Bursa Calon Ketua DPD Partai Demokrat NTB Memanas Amrul Jihadi Klaim Kantongi Dukungan Mayoritas

Dinamika internal Partai Demokrat di Nusa Tenggara Barat (NTB) kini memasuki babak baru menjelang Musyawarah Daerah (Musda). Seiring dengan kekosongan kursi pucuk pimpinan di tingkat provinsi, muncul nama-nama kader potensial yang siap berkompetisi untuk memimpin partai berlambang bintang mercy tersebut. Salah satu figur yang paling mencuat ke permukaan adalah Amrul Jihadi, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Lombok Timur, yang secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon Ketua DPD Partai Demokrat NTB.

Langkah politik Amrul Jihadi tidak sekadar wacana. Berdasarkan keterangan yang ia sampaikan, pihaknya telah melakukan konsolidasi intensif dengan para pemilik suara sah di tingkat kabupaten/kota. Dengan klaim dukungan dari tujuh DPC, Amrul Jihadi tampak percaya diri bahwa posisinya cukup kuat untuk memenangkan bursa pemilihan dalam agenda Musda yang dijadwalkan akan digelar pada tahun 2026 ini.

Latar Belakang Kekosongan Kursi Ketua DPD Demokrat NTB

Kekosongan kursi Ketua DPD Partai Demokrat NTB bukanlah situasi yang direncanakan. Posisi tersebut sebelumnya dijabat oleh Indra Jaya Usman (IJU). Namun, dinamika hukum yang menjerat IJU akibat dugaan keterlibatan dalam kasus gratifikasi dana pokok pikiran (pokir) DPRD NTB memaksa partai untuk mengambil langkah strategis. IJU saat ini harus menjalani proses penahanan dan rangkaian persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kondisi hukum yang dialami IJU menciptakan vakum kepemimpinan yang krusial. Dalam organisasi politik, kekosongan pimpinan definitif sering kali menghambat konsolidasi partai, terutama menjelang perhelatan elektoral. Oleh karena itu, Musda 2026 dipandang sebagai momentum krusial bagi Partai Demokrat NTB untuk melakukan regenerasi, pembersihan citra, dan penataan ulang struktur organisasi agar tetap relevan dalam percaturan politik daerah.

Strategi Konsolidasi Amrul Jihadi

Amrul Jihadi, yang saat ini aktif sebagai anggota DPRD Lombok Timur, menegaskan bahwa dirinya telah membangun komunikasi politik yang cukup matang. Tujuh DPC yang diklaim telah memberikan dukungan kepadanya meliputi DPC Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Barat, Bima, Sumbawa, dan Sumbawa Barat (KSB). Sementara itu, tiga daerah lainnya, yakni Kota Bima, Kota Mataram, dan Dompu, saat ini belum secara resmi menyatakan arah dukungannya.

Dalam skema pemilihan ketua DPD, terdapat total 11 suara yang diperebutkan, yang terdiri dari 10 DPC di tingkat kabupaten/kota dan satu suara dari DPD Provinsi. Dengan mengantongi tujuh dukungan, Amrul Jihadi secara matematis telah menguasai lebih dari 60 persen suara pemilik hak pilih. Angka ini jauh melampaui ambang batas syarat minimal pencalonan sebesar 20 persen dukungan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi Partai Demokrat.

Amrul menyatakan bahwa kemudahan dalam membangun komunikasi ini didasari oleh posisinya sendiri sebagai sesama pimpinan DPC. “Komunikasi dengan DPC tetap kita bangun secara intensif. Hal ini menjadi lebih mudah bagi kami karena kami juga kebetulan dipercaya sebagai Ketua DPC Demokrat Lombok Timur, sehingga dinamika di akar rumput cukup kami pahami,” ujar Amrul dalam keterangannya.

Regulasi Musda dan Kesiapan Administrasi

Berdasarkan aturan internal partai, Musda merupakan forum tertinggi di tingkat provinsi yang berfungsi untuk memilih ketua DPD definitif. Proses pemilihan ini tidak hanya mengandalkan dukungan suara, tetapi juga harus memenuhi serangkaian syarat administrasi dan verifikasi yang ketat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

Amrul Jihadi menyatakan bahwa ia telah menyiapkan seluruh dokumen dan syarat pencalonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia optimis bahwa proses verifikasi di tingkat pusat nantinya akan berjalan lancar. Selain konsolidasi dengan DPC, Amrul juga menekankan pentingnya membangun hubungan harmonis dengan DPP. Baginya, restu dari pusat merupakan instrumen wajib yang harus dimiliki oleh setiap kader yang ingin menduduki jabatan struktural di tingkat daerah.

Kronologi dan Jadwal Musda 2026

Terkait jadwal pelaksanaan, hingga saat ini belum ada tanggal pasti yang dirilis oleh DPP Partai Demokrat. Namun, berdasarkan hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) terakhir, DPP Partai Demokrat telah memberikan instruksi tegas bahwa seluruh Musda DPD tingkat provinsi di seluruh Indonesia harus diselesaikan pada tahun 2026.

