26 Kepala SMA, SMK, dan SLB di NTB Belum Tercatat di Dapodik

Pelantikan 26 kepala sekolah untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dilaksanakan pada Senin, 26 Januari 2026, hingga saat ini masih menyisakan persoalan administratif yang cukup krusial. Meskipun prosesi pelantikan telah dilakukan secara resmi oleh Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, para pejabat sekolah tersebut dilaporkan belum tercatat dalam sistem Data Pokok Pendidikan atau Dapodik hingga pertengahan Juli 2026. Kondisi ini memicu kekhawatiran mengenai stabilitas manajerial dan finansial di sekolah-sekolah yang terdampak, mengingat Dapodik merupakan jantung dari seluruh sistem administrasi pendidikan nasional di Indonesia.

Keterlambatan masuknya data para kepala sekolah ke dalam sistem elektronik ini bukan tanpa alasan, melainkan akibat dari adanya masa transisi regulasi baru yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Perubahan sistem dari metode manual ke sistem yang lebih terintegrasi secara digital menyebabkan adanya jeda waktu dalam proses sinkronisasi data kepegawaian. Dampak dari ketidaktercatatan nama mereka di Dapodik sangatlah signifikan, mulai dari terhambatnya pengelolaan anggaran negara hingga masalah kesejahteraan personal para kepala sekolah itu sendiri.

Urgensi Dapodik dalam Operasional Satuan Pendidikan

Dapodik atau Data Pokok Pendidikan adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari program percepatan integrasi data pendidikan. Bagi sebuah satuan pendidikan, keberadaan kepala sekolah yang terdaftar secara sah di Dapodik adalah syarat mutlak untuk menjalankan berbagai fungsi strategis. Tanpa adanya pengakuan sistemik di Dapodik, seorang kepala sekolah secara teknis dianggap "tidak ada" oleh sistem pusat, meskipun secara de facto mereka telah memimpin di lapangan.

Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah ketidakmampuan para kepala sekolah ini untuk mengeksekusi anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS merupakan instrumen penting untuk membiayai kegiatan operasional sekolah, mulai dari penyediaan alat tulis kantor, pemeliharaan sarana prasarana, hingga pembayaran honorarium guru non-ASN. Jika kepala sekolah tidak terdaftar di Dapodik, mereka tidak memiliki kewenangan digital untuk mengakses rekening sekolah atau menyetujui Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang terhubung dengan sistem manajemen BOS.

Selain itu, kendala administratif ini juga menutup akses sekolah terhadap Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah). SIPLah adalah platform elektronik yang digunakan sekolah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Tanpa otorisasi di Dapodik, transaksi belanja modal maupun belanja barang melalui SIPLah tidak dapat diproses. Hal ini berpotensi menyebabkan kelangkaan kebutuhan operasional sekolah yang dapat mengganggu proses belajar mengajar.

Dampak pada Penilaian Kinerja dan Legalitas Ijazah

Persoalan tidak berhenti pada masalah finansial. Secara manajerial, para kepala sekolah yang belum terdata di Dapodik tidak dapat melaksanakan penilaian kinerja terhadap guru dan tenaga kependidikan di bawah naungannya. Dalam sistem pendidikan modern Indonesia, penilaian kinerja guru sudah terintegrasi dengan Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan e-Kinerja BKN yang semuanya menarik data dari Dapodik. Ketidakmampuan melakukan penilaian ini berdampak berantai pada kenaikan pangkat dan pengembangan karier para guru di sekolah tersebut.

Masalah yang jauh lebih sensitif adalah terkait dengan legalitas dokumen kelulusan siswa. Saat ini, penandatanganan ijazah sudah mulai beralih menggunakan tanda tangan elektronik yang terintegrasi dengan sistem sertifikasi elektronik nasional. Jika identitas kepala sekolah tidak sinkron antara Surat Keputusan (SK) pelantikan dengan data di Dapodik, maka sistem tidak akan memberikan otorisasi untuk penandatanganan ijazah secara elektronik. Mengingat bulan Juli adalah masa krusial bagi siswa yang baru lulus untuk mendaftar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja, keterlambatan ini dapat merugikan masa depan ribuan siswa di NTB.

Kronologi dan Komposisi Kepala Sekolah yang Terdampak

Dari total 26 kepala sekolah yang dilantik pada Januari lalu, terdapat dua kelompok besar berdasarkan latar belakang pengangkatannya. Kelompok pertama terdiri dari 18 orang yang merupakan hasil seleksi ketat Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS). Mereka adalah para guru penggerak atau guru senior yang telah memenuhi kualifikasi kompetensi dan manajerial sesuai dengan regulasi terbaru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kelompok kedua terdiri dari delapan orang yang berasal dari pergeseran atau rotasi jabatan. Rotasi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan pemenuhan kebutuhan pimpinan di sekolah-sekolah tertentu yang mengalami kekosongan jabatan atau membutuhkan gaya kepemimpinan baru. Meskipun kedua kelompok ini memiliki latar belakang yang berbeda, mereka menghadapi nasib yang sama dalam sistem Dapodik: data mereka belum terverifikasi dan tervalidasi oleh sistem pusat.

Hingga berita ini diturunkan, proses verifikasi terus berjalan. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, Bowo Susatyo, mengungkapkan bahwa dari total kepala sekolah tersebut, baru 11 orang yang telah memperoleh persetujuan teknis (Pertek) dari instansi terkait. Sementara itu, sembilan orang lainnya masih berada dalam tahap melengkapi pengisian data melalui aplikasi KSPS (Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah) yang kini telah terintegrasi langsung dengan sistem e-Mutasi milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Transisi Menuju Sistem e-Mutasi BKN dan Aplikasi KSPS

Penjelasan teknis dari Dikpora NTB memberikan gambaran mengenai kerumitan yang terjadi di balik layar. Perubahan mendasar terjadi pada mekanisme pengangkatan dan mutasi kepala sekolah. Sebelumnya, proses ini dilakukan secara semi-manual di tingkat daerah kemudian dilaporkan ke pusat. Namun, di bawah regulasi terbaru, setiap pergerakan posisi guru menjadi kepala sekolah harus melalui aplikasi KSPS yang terhubung secara real-time dengan e-Mutasi BKN.

"Sistem ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Sekarang, guru yang dipromosikan harus mengisi data secara mandiri dan sistematis di aplikasi KSPS. Data ini kemudian akan divalidasi oleh BKN untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang memenuhi syarat secara administratif dan kompetensi," jelas Bowo Susatyo dalam keterangannya kepada media.

Masa transisi ini seringkali menjadi titik lemah dalam birokrasi digital. Integrasi antar-platform—dalam hal ini antara platform Kemendikbudristek dan BKN—memerlukan akurasi data yang sangat tinggi. Jika terdapat perbedaan satu karakter saja pada Nomor Induk Pegawai (NIP), nama, atau kualifikasi pendidikan dalam database lama, maka sistem akan menolak proses mutasi tersebut secara otomatis. Hal inilah yang dialami oleh sebagian besar dari 26 kepala sekolah tersebut, di mana sinkronisasi data mereka terhambat oleh benturan aturan lama dan prosedur digital yang baru.

Implikasi terhadap Tunjangan Sertifikasi

Salah satu dampak yang paling memukul secara personal bagi para kepala sekolah adalah tertundanya pembayaran tunjangan sertifikasi atau Tunjangan Profesi Guru (TPG). Sebagai pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, mereka berhak mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan pangkat dan golongan mereka. Namun, syarat pencairan TPG adalah adanya Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang diterbitkan berdasarkan validitas data di Dapodik.

Karena data mereka di Dapodik belum diperbarui menjadi "Kepala Sekolah" di satuan pendidikan yang baru, maka sistem menganggap beban kerja mereka tidak memenuhi syarat atau terjadi anomali data. Akibatnya, sertifikasi mereka belum bisa dibayarkan sejak mereka dilantik. "Praktis memang belum legal secara sistem sehingga sertifikasinya belum bisa dibayarkan. Tetapi prosesnya terus kami selesaikan agar hak-hak mereka tidak hilang begitu saja," tambah Bowo.

