Transformasi Ekonomi Dompu: Dari Lahan Tidur Menuju Sentra Gula Nasional, Didukung Kebijakan Strategis dan Sinergi Multisektor

MATARAM – Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), tengah bersiap mengukuhkan posisinya sebagai sentra produksi gula terkemuka di Indonesia Timur. Dengan pertumbuhan signifikan jumlah petani tebu pemula dari tahun ke tahun, komoditas ini kini bukan hanya sekadar alternatif pertanian, melainkan lokomotif kebangkitan ekonomi kerakyatan yang menjanjikan kesejahteraan. Potensi lahan tidur yang melimpah di Dompu, diperkirakan mencapai puluhan ribu hektar, menjadi modal utama untuk mewujudkan ambisi ini, menuntut keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam memfasilitasi ekspansi perkebunan tebu. Inisiatif ini juga selaras dengan agenda ketahanan pangan nasional yang digaungkan oleh pemerintah pusat, menciptakan sinergi yang kuat dari tingkat lokal hingga nasional.

Kebangkitan Tebu di Dompu: Potensi Ekonomi dan Peningkatan Partisipasi Petani

Dalam beberapa tahun terakhir, Dompu telah menyaksikan fenomena menarik: lonjakan jumlah petani tebu pemula. Fenomena ini bukan kebetulan, melainkan hasil langsung dari manfaat ekonomi yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Petani, yang sebelumnya mungkin terpaku pada komoditas tradisional seperti jagung, kini mulai melirik tebu sebagai sumber pendapatan yang lebih stabil dan menjanjikan. Dengan adanya jaminan pembelian dari pabrik pengolahan tebu lokal dan sistem kemitraan yang transparan, risiko pasar yang sering menghantui petani dapat diminimalisir. Peningkatan pendapatan ini pada gilirannya mendorong perputaran ekonomi lokal, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menciptakan multiplier effect yang positif bagi sektor-sektor usaha lainnya.

Dompu dianugerahi dengan potensi lahan tidur yang sangat luas, mencapai puluhan ribu hektar, yang sebagian besar belum termanfaatkan secara optimal. Lahan-lahan ini memiliki karakteristik tanah dan iklim yang sangat cocok untuk budidaya tebu, menjadikannya aset strategis yang tak ternilai. Pemanfaatan lahan tidur ini untuk perkebunan tebu bukan hanya akan meningkatkan produktivitas pertanian daerah, tetapi juga secara signifikan mengurangi angka pengangguran di pedesaan. Diperlukan intervensi pemerintah daerah yang proaktif dalam memfasilitasi akses petani terhadap lahan, menyediakan infrastruktur dasar seperti irigasi dan jalan usaha tani, serta memastikan kejelasan status hukum lahan agar investasi jangka panjang dapat berjalan tanpa hambatan. Jika potensi ini dapat digarap maksimal, Dompu berpeluang besar tidak hanya memenuhi kebutuhan gula di NTB, tetapi juga menjadi penopang utama pasokan gula untuk seluruh wilayah Indonesia Timur.

Visi Nasional dan Dukungan Politik: Memposisikan Dompu sebagai Sentra Gula Strategis

Transformasi Dompu menjadi sentra produksi gula nasional didukung oleh dua pilar strategis yang kuat. Pertama, inisiatif ini sangat selaras dengan platform kebijakan strategis nasional terkait ketahanan pangan. Komoditas gula, sebagai salah satu kebutuhan pokok, telah menjadi fokus utama dalam agenda kedaulatan pangan pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program swasembada gula nasional menuntut kontribusi signifikan dari daerah-daerah penghasil tebu potensial seperti Dompu. Dengan mengoptimalkan produksi tebu, Dompu secara langsung mendukung upaya pemerintah pusat untuk mengurangi ketergantungan impor gula dan mencapai kemandirian pangan.

Pilar kedua adalah adanya keselarasan politik antara kepala daerah yang terpilih, baik di tingkat Provinsi NTB maupun Kabupaten Dompu, dengan Presiden Prabowo Subianto. "Perkawinan" kepentingan kebijakan yang terjadi karena satu visi politik ini diharapkan akan mempermudah koordinasi, alokasi sumber daya, dan percepatan regulasi. Dukungan politik yang solid dari pusat hingga daerah adalah elemen krusial untuk proyek-proyek strategis berskala besar. Hal ini berarti Dompu berpotensi mendapatkan perhatian khusus dalam bentuk program-program pembangunan, insentif investasi, dan bantuan teknis dari pemerintah pusat untuk mengakselerasi pengembangan industri tebu.

Ketua DPRD NTB, Ir. Muttaqun, menegaskan komitmen legislatif terhadap pengarusutamaan tebu dalam pembangunan daerah. Ia memastikan bahwa komoditas tebu telah resmi masuk dalam draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. "Sudah kami sampaikan dalam RPJMD baik di kabupaten maupun provinsi untuk masuk dalam program tahun ini," kata Muttaqun, menggarisbawahi urgensi dan prioritas tebu dalam agenda pembangunan daerah. Ia menambahkan bahwa peluang tebu untuk masuk sebagai komoditas unggulan daerah kategori hortikultura sangat terbuka lebar, dan ia bersama rekan-rekan legislatif di tingkat kabupaten berkomitmen penuh untuk memperjuangkannya melalui regulasi dan kebijakan pro-petani.

Muttaqun, politisi dari Partai Nasdem, menjelaskan bahwa alasan konsisten menyuarakan tebu agar mendapat atensi banyak pihak adalah karena komoditas ini merupakan bagian integral dari program kedaulatan pangan Presiden Prabowo. Ia juga menyoroti peran vital pihak swasta, yakni PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS), yang telah berinvestasi besar dengan mendirikan pabrik gula di Dompu. Kehadiran PT SMS, yang kini menggandeng petani lokal dan bahkan TNI sebagai mitra strategis dalam mengelola perkebunan tebu, patut mendapat dukungan penuh dari semua elemen masyarakat dan pemerintah. Muttaqun menekankan pentingnya kerja sama multisektor untuk memperluas areal perkebunan tebu di Dompu dan memastikan kejelasan status hukum lahan. "Kami ingin tebu tidak hanya dimanfaatkan potensinya tapi juga harus bisa dikelola untuk kesejahteraan masyarakat Dompu," tegasnya, menyoroti dimensi sosial dan ekonomi dari pengembangan tebu.

Peran Swasta dan Sinergi Multisektor: Kunci Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan Petani

Kehadiran PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) di Dompu telah menjadi katalisator bagi kebangkitan industri tebu di wilayah ini. Sejak awal operasionalnya, PT SMS tidak hanya mendirikan pabrik gula berteknologi modern, tetapi juga mengembangkan model kemitraan yang inovatif dengan ribuan petani lokal. Model ini memberikan jaminan pasar bagi hasil panen petani, akses terhadap modal, bibit unggul, pupuk berkualitas, serta pendampingan teknis dari para ahli pertanian. Kemitraan ini mengurangi risiko yang dihadapi petani dan memastikan mereka dapat menerapkan praktik budidaya terbaik (Good Agricultural Practices/GAP) untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tebu. Rata-rata produktivitas tebu di lahan mitra PT SMS dilaporkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, menunjukkan efektivitas model kemitraan ini.

Lebih jauh lagi, PT SMS juga menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengelolaan beberapa areal perkebunan tebu. Keterlibatan TNI dalam program ketahanan pangan nasional ini memberikan dimensi keamanan, efisiensi dalam pengelolaan lahan, dan disiplin dalam implementasi program pertanian. Sinergi antara swasta (PT SMS), petani, dan unsur pemerintah/TNI ini menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri tebu yang berkelanjutan. Petani merasakan langsung manfaat dari transfer pengetahuan, teknologi, dan kepastian pasar, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan taraf hidup mereka.

Namun, tantangan terkait perluasan lahan dan kejelasan status areal masih menjadi pekerjaan rumah. Banyak lahan potensial untuk tebu masih dalam status yang belum jelas atau memerlukan penataan ulang hak kepemilikan. Diperlukan koordinasi intensif antara Pemerintah Kabupaten Dompu, Pemerintah Provinsi NTB, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan masyarakat adat untuk menyelesaikan isu-isu agraria ini. Kejelasan status lahan akan memberikan kepastian hukum bagi investor dan petani, mendorong investasi jangka panjang, dan melindungi hak-hak masyarakat. Program reforma agraria dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan komoditas strategis seperti tebu, dengan mengalokasikan lahan-lahan tidur yang tidak produktif untuk dimanfaatkan secara produktif oleh petani.

Kontribusi Tebu terhadap Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Anggota DPRD NTB, Marga Harun, secara terpisah memberikan pandangannya tentang peran tebu dalam menggerakkan ekonomi lokal. Ia menilai bahwa tebu saat ini telah menempati posisi strategis sebagai industri pertanian yang secara signifikan mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan di Dompu. "Tebu sudah masuk dalam industri pertanian yang mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang ada di Dompu," ujarnya. Marga menambahkan bahwa pengembangan perkebunan tebu yang dikelola PT SMS bersama petani sekitar telah berhasil menaikkan taraf hidup masyarakat secara signifikan. Peningkatan pendapatan petani tebu telah memicu perputaran ekonomi lokal, meningkatkan daya beli, dan mendorong sektor-sektor usaha mikro lainnya, seperti warung makan, transportasi lokal, dan jasa pertanian.

Salah satu dampak positif terbesar dari keberadaan perkebunan tebu di Dompu adalah kontribusinya dalam mengurangi angka pengangguran. Industri tebu, dari hulu ke hilir – mulai dari penanaman, pemeliharaan, panen, hingga proses pengolahan di pabrik – menyerap ribuan tenaga kerja lokal. Ini memberikan peluang pekerjaan yang stabil bagi pemuda dan masyarakat pedesaan yang sebelumnya mungkin kesulitan mendapatkan pekerjaan. Selain itu, pendapatan asli daerah (PAD) juga ikut terdongkrak. Pajak bumi dan bangunan (PBB) dari areal perkebunan, retribusi perizinan usaha, dan potensi pajak lainnya dari aktivitas industri gula memberikan pemasukan tambahan yang signifikan bagi kas daerah. Peningkatan PAD ini dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan sosial lainnya, sehingga manfaat ekonomi tebu dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. "Ini menurut pandangan saya," kata Marga, menegaskan observasinya yang berbasis fakta.

Mantan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) NTB itu menilai sudah selayaknya perkebunan tebu mendapat perhatian yang setara dengan komoditas unggulan Dompu yang lain, seperti jagung. Selama ini, Dompu dikenal luas sebagai salah satu lumbung jagung nasional, namun lonjakan pertumbuhan perkebunan tebu yang cukup signifikan menunjukkan bahwa tebu memiliki potensi yang tidak kalah besar. Diversifikasi komoditas pertanian sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis tanaman, memitigasi risiko fluktuasi harga komoditas global, dan menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih kuat.

Putra daerah asal Dompu ini juga menganggap bahwa upaya pemerintah kabupaten untuk mendorong perkembangan komoditas tebu dalam rangka mengembangkan aspek ekonomi masyarakat sudah cukup maksimal. Namun, ia menekankan perlunya langkah lebih lanjut untuk menjaga momentum ini. "Saya rasa yang dibutuhkan saat ini adalah perlu menghadirkan bibit-bibit unggul agar bisa menambah gairah masyarakat untuk tidak hanya fokus berkebun jagung tapi juga tebu sehingga perkembangan ekonomi daerah bisa bergerak di banyak komoditi," jelasnya. Ketersediaan bibit unggul yang adaptif terhadap kondisi lokal, tahan hama penyakit, dan memiliki produktivitas tinggi akan menjadi insentif besar bagi petani untuk beralih ke tebu dan meningkatkan hasil panen mereka secara substansial.

