Ahmad Amrullah Mendesak Pengusutan Tuntas Jaringan Jual Beli Titik Dapur Makan Bergizi Gratis di Lombok Timur

SELONG – Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur sekaligus Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Ahmad Amrullah, melontarkan desakan kuat kepada Polres Lombok Timur dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan investigasi mendalam dan tuntas terhadap kasus dugaan penipuan serta praktik jual beli titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga merugikan masyarakat di wilayah tersebut. Amrullah menekankan bahwa penanganan kasus ini tidak boleh hanya berhenti pada pelaku lapangan atau beberapa individu yang diduga terlibat. Ia menyerukan agar aparat penegak hukum berani membongkar seluruh jaringan yang terlibat, mencakup perantara, perekrut korban, penerima aliran dana, hingga aktor intelektual di balik praktik ilegal ini.

"Kami mendesak Polres Lombok Timur, Polda NTB, dan Badan Gizi Nasional untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Jangan berhenti pada pelaku lapangan. Siapa pun yang terlibat harus diungkap. Jika memang ada jaringan yang bekerja secara terorganisir, maka seluruh rantainya harus dibongkar dan diproses sesuai hukum yang berlaku," tegas Ahmad Amrullah dalam pernyataannya yang disampaikan pada Selasa, 2 Juni 2026.

Kronologi dan Skala Penipuan yang Mengkhawatirkan

Kasus ini mulai mencuat ke publik setelah adanya laporan dari masyarakat yang menjadi korban. Dugaan penipuan ini berpusat pada praktik jual beli titik lokasi SPPG/MBG, sebuah program pemerintah yang dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi kelompok rentan. Nilai transaksi yang dilaporkan dalam kasus ini sungguh mencengangkan, dengan satu titik lokasi diduga diperjualbelikan hingga mencapai angka Rp950 juta.

Menurut Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan proses verifikasi program MBG. Modus operandi yang digunakan pelaku adalah dengan mengklaim memiliki kedekatan atau relasi dengan pejabat di BGN maupun "orang dalam" di institusi terkait. Bukti kedekatan ini sengaja diperlihatkan untuk meyakinkan calon korban agar menyerahkan sejumlah dana.

Polres Lombok Timur mencatat laporan awal dari masyarakat pada tanggal 16 Februari 2026. Setelah melalui proses telaah awal, status perkara ini kemudian ditingkatkan ke tahap penyelidikan pada tanggal 21 Mei 2026. Terlapor yang diidentifikasi dengan inisial S diduga kuat telah menjanjikan titik lokasi dapur MBG beserta fasilitas penunjang yang diklaim akan segera beroperasi, dengan imbalan pembayaran sejumlah uang.

Jejak Penipuan yang Meluas dan Indikasi Jaringan Terorganisir

Ahmad Amrullah menyoroti bahwa munculnya praktik jual beli titik dapur MBG dengan nilai transaksi yang fantastis mengindikasikan adanya celah dalam sistem yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan pribadi, dengan mengatasnamakan program pemerintah. Ia menekankan betapa seriusnya dampak yang ditimbulkan, di mana masyarakat dilaporkan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. "Yang menjadi perhatian serius adalah adanya masyarakat yang dirugikan hingga ratusan juta rupiah. Ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa," ujarnya.

Lebih lanjut, Amrullah mengutip pernyataan BGN yang mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan kelompok atau jaringan yang terstruktur dalam praktik penjualan titik SPPG di sejumlah daerah, termasuk Lombok Timur. Hal ini semakin memperkuat desakan untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akarnya. "Kalau memang ada indikasi keterlibatan kelompok yang terorganisir, maka aparat harus bergerak lebih jauh. Telusuri aliran dananya, telusuri komunikasinya, telusuri siapa yang merekrut korban dan siapa yang menikmati hasil dari praktik tersebut. Publik berhak mengetahui siapa saja yang bermain di belakang kasus ini," tegasnya.

Pernyataan dari BGN ini juga mengonfirmasi bahwa kasus serupa bukan hanya terjadi di Lombok Timur. Sebelumnya, praktik penipuan serupa juga telah terungkap di daerah lain, seperti Batam dan Jawa Barat. Temuan ini semakin memperkuat dugaan adanya modus operandi yang terorganisir dan dilakukan secara sistematis oleh jaringan tertentu.

Implikasi Luas dan Desakan untuk Transparansi

Menurut Ahmad Amrullah, peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil yang signifikan bagi para korban, tetapi juga telah mencoreng nama baik Kabupaten Lombok Timur di tingkat nasional. "Kasus ini telah menjadi perhatian publik nasional dan tentu mencoreng nama Kabupaten Lombok Timur. Kita tidak ingin daerah ini dikenal karena praktik-praktik penipuan yang memanfaatkan program pemerintah," tuturnya. Ia menambahkan bahwa pengungkapan kasus ini harus dilakukan secara transparan dan menyeluruh agar tidak menimbulkan spekulasi maupun kecurigaan yang berkepanjangan di tengah masyarakat.

Sebagai pimpinan Komisi IV DPRD Lombok Timur, Ahmad Amrullah juga menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap sistem pengawasan dan mekanisme pelaksanaan program-program pemerintah yang melibatkan masyarakat luas. Ia melihat kasus ini sebagai momentum krusial untuk melakukan perbaikan sistemik. "Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Jangan sampai ada ruang yang memungkinkan oknum tertentu menjual harapan kepada masyarakat dengan iming-iming akses terhadap program pemerintah. Semua proses harus transparan, memiliki mekanisme yang jelas, dan dapat diawasi oleh publik," katanya.

Peringatan kepada Masyarakat dan Pentingnya Waspada

Dalam menghadapi situasi ini, Ahmad Amrullah juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pihak-pihak yang mengaku memiliki kedekatan dengan pejabat atau institusi pemerintah dan menawarkan kemudahan dalam memperoleh proyek, bantuan, atau akses program pemerintah dengan imbalan sejumlah uang. "Masyarakat harus berhati-hati. Jangan mudah percaya kepada siapa pun yang menjanjikan sesuatu di luar prosedur resmi. Tidak boleh ada pihak yang menjadikan proses pengajuan, verifikasi, maupun pelaksanaan program pemerintah sebagai komoditas yang diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu," tegasnya.

Ia menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam praktik ilegal ini dapat diungkap secara transparan. Hal ini penting demi memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para korban. "Kami mendukung langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Namun yang dibutuhkan publik adalah keberanian untuk membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Ungkap seluruh jaringan yang terlibat, buka seterang-terangnya kepada masyarakat, dan pastikan praktik serupa tidak kembali terjadi di Lombok Timur maupun daerah lain," jelasnya.

Penyelidikan lebih lanjut oleh BGN dan aparat penegak hukum saat ini masih terus dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan terorganisir ini. Fokus utama adalah menelusuri aliran dana, pola komunikasi, serta pihak-pihak yang berperan dalam merekrut korban dan menikmati hasil dari praktik penipuan ini. Diharapkan, melalui upaya ini, keadilan dapat ditegakkan dan program-program pemerintah dapat berjalan sesuai tujuan tanpa disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.