Meskipun secara finansial terhambat, Bowo Susatyo menegaskan bahwa secara administratif dan hukum di tingkat daerah, para kepala sekolah tersebut tetap sah dalam menjalankan tugas keseharian. SK pelantikan yang ditandatangani oleh pimpinan daerah tetap berlaku sebagai landasan hukum operasional di sekolah. Hanya saja, legalitas di hadapan sistem digital nasional memerlukan waktu lebih untuk sinkronisasi.

Upaya Percepatan dan Koordinasi Dikpora NTB

Menanggapi situasi ini, Dinas Dikpora NTB tidak tinggal diam. Mereka terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, BKN Regional, dan Kemendikbudristek di Jakarta. Upaya jemput bola dilakukan untuk memastikan setiap kendala data pada sembilan kepala sekolah yang masih dalam proses dapat segera teratasi.

Tim operator Dapodik di tingkat provinsi juga dikerahkan untuk mendampingi para kepala sekolah dalam melakukan input data di aplikasi KSPS. Kesalahan-kesalahan kecil seperti pengunggahan dokumen yang tidak sesuai format atau pengisian riwayat kepangkatan yang tidak sinkron menjadi fokus utama perbaikan. Dikpora NTB menargetkan agar dalam waktu dekat, seluruh kepala sekolah tersebut sudah mendapatkan status "Valid" di Dapodik.

"Kami menyadari bahwa keterlambatan ini berdampak pada banyak aspek, bukan hanya soal gaji atau tunjangan, tapi juga soal pelayanan kepada siswa. Kami memastikan bahwa proses sinkronisasi ini terus berjalan setiap hari. Mudah-mudahan secepatnya selesai sehingga seluruh kewenangan mereka dapat kembali normal tanpa hambatan administrasi lagi," tegas Bowo.

Analisis Fakta dan Harapan ke Depan

Kasus yang menimpa 26 kepala sekolah di NTB ini menjadi potret nyata dari tantangan transformasi digital birokrasi di Indonesia. Di satu sisi, integrasi data melalui sistem seperti e-Mutasi BKN dan Dapodik sangat diperlukan untuk menciptakan transparansi dan mencegah praktik nepotisme dalam pengangkatan pejabat sekolah. Namun di sisi lain, infrastruktur sistem dan kesiapan sumber daya manusia di daerah seringkali belum sepenuhnya siap menghadapi perubahan regulasi yang drastis.

Peristiwa ini juga memberikan pelajaran penting mengenai perlunya masa transisi yang lebih matang dan sosialisasi yang lebih masif sebelum sebuah sistem baru diimplementasikan secara penuh. Bagi sekolah-sekolah di NTB, ketidakpastian ini diharapkan tidak mengganggu semangat belajar mengajar. Para guru dan siswa diharapkan tetap fokus pada agenda pendidikan, sementara pemerintah daerah berjuang menyelesaikan benang kusut administrasi di tingkat pusat.

Ke depannya, diharapkan sistem Dapodik dapat memiliki fitur "status transisi" yang memungkinkan kepala sekolah baru tetap dapat menjalankan fungsi-fungsi darurat, seperti pengajuan dana BOS atau penandatanganan ijazah, selama proses validasi permanen sedang berlangsung. Dengan demikian, kendala teknis dalam migrasi data tidak sampai mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas, terutama hak-hak pendidikan para siswa dan kesejahteraan para tenaga pendidik.

Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Keberhasilan penyelesaian masalah ini akan menjadi preseden penting bagi daerah lain di Indonesia yang mungkin menghadapi kendala serupa dalam mengadopsi regulasi baru di sektor pendidikan. Fokus saat ini adalah memastikan bahwa pada tahun ajaran baru, seluruh persoalan administrasi ini sudah menjadi cerita masa lalu, dan 26 kepala sekolah tersebut dapat memimpin instansinya dengan legalitas penuh, baik secara hukum maupun secara sistem digital.