30 Pejabat Potensial Lolos Seleksi Administrasi dan Rekam Jejak Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemkab Lombok Timur, Uji Kompetensi Dimulai Pekan Ini

SELONG – Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur telah mengumumkan hasil seleksi administrasi dan rekam jejak, menetapkan 30 peserta yang dinyatakan lolos dan berhak melanjutkan ke tahap uji kompetensi. Pengumuman ini tertuang dalam Surat Nomor: 800.1.2.6/28/PSJPTP/2026, menandai langkah krusial dalam upaya pengisian lima jabatan strategis di lingkungan Pemkab Lombok Timur. Kelima posisi yang diperebutkan melalui seleksi terbuka ini adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Perindustrian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Proses seleksi yang ketat ini merupakan manifestasi komitmen Pemkab Lombok Timur dalam menerapkan sistem meritokrasi, sebuah prinsip penting dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengedepankan kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang baik. Tujuannya jelas, yaitu untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang profesional dan berkapabilitas tinggi guna meningkatkan kinerja birokrasi serta kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut.

Rangkaian Tahapan Seleksi: Dari Verifikasi Hingga Uji Kompetensi

Perjalanan para kandidat untuk menduduki posisi JPT Pratama ini telah melalui tahapan awal yang cermat. Setelah pendaftaran dan pengumpulan berkas, panitia seleksi melakukan verifikasi administrasi dan penilaian rekam jejak. Hasil verifikasi ini kemudian menjadi dasar penentuan siapa saja yang berhak melangkah ke fase selanjutnya.

Berdasarkan hasil verifikasi panitia, berikut adalah nama-nama peserta yang dinyatakan lolos untuk masing-masing formasi:

• Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan: Muhammad Iqbal, Muhammad Tasywiruddin, Saharudin, dan Sumaryadi.
• Kepala Dinas Perindustrian: Lalu Alwan Wijaya, Maryani, Mirayang, Mirza Sophian, Musmuliadi, dan Nurul Saadah.
• Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP): Hadi Siswanto, Lalu Agus Satriawan, Moh. Rozikin, dan Sosiawan Putraji.
• Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Ahmad Subhan, Hazrin, dr. Kurnia Akmal, M. Irham Jayadi, Mulki, dan Mustain.
• Kepala Dinas Ketahanan Pangan: Arfany Muammar Masany, Aris Munandar, Baiq Widiani Astuti, Mahrum, Makrifatullah, Marepudin, Mukarrahman Shahibullah, Pelita Yatna, Sudirman, dan Taufik Hidayatullah.

Sebanyak 30 nama yang berhasil menembus tahap ini menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi persyaratan dasar dan memiliki rekam jejak yang dianggap memadai oleh panitia. Namun, perjuangan mereka belum berakhir. Tahap berikutnya yang lebih menantang, yaitu uji kompetensi, siap menanti.

Uji Kompetensi: Asesmen Manajerial dan Sosial Kultural Menuju Kualitas Pemimpin

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur, Yulian Ugi Lusianto, menjelaskan bahwa tahapan uji kompetensi akan meliputi asesmen manajerial dan sosial kultural. Pelaksanaan uji kompetensi ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 29 hingga 30 Juni 2026, bertempat di kantor BKPSDM Kabupaten Lombok Timur.

Seluruh peserta yang dinyatakan lolos diwajibkan untuk mengikuti pembekalan secara daring sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia. Pembekalan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai teknis pelaksanaan asesmen, sehingga peserta dapat mempersiapkan diri dengan optimal.

Pada hari pertama pelaksanaan asesmen, para kandidat akan dihadapkan pada metode Leaderless Group Discussion (LGD) dan Competency Based Interview (CBI). Kerjasama dengan Assessment Center Provinsi Bali dalam pelaksanaan kedua metode ini menjadi penekanan penting dari panitia. "Kami bekerja sama dengan Assessment Center Provinsi Bali untuk menjamin objektivitas penilaian," ujar Yulian Ugi Lusianto.

