BMKG Ingatkan Potensi Kemarau Ekstrem 2026 Akibat Fenomena El Nino yang Bertahan Hingga Awal 2027

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara resmi mengeluarkan peringatan dini terkait kondisi iklim di Indonesia untuk tahun 2026. Berdasarkan hasil pemantauan atmosfer dan permodelan iklim terbaru, sejumlah wilayah di Indonesia diprediksi akan menghadapi musim kemarau yang jauh lebih kering dan memiliki durasi yang lebih panjang dibandingkan dengan rata-rata normalnya. Fenomena ini dipicu oleh persistensi gangguan iklim global yang diperkirakan akan mendominasi pola cuaca di tanah air hingga setidaknya awal tahun 2027.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, dalam konferensi pers daring yang digelar pada Rabu (10/6), menjelaskan bahwa kondisi kekeringan ini merupakan dampak langsung dari fenomena El Nino yang diprediksi akan bertahan dalam waktu lama. El Nino, yang ditandai dengan pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur, memiliki korelasi kuat dengan penurunan curah hujan di wilayah Indonesia karena bergesernya pembentukan awan hujan menjauhi kepulauan nusantara.

Analisis Fenomena El Nino dan Prediksi Intensitas Moderat hingga Kuat

Data dari BMKG menunjukkan bahwa fenomena El Nino tahun ini bukanlah anomali biasa. Ardhasena mengungkapkan bahwa terdapat peluang sebesar 98 persen bagi El Nino untuk mencapai kategori intensitas moderat. Lebih mengkhawatirkan lagi, probabilitas fenomena ini berkembang menjadi kategori kuat mencapai 62 persen. Kondisi ini memberikan tekanan signifikan pada stabilitas hidrologi di berbagai wilayah Indonesia.

Meskipun fenomena global ini diprediksi bertahan hingga awal 2027, dampak paling krusial bagi Indonesia akan dirasakan saat periode El Nino bertemu dengan siklus musim kemarau alami. BMKG memperkirakan periode kritis ini akan berlangsung hingga pertengahan bulan Oktober 2026. Pertemuan antara siklus musiman dan anomali El Nino inilah yang memicu kondisi kekeringan ekstrem, di mana curah hujan bulanan bisa turun drastis di bawah ambang batas normal.

Secara teknis, durasi musim kemarau tahun ini diprakirakan akan bervariasi antara tiga hingga tujuh bulan. Variasi ini sangat bergantung pada posisi geografis masing-masing daerah serta karakteristik topografinya. Namun, secara keseluruhan, tren menunjukkan bahwa periode tanpa hujan akan mendominasi kalender cuaca di lebih dari separuh wilayah daratan Indonesia.

Distribusi Zona Musim dan Pergeseran Durasi Kemarau

BMKG membagi wilayah Indonesia ke dalam Zona Musim (ZOM) untuk mempermudah pemetaan dan analisis iklim. Berdasarkan pemetaan terbaru, Ardhasena menyebutkan bahwa musim kemarau berpotensi berlangsung lebih panjang di 437 ZOM, yang mencakup sekitar 48,77 persen dari total luas daratan Indonesia. Sementara itu, wilayah yang akan mengalami musim kemarau dengan durasi normal diprediksi hanya mencakup 70 ZOM atau sekitar 8,32 persen luas daratan. Di sisi lain, terdapat 79 ZOM atau 9,23 persen wilayah yang justru diprediksi mengalami kemarau lebih pendek dari biasanya.

Perbedaan durasi ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi curah hujan yang cukup tajam di berbagai pulau. Sebagian besar wilayah yang diprediksi mengalami kemarau panjang terkonsentrasi di wilayah-wilayah sentra produksi pangan dan area hutan yang rawan terbakar, yang menuntut kewaspadaan ekstra dari pemerintah pusat maupun daerah.

Kronologi Kedatangan Musim Kemarau di Berbagai Wilayah

Transisi dari musim hujan ke musim kemarau telah dimulai secara bertahap sejak bulan Mei 2026. Memasuki bulan Juni, intensitas kekeringan mulai meluas. Tercatat sebanyak 198 ZOM atau sekitar 31,60 persen wilayah Indonesia mulai memasuki fase kemarau pada bulan ini. Wilayah-wilayah tersebut meliputi sebagian besar Pulau Sumatra, Kalimantan Barat, sebagian besar Banten, serta DKI Jakarta bagian selatan.

Selain itu, wilayah Jawa Tengah bagian tengah dan barat, sebagian kecil Jawa Timur, Kalimantan Barat bagian selatan, sebagian besar Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Selatan bagian tengah juga telah melaporkan dimulainya hari tanpa hujan yang konsisten. Di bagian timur Indonesia, transisi ini terjadi di sebagian besar Kalimantan Timur, sebagian wilayah Sulawesi, Maluku, Papua Barat, hingga Papua bagian timur.

Gelombang kedua masuknya musim kemarau diprediksi terjadi pada bulan Juli, mencakup 66 ZOM atau 7,28 persen wilayah Indonesia. Daerah-daerah yang akan menyusul masuk ke fase kering ini di antaranya adalah Jambi bagian barat, sebagian Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, serta sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian Maluku.

Puncak Musim Kemarau: Juli hingga September 2026

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam kesempatan yang sama merinci mengenai kapan puncak kekeringan akan terjadi. Puncak musim kemarau adalah periode di mana curah hujan mencapai titik terendah dalam satu tahun. Faisal menjelaskan bahwa puncak kemarau akan terjadi secara bergelombang mulai Juli hingga September.

Pada bulan Juli, sebanyak 83 ZOM atau 12,26 persen wilayah akan mencapai titik terkeringnya. Wilayah ini meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur (NTT) bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian tengah, dan Papua bagian timur.

Agustus diprediksi menjadi bulan yang paling menantang karena menjadi puncak kemarau bagi wilayah paling luas, yakni 369 ZOM atau mencakup 48,84 persen daratan Indonesia. Pada bulan ini, hampir seluruh wilayah strategis seperti Sumatra bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagian NTT, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, Maluku Utara, hingga sebagian besar Pulau Papua akan berada dalam kondisi sangat kering.

Terakhir, pada bulan September, terdapat 169 ZOM atau 25,41 persen wilayah yang baru akan menemui puncak kemarau. Wilayah-wilayah tersebut mencakup Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar NTT, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua Pegunungan bagian tengah.

Dampak Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kondisi kemarau yang lebih kering dan panjang ini dipastikan akan membawa dampak sistemik terhadap sektor pertanian. Wilayah-wilayah di Pulau Jawa, Sumatra Selatan, dan Sulawesi Selatan yang merupakan lumbung pangan nasional diprediksi akan mengalami kendala dalam penyediaan air irigasi. Penurunan debit air di bendungan dan waduk utama dapat mengancam siklus tanam kedua dan ketiga.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian diimbau untuk segera melakukan langkah-langkah mitigasi, seperti optimalisasi pompanisasi di lahan-lahan tadah hujan dan percepatan masa tanam sebelum ketersediaan air benar-benar menipis. Selain itu, pemilihan varietas tanaman yang tahan terhadap kekeringan menjadi krusial untuk meminimalisir risiko gagal panen (puso) yang dapat mengganggu stabilitas harga pangan nasional.

Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Selain sektor pangan, risiko Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menjadi perhatian utama, terutama di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Dengan intensitas El Nino yang diprediksi mencapai kategori moderat hingga kuat, lahan gambut di wilayah tersebut akan menjadi sangat rentan terbakar karena penurunan permukaan air tanah.

Kondisi udara yang kering dan suhu yang lebih tinggi dari rata-rata menciptakan "bahan bakar" yang sempurna bagi titik panas (hotspot) untuk meluas. BMKG memperingatkan pemerintah daerah di Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan untuk meningkatkan status siaga darurat karhutla. Pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar harus diperketat, mengingat dampak kabut asap lintas batas (transboundary haze) dapat merugikan kesehatan masyarakat dan hubungan diplomatik dengan negara tetangga.

Krisis Air Bersih dan Implikasi Kesehatan

Masyarakat di wilayah perkotaan maupun pedesaan juga terancam mengalami krisis air bersih. Penurunan muka air tanah akan menyebabkan sumur-sumur warga mengering, sementara distribusi air dari perusahaan daerah (PDAM) berisiko terganggu akibat menyusutnya sumber air baku di sungai-sungai utama.

Dari sisi kesehatan, kondisi udara yang kering dan berdebu, ditambah potensi polusi asap dari kebakaran lahan, dapat meningkatkan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Penurunan kualitas air bersih juga berisiko meningkatkan penyebaran penyakit yang berkaitan dengan sanitasi yang buruk. BMKG menyarankan masyarakat untuk mulai melakukan penghematan air (water harvesting) sejak dini, misalnya dengan menampung sisa-sisa air hujan terakhir atau menggunakan air secara lebih bijak.

Langkah Mitigasi dan Rekomendasi BMKG

Menyikapi prakiraan ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemangku kepentingan. Pertama, pemerintah daerah diharapkan segera melakukan audit terhadap ketersediaan air di waduk, embung, dan sarana penyimpanan air lainnya. Kedua, perlunya operasi modifikasi cuaca (OMC) atau hujan buatan di wilayah-wilayah strategis sebelum memasuki puncak kemarau untuk mengisi cadangan air di waduk-waduk utama.

Ketiga, penguatan koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, dan Polri dalam memantau titik panas secara real-time guna melakukan pemadaman dini sebelum api membesar. Terakhir, BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG guna menghindari disinformasi atau berita hoaks terkait kondisi iklim ekstrem.

Fenomena kemarau panjang 2026 ini menjadi pengingat akan pentingnya adaptasi perubahan iklim yang berkelanjutan. Dengan persiapan yang matang dan mitigasi yang terukur, diharapkan dampak negatif dari El Nino moderat-kuat ini dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga ketahanan nasional di sektor pangan, energi, dan kesehatan tetap terjaga hingga musim hujan kembali tiba pada akhir tahun 2026 atau awal 2027.