Polda NTB Geledah Kantor Dikbudpora Bima, Sita Puluhan Dokumen Terkait Dugaan Pungli dan Pemerasan Tunjangan Guru

MATARAM – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah melakukan penggeledahan intensif di kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima pada Kamis, 5 Maret 2026. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya penyidikan mendalam terhadap dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan pemerasan yang dilakukan terhadap guru-guru penerima Tunjangan Khusus Daerah Terpencil (TKDT).

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, Kombes Pol FX Endriadi, S.IK, mengonfirmasi bahwa penggeledahan tersebut bertujuan untuk mengamankan berbagai dokumen krusial yang diduga kuat berkaitan dengan aliran dana haram tersebut. Beliau menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari penetapan tersangka berinisial IR, yang menjabat sebagai Kabid PTK di Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, pada akhir Februari 2026. IR diduga kuat menjadi dalang di balik aksi pungli dan pemerasan yang merugikan para tenaga pendidik, terutama mereka yang bertugas di wilayah terpencil.

Proses penggeledahan dipimpin langsung oleh Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Muhaemin, S.H., S.IK., M.IK. Tim penyidik tiba di kantor Dikpora Bima dan segera menemui Sekretaris Dikpora untuk menunjukkan Surat Perintah (Sprint) Penggeledahan yang sah. Setelah proses administrasi terpenuhi, tim penyidik langsung bergerak menuju lokasi yang dicurigai, yaitu ruang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK). Di tempat ini, puluhan dokumen penting yang relevan dengan dugaan kasus pungli, pemerasan, dan potensi korupsi terkait tunjangan guru terpencil berhasil disita.

"Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB tiba di kantor Dikpora dipimpin langsung oleh Kasubdit III Tipidkor Polda NTB AKBP Muhaemin, SH,. S. IK, M. IK, langsung menemui Sekretaris Dikpora untuk menunjukkan Surat Perintah (Sprint) Penggeledahan. Di TKP tim penyidik langsung menyita sejumlah dokumen di ruang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)," ujar Kombes Pol FX Endriadi, S.I.K., saat memberikan keterangan pers di Mataram pada Sabtu, 7 Maret 2026.

Setiap dokumen yang disita diperiksa dan diteliti dengan cermat oleh tim penyidik sebelum akhirnya diamankan sebagai barang bukti. Penggeledahan ini berlangsung secara teliti, memastikan bahwa tidak ada dokumen vital yang terlewatkan. Setelah proses berita acara penggeledahan selesai disusun dan ditandatangani, tim Ditreskrimsus segera meninggalkan Bima dan kembali menuju Markas Polda NTB untuk melanjutkan proses analisis dan pengembangan lebih lanjut.

Latar Belakang dan Kronologi Kasus Pungli Tunjangan Guru

Kasus ini menyoroti kompleksitas masalah yang dihadapi oleh para guru yang mengabdi di daerah terpencil di Kabupaten Bima. Tunjangan Khusus Daerah Terpencil (TKDT) sendiri merupakan program pemerintah yang dirancang untuk memberikan insentif tambahan bagi para guru yang bersedia mengajar di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau dan memiliki kondisi kehidupan yang lebih menantang. Tunjangan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru, memotivasi mereka untuk tetap mengabdi, serta memperbaiki kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Namun, alih-alih menikmati tunjangan yang seharusnya menjadi hak mereka, para guru di Bima justru diduga menjadi korban pemerasan dan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pejabat di lingkungan Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima. Dugaan praktik ini telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan keresahan di kalangan pendidik.

Garis Waktu Peristiwa:

• Akhir Februari 2026: Inisial IR, Kabid PTK Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungli dan pemerasan terhadap guru penerima TKDT. Penetapan tersangka ini menjadi titik awal bagi Polda NTB untuk melakukan tindakan hukum lebih lanjut.
• Kamis, 5 Maret 2026: Tim penyidik Ditreskrimsus Polda NTB, dipimpin oleh AKBP Muhaemin, S.H., S.IK., M.IK., melaksanakan penggeledahan di kantor Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima. Penggeledahan ini difokuskan pada ruang PTK untuk menyita dokumen-dokumen terkait.
• Sabtu, 7 Maret 2026: Kombes Pol FX Endriadi, S.IK., selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, memberikan keterangan pers resmi mengenai pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan dokumen yang telah dilakukan.

Proses penetapan tersangka pada akhir Februari menunjukkan bahwa Polda NTB telah melakukan penyelidikan awal dan mengumpulkan cukup bukti untuk menduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum tersebut. Penggeledahan yang dilakukan pada awal Maret ini merupakan langkah lanjutan untuk memperkuat bukti dan mengungkap jaringan praktik ilegal ini secara menyeluruh.

Data Pendukung dan Potensi Kerugian

Meskipun jumlah pasti dokumen yang disita dan nilai kerugian yang dialami para guru belum dapat diungkapkan secara detail, fakta bahwa "puluhan dokumen penting" berhasil diamankan mengindikasikan skala praktik pungli dan pemerasan yang signifikan. Dokumen-dokumen tersebut kemungkinan mencakup daftar penerima TKDT, bukti pencairan dana, surat perintah tugas, rekapitulasi penyaluran tunjangan, serta catatan-catatan internal dinas yang berkaitan dengan pengelolaan dana tersebut.

Praktek pungli dan pemerasan ini berpotensi menimbulkan kerugian ganda bagi para guru. Pertama, kerugian finansial langsung akibat potongan atau pemotongan tunjangan yang seharusnya mereka terima secara penuh. Kedua, kerugian moral dan profesional akibat rasa tidak aman dan ketidakpercayaan terhadap sistem yang seharusnya melindungi hak mereka. Bagi guru yang bekerja di daerah terpencil, TKDT ini seringkali menjadi komponen penting dalam menunjang kebutuhan hidup mereka dan keluarga, serta sebagai bentuk apresiasi atas pengorbanan mereka.

Potensi kerugian finansial dapat diperkirakan dari jumlah guru penerima TKDT di Kabupaten Bima dikalikan dengan besaran pungutan atau pemerasan yang dikenakan per guru. Jika praktik ini telah berlangsung selama periode waktu tertentu, total kerugian bisa mencapai jumlah yang sangat besar.

Pernyataan Resmi dan Komitmen Penegakan Hukum

Kombes Pol FX Endriadi, S.IK., menegaskan komitmen penuh dari Polda NTB untuk menuntaskan kasus ini. Pernyataan beliau menunjukkan bahwa penanganan perkara ini menjadi prioritas, mengingat dampaknya yang sangat merugikan para tenaga pendidik.

"Penyidik bertekat segera menuntaskan perkara pungli dan pemerasan terhadap hak tunjangan guru daerah terpencil. Pungli ini merugikan nasib guru di Bima, khususnya mereka yang bekerja di daerah terluar atau terpencil," tutup Endriadi.

Komitmen ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para korban. Selain itu, penegakan hukum yang tegas juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi oknum lain yang mungkin memiliki niat serupa dan mencegah terulangnya praktik ilegal di masa mendatang.

Implikasi Lebih Luas dan Dampak Terhadap Dunia Pendidikan

Kasus pungli dan pemerasan terhadap tunjangan guru terpencil ini memiliki implikasi yang jauh lebih luas dari sekadar masalah penegakan hukum. Hal ini menyentuh fondasi integritas sistem pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.

1. Kesejahteraan Guru: Keberhasilan program TKDT sangat bergantung pada penyaluran yang tepat sasaran dan bebas dari pungli. Jika guru merasa hak mereka dirampas, motivasi mengajar dapat menurun, yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas pembelajaran di kelas. Guru yang terbebani masalah finansial akibat pungli akan kesulitan untuk fokus pada tugas mendidik.
2. Kualitas Pendidikan: Daerah terpencil seringkali menghadapi tantangan besar dalam penyediaan guru berkualitas. TKDT dirancang sebagai salah satu solusi untuk menarik dan mempertahankan guru di daerah tersebut. Jika program ini dikorupsi, upaya untuk pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia akan semakin sulit terwujud.
3. Kepercayaan Publik: Praktik pungli dan korupsi di instansi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan sektor pendidikan, dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan aparat penegak hukum. Hal ini dapat menimbulkan apatisme dan ketidakpercayaan terhadap sistem.
4. Reformasi Birokrasi: Kasus ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan dan penyaluran tunjangan bagi pegawai negeri sipil, khususnya guru. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat, transparansi dalam pelaporan, serta mekanisme pengaduan yang efektif dan responsif bagi para penerima tunjangan.

Polda NTB melalui Ditreskrimsus telah menunjukkan langkah proaktif dalam menangani kasus ini. Penggeledahan dan penyitaan dokumen adalah tahap krusial dalam membongkar praktik ilegal tersebut. Diharapkan proses hukum selanjutnya dapat berjalan lancar, pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku, dan hak-hak para guru yang bekerja keras di daerah terpencil dapat kembali terpenuhi tanpa ada potongan yang tidak semestinya. Penuntasan kasus ini tidak hanya akan memberikan keadilan bagi para guru, tetapi juga menjadi langkah penting dalam upaya pembenahan tata kelola pendidikan di Kabupaten Bima dan di wilayah lainnya.