BIMA, NTB – Lebih dari tujuh bulan pasca-banjir bandang dahsyat yang melanda Kecamatan Wera dan Ambalawi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2 Februari 2025 lalu, kondisi para korban dilaporkan masih sangat memprihatinkan. Kondisi ini memicu kecaman keras dari Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) NTB, yang secara terang-terangan menyatakan kekecewaannya terhadap respons pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi NTB dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, yang dinilai minim kepedulian dan lamban dalam memberikan solusi nyata. Banjir bandang yang dipicu oleh intensitas hujan yang sangat tinggi itu tidak hanya merenggut tujuh nyawa, tetapi juga meninggalkan jejak kehancuran yang mendalam. Infrastruktur vital seperti jembatan penghubung antar desa, jalan provinsi yang menjadi urat nadi transportasi, serta puluhan rumah warga dilaporkan hanyut terbawa arus deras. Hingga kini, banyak warga yang terdampak masih terpaksa bertahan di tenda-tenda darurat atau di dalam bangunan yang rusak, dengan bantuan yang dinilai tidak memadai. Muhammad Rizal Ansari, selaku Ketua PW SEMMI NTB, dalam sebuah pernyataan yang dirilis baru-baru ini, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas lambatnya proses pemulihan pasca-bencana. "Sudah lebih dari tujuh bulan sejak bencana itu terjadi, namun tak terlihat keseriusan dari Pemprov NTB maupun DPRD NTB untuk memberikan solusi nyata bagi korban. Mereka seolah menutup mata terhadap penderitaan warga Wera dan Ambalawi," tegasnya, menggarisbawahi minimnya tindakan konkret yang dirasakan oleh masyarakat terdampak. Kronologi Bencana dan Dampak Awal Banjir bandang di Wera dan Ambalawi pada awal Februari 2025 merupakan salah satu bencana hidrometeorologi terparah yang pernah melanda wilayah tersebut dalam beberapa dekade terakhir. Kejadian ini bermula dari hujan lebat yang mengguyur kawasan pegunungan di sekitar Kabupaten Bima selama berhari-hari. Akumulasi air hujan yang berlebihan menyebabkan meluapnya beberapa sungai besar, termasuk Sungai Wera, yang kemudian menghantam permukiman penduduk dengan kekuatan luar biasa. Pagi hari pada tanggal 2 Februari 2025 menjadi saksi bisu kengerian bencana ini. Arus air yang deras merobohkan rumah-rumah, menyapu bersih harta benda warga, dan menyebabkan kepanikan massal. Data awal mencatat tujuh korban jiwa, sebagian besar adalah warga yang tidak sempat menyelamatkan diri dari terjangan banjir. Selain korban jiwa, puluhan lainnya dilaporkan mengalami luka-luka dan trauma mendalam. Dampak fisik yang ditimbulkan sangat masif. Jembatan gantung yang menjadi satu-satunya akses penghubung antara beberapa desa di Kecamatan Wera dilaporkan putus total, mengisolasi ratusan kepala keluarga. Jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Bima dengan beberapa kecamatan lain juga mengalami kerusakan parah, dengan beberapa titik longsor dan tergerus air, membuat akses transportasi menjadi sangat sulit dan berbahaya. Ribuan rumah warga mengalami kerusakan, mulai dari ringan hingga berat, dengan ratusan rumah dilaporkan hanyut dan rata dengan tanah. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai miliaran rupiah, belum termasuk kerugian non-materiil seperti hilangnya mata pencaharian dan trauma psikologis. Respons Pemerintah yang Dikritik Kritik dari PW SEMMI NTB mengarah pada apa yang mereka anggap sebagai kelalaian Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB dalam merespons bencana ini. Muhammad Rizal Ansari menyoroti kurangnya kehadiran pejabat pemerintah di lokasi bencana, terutama dalam jangka waktu yang panjang setelah kejadian. "Kami melihat banyak janji-janji saat kampanye, namun saat rakyat membutuhkan pertolongan nyata, mereka seolah menghilang," sindirnya. Lebih lanjut, SEMMI NTB menyoroti lambatnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak. Jembatan penghubung yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat di beberapa desa hingga kini belum juga diperbaiki. Ketiadaan jembatan ini sangat berdampak pada aktivitas sehari-hari warga, mulai dari pergi ke pasar, mengantar anak sekolah, hingga mengakses layanan kesehatan. Demikian pula dengan jalan provinsi yang rusak parah, yang tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat tetapi juga memperlambat masuknya bantuan logistik ke wilayah terdampak. "Kami menuntut transparansi dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Jangan hanya hadir saat kampanye, tapi menghilang saat rakyat butuh bantuan," ujar Rizal Ansari, menegaskan tuntutan agar pemerintah lebih serius dalam menangani pasca-bencana. Ia mendesak agar pemerintah daerah tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga solusi jangka panjang yang dapat memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak banjir. Data dan Fakta Pendukung Meskipun data spesifik mengenai jumlah total warga yang masih mengungsi, jumlah rumah yang belum diperbaiki, dan detail progres rehabilitasi infrastruktur belum sepenuhnya tersedia secara publik, pernyataan dari organisasi mahasiswa ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebutuhan korban dan respons yang diberikan. Merujuk pada data umum pasca-bencana di Indonesia, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana besar seringkali memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, terutama jika melibatkan kerusakan infrastruktur berskala besar. Faktor-faktor seperti ketersediaan anggaran, proses lelang tender, kondisi geografis, dan cuaca dapat memperlambat jalannya program pemulihan. Namun, kritik dari PW SEMMI NTB menyoroti bahwa dalam kasus banjir Bima ini, laju pemulihan terasa sangat lambat dan kurang menyentuh kebutuhan mendasar warga. Ketiadaan jembatan penghubung dan kerusakan jalan provinsi bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak langsung pada kualitas hidup warga. Potensi Reaksi Pihak Terkait (Simpulan Logis) Menanggapi kritik yang dilayangkan oleh PW SEMMI NTB, secara logis, Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB kemungkinan akan merespons dengan beberapa argumen atau pernyataan. Pertama, mereka mungkin akan mengklaim bahwa pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin dalam menangani bencana, namun terkendala oleh keterbatasan anggaran, kompleksitas penanganan kerusakan infrastruktur, serta kondisi cuaca yang tidak menentu. Mereka mungkin akan memaparkan data mengenai bantuan yang telah disalurkan, baik dalam bentuk logistik, bantuan tunai, maupun program rehabilitasi yang sedang berjalan. Kedua, pihak pemerintah bisa saja menyatakan bahwa proses perbaikan infrastruktur memerlukan kajian teknis yang matang dan prosedur administrasi yang harus dilalui, sehingga tidak bisa dilakukan secara instan. Mereka mungkin akan berjanji untuk mempercepat proses tersebut dan memberikan perhatian lebih serius terhadap wilayah terdampak. Ketiga, DPRD NTB, sebagai lembaga legislatif, mungkin akan menyatakan bahwa mereka telah melakukan fungsi pengawasan dan mendorong pemerintah eksekutif untuk segera bertindak. Mereka bisa saja menginisiasi rapat dengar pendapat dengan pihak terkait untuk membahas lebih mendalam mengenai penanganan pasca-bencana. Namun, tanpa adanya pernyataan resmi dari pihak pemerintah provinsi dan DPRD NTB, kritik dari SEMMI NTB tetap menjadi sorotan penting mengenai efektivitas dan kecepatan respons pemerintah terhadap bencana alam. Implikasi dan Dampak Jangka Panjang Lambatnya penanganan pasca-bencana banjir bandang di Bima memiliki implikasi yang luas dan berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang bagi masyarakat terdampak. Dampak Ekonomi Terhambatnya akses transportasi akibat kerusakan jalan dan putusnya jembatan secara langsung melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat. Petani kesulitan membawa hasil panen ke pasar, nelayan menghadapi kendala dalam melaut, dan para pedagang kesulitan mendapatkan pasokan barang. Hal ini berpotensi menyebabkan peningkatan harga kebutuhan pokok, penurunan pendapatan rumah tangga, dan kemiskinan yang lebih dalam. Dampak Sosial Warga yang masih tinggal di pengungsian atau bangunan rusak hidup dalam ketidakpastian dan kondisi yang tidak layak. Hal ini dapat menimbulkan masalah kesehatan, baik fisik maupun mental, serta mengganggu proses pendidikan anak-anak. Keterputusan akses antar desa juga dapat mengurangi interaksi sosial dan mempererat rasa isolasi di antara komunitas. Dampak Psikologis Trauma akibat bencana alam yang tidak ditangani dengan baik dapat berdampak pada kesehatan mental jangka panjang. Ketidakpastian mengenai masa depan, hilangnya tempat tinggal dan mata pencaharian, serta lambatnya proses pemulihan dapat meningkatkan tingkat stres, kecemasan, dan depresi di kalangan korban. Kepercayaan Publik Respons yang lamban dan dirasa kurang memadai dari pemerintah dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Jika masyarakat merasa tidak diperhatikan dan kebutuhan mereka tidak terpenuhi, hal ini dapat menimbulkan rasa frustrasi dan ketidakpuasan yang meluas. Tuntutan dan Harapan PW SEMMI NTB tidak hanya melayangkan kritik, tetapi juga memberikan tuntutan yang jelas kepada Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB. Tuntutan tersebut meliputi: Peninjauan Langsung ke Lokasi: Mendesak pemerintah dan wakil rakyat untuk segera turun langsung ke lokasi banjir di Wera dan Ambalawi, melihat kondisi riil para korban, dan mendengarkan aspirasi mereka. Percepatan Pemulihan Infrastruktur: Meminta agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak, terutama jembatan penghubung dan jalan provinsi, dipercepat secara signifikan. Penyaluran Bantuan yang Memadai: Menuntut agar bantuan bagi warga terdampak, baik berupa logistik, kebutuhan dasar, maupun bantuan ekonomi, disalurkan secara merata dan berkelanjutan untuk meringankan beban mereka yang hidup dalam ketidakpastian. Harapan utama dari PW SEMMI NTB adalah agar pemerintah daerah menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang lebih besar dalam penanganan bencana. Mereka ingin melihat solusi nyata yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat memulihkan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan dan mengembalikan rasa aman serta harapan bagi para korban banjir di Bima. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan bencana dan respons pemerintah yang cepat serta efektif dalam menghadapi musibah yang menimpa rakyatnya. Post navigation SEMMI NTB Kritik Keras Pergeseran Dana BTT Rp484 Miliar, Soroti Nasib Korban Banjir Bima yang Terlupakan
