DPP PBB Tegaskan Kepengurusan DPW NTB di Bawah Nadirah Alhabsyi Tetap Sah dan Solid

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) secara resmi mengakhiri spekulasi terkait isu pembekuan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBB Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam pernyataan pers yang dirilis pada Minggu (26/4/2026), DPP PBB menyatakan dengan tegas bahwa tidak pernah ada kebijakan atau keputusan organisasi yang menyatakan pembekuan terhadap kepengurusan DPW NTB yang saat ini dinakhodai oleh Nadirah Alhabsyi.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP PBB, Randy Bagasyudha, mewakili Penjabat (Pj) Ketua Umum DPP PBB, Yuri Kemal Fadlullah. Klarifikasi ini menjadi krusial di tengah beredarnya informasi simpang siur mengenai perubahan kepemimpinan di tingkat wilayah yang sempat menimbulkan keresahan di kalangan kader akar rumput PBB di NTB.

Menepis Rumor Dualisme Kepemimpinan

Randy Bagasyudha menekankan bahwa posisi Nadirah Alhabsyi sebagai Ketua DPW PBB NTB adalah mutlak dan tidak berubah. Nadirah, yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi NTB, diakui sepenuhnya oleh DPP sebagai pemegang mandat yang sah berdasarkan mekanisme organisasi yang berlaku.

"Tidak pernah ada keputusan pembekuan terhadap DPW NTB. Informasi yang beredar di publik maupun internal mengenai adanya pembekuan atau perubahan kepengurusan adalah informasi tidak sah, hoaks, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun organisasi," ujar Randy dalam keterangannya.

Pihak DPP PBB juga menggarisbawahi bahwa tidak ada dualisme kepengurusan, baik di tingkat DPW maupun Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di seluruh kabupaten/kota di NTB. Hal ini sekaligus menepis berbagai klaim dari pihak luar yang mencoba menciptakan narasi ketidakstabilan di tubuh partai berbasis Islam tersebut.

Landasan Hukum dan Legitimasi DPP PBB

Keabsahan kepemimpinan di tingkat pusat maupun wilayah merujuk pada struktur kepengurusan yang telah mendapat pengesahan resmi dari pemerintah. Berdasarkan catatan administrasi negara, struktur DPP PBB telah disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 9 April 2026.

Pengesahan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Musyawarah Dewan Partai (MDP) yang diselenggarakan pada 11 Maret 2026. Dalam struktur baru yang diakui oleh negara tersebut, Yuri Kemal Fadlullah memegang amanah sebagai Penjabat Ketua Umum, didampingi oleh Ruksamin sebagai Sekretaris Jenderal.

Randy menjelaskan bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBB, setiap keputusan strategis—terutama yang menyangkut pembekuan wilayah atau pergantian pengurus inti—harus melalui mekanisme resmi. Keputusan tersebut wajib ditandatangani oleh Pj Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal sesuai dengan struktur yang terdaftar di Kemenkumham.

"Dengan demikian, setiap klaim, dokumen, atau surat edaran yang menyatakan adanya perubahan kepengurusan di DPW NTB yang tidak memenuhi syarat administratif tersebut, otomatis dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Kami meminta kader untuk tetap merujuk pada saluran komunikasi resmi partai," tegasnya.

Kronologi dan Dinamika Politik Internal

Isu pembekuan DPW PBB NTB muncul di tengah dinamika politik yang semakin menghangat di wilayah tersebut. PBB, sebagai partai yang memiliki basis pemilih loyal, memang tengah melakukan konsolidasi internal pasca-Musyawarah Dewan Partai pada Maret 2026.

Dinamika ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah belah solidaritas partai. Munculnya rumor pembekuan disinyalir sebagai bentuk upaya gangguan (distraksi) politik untuk melemahkan posisi tawar Nadirah Alhabsyi yang saat ini aktif menjalankan fungsi legislatifnya di DPRD NTB.

Berikut adalah kronologi singkat terkait legitimasi kepengurusan PBB:

1. 11 Maret 2026: Penyelenggaraan Musyawarah Dewan Partai (MDP) PBB untuk menentukan arah kepemimpinan baru pasca-dinamika internal pusat.
2. 9 April 2026: Kementerian Hukum dan HAM secara resmi menerbitkan SK pengesahan struktur DPP PBB dengan Pj Ketua Umum Yuri Kemal Fadlullah dan Sekjen Ruksamin.
3. 26 April 2026: DPP PBB mengeluarkan siaran pers resmi untuk mengklarifikasi isu liar terkait pembekuan DPW PBB NTB guna meredam spekulasi.

Implikasi Terhadap Soliditas Partai di NTB

Bagi PBB, menjaga stabilitas di tingkat DPW adalah prioritas utama, mengingat NTB merupakan salah satu kantong suara penting bagi partai. Gangguan terhadap kepemimpinan yang sah berpotensi mengganggu ritme kerja partai dalam menghadapi agenda politik mendatang.

Pengamat politik menilai bahwa langkah cepat DPP PBB dalam memberikan klarifikasi merupakan tindakan preventif yang tepat. Dengan menegaskan posisi Nadirah Alhabsyi, DPP ingin memastikan bahwa roda organisasi tetap berjalan normal tanpa interupsi dari pihak-pihak yang tidak memiliki legalitas.

Implikasi dari penegasan ini adalah:

• Kepastian Hukum: Seluruh kader di NTB kini memiliki rujukan resmi bahwa kepemimpinan Nadirah Alhabsyi adalah satu-satunya yang diakui DPP.
• Redam Spekulasi: Kader di tingkat DPC diharapkan tidak lagi terpengaruh oleh isu-isu yang berkembang di media sosial atau bisikan pihak luar.
• Konsolidasi: PBB NTB kini dapat kembali fokus pada agenda penguatan struktur dan persiapan program kerja, tanpa harus terdistraksi oleh isu dualisme yang tidak berdasar.

Seruan untuk Kader dan Pihak Eksternal

Randy Bagasyudha secara khusus mengimbau kepada seluruh jajaran kader PBB, baik di tingkat wilayah hingga ranting, untuk tetap menjaga soliditas. Dinamika politik yang terjadi di tingkat nasional sering kali memicu riak-riak di tingkat daerah, namun ia menekankan bahwa loyalitas kader harus tetap tegak lurus kepada DPP yang sah.

"Kami mengimbau kepada seluruh kader untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak resmi. Tetaplah bekerja sesuai dengan garis organisasi. Fokus kita adalah membesarkan partai dan melayani masyarakat, terutama bagi rekan-rekan yang duduk di kursi legislatif," pungkas Randy.

Pihak DPP PBB juga memberikan peringatan kepada pihak-pihak eksternal yang mencoba mencampuri urusan internal partai dengan menyebarkan informasi palsu. Langkah hukum atau tindakan organisasi lebih lanjut dapat diambil apabila tindakan penyebaran hoaks tersebut terus berlanjut dan merugikan nama baik partai.

Dengan adanya pernyataan resmi ini, status kepengurusan DPW PBB NTB di bawah pimpinan Nadirah Alhabsyi telah mendapatkan legitimasi penuh dari pusat. Hal ini sekaligus menjadi penutup atas berbagai spekulasi yang sempat berkembang di ruang publik NTB selama beberapa hari terakhir. Partai kini diharapkan kembali bersatu padu menghadapi tantangan politik yang kian menantang ke depan dengan kepemimpinan yang solid dan teruji.