Instruksi ini dipandang sebagai upaya DPP untuk menertibkan manajemen partai di seluruh Indonesia guna menghadapi agenda-agenda politik strategis ke depannya. Bagi para kader di NTB, kepastian tahun 2026 ini menjadi pegangan utama untuk mempersiapkan diri, baik dari sisi penggalangan massa maupun penguatan basis dukungan di tingkat ranting.

Analisis Politik: Implikasi bagi Demokrat NTB

Munculnya Amrul Jihadi sebagai kandidat kuat memberikan sinyal adanya pergeseran pengaruh di internal Demokrat NTB. Pasca-kasus IJU, partai memang membutuhkan figur yang dianggap mampu membawa stabilitas dan mengembalikan kepercayaan publik. Sebagai representasi dari Lombok Timur—wilayah dengan basis massa yang signifikan di NTB—Amrul memiliki keunggulan geografis dan dukungan basis pemilih yang cukup solid.

Namun, tantangan bagi calon ketua baru tidaklah mudah. Partai Demokrat NTB harus menghadapi pekerjaan rumah (PR) besar, yakni memulihkan citra partai yang sempat tercoreng oleh kasus hukum kadernya. Ketua DPD terpilih nantinya akan diuji kemampuannya dalam melakukan recovery organisasi, mengelola konflik internal, serta meningkatkan daya tawar partai dalam koalisi politik lokal.

Selain itu, dinamika di tiga daerah yang belum menyatakan dukungan—Kota Bima, Kota Mataram, dan Dompu—akan menjadi penentu apakah akan muncul calon alternatif atau justru akan terjadi aklamasi. Jika Amrul berhasil merangkul sisa DPC tersebut, maka ia akan memiliki legitimasi yang kuat untuk memimpin partai ke depan tanpa harus melalui proses pemilihan yang berpotensi memecah belah kader.

Pandangan dari Pengamat Politik

Beberapa pengamat politik lokal menilai bahwa langkah Amrul Jihadi merupakan taktik "menjemput bola" yang sangat efektif. Dengan mengumumkan dukungan lebih awal, ia secara tidak langsung melakukan tekanan psikologis terhadap calon-calon lain yang mungkin berniat maju. Strategi ini sering digunakan dalam politik internal untuk menutup ruang bagi lawan sebelum kompetisi dimulai.

"Kunci kemenangan di Musda sering kali bukan pada retorika di depan publik, melainkan pada kemampuan negosiasi di meja makan bersama para ketua DPC," ujar salah satu pengamat politik di Mataram. Menurutnya, posisi Amrul saat ini sangat diuntungkan karena ia memahami betul kultur organisasi di internal DPC, yang menjadi modal utama dalam memenangkan suara.

Masa Depan Partai Demokrat di NTB

Ke depan, siapa pun yang terpilih menjadi Ketua DPD Partai Demokrat NTB pada Musda 2026 akan memegang tanggung jawab besar. Partai Demokrat saat ini berada dalam posisi yang harus membuktikan bahwa mereka tetap menjadi partai papan atas di NTB. Hal ini memerlukan kepemimpinan yang visioner, transparan, dan mampu melakukan pengkaderan yang lebih bersih.

Proses Musda yang akan datang diprediksi akan menjadi cerminan dari kedewasaan politik Partai Demokrat di NTB. Jika proses pemilihan berjalan secara demokratis, transparan, dan minim konflik, maka kepercayaan publik terhadap partai diyakini akan kembali meningkat. Sebaliknya, jika proses ini diwarnai oleh intrik yang tidak produktif, maka hal tersebut akan menjadi beban tambahan bagi partai dalam menghadapi pemilihan umum berikutnya.

Hingga saat ini, publik masih menanti siapa saja sosok lain yang akan berani menantang Amrul Jihadi dalam bursa pencalonan. Apakah akan muncul wajah baru dari kalangan milenial atau justru tokoh senior yang akan melakukan konsolidasi ulang? Hanya waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti, Partai Demokrat NTB sedang berada di persimpangan jalan yang akan menentukan nasib mereka dalam lima tahun ke depan.

Dengan sisa waktu menuju Musda 2026, seluruh kader partai diharapkan tetap menjaga soliditas dan fokus pada pengabdian kepada masyarakat. Kepentingan partai harus diletakkan di atas kepentingan pribadi, demi memastikan bahwa Partai Demokrat tetap menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan di kancah nasional maupun regional Nusa Tenggara Barat.

Kesimpulan

Langkah Amrul Jihadi untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Demokrat NTB telah membuka tirai kompetisi internal partai. Dengan modal dukungan tujuh DPC dan rekam jejak sebagai pimpinan di Lombok Timur, Amrul telah menempatkan dirinya sebagai kandidat yang paling siap secara politik. Meski demikian, dinamika politik yang cair membuat segala sesuatu masih mungkin terjadi hingga hari pelaksanaan Musda tiba.

Fokus utama bagi seluruh kader Partai Demokrat NTB saat ini adalah memastikan transisi kepemimpinan berjalan lancar dan mampu menjawab tantangan hukum serta moral yang sempat dihadapi organisasi. Dengan dukungan dari basis massa yang solid dan komunikasi yang intensif dengan DPP, Musda 2026 diharapkan bukan sekadar ajang pergantian posisi, melainkan momentum kebangkitan bagi Partai Demokrat di Bumi Gora.