Pemerintah dan DPRD NTB Dikecam atas Respons Lamban terhadap Korban Banjir Bandang Bima yang Terlupakan

BIMA – Lebih dari tujuh bulan pasca banjir bandang dahsyat yang meluluhlantakkan Kecamatan Wera dan Ambalawi di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2 Februari 2025, hingga kini kondisi para korban dilaporkan masih memprihatinkan. Kondisi ini memicu kecaman keras dari Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) NTB terhadap Pemerintah Provinsi NTB dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, yang dinilai menunjukkan sikap abai dan minim kepedulian terhadap nasib puluhan ribu warga yang terdampak bencana tersebut.

Banjir bandang yang disebabkan oleh curah hujan ekstrem ini tidak hanya merenggut tujuh nyawa, tetapi juga meninggalkan luka mendalam pada infrastruktur vital dan permukiman warga. Jembatan penghubung antar desa yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi dan sosial, jalan provinsi yang krusial untuk akses transportasi, serta puluhan rumah warga dilaporkan hanyut terbawa arus deras, meninggalkan puing-puing dan kesedihan yang mendalam. Namun, respons pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun daerah, dinilai sangat lambat dan tidak proporsional dengan skala kerusakan yang terjadi.

Kondisi Korban yang Masih Memprihatinkan dan Ketiadaan Bantuan Memadai

Muhammad Rizal Ansari, Ketua PW SEMMI NTB, dalam pernyataannya kepada media, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam terhadap lambatnya penanganan pasca-bencana. Ia menyoroti bahwa banyak korban banjir di Wera dan Ambalawi hingga kini terpaksa bertahan hidup di tenda-tenda darurat atau sisa-sisa bangunan yang rusak parah. Kondisi ini diperparah dengan minimnya bantuan logistik dan kebutuhan dasar yang diterima dari pemerintah daerah.

"Sudah lebih dari tujuh bulan sejak bencana itu terjadi, namun tak terlihat keseriusan dari Pemprov NTB maupun DPRD NTB untuk memberikan solusi nyata bagi korban. Mereka seolah menutup mata terhadap penderitaan warga Wera dan Ambalawi," tegas Rizal Ansari. Ia menambahkan bahwa banyak warga masih hidup dalam ketidakpastian, tanpa adanya kepastian kapan mereka akan kembali memiliki tempat tinggal yang layak dan aman.

SEMMA NTB mencatat bahwa data terakhir menunjukkan ribuan kepala keluarga masih mengungsi atau tinggal di hunian sementara yang jauh dari kata layak. Kekurangan pangan, air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan menjadi isu krusial yang terus dihadapi oleh para pengungsi. Ketiadaan tenda yang memadai, selimut, perlengkapan tidur, serta akses terhadap fasilitas kesehatan dasar, membuat kondisi mereka semakin rentan terhadap berbagai penyakit, terutama saat pergantian musim.

Lambannya Rehabilitasi Infrastruktur Kritis

Lebih lanjut, Rizal Ansari menyoroti keterlambatan yang signifikan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat banjir. Ia secara spesifik menyebutkan jembatan penghubung antar desa yang merupakan fasilitas vital bagi mobilitas dan aktivitas ekonomi warga. Hingga kini, jembatan tersebut dilaporkan masih belum diperbaiki secara permanen, memaksa warga untuk mencari rute alternatif yang memakan waktu dan biaya lebih besar.

Kerusakan parah pada jalan provinsi juga menjadi masalah pelik yang menghambat distribusi logistik, bantuan, dan aktivitas ekonomi. Akses yang buruk membuat harga kebutuhan pokok di wilayah terdampak cenderung meningkat, membebani perekonomian warga yang sudah terpuruk akibat kehilangan harta benda.

"Kami menuntut transparansi dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Jangan hanya hadir saat kampanye, tapi menghilang saat rakyat butuh bantuan," ujarnya, menyindir janji-janji politik yang kerap dilontarkan saat masa pemilihan umum namun tidak terealisasi ketika dibutuhkan. Ia menekankan bahwa respons yang cepat dan efektif pasca-bencana adalah wujud nyata dari akuntabilitas pemerintah kepada rakyatnya.

Kronologi Bencana dan Respons Awal

Banjir bandang yang melanda Wera dan Ambalawi pada awal Februari 2025 merupakan salah satu bencana alam terparah yang pernah dialami Kabupaten Bima dalam beberapa dekade terakhir. Curah hujan yang sangat tinggi selama beberapa hari berturut-turut menyebabkan luapan Sungai Wera dan anak-anak sungainya, memicu arus deras yang menghanyutkan permukiman dan merusak infrastruktur.

Data awal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima mencatat bahwa sedikitnya 7 orang dilaporkan meninggal dunia, puluhan lainnya luka-luka, dan ribuan rumah warga mengalami kerusakan berat hingga hanyut terbawa arus. Total kerugian materiil diperkirakan mencapai miliaran rupiah, belum termasuk kerugian ekonomi jangka panjang akibat terganggunya aktivitas pertanian, perikanan, dan perdagangan.

Respons awal dari pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, memang telah dilakukan. Tim SAR gabungan segera dikerahkan untuk melakukan evakuasi korban dan pencarian korban hilang. Bantuan darurat seperti makanan, air bersih, dan tenda-tenda pengungsian juga mulai disalurkan. Namun, menurut SEMMI NTB, skala bantuan dan kecepatan rehabilitasi tidak sebanding dengan luasnya dampak bencana dan jumlah warga yang terdampak.

Data Pendukung dan Konteks Latar Belakang

Bencana banjir bandang di Wera dan Ambalawi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Wilayah pesisir Kabupaten Bima, termasuk Kecamatan Wera dan Ambalawi, secara geografis rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, terutama saat musim hujan tiba. Faktor-faktor seperti perubahan tata guna lahan, deforestasi di daerah hulu, serta pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan aspek lingkungan, diduga turut berkontribusi terhadap meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir.

Sebelumnya, pada tahun-tahun sebelumnya, Kabupaten Bima juga pernah dilanda banjir bandang yang serupa, meskipun dengan skala yang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya kerentanan struktural yang perlu diatasi secara komprehensif oleh pemerintah.

Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa pada periode sebelum Februari 2025, tercatat adanya peningkatan intensitas curah hujan di wilayah NTB, termasuk Kabupaten Bima, yang melebihi rata-rata historis. Fenomena ini, dikombinasikan dengan kondisi geografis dan hidrologis yang ada, menjadi pemicu utama terjadinya banjir bandang yang dahsyat tersebut.

Tuntutan SEMMI NTB dan Harapan untuk Respons Cepat

PW SEMMI NTB tidak hanya melontarkan kecaman, tetapi juga mengajukan tuntutan konkret kepada Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB. Mereka mendesak agar kedua lembaga legislatif dan eksekutif tersebut segera turun langsung meninjau lokasi bencana, melakukan evaluasi mendalam terhadap kebutuhan para korban, serta mempercepat seluruh proses pemulihan infrastruktur yang rusak.

"Kami mendesak agar anggaran pemulihan bencana yang dialokasikan benar-benar tersalurkan secara transparan dan tepat sasaran kepada masyarakat terdampak," ujar Rizal Ansari. Ia menekankan pentingnya penyaluran bantuan yang berkelanjutan, tidak hanya bersifat reaktif sesaat setelah bencana, tetapi juga proaktif dalam jangka panjang untuk memastikan warga dapat bangkit kembali secara ekonomi dan sosial.

SEMMA NTB juga meminta agar pemerintah provinsi dan dewan segera menyusun langkah-langkah mitigasi bencana yang lebih efektif untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang. Ini mencakup kajian ulang terhadap rencana tata ruang wilayah, program reboisasi, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana.

Dampak dan Implikasi Lebih Luas

Lambatnya respons pemerintah terhadap korban banjir bandang di Wera dan Ambalawi memiliki implikasi yang lebih luas. Selain menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi para korban, hal ini juga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Keadaan ini berpotensi memicu ketidakpuasan sosial dan menjadi isu politik yang sensitif, terutama menjelang pemilihan umum di masa mendatang.

Selain itu, penundaan rehabilitasi infrastruktur vital seperti jembatan dan jalan provinsi dapat menghambat roda perekonomian daerah dalam jangka panjang. Akses yang terputus akan mengurangi daya saing produk lokal, menghambat investasi, dan memperlambat laju pembangunan di Kabupaten Bima.

Para pemerhati sosial dan lingkungan juga menyuarakan keprihatinan mereka. Mereka menekankan bahwa penanganan bencana bukan hanya sekadar memberikan bantuan logistik, tetapi juga harus mencakup aspek pemulihan psikologis, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan kembali infrastruktur yang lebih tahan bencana. Tanpa pendekatan yang holistik dan komprehensif, masyarakat akan terus rentan terhadap dampak bencana di masa depan.

Dalam konteks ini, desakan dari PW SEMMI NTB menjadi suara penting yang mengingatkan para pemangku kebijakan akan tanggung jawab mereka untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, terutama mereka yang paling rentan dan terdampak oleh bencana alam. Harapan terbesar saat ini adalah agar tuntutan tersebut mendapatkan perhatian serius dan segera diwujudkan dalam aksi nyata oleh Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB.