Gelombang Dukungan Provinsi Pulau Sumbawa Picu Isu Penutupan Pelabuhan Poto Tano, Pejabat Pastikan Operasional Tetap Normal

MATARAM – Isu penutupan Pelabuhan Poto Tano, Sumbawa, yang beredar luas di media sosial menuai kekhawatiran masyarakat dan pengguna jasa penyeberangan. Isu tersebut muncul di tengah gelombang aksi dukungan terhadap pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang direncanakan digelar oleh Aliansi Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) di beberapa titik strategis, termasuk jalur Simpang Tiga Labuhan Lombok, Pelabuhan Logistik, Pelabuhan AMMAN, dan Pelabuhan Kayangan. Namun, pihak berwenang dengan tegas membantah kebenaran isu penutupan tersebut, memastikan bahwa operasional pelabuhan akan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Ervan Anwar, dalam konfirmasinya kepada Radar Lombok pada Selasa, 2 Juni 2026, menyatakan dengan lugas bahwa pelabuhan akan tetap buka dan beroperasi secara normal. Koordinasi intensif telah dilakukan dengan PT ASDP Indonesia Ferry untuk memastikan kelancaran layanan. “Pelabuhan tetap buka dan beroperasi seperti biasa. Kami sudah berkoordinasi dengan ASDP. Tidak ada penutupan pelabuhan dan seluruh layanan tetap berjalan normal,” tegas Ervan Anwar.

Pengamanan Ketat dan Antisipasi Dampak Aksi

Menyikapi potensi gangguan akibat aksi penyampaian aspirasi tersebut, sebanyak 500 personel gabungan yang terdiri dari unsur kepolisian, TNI, dan instansi terkait telah diterjunkan. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan kelancaran pelayanan publik, terutama di area pelabuhan. Meskipun aksi direncanakan berlangsung di luar area pelabuhan, namun dampaknya terhadap arus kendaraan menuju pelabuhan tetap berpotensi terjadi.

“Kalau dampaknya tentu ada. Pergerakan kendaraan menuju pelabuhan kemungkinan menjadi lebih lambat. Namun untuk penyeberangan, kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian, TNI, dan seluruh pihak terkait yang menangani situasi di lapangan,” ujar Ervan Anwar.

Pemerintah daerah, bersama dengan PT ASDP Indonesia Ferry, menempatkan distribusi logistik sebagai prioritas utama selama berlangsungnya aksi. Kendaraan pengangkut kebutuhan pokok dan komoditas yang mudah rusak akan mendapatkan prioritas pelayanan untuk meminimalkan dampak ekonomi yang lebih luas.

“Yang menjadi prioritas utama adalah angkutan logistik. Logistik yang harus segera sampai tujuan akan kami dahulukan. Jika diperlukan penambahan kapal untuk memperlancar penyeberangan, kami juga siap,” jelasnya, menegaskan komitmen untuk menjaga kelancaran pasokan barang.

Kekhawatiran Masyarakat Memicu Kepadatan Semu

Pihak Dinas Perhubungan NTB juga mengakui adanya kepadatan kendaraan yang terjadi sehari sebelum konfirmasi ini dikeluarkan. Namun, Ervan Anwar mengklarifikasi bahwa kepadatan tersebut lebih disebabkan oleh kekhawatiran masyarakat yang terpengaruh oleh informasi penutupan pelabuhan yang beredar di media sosial. Banyak pengguna jasa penyeberangan memilih untuk mempercepat jadwal keberangkatan mereka demi menghindari potensi gangguan layanan.

“Kemacetan kemarin terjadi karena banyak masyarakat yang sudah mendengar informasi di media sosial tentang adanya rencana penutupan. Akibatnya mereka memajukan jadwal penyeberangan. Termasuk kendaraan logistik yang memilih menyeberang lebih awal untuk mengantisipasi kemungkinan hambatan,” ungkap Ervan Anwar.

Lebih lanjut, Dinas Perhubungan NTB secara tegas membantah beredarnya video di media sosial yang menggambarkan seolah-olah tidak ada kapal yang beroperasi di Pelabuhan Poto Tano. Ervan Anwar menegaskan bahwa pelayanan penyeberangan tetap berlangsung normal dengan armada yang beroperasi setiap hari. “Itu tidak benar. Kapal tetap beroperasi,” tegasnya.

Pelabuhan sebagai Objek Vital Nasional

Dalam kondisi normal, Pelabuhan Poto Tano melayani penyeberangan dengan sekitar 10 kapal setiap hari. Jumlah ini dapat ditingkatkan hingga 18 kapal sebagai armada cadangan jika diperlukan. Ervan Anwar menekankan bahwa pelabuhan merupakan objek vital nasional yang tidak boleh ditutup oleh pihak mana pun. Penutupan pelabuhan akan berdampak buruk bagi masyarakat, terutama dalam hal distribusi logistik yang krusial bagi perekonomian.

“Pelayanan harus tetap berjalan agar tidak merugikan masyarakat, terutama terkait distribusi logistik,” tegasnya.

Meskipun demikian, Ervan Anwar menyatakan bahwa pihaknya menghormati aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat, karena merupakan hak konstitusional setiap warga negara. “Itu situasional. Ketika masyarakat ingin menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi, itu merupakan hak mereka. Tugas kami adalah memastikan pelayanan di pelabuhan tetap berjalan,” tuturnya.

Kondisi Pelabuhan Poto Tano Terpantau Aman dan Kondusif

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kayangan, Erlisetya Wahyudi, turut memberikan keterangan yang senada. Ia memastikan bahwa kondisi di Pelabuhan Poto Tano hingga siang hari terpantau aman dan kondusif. Meskipun jumlah kendaraan yang masuk tidak sebanyak hari-hari biasa, namun aktivitas pelabuhan tetap berjalan.

“Untuk kondisi di pelabuhan saat ini kondusif. Memang kendaraan yang masuk tidak sebanyak biasanya, tetapi masih ada beberapa kendaraan di area pelabuhan. Yang jelas, pelabuhan tetap buka dan beroperasi seperti biasa,” ujar Erlisetya Wahyudi.

Ia menambahkan bahwa massa aksi yang menyampaikan aspirasi berada di luar kawasan pelabuhan, tepatnya di sekitar area pertigaan yang berjarak beberapa kilometer dari Pelabuhan Poto Tano. Hal ini menunjukkan bahwa aksi tersebut tidak secara langsung mengganggu operasional pelabuhan.

“Teman-teman yang menyampaikan aspirasi berada di luar area pelabuhan, kurang lebih beberapa kilometer dari sini, tepatnya di kawasan pertigaan,” jelasnya.

ASDP terus menjalin koordinasi erat dengan pihak kepolisian dan Kodim setempat guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan. “Kami berkoordinasi dengan kepolisian dan Kodim. Intinya, kami tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, sementara penyampaian aspirasi juga tetap mendapatkan pengamanan sesuai ketentuan,” ungkap Erlisetya Wahyudi.

500 Personel Gabungan Amankan Jalur Penyeberangan

Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan maupun kemacetan yang mungkin timbul akibat aksi tersebut, aparat gabungan disiagakan dalam jumlah besar. Erlisetya Wahyudi menginformasikan bahwa sekitar 500 personel gabungan telah diturunkan untuk melakukan pengamanan di lapangan.

Pihaknya juga secara tegas menyatakan tidak ada pembatasan terhadap penumpang maupun kendaraan yang hendak menyeberang. Saat ini, sebanyak 10 kapal tetap beroperasi melayani penyeberangan sebagaimana hari-hari normal.

“Tidak ada pembatasan. Operasional tetap berjalan seperti biasa. Untuk kendaraan logistik juga saat ini sebagian besar sudah berada di dalam area pelabuhan,” pungkasnya, memberikan jaminan kepada masyarakat dan pelaku logistik.

Latar Belakang dan Konteks Aksi Pemekaran

Gerakan untuk membentuk Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) bukanlah hal baru. Wacana ini telah bergulir selama bertahun-tahun, didorong oleh aspirasi masyarakat Sumbawa yang merasa pembangunan di wilayah mereka belum sejalan dengan potensi yang dimiliki. Para pendukung pemekaran berargumen bahwa pembentukan provinsi baru akan membuka peluang lebih besar untuk alokasi anggaran, percepatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Pulau Sumbawa.

Gerakan ini sering kali diwarnai dengan berbagai bentuk aksi, mulai dari pertemuan publik, diskusi, hingga unjuk rasa. Aksi yang direncanakan pada awal Juni 2026 ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk kembali mendesak pemerintah pusat dan daerah agar serius menindaklanjuti aspirasi pemekaran. Pelabuhan Poto Tano, sebagai salah satu gerbang utama penyeberangan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, sering kali menjadi titik strategis dalam penyampaian aspirasi karena posisinya yang vital dalam mobilitas masyarakat dan logistik.

Analisis Singkat Dampak dan Implikasi

Kepastian operasional Pelabuhan Poto Tano yang disampaikan oleh pejabat terkait sangat krusial untuk meredakan kekhawatiran publik. Potensi perlambatan arus kendaraan menuju pelabuhan tetap menjadi perhatian utama. Namun, dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah, aparat keamanan, dan operator pelabuhan, serta prioritas yang diberikan kepada logistik, diharapkan dampak negatif terhadap pasokan barang dan kebutuhan pokok dapat diminimalkan.

Penegasan bahwa pelabuhan adalah objek vital nasional dan tidak boleh ditutup oleh pihak mana pun, serta penghormatan terhadap hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, menunjukkan keseimbangan yang berusaha dicapai oleh pemerintah. Hal ini menekankan bahwa penyampaian aspirasi dapat dilakukan tanpa harus mengorbankan kelangsungan pelayanan publik yang vital.

Isu penutupan pelabuhan yang beredar, meskipun tidak benar, menunjukkan betapa sensitifnya isu pemekaran provinsi di kalangan masyarakat. Kecepatan penyebaran informasi melalui media sosial juga menjadi catatan penting dalam penanganan isu-isu publik, di mana klarifikasi yang cepat dan akurat dari sumber resmi menjadi sangat dibutuhkan.

Peristiwa ini juga menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, serta perlunya strategi penanganan aksi unjuk rasa yang tidak hanya mengedepankan aspek keamanan, tetapi juga memastikan kelancaran aktivitas ekonomi dan pelayanan publik yang krusial bagi kesejahteraan masyarakat. Kesiapan untuk menambah armada kapal jika diperlukan juga menjadi bukti antisipasi yang matang dari pihak ASDP.

Secara keseluruhan, meskipun ada isu penutupan yang beredar, respons cepat dan tegas dari otoritas terkait berhasil memastikan bahwa Pelabuhan Poto Tano tetap beroperasi normal, dengan pengamanan yang memadai dan prioritas pada kelancaran distribusi logistik, di tengah gelombang dukungan terhadap pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. (***)