Gubernur NTB Paparkan LKPJ 2025: Satu Tahun Lebih Pemerintahan Iqbal-Dinda Catat Kemajuan Signifikan di Tengah Tantangan Efisiensi Anggaran

MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, bersama Wakil Gubernur Indah Dhamanyati Putri, telah genap memimpin provinsi NTB selama 1 tahun 38 hari. Dalam momen ini, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD NTB, Gubernur Iqbal menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB Tahun 2025. LKPJ ini memuat secara komprehensif berbagai capaian dan pelaksanaan tugas pemerintahan serta agenda pembangunan daerah selama setahun lebih masa bakti kepemimpinan mereka, yang terbingkai dalam visi-misi dan target pembangunan daerah periode 2025-2030.

Penyampaian LKPJ ini menjadi penanda evaluasi mendalam terhadap kinerja pemerintah provinsi di tahun pertama kepemimpinan "Iqbal-Dinda". Gubernur Iqbal secara terbuka mengakui bahwa periode awal kepemimpinannya dihadapkan pada tantangan kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden RI melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Kebijakan ini berdampak signifikan pada beberapa kegiatan fisik, terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun demikian, dengan semangat dan kerja keras serta penguatan komitmen terhadap kemandirian fiskal daerah, berbagai target pembangunan yang telah ditetapkan berhasil dicapai, bahkan dalam kondisi anggaran yang terbatas.

Pertumbuhan Ekonomi Progresif di Tengah Kontraksi Sektor Tambang

Salah satu indikator makro yang menunjukkan kemajuan signifikan adalah pertumbuhan ekonomi NTB. Data LKPJ 2025 mencatat pertumbuhan ekonomi yang sangat progresif, mencapai 3,22 persen jika dihitung secara keseluruhan. Angka ini bahkan lebih mengesankan jika hanya memperhitungkan sektor non-tambang, yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,33 persen.

Kondisi ini patut diapresiasi mengingat sektor tambang mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu sebesar 20,05 persen. Penurunan ini dipicu oleh berkurangnya produksi dan kebijakan larangan ekspor barang mentah hasil tambang. Meskipun demikian, kekuatan sektor-sektor ekonomi lainnya mampu menopang pertumbuhan positif dan signifikan, membuktikan ketahanan dan diversifikasi ekonomi NTB.

Gubernur Iqbal merinci lebih lanjut mengenai dinamika pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa saat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), target pertumbuhan ekonomi NTB diproyeksikan mencapai 6 persen. Namun, situasi ekonomi global dan domestik berubah drastis saat dirinya mulai menjabat. Pertumbuhan ekonomi yang semula berada di angka 5,3 persen justru mengalami kontraksi yang cukup dalam, mencapai minus 1,47 persen.

"Kita kemudian melakukan penyesuaian target. Meski sempat mengalami kontraksi pada triwulan kedua, ekonomi NTB mulai menunjukkan pemulihan hingga akhirnya tumbuh positif sebesar 0,302 persen di akhir 2025," jelas Gubernur Iqbal. Angka 0,302 persen ini, meskipun terkesan kecil, merupakan sebuah pencapaian luar biasa mengingat titik awal yang negatif dan tantangan global yang dihadapi. Pemulihan ini menunjukkan efektivitas kebijakan stimulus dan upaya pemerintah dalam menggerakkan kembali roda perekonomian daerah.

Sektor Pertanian Menjanjikan, Kesejahteraan Petani Meningkat

Sektor pertanian menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian NTB dan menunjukkan kinerja yang membanggakan. Pertumbuhan ekonomi di sektor ini tercatat mendekati target, mencapai 5,3 persen. Lebih menggembirakan lagi, Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan signifikan, dari 123 menjadi 132. Peningkatan NTP ini secara langsung mencerminkan perbaikan kesejahteraan para petani di NTB, yang menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah.

Kondisi ini didukung oleh berbagai program pemerintah yang berfokus pada peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi tanaman, penguatan kelembagaan petani, serta akses pasar yang lebih baik. Pemulihan pasca-pandemi dan stabilitas harga komoditas pertanian juga turut berkontribusi terhadap kinerja positif sektor ini.

Penurunan Tingkat Kemiskinan Melampaui Target Nasional

Di tengah upaya pemulihan ekonomi, indikator kemiskinan di NTB menunjukkan tren penurunan yang konsisten dan menggembirakan. Pada September 2025, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 11,38 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,40 persen dibandingkan Maret 2025 yang berada di angka 11,78 persen.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu September 2024, yang berada pada angka 11,91 persen, maka terjadi penurunan sebesar 0,53 persen. Capaian ini secara meyakinkan melampaui target nasional yang ditetapkan untuk Provinsi NTB pada tahun 2025, yang berkisar pada angka 11,68-12,18 persen.

"Sehingga kami optimis pada akhir periode kepemimpinan Iqbal-Dinda, angka kemiskinan di NTB dapat terus ditekan, hingga satu digit dengan dukungan program unggulan Desa Berdaya Transformatif," ungkap Gubernur Iqbal dengan penuh keyakinan. Program Desa Berdaya Transformatif merupakan salah satu strategi kunci yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat di tingkat akar rumput, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar, sehingga secara gradual dapat mengentaskan kemiskinan.

Indikator Makro Lainnya Menunjukkan Progres Positif

Selain pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan, berbagai indikator makro lainnya juga menunjukkan progres yang signifikan di NTB. Kontribusi ekonomi NTB terhadap ekonomi nasional telah mencapai 0,84 persen, menunjukkan peranan provinsi ini dalam lanskap ekonomi Indonesia.

Sektor industri pengolahan juga menunjukkan peningkatan yang impresif, dengan kontribusi mencapai 6,69 persen, meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,87 persen. Peningkatan ini mengindikasikan keberhasilan pemerintah dalam mendorong industrialisasi dan hilirisasi produk-produk lokal.

Di sektor lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) NTB telah mencapai 77,40 poin, menunjukkan komitmen provinsi ini terhadap kelestarian lingkungan. Sementara itu, di bidang inovasi, Indeks Inovasi Daerah mencapai 73,25 poin, menempatkan NTB sebagai provinsi yang sangat inovatif.

Provinsi NTB juga menunjukkan peningkatan daya saing daerah, dengan indeks daya saing mencapai 3,53 poin, sedikit di atas rata-rata nasional yang sebesar 3,50 poin. Di sektor kelautan, Indeks Ekonomi Biru NTB telah mencapai 50,73 poin.

Gubernur Iqbal juga menyoroti pembangunan manusia. Meskipun belum ada rilis resmi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Modal Manusia di NTB telah mencapai 0,54 poin. Pemerintah optimis angka ini dapat meningkat menjadi 0,56 poin pada tahun 2025, seiring dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB. Pada tahun 2025, IPM NTB telah mencapai 73,97 poin, mengalami peningkatan sebesar 1,19 persen atau 0,87 poin dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 73,10 poin, dengan kategori yang sudah masuk dalam kategori tinggi.

Pada indikator ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi NTB berada di angka 3,05 persen, yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan angka pengangguran nasional sebesar 4,47 persen. Hal ini menunjukkan keberhasilan program penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja di NTB.

Pengelolaan Keuangan: Bebas Utang Tak Terencana di Tahun 2026

Salah satu pencapaian monumental dalam pengelolaan keuangan daerah adalah memasuki tahun anggaran 2026 untuk pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir tanpa memiliki utang yang tidak terencana. Gubernur Iqbal mengapresiasi kerja keras Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam mengelola keuangan provinsi.

"Dengan kesungguhan terutama TAPD, pihaknya berhasil mengelola keuangan yang dimiliki, bukan saja berhasil melakukan pembayaran utang lebih dari Rp 280 miliar di awal masa pemerintahan tetapi bisa memasuki tahun 2026 tanpa satu sen pun hutang," tegas Gubernur Iqbal. Ia menambahkan, "Kalaupun ada hutang, adalah hutang di SMI/PT SNI yang memang itu adalah hutang yang direncanakan. Tapi alhamdulillah tidak ada hutang yang tidak direncanakan."

Pencapaian ini menunjukkan tata kelola keuangan yang baik, disiplin fiskal, dan kemampuan pemerintah dalam memprioritaskan pembayaran kewajiban serta mengelola sumber daya keuangan secara efektif untuk pembangunan daerah. Bebas dari utang tak terencana memberikan ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai program-program prioritas dan pembangunan berkelanjutan di masa mendatang.

DPRD NTB: LKPJ Bahan Evaluasi, Kepala OPD Wajib Hadir Langsung

Menanggapi penyampaian LKPJ Gubernur, Ketua DPRD NTB, Isvie Rupaeda, menyatakan bahwa laporan tersebut akan menjadi bahan pembahasan penting di masing-masing komisi DPRD. Ia menekankan perlunya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam proses evaluasi dan perumusan kebijakan ke depan.

Lebih lanjut, Isvie Rupaeda menegaskan pentingnya kehadiran langsung kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam setiap rapat bersama DPRD. "Kami harapkan Pak Gubernur dapat menugaskan langsung kepala OPD tanpa berwakil ketika diundang rapat dengan DPRD," ujarnya. Penegasan ini penting untuk memastikan efektivitas komunikasi, akuntabilitas, dan kelancaran pembahasan program-program pemerintah daerah. Kehadiran langsung para kepala OPD memungkinkan adanya dialog yang lebih mendalam dan responsif terhadap pertanyaan serta masukan dari anggota dewan.

Penyampaian LKPJ Gubernur NTB Tahun 2025 ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan capaian setahun lebih pemerintahan Iqbal-Dinda, sekaligus menjadi landasan strategis untuk langkah-langkah pembangunan selanjutnya, dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat.