Musibah kebakaran hebat yang melanda Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, pada Maret 2026 menyisakan duka mendalam bagi sedikitnya 30 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Peristiwa ini memicu reaksi cepat dari berbagai elemen, termasuk jajaran DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa yang hadir langsung di lokasi kejadian pada Senin, 23 Maret 2026, untuk memberikan dukungan moril serta bantuan logistik bagi para penyintas. Aksi solidaritas ini dipimpin langsung oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., yang menyalurkan bantuan dana tunai sebesar Rp25.000.000. Dana tersebut merupakan bentuk atensi khusus dari Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB, H. Rahmad Hidayat, sebagai respons cepat atas bencana yang terjadi di wilayah tersebut. Kehadiran perwakilan partai di lapangan menjadi wujud nyata kehadiran negara dan partai politik dalam meringankan beban masyarakat di saat-saat kritis. Kronologi dan Dampak Kebakaran di Wilayah Alas Kebakaran yang menghanguskan 30 unit rumah di Desa Kalimango ini menambah catatan panjang insiden kebakaran di Kabupaten Sumbawa dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Berdasarkan data internal dan pemantauan lapangan, tercatat setidaknya telah terjadi tiga peristiwa kebakaran signifikan di wilayah tersebut dengan total 34 rumah warga terdampak. Selain di Desa Kalimango, dua kejadian lainnya tercatat terjadi di lokasi berbeda di Kecamatan Alas dan satu kejadian di Kecamatan Moyo Hilir. Kondisi geografis dan kepadatan pemukiman di Kecamatan Alas menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan kebakaran. Keterbatasan akses air dan sarana pemadam kebakaran yang belum menjangkau seluruh titik secara cepat seringkali membuat api merambat lebih luas sebelum tim pemadam bisa melokalisasi sumber api. Kerugian material akibat rangkaian peristiwa ini ditaksir mencapai miliaran rupiah, belum termasuk trauma psikologis yang dialami oleh anak-anak dan warga lanjut usia yang kehilangan hunian mereka. Peran Strategis PDI Perjuangan dalam Penanggulangan Bencana Dalam keterangannya di hadapan warga terdampak, Abdul Rafiq menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan PDI Perjuangan untuk hadir di tengah masyarakat. "Nilai bantuan ini mungkin tidak mampu mengganti seluruh kerugian yang dialami warga, namun ini adalah bentuk empati dan solidaritas kami. Kami ingin memastikan bahwa para korban tidak merasa berjuang sendirian dalam menghadapi ujian ini," ujar Abdul Rafiq. Selain bantuan tunai yang disalurkan saat ini, pihak DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa juga telah melakukan koordinasi intensif dengan DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Salah satu poin krusial adalah komunikasi dengan Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPP PDI Perjuangan. Langkah ini diharapkan mampu menggalang dukungan lebih luas, baik berupa material bangunan, kebutuhan pokok, maupun bantuan medis untuk memastikan stabilitas ekonomi warga pasca-bencana tetap terjaga. Urgensi Rekonstruksi Hunian dengan Skema Sharing Anggaran Melihat besarnya dampak kerusakan yang terjadi, Abdul Rafiq mendorong pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah strategis dan terukur. Ia menekankan perlunya skema pemulihan yang tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga berkelanjutan, khususnya terkait pembangunan kembali rumah warga yang hancur. Menurutnya, anggaran untuk pembangunan rumah layak huni dapat disinergikan melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa. Namun, mengingat keterbatasan fiskal daerah, ia mengusulkan model kolaborasi atau "sharing anggaran" yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB serta Baznas Kabupaten Sumbawa. "Pembangunan hunian pasca-bencana harus dilakukan secara profesional. Estimasi biaya ideal untuk membangun satu unit rumah layak huni berada di kisaran Rp50 juta. Jika Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Baznas bersinergi, maka target pembangunan hunian bagi 30 kepala keluarga ini akan lebih cepat tercapai dengan standar kualitas yang memadai," jelasnya. Skema ini dianggap paling realistis untuk diterapkan guna menghindari beban berlebih pada satu instansi saja, sekaligus menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Abdul Rafiq menekankan bahwa keterlibatan Baznas akan memperkuat sisi kemanusiaan, sementara keterlibatan pemerintah daerah akan menjamin legalitas lahan dan konstruksi bangunan agar sesuai dengan standar mitigasi bencana di masa depan. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Mitigasi Bencana Selain fokus pada rehabilitasi fisik hunian, peristiwa kebakaran beruntun di Kecamatan Alas memberikan pelajaran penting mengenai lemahnya infrastruktur mitigasi bencana di tingkat kecamatan. Abdul Rafiq secara tegas meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ketersediaan unit pemadam kebakaran (Damkar) di wilayah Alas. "Dua kali kebakaran dalam waktu berdekatan di Kecamatan Alas adalah sinyal bahaya. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan unit damkar yang jaraknya jauh dari lokasi rawan. Diperlukan penambahan unit mobil damkar yang layak dan penempatan pos siaga di titik-titik strategis agar waktu respon (response time) dapat diminimalisir," tambahnya. Penambahan infrastruktur ini tidak hanya tentang pengadaan armada, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemadam kebakaran serta edukasi kepada masyarakat mengenai upaya pencegahan dini. Dalam konteks tata ruang, pemerintah juga diharapkan mulai menata kawasan pemukiman padat agar memiliki akses jalan yang memadai bagi kendaraan darurat, sehingga jika terjadi musibah di masa depan, proses evakuasi dan pemadaman dapat dilakukan lebih optimal. Menumbuhkan Solidaritas dan Gotong Royong Di penghujung pernyataannya, Abdul Rafiq mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi sosial, dan sektor swasta di Kabupaten Sumbawa untuk bergotong royong membantu para korban kebakaran di Desa Kalimango. Menurutnya, kekuatan gotong royong adalah modal sosial utama dalam menghadapi musibah besar. Dukungan tidak selalu harus berupa materi; bantuan moral, pendampingan trauma (trauma healing) bagi anak-anak, serta bantuan tenaga dalam pembersihan puing-puing bangunan sangat dibutuhkan oleh warga saat ini. PDI Perjuangan berkomitmen untuk terus mengawal proses pemulihan ini hingga para korban benar-benar bisa menempati kembali rumah yang layak dan kehidupan mereka berangsur normal. Musibah di Desa Kalimango ini menjadi pengingat bagi semua pihak, terutama para pengambil kebijakan, untuk menempatkan mitigasi bencana sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah. Ke depan, diharapkan sinergi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil dapat semakin kuat dalam membangun ketahanan wilayah terhadap berbagai ancaman bencana yang mungkin terjadi, demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan seluruh warga Kabupaten Sumbawa. Dengan adanya langkah-langkah konkret yang diusulkan, mulai dari bantuan darurat hingga rekonstruksi hunian terpadu, diharapkan masyarakat yang terdampak dapat segera bangkit dari keterpurukan. Pemerintah daerah kini ditantang untuk membuktikan responsivitasnya melalui aksi nyata yang terukur, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat kecil yang sedang dilanda kesulitan. Post navigation Persaingan Internal Memanas, Sejumlah Kader Potensial Siap Berebut Kursi Ketua DPD Partai Demokrat NTB dalam Musda Mendatang