Mendorong Regulasi dan Masa Depan Tebu Nasional: Dompu sebagai Kawasan Strategis

Sebagai putra dari Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, Marga Harun menunjukkan komitmen kuat untuk memperjuangkan nasib masa depan tebu di daerahnya. Ia berjanji akan mendorong agar pemerintah pusat segera membuatkan regulasi yang konkret dan implementatif untuk menindaklanjuti kebijakan penetapan Dompu sebagai Kawasan Tebu Nasional. Penetapan ini harus lebih dari sekadar simbolis; ia harus membawa manfaat nyata dan terukur bagi daerah dan masyarakatnya. "Jadi bukan hanya simbolis saja menetapkan Dompu sebagai Kawasan Tebu Nasional tapi minimal daerah itu mendapatkan manfaat dari penetapan ini," ujarnya, menekankan pentingnya implementasi kebijakan yang berdampak langsung.

Manfaat yang diharapkan dari penetapan tersebut sangat beragam, meliputi: alokasi anggaran khusus dari APBN untuk pengembangan infrastruktur tebu (jalan usaha tani, bendungan kecil, sistem irigasi tetes); insentif fiskal dan non-fiskal bagi investor yang ingin mengembangkan industri tebu di Dompu; program penelitian dan pengembangan bibit unggul yang disesuaikan dengan kondisi agroklimat Dompu; serta dukungan pemasaran produk gula nasional dan regional. Regulasi yang jelas dari pemerintah pusat akan memberikan kerangka kerja hukum yang kuat untuk pengembangan industri tebu secara berkelanjutan, menarik investasi lebih lanjut, dan memastikan koordinasi yang efektif antarlembaga pemerintah.

Perkebunan tebu diharapkan dapat menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi kerakyatan yang manfaatnya bisa dirasakan secara parsial dan merata oleh masyarakat di Bumi Nggahi Rawi Pahu ini. Selain itu, tebu juga diharapkan ke depan bisa menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar untuk Dompu, melampaui kontribusi komoditas lain, sehingga tujuan pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud. Peningkatan PAD dari sektor tebu akan memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, membangun fasilitas umum yang lebih baik, dan mengimplementasikan program-program kesejahteraan sosial yang lebih luas.

Marga Harun juga menyerukan ajakan kolaborasi kepada rekan-rekan anggota legislatif, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. "Buat para rekan anggota legislatif baik di tingkat provinsi maupun kabupaten mari kita sama-sama berkoordinasi untuk bersinergi menyambut penetapan Dompu sebagai Kawasan Tebu Nasional karena ini adalah berkah buat semua," tandasnya. Ajakan ini menegaskan pentingnya persatuan, kerja sama lintas lembaga, dan komitmen bersama dalam mewujudkan visi besar Dompu sebagai pusat gula nasional, demi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Tantangan dan Prospek: Menuju Kedaulatan Gula Indonesia yang Berkelanjutan

Meskipun prospek pengembangan tebu di Dompu sangat cerah dan didukung oleh berbagai faktor, beberapa tantangan tetap perlu diantisipasi dan diatasi secara strategis. Tantangan utama meliputi ketersediaan modal yang cukup bagi petani kecil untuk investasi awal, akses terhadap teknologi pertanian modern dan mekanisasi, fluktuasi harga pupuk dan pestisida di pasar global, serta dampak perubahan iklim yang dapat memengaruhi produktivitas dan kualitas tebu. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti jalan penghubung ke lahan perkebunan yang memadai dan sistem irigasi yang efisien masih memerlukan perhatian dan investasi lebih lanjut. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) petani melalui pelatihan berkelanjutan juga krusial agar mereka dapat mengadopsi praktik pertanian terbaik dan inovasi terbaru.

Pemerintah pusat dan daerah, bersama dengan sektor swasta, harus terus berkolaborasi dalam menyediakan solusi inovatif untuk tantangan-tantangan ini. Program kredit usaha rakyat (KUR) dengan skema bunga rendah dapat dioptimalkan untuk mendukung petani tebu dalam mengakses permodalan. Invest