Metode LGD dirancang untuk mengamati bagaimana peserta bekerja dalam tim tanpa adanya pemimpin yang ditunjuk secara formal. Hal ini akan menguji kemampuan mereka dalam berkomunikasi, bernegosiasi, memecahkan masalah secara kolaboratif, serta kemampuan kepemimpinan situasional. Sementara itu, CBI akan menggali lebih dalam mengenai kompetensi perilaku, pengalaman, dan bagaimana peserta menghadapi situasi kerja tertentu di masa lalu. Penilaian yang objektif dan profesional adalah kunci untuk memastikan bahwa kandidat yang terpilih benar-benar memiliki potensi terbaik.

Kontekstualisasi: Pentingnya Seleksi Terbuka JPT Pratama

Seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama merupakan instrumen penting dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengisian JPT Pratama yang memiliki sifat strategis harus dilakukan melalui seleksi terbuka. Kebijakan ini didasari oleh beberapa pertimbangan fundamental:

1. Prinsip Meritokrasi: Sistem merit bertujuan untuk memastikan bahwa penempatan ASN, terutama pada jabatan strategis, didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan pada faktor-faktor non-objektif seperti kedekatan personal atau politik.
2. Peningkatan Kualitas Birokrasi: Dengan mendapatkan pejabat yang paling kompeten, diharapkan kinerja instansi pemerintah akan meningkat, pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.
3. Akuntabilitas dan Transparansi: Proses seleksi terbuka melibatkan berbagai pihak, termasuk panitia seleksi independen, sehingga prosesnya menjadi lebih transparan dan akuntabel. Hal ini juga meminimalkan potensi praktik nepotisme atau kolusi.
4. Penyegaran dan Inovasi: Seleksi terbuka membuka peluang bagi ASN dari berbagai unit kerja atau bahkan dari instansi lain untuk bersaing. Hal ini dapat membawa perspektif baru, ide-ide segar, dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.

Di Lombok Timur, pemilihan Kepala Dinas untuk lima sektor krusial ini memiliki dampak yang signifikan. Dinas Kelautan dan Perikanan berperan vital dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir yang melimpah di NTB. Dinas Perindustrian memegang kunci dalam pengembangan sektor industri lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah produk daerah. DPMPTSP menjadi garda terdepan dalam menarik investasi dan memberikan kemudahan perizinan, yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan mengatasi isu pengangguran. Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan memiliki peran fundamental dalam menjamin ketersediaan dan stabilitas pangan bagi masyarakat.

Implikasi dan Harapan ke Depan

Keberhasilan proses seleksi ini akan sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan tahap uji kompetensi. Penilaian yang objektif dan komprehensif akan memastikan bahwa para pejabat terpilih benar-benar memiliki kapasitas untuk memimpin unit kerjanya masing-masing.

Implementasi sistem merit dalam seleksi JPT Pratama di Lombok Timur ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi:

• Efektivitas Kebijakan Publik: Pejabat yang kompeten akan mampu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif.
• Peningkatan Pelayanan Publik: Kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik dalam hal perizinan, penciptaan lapangan kerja, maupun pemenuhan kebutuhan dasar, diharapkan akan meningkat.
• Pengembangan Ekonomi Daerah: Kepala dinas yang strategis, seperti di sektor perindustrian, penanaman modal, dan kelautan perikanan, memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Lombok Timur.
• Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Penerapan prinsip merit secara konsisten akan memperkuat budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan akuntabel di lingkungan Pemkab Lombok Timur.

Masyarakat Lombok Timur tentu menaruh harapan besar agar proses seleksi ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah, berkinerja tinggi, dan mampu membawa perubahan positif bagi kemajuan daerah. Keberhasilan mereka dalam menjalankan tugas nantinya akan menjadi tolok ukur utama dari efektivitas sistem seleksi yang telah dijalankan. Proses seleksi ini bukan sekadar formalitas pengisian jabatan, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas birokrasi dan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur.