Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur telah berhasil menyetorkan uang pengganti sebesar Rp502 juta ke kas negara, menyusul tuntasnya perkara korupsi rehabilitasi Dermaga Labuhan Haji yang telah berkekuatan hukum tetap hingga tingkat banding. Langkah ini menegaskan komitmen Kejari Lombok Timur dalam upaya pemulihan kerugian negara dan penegakan hukum yang akuntabel. Uang pengganti tersebut merupakan hasil dari penyerahan para terpidana yang bersalah dalam kasus tersebut, dan kini telah disalurkan ke kas negara melalui BRI Cabang Selong. Penyetoran Uang Pengganti Menegaskan Pemulihan Kerugian Negara Kasi Intelijen Kejari Lombok Timur, Ugik Ramantyo, menjelaskan bahwa penyetoran uang pengganti ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. "Uang pengganti kini telah kami setorkan ke kas negara sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan," ujar Ugik Ramantyo pada Selasa, 4 Agustus 2026. Besaran Rp502 juta ini mencerminkan upaya keras kejaksaan dalam mengejar dan memulihkan aset negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Penyetoran ini merujuk pada amar putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memiliki nomor putusan yang spesifik. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2026/PT MTR tertanggal 3 Juni 2026 dan Nomor 8/PID.TPK/2026/PT MTR tertanggal 4 Juni 2026 menjadi landasan hukum atas langkah penyetoran uang pengganti ini. Keputusan pengadilan tinggi ini telah mengkonfirmasi dan dalam beberapa kasus memperberat hukuman bagi para terdakwa, sekaligus menegaskan kewajiban mereka untuk mengembalikan kerugian negara. Kronologi Kasus dan Perkembangan Putusan Banding Kasus korupsi rehabilitasi Dermaga Labuhan Haji ini telah melalui proses hukum yang panjang, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan di tingkat pertama dan banding. Kasus ini berawal dari dugaan penyalahgunaan anggaran dalam proyek rehabilitasi dermaga yang merugikan keuangan negara. Setelah melalui proses pembuktian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram, beberapa individu ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani persidangan. Namun, upaya keadilan tidak berhenti di tingkat pertama. Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding atas beberapa putusan yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan atau belum maksimal dalam pemulihan kerugian negara. Hal ini kemudian berujung pada putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memberikan pandangan berbeda dan memperberat sanksi bagi sebagian terdakwa. Dalam putusan banding tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi NTB melakukan peninjauan kembali terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Mataram. Hasilnya, hukuman terhadap tiga terdakwa mengalami peningkatan, sementara satu terdakwa lainnya memiliki nasib yang berbeda dalam hal kewajiban pembayaran uang pengganti. Perincian Hukuman dan Uang Pengganti Pasca Banding Perincian putusan banding menunjukkan perbedaan signifikan dalam penjatuhan hukuman dan kewajiban finansial bagi para terdakwa. Ahmadul Hadi: Terdakwa ini sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Mataram. Namun, Pengadilan Tinggi NTB memperberat hukumannya menjadi 4 tahun penjara. Denda sebesar Rp50 juta dengan subsider 50 hari kurungan tetap tidak berubah. Peningkatan hukuman ini mengindikasikan bahwa majelis hakim banding menilai peranan Ahmadul Hadi dalam kasus ini cukup signifikan atau pertimbangan hukum lainnya yang belum terpenuhi pada putusan tingkat pertama. Muhamad Ali Fikri dan Samsul Hakim: Kedua terdakwa ini mendapatkan tambahan hukuman penjara masing-masing selama enam bulan. Hukuman mereka yang semula 4 tahun penjara kini menjadi 4,5 tahun penjara. Sama seperti Ahmadul Hadi, keduanya tetap dibebani denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan. Menariknya, dalam amar putusan banding, Muhamad Ali Fikri diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp100 juta, sementara Samsul Hakim dibebani kewajiban yang lebih besar, yaitu Rp402 juta. Namun, kedua terdakwa ini dinyatakan telah memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini kemungkinan besar karena mereka telah melakukan pengembalian kerugian negara secara sukarela atau melalui proses lain sebelum putusan banding ini dikeluarkan, yang kemudian diperhitungkan dalam putusan akhir. Penyetoran Rp502 juta yang dilakukan Kejari Lombok Timur tersebut kemungkinan besar berasal dari pengembalian kedua terdakwa ini, di mana Rp100 juta dari Ali Fikri dan Rp402 juta dari Samsul Hakim. Mansur: Nasib terdakwa Mansur sedikit berbeda. Ia tetap dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun, sama seperti putusan pengadilan tingkat pertama. Namun, ada perubahan signifikan terkait kewajiban pembayaran uang pengganti. Dalam putusan banding, majelis hakim justru menghapus kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp281 juta yang sebelumnya dibebankan kepadanya. Meskipun demikian, Mansur tetap dikenakan denda sebesar Rp50 juta subsider 50 hari kurungan. Penghapusan kewajiban uang pengganti ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pembuktian bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh Mansur telah ditanggung oleh pihak lain, atau adanya pertimbangan hukum lain yang meringankan kewajibannya dalam hal pemulihan kerugian finansial. Implikasi dan Dampak Penyetoran Uang Pengganti Penyetoran uang pengganti sebesar Rp502 juta ke kas negara memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, ini menunjukkan keberhasilan sistem hukum dalam memberikan efek jera tidak hanya melalui sanksi pidana, tetapi juga melalui pemulihan kerugian finansial negara. Uang yang berhasil diselamatkan ini nantinya dapat dialokasikan kembali untuk program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, menggantikan dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan publik namun disalahgunakan. Kedua, langkah ini memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Transparansi dalam proses penyetoran dan informasi yang disampaikan kepada publik menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan hasil penegakan hukum. Kejari Lombok Timur telah menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada penangkapan dan penuntutan, tetapi juga berujung pada pemulihan aset negara. Ketiga, kasus ini menjadi pengingat penting bagi para penyelenggara negara dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan proyek-proyek pemerintah. Korupsi dalam proyek infrastruktur seperti rehabilitasi dermaga dapat berdampak luas, mulai dari hilangnya kepercayaan publik, terhambatnya pembangunan, hingga kerugian finansial yang harus ditanggung oleh negara. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, integritas, dan profesionalisme menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. Pentingnya Pengawasan dan Pencegahan Korupsi Kasus rehabilitasi Dermaga Labuhan Haji ini juga menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dalam setiap tahapan proyek pemerintah, mulai dari perencanaan, lelang, pelaksanaan, hingga serah terima. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk lembaga audit, pengawas internal pemerintah, dan partisipasi publik, dapat menjadi benteng pertahanan yang efektif terhadap praktik korupsi. Selain itu, upaya pencegahan korupsi melalui edukasi dan sosialisasi nilai-nilai integritas kepada para aparatur sipil negara dan pelaku usaha perlu terus ditingkatkan. Membangun budaya anti-korupsi sejak dini dan menanamkan kesadaran akan konsekuensi hukum serta moral dari tindakan korupsi merupakan investasi jangka panjang yang sangat berharga bagi pembangunan bangsa. Kejaksaan Agung dan jajaran di bawahnya, termasuk Kejari Lombok Timur, terus berkomitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi hingga ke akar-akarnya. Pengumpulan dan penyetoran uang pengganti merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut. Dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kejaksaan akan terus berupaya memastikan bahwa setiap rupiah yang dirugikan oleh korupsi dapat dikembalikan kepada negara untuk kepentingan masyarakat luas. Kasus ini, dengan segala dinamika putusan dan pengembalian kerugian negara, menjadi pelajaran berharga dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Lombok Timur dan seluruh Indonesia. Post navigation Warga Dusun Darul Hijrah Anjani Protes Aktivitas Truk Tambang, Minta Pengalihan Jalur
