Banjir Bandang Bima: SEMMI NTB Kecam Lambannya Respons Pemerintah Provinsi dan DPRD Terhadap Penderitaan Korban

Bima, 25 September 2025 – Kondisi memprihatinkan para korban banjir bandang yang melanda Kecamatan Wera dan Ambalawi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 2 Februari 2025 lalu, menuai kritik tajam dari Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) NTB. Organisasi kemahasiswaan ini mengecam keras sikap yang dianggap minim kepedulian dari Pemerintah Provinsi NTB dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB terhadap nasib para penyintas bencana yang telah berlangsung lebih dari tujuh bulan.

Banjir bandang yang dipicu oleh curah hujan ekstrem pada awal tahun tersebut tidak hanya merenggut tujuh nyawa, tetapi juga menyebabkan kerusakan masif pada infrastruktur vital. Jembatan penghubung antar desa, yang merupakan urat nadi aktivitas ekonomi dan sosial, hancur lebur. Jalan provinsi mengalami kerusakan parah, menghambat aksesibilitas dan mobilitas warga. Selain itu, puluhan rumah warga dilaporkan hanyut terbawa arus dahsyat, meninggalkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan harta benda.

Muhammad Rizal Ansari, Ketua PW SEMMI NTB, dalam pernyataannya kepada awak media, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam. Ia menyoroti bahwa hingga kini, para korban masih hidup dalam kondisi yang sangat memilukan. Banyak dari mereka terpaksa tinggal di tenda-tenda darurat atau bangunan yang rusak parah, dengan pasokan bantuan yang dirasa tidak memadai dan tidak berkelanjutan dari pemerintah daerah.

"Sudah lebih dari tujuh bulan sejak bencana itu terjadi, namun tak terlihat keseriusan dari Pemprov NTB maupun DPRD NTB untuk memberikan solusi nyata bagi korban. Mereka seolah menutup mata terhadap penderitaan warga Wera dan Ambalawi," tegas Rizal Ansari, menunjukkan betapa besarnya jurang antara harapan korban dan realisasi bantuan yang diterima. Ia menambahkan bahwa minimnya perhatian dari pemerintah provinsi dan legislatif daerah menunjukkan ketidaksesuaian antara janji-janji kampanye dan tindakan nyata di lapangan saat rakyat membutuhkan uluran tangan.

Lebih lanjut, Rizal Ansari juga menyayangkan lambannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak. Jembatan penghubung, yang merupakan kebutuhan mendesak bagi kelancaran aktivitas warga, hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan. Kerusakan parah pada jalan provinsi juga terus menjadi momok, membuat distribusi logistik bantuan menjadi semakin sulit dan memperlambat pemulihan ekonomi serta sosial masyarakat.

"Kami menuntut transparansi dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Jangan hanya hadir saat kampanye, tapi menghilang saat rakyat butuh bantuan," serunya, menekankan pentingnya akuntabilitas pemerintah. PW SEMMI NTB mendesak agar Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB segera mengambil langkah konkret. Mereka menuntut agar para pejabat terkait segera turun langsung meninjau lokasi bencana, mempercepat program pemulihan infrastruktur yang terdampak, serta memastikan penyaluran bantuan yang memadai dan berkelanjutan bagi seluruh warga yang terdampak. Tujuannya adalah agar para korban tidak terus-menerus hidup dalam ketidakpastian dan ancaman kerentanan.

Latar Belakang Bencana dan Dampaknya

Banjir bandang yang melanda Wera dan Ambalawi pada 2 Februari 2025 merupakan salah satu bencana alam paling merusak di wilayah NTB dalam beberapa tahun terakhir. Peristiwa ini terjadi akibat hujan dengan intensitas sangat tinggi yang mengguyur wilayah tersebut selama berhari-hari, menyebabkan luapan air dari sungai-sungai yang ada dan memicu longsoran dari perbukitan di sekitarnya. Tingginya volume air dan kecepatan arus menyebabkan kerusakan yang masif dan meluas.

Dampak langsung dari banjir bandang ini sangat mengerikan. Tujuh nyawa dilaporkan hilang, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban. Ribuan warga terpaksa mengungsi dari rumah mereka yang rusak atau hanyut. Sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung ekonomi sebagian besar masyarakat di kedua kecamatan tersebut, juga mengalami kerugian besar akibat terendamnya lahan pertanian dan rusaknya alat pertanian. Infrastruktur yang hancur, seperti jembatan dan jalan, tidak hanya menghambat akses transportasi, tetapi juga mengganggu pasokan kebutuhan pokok dan layanan publik, termasuk kesehatan dan pendidikan.

Kronologi Bencana dan Respons Awal

Peristiwa banjir bandang ini diperkirakan dimulai pada dini hari tanggal 2 Februari 2025, setelah hujan deras yang tidak kunjung reda. Air sungai meluap dengan cepat, dan arus yang deras menghanyutkan apa pun yang dilaluinya. Tim penyelamat dan relawan dari berbagai organisasi, termasuk pemerintah daerah setempat, segera bergerak untuk melakukan evakuasi dan pencarian korban.

Respons awal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB dan Kabupaten Bima meliputi pengerahan tim SAR, pendirian posko bantuan darurat, dan penyaluran logistik awal seperti makanan, pakaian, dan selimut. Namun, skala kerusakan yang begitu besar membuat upaya penanganan awal ini terasa belum mencukupi untuk mengatasi seluruh kebutuhan para korban. Keterbatasan sumber daya dan aksesibilitas yang terhambat akibat rusaknya infrastruktur menjadi tantangan utama dalam fase penanganan darurat.

Data Pendukung dan Situasi Terkini

Berdasarkan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber, termasuk lembaga kemanusiaan yang beroperasi di lokasi, sedikitnya 5.000-7.000 warga terdampak langsung oleh banjir bandang ini, dengan sebagian besar kehilangan rumah. Kerusakan infrastruktur mencakup lebih dari 10 jembatan desa, puluhan kilometer jalan provinsi dan desa, serta ratusan rumah warga yang rusak berat hingga hanyut.

Lebih dari tujuh bulan pasca-bencana, data yang dirilis oleh beberapa organisasi non-pemerintah menunjukkan bahwa sekitar 1.500-2.000 jiwa masih bergantung pada bantuan luar atau tinggal di hunian sementara yang belum layak. Pemulihan ekonomi juga berjalan lambat, dengan banyak petani yang belum bisa kembali menggarap lahan mereka akibat kerusakan irigasi dan kurangnya modal. Tingkat pengangguran di kedua kecamatan tersebut dilaporkan meningkat signifikan pasca-bencana.

Kondisi kesehatan para pengungsi juga menjadi perhatian. Paparan terhadap cuaca buruk, sanitasi yang buruk di tempat pengungsian, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan memicu peningkatan kasus penyakit ringan seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan penyakit kulit.

Pernyataan Pihak Terkait (Implikasi dari Pernyataan SEMMI)

Meskipun belum ada pernyataan resmi yang dirilis secara luas oleh Pemerintah Provinsi NTB atau DPRD NTB terkait kritik dari SEMMI NTB, namun pernyataan organisasi kemahasiswaan tersebut secara implisit menunjukkan adanya kekecewaan mendalam dari masyarakat sipil terhadap respons pemerintah. Sikap "menutup mata" yang dituduhkan oleh SEMMI dapat diartikan sebagai kurangnya kunjungan langsung oleh pejabat tinggi provinsi, minimnya alokasi anggaran yang memadai untuk pemulihan pasca-bencana, atau lambatnya implementasi program-program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Reaksi dari SEMMI NTB juga mencerminkan kekhawatiran yang meluas di kalangan masyarakat mengenai efektivitas tata kelola kebencanaan di NTB. Organisasi ini secara aktif menyuarakan aspirasi para korban yang merasa terabaikan, menekankan pentingnya kehadiran negara dalam situasi krisis.

Analisis Implikasi dan Tantangan Pemulihan

Kritik dari PW SEMMI NTB menyoroti beberapa implikasi penting terkait manajemen kebencanaan di NTB. Pertama, ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebutuhan riil korban bencana dan kapasitas respons pemerintah daerah, terutama dalam hal pemulihan jangka panjang. Kedua, lambannya perbaikan infrastruktur vital seperti jembatan dan jalan menunjukkan adanya kendala birokrasi, keterbatasan anggaran, atau prioritas yang kurang tepat dalam alokasi sumber daya.

Tantangan pemulihan di Wera dan Ambalawi diperkirakan akan terus berlanjut. Selain kebutuhan mendesak untuk pembangunan kembali rumah dan infrastruktur, pemulihan ekonomi masyarakat, terutama sektor pertanian, memerlukan intervensi yang terencana dan berkelanjutan. Dukungan psikososial bagi para korban, yang banyak di antaranya mengalami trauma akibat kehilangan anggota keluarga dan harta benda, juga menjadi elemen krusial yang tidak boleh diabaikan.

Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB dihadapkan pada ujian akuntabilitas dan komitmen mereka terhadap kesejahteraan masyarakat. Pernyataan SEMMI NTB menjadi pengingat bahwa pengawasan publik akan terus berjalan, dan tuntutan akan transparansi serta efektivitas dalam penanganan bencana akan terus disuarakan. Keberhasilan pemulihan pasca-banjir bandang ini tidak hanya bergantung pada bantuan finansial, tetapi juga pada kemauan politik yang kuat dan implementasi kebijakan yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan.