Ayah di Sekotong Bakar Rapor Anak Gara-gara Pernikahan Dini, Sorotan Tajam terhadap Isu Pendidikan dan Perlindungan Anak

GIRI MENANG – Sebuah insiden yang menggemparkan jagat maya dan masyarakat Lombok Barat terjadi ketika seorang ayah di wilayah Sekotong, Lombok Barat, mengunggah video dirinya membakar sejumlah rapor dan perlengkapan sekolah anaknya. Aksi demonstratif ini, yang diunggah melalui akun media sosialnya @Sanusi Ajak, merupakan ekspresi kekecewaan mendalam sang ayah setelah putrinya yang masih duduk di bangku kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) memutuskan untuk menikah. Video berdurasi 27 detik yang diunggah pada Minggu, 14 Juni 2026, dengan cepat menjadi viral, memicu perdebatan sengit di kalangan warganet mengenai hak anak, peran orang tua, serta fenomena pernikahan dini yang masih menjadi masalah pelik di berbagai daerah, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam rekaman yang dibagikannya, Sanusi Ajak terlihat membakar rapor, buku pelajaran, sepatu, hingga seragam sekolah anaknya. Sambil melakukan tindakan tersebut, ia menyampaikan narasi yang penuh keputusasaan. “Rasa kekecewaan orang tua gagal mendidik anak. Semoga tidak dialami oleh teman-teman yang punya anak cewek masih sekolah. Cukup saya saja yang merasakannya,” ujarnya, menyoroti beratnya beban emosional yang ia rasakan atas pilihan hidup anaknya. Peristiwa ini bukan hanya sekadar luapan emosi pribadi, melainkan juga sebuah cerminan kompleksitas permasalahan sosial yang meliputi rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan berkelanjutan, tekanan sosial, ekonomi, dan budaya yang mendorong pernikahan usia anak, serta tantangan dalam penegakan hukum terkait batas usia perkawinan. Reaksi publik pun terpecah, antara mereka yang mengutuk tindakan pembakaran tersebut sebagai bentuk pelampiasan emosi yang destruktif dan tidak proporsional, serta mereka yang bersimpati terhadap kekecewaan seorang ayah yang melihat harapan masa depan anaknya seolah pupus.

Kronologi Peristiwa dan Resonansi di Media Sosial

Insiden ini bermula pada hari Minggu, 14 Juni 2026, ketika akun media sosial bernama @Sanusi Ajak mengunggah sebuah video yang kemudian menyebar luas. Video tersebut secara eksplisit memperlihatkan seorang pria dewasa, yang diidentifikasi sebagai Sanusi Ajak dari Sekotong, Lombok Barat, tengah membakar tumpukan barang yang terdiri dari rapor, buku-buku pelajaran, sepatu, dan seragam sekolah. Tindakan ini dilakukan di area terbuka, dengan api yang melalap benda-benda yang melambangkan perjalanan pendidikan anaknya. Dalam narasi video, Sanusi Ajak mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam karena putrinya, yang disebutkan masih duduk di kelas 2 SMP, memilih untuk menikah. Pilihan tersebut, menurutnya, mengubur harapan dan upaya yang telah ia curahkan untuk pendidikan sang anak.

Unggahan video ini segera memantik berbagai reaksi di platform media sosial. Dalam hitungan jam, video tersebut telah dilihat ribuan kali dan dibagikan secara masif, menarik perhatian publik luas, baik dari dalam maupun luar NTB. Kolom komentar dipenuhi dengan beragam pandangan. Sebagian besar warganet menyayangkan tindakan pembakaran tersebut. Mereka berargumen bahwa rapor dan perlengkapan sekolah, meskipun tidak lagi digunakan oleh anak yang sudah menikah, tetap memiliki nilai simbolis dan materi yang tidak seharusnya dihancurkan. Beberapa komentar menyoroti bahwa pendidikan tidak berhenti setelah menikah, dan opsi seperti program kesetaraan Paket B (setara SMP) dan Paket C (setara SMA) masih tersedia bagi mereka yang ingin melanjutkan studi. “Sabar bang. Namanya sudah jodoh. Rezeki, maut sudah diatur Allah. Mungkin itu lebih baik yang sudah ditakdirkan Allah,” tulis salah satu warganet, mencoba menenangkan dan memberikan perspektif spiritual.

Namun, tidak sedikit pula warganet yang menyatakan pemahaman dan simpati terhadap perasaan kecewa yang dialami sang ayah. Mereka berpendapat bahwa tindakan tersebut, meskipun ekstrem, adalah manifestasi dari keputusasaan seorang orang tua yang telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan harapan besar pada masa depan pendidikan anaknya. Bagi mereka, pembakaran barang-barang sekolah tersebut adalah simbol dari "kematian" harapan akan masa depan yang telah direncanakan. “Itu bagian ketegasan dari seorang ayah meski harus kecewa dengan kejadian sekarang, karena apa yang mereka rancang untuk anak-anaknya tidak lain demi kebaikan anak. Sabar wah pak,” komentar warganet lainnya, mencoba melihat dari sudut pandang emosional sang ayah. Perdebatan ini mencerminkan kompleksitas pandangan masyarakat terhadap isu pernikahan dini, tanggung jawab orang tua, dan nilai pendidikan dalam konteks sosial dan budaya setempat.

Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia: Data dan Realitas di NTB

Kasus yang terjadi di Sekotong, Lombok Barat, bukan merupakan kasus terisolasi, melainkan sebuah refleksi dari masalah pernikahan dini yang masih merajalela di Indonesia, khususnya di beberapa wilayah dengan karakteristik sosial-budaya tertentu seperti Nusa Tenggara Barat (NTB). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan, angka pernikahan anak di Indonesia masih tergolong tinggi. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022, persentase perkawinan anak usia 10-17 tahun di Indonesia berada di angka 8,06%, turun dari 9,23% pada tahun 2020. Target pemerintah untuk menekan angka ini hingga 6,9% pada tahun 2024 menunjukkan betapa seriusnya isu ini.

NTB sendiri, termasuk salah satu provinsi dengan angka pernikahan anak yang cukup signifikan. Beberapa kabupaten di NTB, termasuk Lombok Barat, kerap menjadi sorotan karena tingginya kasus dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama. Data dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram seringkali menunjukkan ribuan permohonan dispensasi kawin setiap tahunnya, mayoritas diajukan untuk anak di bawah usia 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Faktor-faktor pendorong pernikahan dini sangat bervariasi dan saling berkaitan. Faktor ekonomi seringkali menjadi alasan utama, di mana keluarga miskin melihat pernikahan sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Selain itu, faktor budaya dan tradisi yang masih kuat di beberapa daerah juga berperan, di mana anggapan bahwa perempuan harus segera menikah setelah mencapai pubertas masih lestari. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah, kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak, serta lingkungan pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah juga menjadi pemicu yang signifikan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun, regulasi ini masih memiliki celah melalui mekanisme dispensasi kawin yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan mendesak dan bukti-bukti yang kuat. Sayangnya, banyak kasus dispensasi kawin diberikan, yang secara tidak langsung melegitimasi pernikahan anak. Realitas ini menunjukkan bahwa tantangan dalam mencegah pernikahan dini tidak hanya terletak pada aspek hukum, tetapi juga pada perubahan pola pikir, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan ekonomi keluarga. Kasus seperti yang dialami Sanusi Ajak adalah bukti nyata dari dampak emosional dan sosial yang ditimbulkan oleh praktik pernikahan dini, baik bagi anak yang bersangkutan maupun bagi orang tua dan keluarga.

Implikasi Hukum dan Sosial Pernikahan Usia Anak

Pernikahan usia anak membawa implikasi hukum dan sosial yang kompleks, baik bagi individu maupun masyarakat secara luas. Dari perspektif hukum, seperti yang telah disebutkan, Undang-Undang Perkawinan mengatur batas usia minimal 19 tahun. Pernikahan di bawah usia tersebut hanya dapat dilakukan dengan izin dispensasi dari pengadilan, yang idealnya diberikan dalam kondisi yang sangat mendesak dan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa dispensasi seringkali diberikan dengan alasan yang kurang kuat, seperti untuk menghindari fitnah akibat pergaulan bebas atau kehamilan yang tidak diinginkan, yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat untuk mencegahnya, bukan dengan mengorbankan hak anak untuk tumbuh kembang optimal.

Secara sosial, implikasi pernikahan anak sangat merugikan. Bagi anak perempuan, pernikahan dini seringkali berarti putusnya pendidikan. Seperti dalam kasus putri Sanusi Ajak yang masih SMP, pernikahan mengakhiri kesempatan untuk melanjutkan studi dan meraih cita-cita. Putusnya pendidikan berdampak langsung pada terbatasnya akses terhadap pekerjaan yang layak, kemandirian ekonomi, dan partisipasi dalam kehidupan publik. Anak perempuan yang menikah di usia dini juga menghadapi risiko kesehatan yang tinggi, terutama terkait dengan kehamilan dan persalinan. Tubuh mereka belum siap secara fisik dan mental untuk mengandung dan melahirkan, meningkatkan risiko komplikasi bagi ibu dan bayi, termasuk kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan dini seringkali menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan masalah psikologis seperti depresi dan kecemasan, karena mereka belum matang secara emosional untuk mengelola kehidupan rumah tangga.

Bagi anak laki-laki, meskipun tidak seberat anak perempuan, pernikahan dini juga dapat membatasi peluang pendidikan dan karir, serta membebani mereka dengan tanggung jawab ekonomi yang belum siap diemban. Dampak bagi keluarga juga terasa. Pernikahan dini dapat menciptakan siklus kemiskinan antar generasi, di mana anak-anak dari pasangan muda cenderung memiliki pendidikan yang rendah dan prospek ekonomi yang terbatas. Konflik keluarga juga sering muncul akibat ketidaksiapan pasangan muda dalam menghadapi tantangan rumah tangga. Secara lebih luas, pernikahan dini menghambat upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Generasi muda yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan bangsa, terpaksa kehilangan potensi terbaiknya akibat terenggutnya hak-hak dasar mereka di usia yang terlalu muda. Kasus Sanusi Ajak menjadi pengingat bahwa di balik setiap statistik, ada kisah nyata tentang harapan yang pupus, perjuangan orang tua, dan masa depan anak-anak yang terancam.

Tanggapan Pihak Berwenang dan Pakar: Upaya Pencegahan dan Edukasi

Insiden pembakaran rapor di Sekotong ini secara otomatis memicu perhatian dari berbagai pihak berwenang dan pakar, meskipun belum ada pernyataan resmi spesifik terkait kasus ini dari mereka. Namun, respons umum dan kebijakan yang telah ada dapat diinferensikan sebagai tanggapan terhadap fenomena serupa.

Dinas Pendidikan Lombok Barat kemungkinan besar akan menekankan pentingnya pendidikan berkelanjutan dan menyayangkan putusnya pendidikan seorang anak. Mereka mungkin akan mengulang komitmen untuk mendukung anak-anak agar tetap bersekolah hingga jenjang tertinggi, atau setidaknya menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun. Dinas Pendidikan juga akan menginformasikan kembali tentang program pendidikan kesetaraan seperti Paket B (setara SMP) dan Paket C (setara SMA) sebagai jalur alternatif bagi mereka yang putus sekolah, termasuk karena menikah, agar tetap bisa mendapatkan ijazah dan melanjutkan pendidikan. Outreach dan konseling kepada keluarga yang menghadapi situasi serupa juga menjadi bagian dari upaya mereka untuk mencegah anak-anak putus sekolah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Lombok Barat/NTB akan menjadi garda terdepan dalam merespons isu ini. Mereka kemungkinan besar akan mengeluarkan pernyataan yang mengutuk segala bentuk pernikahan anak dan menekankan pentingnya perlindungan hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang yang optimal. DP3A akan mengadvokasi pencegahan pernikahan dini melalui sosialisasi hukum, edukasi masyarakat tentang dampak negatif pernikahan anak, dan penguatan peran keluarga serta komunitas. Mereka juga mungkin akan menawarkan layanan konseling dan pendampingan bagi anak yang menjadi korban pernikahan dini, serta keluarga yang terdampak.

Kementerian Agama (KUA) di tingkat kecamatan atau kabupaten akan menegaskan kembali prosedur dan persyaratan pernikahan sesuai Undang-Undang Perkawinan, khususnya mengenai batas usia. Mereka akan menjelaskan bahwa pernikahan di bawah usia 19 tahun hanya dapat dilakukan dengan dispensasi Pengadilan Agama, dan KUA tidak akan memproses pernikahan tanpa memenuhi persyaratan tersebut. KUA juga memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan pranikah yang mengedukasi calon pengantin tentang tanggung jawab perkawinan, termasuk perencanaan keluarga dan pentingnya pendidikan anak.

Psikolog dan Sosiolog akan menganalisis kasus ini dari perspektif keilmuan. Seorang psikolog mungkin akan menjelaskan bahwa tindakan pembakaran barang oleh sang ayah adalah bentuk ekspresi kemarahan dan kekecewaan yang mendalam, sebuah mekanisme koping yang maladaptif dalam menghadapi stres. Mereka akan menyarankan pentingnya mencari bantuan profesional untuk mengelola emosi dan berkomunikasi secara sehat dalam keluarga. Sementara itu, sosiolog akan menyoroti kasus ini sebagai manifestasi dari konflik nilai antara tradisi dan modernitas, serta tekanan sosial-ekonomi yang mendorong pernikahan dini. Mereka akan menekankan bahwa masalah ini membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, keluarga, komunitas, dan lembaga adat/agama untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

Tokoh Agama dan Adat di Lombok Barat juga memiliki peran krusial. Mereka dapat menjadi mediator dalam konflik keluarga dan memberikan edukasi kepada masyarakat berdasarkan ajaran agama dan nilai-nilai luhur adat yang mendukung perlindungan anak dan pendidikan. Pesan-pesan yang mereka sampaikan dapat sangat berpengaruh dalam mengubah pandangan masyarakat tentang pernikahan dini dan memperkuat komitmen terhadap masa depan anak-anak.

Dampak Jangka Panjang bagi Anak dan Keluarga

Keputusan seorang anak berusia 14 tahun untuk menikah, seperti yang terjadi pada putri Sanusi Ajak, membawa dampak jangka panjang yang mendalam, tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi seluruh anggota keluarga dan bahkan komunitas di sekitarnya. Dampak ini merentang dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga psikologis.

Bagi anak yang menikah dini, konsekuensi paling langsung adalah terputusnya jalur pendidikan formal. Dengan berhenti di kelas 2 SMP, kesempatan untuk meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi hampir tertutup. Ini berarti akses terhadap pengetahuan, keterampilan, dan jaringan sosial yang lebih luas akan sangat terbatas. Implikasinya, pilihan karir di masa depan akan sangat sempit, seringkali terbatas pada pekerjaan informal dengan upah rendah, sehingga rentan terhadap kemiskinan. Hilangnya kesempatan pendidikan juga berarti hilangnya potensi untuk berkontribusi secara maksimal bagi keluarga dan masyarakat.

Dari segi kesehatan, tubuh seorang remaja putri yang belum sepenuhnya matang menghadapi risiko tinggi jika harus mengandung dan melahirkan. Komplikasi kehamilan dan persalinan seperti pre-eklampsia, anemia, perdarahan, hingga kematian ibu dan bayi lebih sering terjadi pada ibu muda. Selain itu, anak-anak yang lahir dari ibu remaja juga rentan mengalami gizi buruk dan stunting. Aspek psikologis juga sangat terpengaruh. Anak yang menikah dini seringkali belum siap secara emosional dan mental untuk menghadapi tuntutan kehidupan rumah tangga, peran sebagai istri, apalagi sebagai ibu. Hal ini dapat memicu stres, depresi, kecemasan, dan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga karena posisi tawar yang lemah.

