Potensi Raksasa Gula Dompu Terancam Stagnasi: Harapan Swasembada Nasional Terganjal Realitas Anggaran dan Strategi Daerah

MATARAM – Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), telah resmi ditetapkan sebagai Kawasan Tebu Nasional pada tahun 2024, sebuah pengakuan yang menempatkannya sebagai pilar krusial dalam upaya Indonesia mencapai swasembada gula. Dengan lahan yang luas dan kondisi iklim yang mendukung, potensi gula di wilayah ini memang sangat menjanjikan. Namun, di balik prospek cerah ini, realitas di lapangan menunjukkan tantangan besar: semangat kemandirian petani tebu Dompu belum sepenuhnya diimbangi oleh dukungan anggaran yang konkret dan program strategis yang jelas dari pemerintah daerah. Akibatnya, pabrik gula yang sudah berdiri tegak di Doroncanga, milik PT Sukses Mantap Sejahtera (PT SMS), kini menunggu pasokan bahan baku yang memadai, sebuah kondisi yang mengancam efektivitas investasi dan cita-cita besar Dompu sebagai lumbung gula nasional.

Dompu: Pilar Swasembada Gula Nasional yang Tertunda

Penetapan Dompu sebagai Kawasan Tebu Nasional pada tahun 2024 merupakan langkah strategis pemerintah pusat dalam mewujudkan kemandirian pangan, khususnya komoditas gula. Keputusan ini didasari oleh pertimbangan atas potensi lahan yang luas dan kesesuaian agroekosistem untuk budidaya tebu, yang diharapkan dapat menopang kebutuhan gula nasional yang terus meningkat. Indonesia, sebagai negara berpenduduk padat, masih menghadapi defisit produksi gula yang signifikan, memaksa ketergantungan pada impor untuk memenuhi konsumsi domestik, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa kebutuhan gula nasional mencapai sekitar 6-7 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru mencapai sekitar 2,5-3 juta ton. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk menggenjot produksi di daerah-daerah potensial seperti Dompu.

Sejarah industri gula di Indonesia memiliki pasang surutnya. Pada era kolonial, Indonesia pernah menjadi salah satu eksportir gula terbesar di dunia. Namun, berbagai faktor seperti konflik, perubahan kebijakan, dan kurangnya investasi menyebabkan kemunduran industri ini. Dekade terakhir, pemerintah kembali fokus pada revitalisasi industri gula, dengan target ambisius swasembada yang seringkali tertunda. Dompu, dengan keberadaan pabrik gula PT SMS yang didirikan untuk mengolah tebu dari petani lokal, seharusnya menjadi contoh sukses dari revitalisasi ini. Pabrik ini memiliki kapasitas giling yang signifikan, yang jika beroperasi penuh, dapat menyerap ribuan ton tebu setiap hari dan menghasilkan gula dalam jumlah besar, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.

Pabrik Gula PT SMS: Harapan dan Tantangan Pasokan Bahan Baku

Pabrik gula PT Sukses Mantap Sejahtera (PT SMS) di Doroncanga, Dompu, adalah jantung dari visi Dompu sebagai penyangga gula nasional. Namun, seperti banyak pabrik pengolahan di sektor pertanian, kelangsungan operasionalnya sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku yang konsisten dan memadai. Muhammad Riadi, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, mengungkapkan kekhawatirannya. "Kami merencanakan ekstensifikasi pengembangan agar pabrik tebu di Doroncanga eksis berproduksi. Kalau tidak ada bahan baku, ya akan tutup pabrik itu kan," ujarnya, menyoroti urgensi untuk memperluas lahan tanam tebu dan meningkatkan produktivitas.

Kapasitas giling pabrik PT SMS, meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam pernyataan Riadi, umumnya membutuhkan pasokan tebu dari puluhan ribu hektar lahan untuk mencapai titik impas dan efisiensi optimal. Tanpa pasokan yang cukup, pabrik akan beroperasi di bawah kapasitas, menyebabkan kerugian finansial bagi investor dan mengganggu rantai pasok. Ini bukan hanya masalah ekonomi bagi perusahaan, tetapi juga masalah kepercayaan bagi petani yang berharap tebunya dapat diserap dengan harga yang layak. Kondisi ini mencerminkan dilema klasik dalam industri pertanian: investasi besar di sektor pengolahan harus diiringi dengan dukungan yang setara di sektor hulu, yaitu budidaya.

Paradoks Anggaran: Komitmen Pusat vs. Realita Daerah

Komitmen pemerintah pusat terhadap sektor pertanian, khususnya komoditas strategis seperti tebu, sangat progresif. Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dalam berbagai kesempatan, menegaskan keberpihakan pada komoditas perkebunan seperti tebu, kelapa, kakao, kopi, dan vanili. Visinya, sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto, adalah menghentikan ekspor bahan baku mentah dan mengolahnya di dalam negeri, menciptakan nilai tambah dan kemandirian ekonomi. Ini merupakan peluang emas bagi NTB, khususnya Dompu, untuk menjadi pemain kunci dalam rantai nilai gula nasional.

Namun, antusiasme dan visi besar dari pemerintah pusat ini belum sepenuhnya sejalan dengan dukungan anggaran di level daerah, khususnya dari Pemerintah Provinsi NTB. Riadi mengakui secara terus terang, "Kalau kita bicara anggaran dari pemerintah Provinsi NTB selama ini belum pernah ada yang kita lokasikan ke sana." Pernyataan ini menggambarkan adanya disonansi antara kebijakan makro nasional dan implementasi di tingkat lokal. Bantuan yang pernah diterima petani tebu di Dompu, seperti bibit tebu, lebih banyak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun-tahun sebelumnya, seperti 2012, 2022, atau 2023.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai koordinasi dan sinkronisasi program antara pusat dan daerah. Mengapa daerah, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengembangan potensi lokal, belum mengalokasikan anggaran khusus untuk komoditas strategis ini? Kemungkinan penyebabnya bervariasi, mulai dari keterbatasan fiskal daerah, prioritas pembangunan lain, hingga kurangnya pemahaman mendalam mengenai urgensi dan potensi ekonomi jangka panjang dari pengembangan tebu. Tanpa dukungan anggaran yang memadai dari provinsi, upaya ekstensifikasi dan intensifikasi budidaya tebu akan berjalan lambat, mengandalkan sepenuhnya pada inisiatif petani atau program sporadic dari pusat.

Jeritan Petani di Tengah Biaya Operasional Tinggi

Petani tebu di lapangan menghadapi tantangan klasik yang memberatkan, terutama terkait biaya operasional yang tinggi. Mulai dari harga pupuk, upah tenaga kerja, hingga biaya transportasi hasil panen, semuanya menjadi beban yang signifikan. "Tebu ini kan belum mendapat pupuk subsidi. Yang mendapat pupuk subsidi kan padi, jagung," jelas Riadi. Pernyataan ini menyoroti diskriminasi kebijakan subsidi yang menempatkan tebu pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan komoditas pangan pokok lainnya. Akibatnya, petani tebu harus menanggung biaya pupuk dengan harga pasar yang seringkali fluktuatif dan tinggi, mengurangi margin keuntungan mereka.

Selain pupuk, biaya tenaga kerja juga menjadi komponen penting dalam budidaya tebu, terutama saat musim tanam dan panen yang padat karya. Tantangan lain adalah transportasi hasil panen tebu dari lahan ke lokasi pabrik. Tebu adalah komoditas curah dengan bobot besar, sehingga biaya angkut per tonnya bisa sangat mahal, apalagi jika infrastruktur jalan kurang memadai atau jarak ke pabrik jauh. Riadi menyebut perlunya koordinasi dengan dinas perhubungan untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan, yang mengindikasikan bahwa masalah transportasi tidak hanya di darat tetapi juga mungkin melibatkan jalur laut untuk daerah-daerah tertentu atau untuk pengiriman ke luar pulau. Peningkatan kapasitas pelabuhan dan perbaikan akses jalan sangat vital untuk memastikan tebu dapat diangkut efisien dan tepat waktu ke pabrik, menjaga kualitas dan mengurangi kerugian pascapanen.

Strategi Jangka Panjang yang Belum Tergambar Jelas

Ketika ditanya mengenai strategi utama dan target luas lahan tebu dalam lima tahun ke depan, Riadi mengakui bahwa ia belum dapat memaparkannya secara detail. "Saya belum lihat di Renstra (rencana strategis) yang sekarang ini," ujarnya. Ketiadaan visi strategis jangka panjang yang terperinci di tingkat provinsi ini menjadi sorotan serius. Bagaimana Dompu dapat memaksimalkan potensinya sebagai Kawasan Tebu Nasional tanpa peta jalan yang jelas?

Renstra adalah dokumen perencanaan penting yang menguraikan tujuan, sasaran, program, dan anggaran untuk mencapai visi pembangunan. Ketiadaan detail mengenai pengembangan tebu dalam Renstra menunjukkan bahwa komoditas ini mungkin belum menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah, atau setidaknya belum terintegrasi secara komprehensif.

Saat ini, strategi yang diandalkan adalah program pendampingan teknis bagi petani oleh penyuluh pertanian lapangan. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas tebu rakyat melalui penerapan praktik pertanian yang baik (Good Agricultural Practices/GAP), penggunaan varietas unggul, dan pengelolaan hama penyakit. Meskipun penting, pendampingan teknis saja tidak cukup tanpa dukungan finansial, infrastruktur, dan kebijakan yang lebih luas.

Di tengah segala keterbatasan ini, Riadi justru mengapresiasi semangat kemandirian yang ditunjukkan petani tebu Dompu. Semangat ini menjadi modal sosial yang tak ternilai, namun tidak bisa dibiarkan berdiri sendiri tanpa dukungan struktural dari pemerintah. Ia juga menyoroti mengenai rencana ekspansi lahan tebu di luar Dompu, seperti di Labangka, Sumbawa, yang menunjukkan potensi pengembangan yang lebih luas di NTB, meskipun data pastinya masih perlu dikonfirmasi dengan bidang terkait.

Mengukuhkan Kelembagaan Petani Melalui Koperasi

Salah satu harapan besar dari petani adalah untuk membentuk koperasi resmi. Pembentukan koperasi akan memberikan kekuatan tawar yang lebih besar bagi petani, memfasilitasi akses terhadap modal, pupuk, dan pemasaran, serta memungkinkan mereka untuk melakukan pengolahan awal tebu jika memungkinkan. Menanggapi keinginan ini, Riadi menjelaskan tahapannya. Pemerintah akan membina petani terlebih dahulu dalam bentuk Kelompok Tani (Poktan), kemudian ditingkatkan menjadi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). "Begitu jadi Gapoktan, akan lebih gampang dia menjadi koperasi. Itu area bermainannya dinas koperasi," jelasnya.

Proses ini penting untuk membangun fondasi kelembagaan yang kuat. Poktan dan Gapoktan berfungsi sebagai wadah koordinasi, berbagi informasi, dan belajar bersama antarpetani. Setelah Gapoktan matang, transisi menjadi koperasi akan lebih mudah karena petani sudah terbiasa bekerja sama dan memiliki struktur organisasi dasar. Riadi menegaskan bahwa Gapoktan tebu akan didorong untuk segera membentuk koperasi. "Itu kebanggaan tersendiri buat penyuluh. Semua penyuluh menginginkan hal seperti itu," tambahnya, menggarisbawahi pentingnya peran penyuluh dalam pemberdayaan petani. Koperasi akan menjadi entitas legal yang mampu menjalin kemitraan dengan pabrik gula secara lebih formal, mengakses pembiayaan dari bank, dan bahkan berinvestasi pada alat dan mesin pertanian bersama.

Ekspansi dan Harapan Masa Depan Industri Tebu NTB

Visi untuk menjadikan Dompu sebagai pusat gula nasional tidak berhenti pada wilayah Dompu saja. Gagasan ekspansi lahan tebu ke daerah lain di NTB, seperti Labangka di Sumbawa, menunjukkan potensi regional yang lebih besar. Diversifikasi lokasi budidaya dapat mengurangi risiko kegagalan panen akibat iklim atau hama di satu wilayah, sekaligus meningkatkan total produksi tebu di NTB. Namun, setiap ekspansi memerlukan studi kelayakan yang cermat, termasuk kesesuaian lahan, ketersediaan air, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat lokal.

Dengan dukungan kelembagaan yang kuat melalui koperasi, kemandirian petani yang terus dipupuk, dan strategi yang terencana, kapasitas produksi pabrik gula PT SMS dapat terpenuhi secara optimal. Ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan pabrik, tetapi juga tentang mewujudkan mimpi besar Dompu sebagai penyangga gula nasional yang berkelanjutan. Implementasi visi ini akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi petani dan masyarakat lokal, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Analisis Dampak: Lebih dari Sekadar Gula, Ketahanan Pangan Nasional

Pengembangan industri tebu di Dompu memiliki implikasi yang jauh lebih luas daripada sekadar produksi gula. Ini adalah investasi dalam ketahanan pangan nasional. Dengan mengurangi ketergantungan pada impor, Indonesia dapat melindungi diri dari gejolak harga pasar internasional dan memastikan ketersediaan pasokan yang stabil. Secara ekonomi, pengembangan ini akan menciptakan ekosistem industri yang kuat, mulai dari sektor hulu (bibit, pupuk, alat pertanian), budidaya (petani), hingga sektor hilir (pengolahan, distribusi). Ini akan memicu pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif, melibatkan ribuan petani dan pekerja.

Secara sosial, pemberdayaan petani melalui koperasi akan meningkatkan posisi tawar mereka, memastikan mereka mendapatkan harga yang adil untuk produknya, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Aspek lingkungan juga perlu diperhatikan. Pengembangan tebu harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan praktik pertanian yang ramah lingkungan, pengelolaan air yang efisien, dan pencegahan degradasi lahan. Ini akan memastikan bahwa manfaat ekonomi yang diperoleh tidak merusak sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Penutup: Jalan Panjang Menuju Swasembada Gula dari Bumi Gora

Meskipun potensi Dompu sebagai Kawasan Tebu Nasional sangat besar, jalan menuju swasembada gula masih panjang dan berliku. Tantangan utama terletak pada bagaimana mengkonversi potensi tersebut menjadi produksi riil yang berkelanjutan. Ini membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, swasta (pabrik gula), dan yang terpenting, para petani.

Dukungan anggaran yang konsisten dari pemerintah provinsi, perumusan strategi jangka panjang yang jelas, fasilitas subsidi pupuk yang merata, perbaikan infrastruktur transportasi, dan penguatan kelembagaan petani melalui koperasi adalah langkah-langkah krusial yang harus segera diimplementasikan. Tanpa langkah-langkah konkret ini, penetapan Dompu sebagai Kawasan Tebu Nasional akan tetap menjadi wacana indah di atas kertas, sementara pabrik gula terus menunggu dan jeritan petani terus bergema. Hanya dengan komitmen dan aksi nyata dari semua pihak, mimpi Dompu sebagai penyangga gula nasional dapat terwujud, membawa manisnya swasembada ke seluruh penjuru negeri dari Bumi Gora.