Zulkieflimansyah Bantah Tuduhan Aliran Dana Hibah Rp 31 Miliar ke NTB Care, Siap Audit

Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah, secara tegas membantah rumor yang menyebutkan dirinya menerima aliran dana hibah senilai Rp 31 miliar dari Pemerintah Provinsi NTB yang disalurkan kepada lembaga NTB Care selama masa kepemimpinannya. Menanggapi isu yang beredar kencang dan memicu permintaan audit dari berbagai pihak, Bang Zul, sapaan akrabnya, menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan siap jika ada audit lebih lanjut.

Klarifikasi di Tengah Rumor yang Memanas

Rumor mengenai aliran dana hibah ke NTB Care yang diduga mengalir ke kantong pribadi mantan gubernur NTB ini memang telah menjadi perbincangan hangat. Menyadari potensi persepsi publik yang keliru jika tidak direspon, Zulkieflimansyah memutuskan untuk memberikan klarifikasi melalui akun media sosialnya, @BungZulkifliemansyah, pada Senin, 4 Mei 2026. Ia mengungkapkan rasa enggan awalnya untuk membahas hal-hal yang sudah berlalu, namun terpaksa melakukannya demi mencegah isu tersebut semakin meluas dan menimbulkan kesalahpahaman.

"Saya sebenarnya agak malas merespon hal-hal yang sudah berlalu. Tapi kadang terpaksa juga harus melakukan agar tidak melebar ke sana kemari," tulis Bang Zul dalam unggahannya. Ia menekankan bahwa diam saja terhadap tuduhan yang tidak benar dapat berujung pada persepsi publik bahwa hal tersebut memang benar adanya, terutama jika isu tersebut dibingkai dengan tujuan tertentu.

Nilai Fantastis dan Pertanyaan yang Muncul

Tuduhan yang dilayangkan kepada Zulkieflimansyah memang menyasar nilai yang sangat fantastis, yakni Rp 31 miliar. Angka ini sontak menimbulkan tanda tanya besar dan keprihatinan. "Tiba-tiba ada tuduhan dana NTB Care mengalir 31 M ke saya pribadi. Ini keterlaluan juga. Maksudnya apa begini2 ini?" tulis Bang Zul, menunjukkan keterkejutannya sekaligus mempertanyakan motif di balik tuduhan tersebut.

Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut merupakan sebuah fitnah yang keterlaluan dan meminta agar motif di balik penyebaran isu ini dapat diklarifikasi. Zulkieflimansyah juga menyatakan kesiapannya untuk menjalani audit terkait anggaran hibah NTB Care. Ia justru mempersilakan siapapun untuk melakukan audit tanpa perlu menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.

Keterlibatan NTB Care: Bantuan Operasional Bukan Dana Hibah Miliar

Untuk menguatkan bantahannya, Zulkieflimansyah mengaku telah menghubungi mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB pada masa jabatannya, Rizal Dilaga. Dari percakapannya, Rizal Dilaga mengkonfirmasi bahwa tidak pernah ada pemberian hibah senilai ratusan miliar kepada NTB Care selama periode kepemimpinan Zulkieflimansyah.

"Kalau mau diaudit, audit saja. Nggak usah ribut sana sini. Saya barusan telp Pak Rizal Dilaga Mantan Kepala BPKAD waktu saya menjabat dulu. Nggak ada kata beliau, kita pernah kasih hibah-hibah sampai ratusan miliar ke NTB Care. Kita cuma pernah bantu 1 sepeda motor utk operasional NTB Care, itu saja katanya," jelas Bang Zul dalam tulisannya.

Pernyataan ini secara gamblang mengklarifikasi bahwa bantuan yang pernah diberikan kepada NTB Care hanyalah sebatas satu unit sepeda motor untuk menunjang operasionalnya, bukan dana hibah dalam jumlah besar yang menjadi pokok tuduhan.

Latar Belakang dan Peran NTB Care

Zulkieflimansyah juga memberikan konteks mengenai keberadaan NTB Care selama masa kepemimpinannya. Ia menjelaskan bahwa NTB Care dibentuk sebagai respons terhadap masih banyaknya masyarakat NTB yang belum mendapatkan pelayanan optimal dari berbagai program pemerintah karena berbagai alasan.

"Kita berinteraksi dengan NTB Care karena masyarakat kita masih banyak yg tidak terlayani dan tersentuh dengan baik krn berbagai alasan," ujar Bang Zul. Ia memandang NTB Care sebagai sebuah gerakan sosial dan gerakan moral yang berperan penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan cepat dan mendesak.

Program-program yang dijalankan NTB Care, menurut Zulkieflimansyah, bersifat membantu dan solutif. Contohnya, jika ada warga yang membutuhkan kursi roda, NTB Care dapat berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Jika ada kebutuhan transportasi gratis untuk menyeberang, mereka dapat meminta bantuan Dishub. Bahkan, dalam kasus kesulitan biaya rumah sakit, NTB Care dapat menghubungi pihak terkait, seperti Direktur Utama RSUP NTB, dr. Lalu Herman Mahaputra (Dokter Jack), untuk memohon bantuan. "simple-simple saja," pungkasnya menggambarkan kesederhanaan dan tujuan mulia dari keberadaan NTB Care.

Konteks Periode Kepemimpinan Zulkieflimansyah

Periode kepemimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah sebagai Gubernur NTB, bersama Wakil Gubernur Hj. Sitti Rohmi Djalilah, berlangsung dari tahun 2018 hingga 2023. Selama masa jabatannya, berbagai program dan kebijakan telah diluncurkan untuk mensejahterakan masyarakat NTB. Di antaranya adalah fokus pada peningkatan sektor pariwisata, pendidikan, dan kesehatan.

Pembentukan atau dukungan terhadap lembaga seperti NTB Care dapat dilihat sebagai salah satu upaya pelengkap dalam memastikan pelayanan publik menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam sebuah ekosistem pemerintahan, seringkali lembaga non-pemerintah atau unit khusus dibentuk untuk menjembatani celah-celah pelayanan yang mungkin belum terjangkau oleh instansi pemerintah yang lebih besar.

Potensi Dampak dan Implikasi Tuduhan

Tuduhan korupsi, terutama yang melibatkan jumlah dana besar, memiliki implikasi yang signifikan. Pertama, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan figur publik yang dituduh. Publik memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan transparan mengenai pengelolaan dana publik.

Kedua, rumor yang tidak terverifikasi dapat menciptakan iklim ketidakpastian dan keresahan di masyarakat. Hal ini bisa mengganggu stabilitas sosial dan politik, serta berdampak negatif pada citra daerah.

Ketiga, bagi individu yang dituduh, dampak psikologis dan reputasinya bisa sangat parah, bahkan jika tuduhan tersebut terbukti tidak benar. Proses pembuktian diri bisa menjadi beban yang berat.

Oleh karena itu, klarifikasi yang diberikan oleh Zulkieflimansyah ini menjadi penting untuk segera meluruskan informasi dan mencegah persepsi negatif yang lebih luas. Kesediaan untuk diaudit menunjukkan transparansi dan kepercayaan diri terhadap integritasnya.

Peran Warganet dan Pembisik

Dalam unggahannya, Zulkieflimansyah juga menyentil peran pihak-pihak yang disebutnya sebagai "pembisik". Ia menyayangkan jika ada pihak yang sengaja memutarbalikkan fakta atau menyebarkan isu negatif yang berlebihan.

"Kok sekarang seram-seram amat seakan-akan ada korupsi ratusan miliar dan lain-lain. Ampun deh. Saya yakin yang begini-begini ini pasti bukan Pak Gub dan Ibu Wagub. Pembisik-pembisik mbok ya jangan kelewatan juga dong berselancarnya," tutupnya.

Pernyataan ini mengindikasikan adanya dugaan bahwa isu ini mungkin dipicu oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki agenda tersembunyi. Ia berharap agar pihak-pihak tersebut tidak terlalu jauh dalam menyebarkan informasi yang menyesatkan.

Tulisan Zulkieflimansyah tersebut dibagikan puluhan kali dan menuai banyak komentar dari warganet, menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap isu ini. Respons yang beragam dari warganet mencerminkan polarisasi opini yang mungkin terjadi akibat pemberitaan isu sensitif seperti ini.

Menuju Transparansi dan Akuntabilitas

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, sekecil apapun nilainya. Institusi pemerintah dan pejabat publik harus selalu siap untuk memberikan penjelasan yang memadai dan terbuka terhadap pengawasan publik.

Permintaan audit yang muncul menunjukkan kesadaran masyarakat akan hak mereka untuk mengetahui bagaimana anggaran publik digunakan. Di sisi lain, respons cepat dan klarifikasi dari mantan pejabat seperti Zulkieflimansyah juga merupakan praktik tata kelola yang baik, yang dapat membantu menjaga kepercayaan publik.

Ke depan, diharapkan setiap isu yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang atau korupsi dapat ditangani secara profesional, objektif, dan berbasis pada bukti yang kuat, baik melalui proses audit resmi maupun investigasi oleh lembaga penegak hukum yang berwenang. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.