Bagi keluarga, insiden ini menciptakan luka emosional yang mendalam, seperti yang diungkapkan oleh Sanusi Ajak. Harapan dan impian orang tua terhadap masa depan anaknya seolah pupus. Konflik internal dalam keluarga bisa saja muncul, apalagi jika keputusan menikah diambil tanpa persetujuan penuh dari orang tua. Beban ekonomi keluarga juga bisa bertambah, terutama jika anak yang menikah tidak dapat mandiri secara finansial dan justru menjadi tanggungan. Di sisi lain, tekanan sosial dan stigma dari masyarakat juga bisa menjadi beban tambahan bagi keluarga.

Secara lebih luas, fenomena pernikahan dini secara kolektif menghambat pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah. Jika banyak anak-anak yang putus sekolah dan menikah di usia muda, kualitas angkatan kerja akan menurun, inovasi berkurang, dan masyarakat akan kesulitan keluar dari lingkaran kemiskinan. Kasus ini menjadi pengingat pahit tentang bagaimana pilihan individu, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya, dapat memiliki resonansi yang jauh lebih besar dan berdampak pada kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, upaya pencegahan pernikahan dini harus terus digencarkan, bukan hanya melalui aspek hukum, tetapi juga melalui perubahan pola pikir, peningkatan kesadaran, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Refleksi Masyarakat atas Peran Orang Tua dan Masa Depan Anak

Peristiwa pembakaran rapor oleh Sanusi Ajak di Sekotong ini mengundang refleksi mendalam bagi masyarakat luas, khususnya mengenai peran krusial orang tua dalam membimbing dan melindungi anak, serta bagaimana kita bersama-sama membentuk masa depan generasi penerus. Reaksi publik yang terpecah menunjukkan adanya kerumitan pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat.

Di satu sisi, banyak yang mengkritik tindakan ayah tersebut sebagai bentuk pelampiasan emosi yang tidak tepat. Pembakaran rapor, buku, dan seragam sekolah tidak hanya menghancurkan benda fisik, tetapi juga secara simbolis dapat diartikan sebagai "membakar" kesempatan dan masa depan pendidikan sang anak. Meski sang ayah merasakan kekecewaan yang mendalam, tindakan destruktif semacam itu tidak menyelesaikan masalah inti dan justru dapat memperburuk keadaan emosional anak. Kritik ini menyoroti bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk mencari solusi konstruktif dan berkomunikasi secara efektif, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Pendidikan adalah hak dasar anak, dan dukungan orang tua untuk melanjutkan pendidikan, bahkan melalui jalur non-formal seperti Paket B atau C, adalah esensial.

Di sisi lain, simpati terhadap Sanusi Ajak juga mencerminkan pemahaman akan tekanan dan harapan yang diemban seorang orang tua. Banyak orang tua menginvestasikan impian dan kerja keras untuk masa depan pendidikan anak-anak mereka. Ketika harapan tersebut tidak terwujud, apalagi karena pilihan anak untuk menikah di usia yang sangat muda, perasaan kecewa dan kegagalan bisa sangat menghancurkan. Refleksi ini membuka diskusi tentang bagaimana masyarakat dapat memberikan dukungan kepada orang tua yang menghadapi dilema serupa, serta bagaimana mencegah anak-anak dari keputusan yang mungkin mereka sesali di kemudian hari.

Kasus ini secara lebih luas juga menyoroti kembali urgensi pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak-hak anak. Masyarakat perlu terus diedukasi tentang dampak buruk pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Peran tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin komunitas sangat penting dalam menyebarkan pesan-pesan positif yang mendukung pendidikan dan perlindungan anak. Lebih dari itu, kasus ini adalah panggilan bagi kita semua untuk melihat lebih jauh ke akar permasalahan: kemiskinan, kurangnya akses informasi, dan norma-norma sosial yang masih permisif terhadap pernikahan anak.

Sebagai penutup, insiden di Sekotong ini bukan sekadar berita tentang kemarahan seorang ayah. Ini adalah sebuah cermin yang memantulkan tantangan sosial yang besar, kompleksitas emosi manusia, dan urgensi kolektif untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia mendapatkan kesempatan terbaik untuk tumbuh, belajar, dan meraih potensi penuh mereka, bebas dari belenggu pernikahan dini. Upaya kolaboratif antara pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat sipil adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak bangsa.