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI menjadi kunci utama keberhasilan berbagai program pemberdayaan petani. Kolaborasi ini diharapkan mampu memastikan bahwa program-program yang dijalankan lebih efektif, terarah, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat petani. "Kami tentu harus bersinergi dengan DPD dan DPP agar program-program yang dijalankan bisa memberikan dampak nyata bagi petani," tegas Iwan. Menjawab Tantangan Sektor Pertanian di Sumbawa Barat Sektor pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat, menurut Iwan, masih dihadapkan pada sejumlah tantangan krusial. Permasalahan mulai dari fluktuasi hasil panen, kesulitan dalam pemasaran komoditas unggulan, hingga berbagai aspirasi petani yang membutuhkan perhatian dan solusi komprehensif dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks ini, Iwan menegaskan peran strategis HKTI sebagai jembatan komunikasi yang efektif antara petani dengan pemerintah serta para pemangku kepentingan. "Masih banyak kendala yang dihadapi petani, termasuk persoalan hasil panen. Melalui HKTI kami akan membangun komunikasi yang lebih baik agar aspirasi petani bisa diperjuangkan," jelas Iwan. Ia menambahkan bahwa HKTI akan proaktif dalam mengadvokasi kebijakan yang berpihak pada petani, serta memfasilitasi dialog konstruktif untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Prospek Pertanian di Tengah Perkembangan Ekonomi KSB Di sisi lain, Iwan Panji Winata melihat Kabupaten Sumbawa Barat memiliki prospek yang sangat cerah sebagai kawasan ekonomi dan industri yang terus berkembang pesat. Perkembangan ini, menurutnya, akan berimplikasi langsung pada peningkatan kebutuhan pasokan komoditas pertanian. Oleh karena itu, sektor pertanian di KSB harus dipersiapkan secara matang dan berkelanjutan sejak dini. Kesiapan ini penting tidak hanya untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, tetapi juga untuk memastikan peningkatan kesejahteraan para petani. "Perkembangan industri dan ekonomi di KSB perlu diimbangi dengan penguatan sektor pertanian. Kita harus memastikan ketersediaan pasokan pangan dan komoditas pertanian lainnya, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk-produk petani kita," ujar Iwan. Ia menambahkan bahwa HKTI akan berupaya mendorong pengembangan pertanian modern, diversifikasi komoditas, serta penguatan rantai pasok untuk meningkatkan daya saing produk pertanian KSB. Optimisme terhadap Kepemimpinan Willgo Zainar Iwan Panji Winata menyatakan optimisme yang tinggi terhadap terpilihnya H. Willgo Zainar sebagai Ketua DPD HKTI NTB periode 2026-2031. Ia menilai bahwa jaringan yang dimiliki Willgo Zainar di tingkat nasional merupakan modal penting yang akan mempercepat koordinasi dan memperjuangkan berbagai kebutuhan sektor pertanian di NTB, termasuk di Kabupaten Sumbawa Barat. "Dengan terpilihnya Pak Willgo yang memiliki jaringan kuat hingga tingkat pusat, kami optimistis aspirasi masyarakat dan petani di kabupaten dapat lebih mudah diperjuangkan melalui HKTI," kata Iwan, meyakini bahwa kepemimpinan baru akan membawa angin segar dalam advokasi kebijakan pertanian. Jaringan luas yang dimiliki Willgo Zainar diharapkan dapat membuka akses ke berbagai program nasional, pendanaan, serta kemitraan strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan sektor pertanian di NTB. Musda IX HKTI NTB: Momen Konsolidasi dan Arah Baru Musyawarah Daerah (Musda) IX HKTI NTB yang diselenggarakan di Mataram menjadi ajang konsolidasi organisasi dan penentuan arah strategis HKTI NTB untuk lima tahun ke depan. Dalam musda tersebut, H. Willgo Zainar terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD HKTI NTB periode 2026-2031. Pemilihan secara aklamasi ini menunjukkan adanya kepercayaan dan dukungan penuh dari seluruh pengurus dan anggota HKTI NTB terhadap kepemimpinan Willgo Zainar. Kepengurusan baru ini diharapkan tidak hanya memperkuat posisi HKTI sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor pertanian, tetapi juga mampu memperluas cakupan pemberdayaan petani. Selain itu, peran HKTI dalam mendukung ketahanan pangan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif juga menjadi prioritas utama. Latar Belakang dan Konteks Organisasi HKTI Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) adalah organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan petani dan pelaku usaha di sektor pertanian. Organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memajukan sektor pertanian Indonesia, serta memperjuangkan hak-hak dan aspirasi petani. HKTI memiliki struktur organisasi yang berlapis, mulai dari tingkat pusat (DPN), provinsi (DPD), hingga kabupaten/kota (DPC). Musyawarah Daerah (Musda) merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di tingkat DPD. Dalam Musda, pengurus dipilih, program kerja dievaluasi, dan arah kebijakan organisasi ditetapkan untuk periode kepengurusan berikutnya. Musda IX HKTI NTB ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan sebelumnya dan merumuskan strategi baru dalam menghadapi tantangan dan peluang di sektor pertanian NTB. Data dan Statistik Pendukung (Ilustratif) Untuk memperkaya analisis, data pendukung yang relevan dapat mencakup: Luas Lahan Pertanian di KSB dan NTB: Data mengenai luas lahan pertanian yang dikelola oleh petani di Kabupaten Sumbawa Barat dan Provinsi NTB secara keseluruhan dapat memberikan gambaran skala sektor pertanian. Produktivitas Komoditas Unggulan: Angka produktivitas komoditas pertanian utama di KSB (misalnya padi, jagung, hortikultura, atau peternakan) serta trennya dalam beberapa tahun terakhir akan menunjukkan potensi dan tantangan produksi. Pendapatan Petani: Data mengenai rata-rata pendapatan petani di KSB dapat menjadi indikator kesejahteraan mereka dan area yang memerlukan intervensi peningkatan. Potensi Pasar Pertanian: Analisis mengenai permintaan pasar untuk komoditas pertanian di KSB, baik untuk kebutuhan lokal, regional, maupun ekspor, akan menggarisbawahi pentingnya kesiapan pasokan. Anggaran Pembangunan Pertanian: Data alokasi anggaran pemerintah daerah dan pusat untuk sektor pertanian di NTB dapat menunjukkan komitmen pembangunan dan area yang menjadi fokus. Implikasi dan Harapan ke Depan Terpilihnya kepengurusan baru DPD HKTI NTB dan komitmen kuat dari DPC HKTI KSB diharapkan membawa angin segar bagi sektor pertanian di NTB. Penguatan organisasi hingga ke akar rumput, sinergi yang solid antar tingkatan, serta peran aktif HKTI sebagai advokat petani akan menjadi kunci untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Implikasi jangka panjang dari kepemimpinan yang kuat dan terorganisir dengan baik adalah peningkatan kesejahteraan petani, stabilitas pasokan pangan, serta kontribusi yang lebih signifikan dari sektor pertanian terhadap perekonomian daerah. Dengan dukungan dari jaringan nasional yang dimiliki oleh Ketua DPD HKTI NTB terpilih, aspirasi petani NTB diharapkan dapat lebih didengar dan direalisasikan melalui kebijakan yang berpihak dan program yang efektif. (luk) Post navigation DLU Perkuat Komitmen Pelayanan Publik Lewat Maklumat Pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat
