DPRD NTB Godok Ranperda Sumbangan Pendidikan guna Menjamin Kepastian Hukum dan Mencegah Praktik Pungutan Liar di Lingkungan Sekolah Menengah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini tengah melakukan pembahasan intensif mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sumbangan Dana Pendidikan yang Bersumber dari Masyarakat pada Satuan Pendidikan Menengah. Langkah legislasi ini diambil sebagai respons atas ketidakpastian hukum yang selama ini menyelimuti mekanisme penghimpunan dana dari wali murid atau masyarakat untuk mendukung operasional sekolah. Kehadiran regulasi ini diproyeksikan menjadi payung hukum yang kuat bagi sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB di bawah kewenangan provinsi untuk menggalang dana secara legal, transparan, dan akuntabel tanpa terjerat dalam kategori pungutan liar (pungli).

Anggota Komisi V DPRD NTB, Didi Sumardi, memberikan penekanan khusus pada pentingnya regulasi ini sebagai instrumen perlindungan bagi institusi pendidikan. Menurutnya, selama ini banyak sekolah yang merasa bimbang dalam menjalankan program pengembangan mutu karena adanya kekaburan batasan antara sumbangan sukarela dan pungutan yang dilarang. Dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) ini nantinya, diharapkan terdapat standarisasi prosedur yang jelas, sehingga tidak ada lagi ruang bagi praktik pungli yang meresahkan masyarakat maupun pihak sekolah. Didi meyakini bahwa kepastian hukum adalah kunci utama agar ekosistem pendidikan di NTB dapat berkembang secara mandiri dan inovatif tanpa dibayangi ketakutan akan jeratan hukum.

Didi Sumardi, yang juga merupakan politikus senior dari Partai Golkar, menggarisbawahi bahwa ketiadaan aturan yang definitif seringkali membuat kepala sekolah dan tenaga pendidik berada dalam posisi yang rentan. Ia menyoroti fenomena di mana upaya sekolah untuk meningkatkan kualitas layanan sering kali disalahartikan oleh publik sebagai praktik pungli. Dampaknya, muncul pemberitaan atau opini di media massa yang cenderung menyudutkan pihak sekolah sebelum duduk perkaranya dipahami secara menyeluruh secara regulatif. Fenomena "framing" media ini, menurut Didi, berisiko merusak reputasi institusi pendidikan dan mengganggu stabilitas proses belajar mengajar, terutama jika persoalan tersebut sudah masuk ke ranah aparat penegak hukum (APH).

Urgensi Diferensiasi Sumbangan, Bantuan, dan Pungutan

Salah satu poin krusial yang diatur dalam Ranperda ini adalah penegasan definisi mengenai sumbangan, bantuan, dan pungutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, telah dijelaskan bahwa sumbangan bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktunya. Namun, dalam implementasi di lapangan, batasan ini sering kali menjadi bias. Ranperda ini hadir untuk memberikan interpretasi lokal yang lebih spesifik agar pihak sekolah dan Komite Sekolah memiliki pedoman teknis yang selaras dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat NTB.

Didi Sumardi menjelaskan bahwa penyusunan regulasi ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi. Hal ini bertujuan agar muatan lokal dalam Ranperda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Dalam konteks ini, sumbangan dari masyarakat dipandang sebagai bentuk partisipasi publik yang sah untuk menutupi kesenjangan (gap) pendanaan antara kebutuhan operasional sekolah yang ideal dengan anggaran yang mampu disediakan oleh pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun APBD.

Tantangan Sekolah Unggulan dalam Mempertahankan Mutu

Dalam pembahasannya, Didi Sumardi juga menyinggung mengenai klasifikasi atau "grade" sekolah yang ada di NTB. Sekolah dengan kategori Grade A atau sekolah unggulan memiliki tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan sekolah lainnya. Sekolah-sekolah ini dituntut untuk mempertahankan capaian prestasi, fasilitas laboratorium yang mutakhir, serta program ekstrakurikuler yang kompetitif. Semua kebutuhan tersebut memerlukan dukungan finansial yang tidak sedikit. Jika hanya mengandalkan dana BOS yang bersifat flat per siswa, maka sekolah-sekolah unggulan ini dikhawatirkan akan mengalami penurunan kualitas layanan pendidikan (degradasi mutu).

Oleh karena itu, Ranperda ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi sekolah-sekolah berprestasi untuk tetap bisa mengakses pendanaan dari masyarakat secara legal. Namun, Didi menekankan bahwa akses pendanaan ini harus dibarengi dengan mekanisme subsidi silang yang kuat. Siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu harus tetap mendapatkan jaminan pendidikan berkualitas tanpa dibebani oleh sumbangan tersebut. Dengan demikian, keadilan sosial dalam dunia pendidikan tetap terjaga, sementara aspirasi orang tua yang mampu untuk berkontribusi lebih bagi kemajuan sekolah anak-anak mereka dapat terwadahi dengan baik.

Partisipasi Publik dan Peran Ombudsman NTB

DPRD NTB menyatakan komitmennya untuk bersikap terbuka terhadap masukan dari berbagai elemen masyarakat dalam proses penyempurnaan Ranperda ini. Salah satu lembaga yang menjadi mitra kritis dalam pembahasan ini adalah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB. Ombudsman selama ini dikenal vokal dalam menerima laporan terkait dugaan pungutan sekolah yang memberatkan orang tua murid. Didi Sumardi memastikan bahwa masukan dari Ombudsman akan menjadi bahan evaluasi substansial agar regulasi yang dihasilkan benar-benar pro-rakyat dan tidak menjadi celah baru bagi praktik penyimpangan.

Proses uji publik dan diskusi mendalam terus dilakukan guna menjaring aspirasi dari para akademisi, pengamat pendidikan, serta perwakilan wali murid. Keterlibatan banyak pihak ini diharapkan mampu meminimalisir resistensi di kemudian hari saat Perda ini resmi diundangkan. Transparansi dalam proses penyusunan adalah langkah awal untuk menjamin bahwa semangat dari Ranperda ini adalah untuk perbaikan kualitas pendidikan, bukan semata-mata untuk memindahkan beban pendanaan negara kepada masyarakat.

Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana

Selain aspek legalitas penghimpunan dana, Ranperda ini juga menitikberatkan pada aspek manajemen pengelolaan keuangan di tingkat sekolah. Setiap rupiah yang bersumber dari sumbangan masyarakat harus dicatat, dikelola, dan dilaporkan secara transparan. Didi Sumardi menegaskan bahwa akuntabilitas adalah harga mati. Sekolah wajib memiliki rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) yang disetujui bersama oleh Komite Sekolah dan dipublikasikan kepada orang tua murid.

Sistem audit internal maupun eksternal juga akan diperkuat melalui regulasi ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul benar-benar digunakan untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan, seperti perbaikan sarana prasarana, pengadaan alat peraga pendidikan, atau peningkatan kompetensi guru, dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan sistem yang transparan, kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap institusi sekolah akan meningkat, yang pada gilirannya akan memicu partisipasi sukarela yang lebih besar dari masyarakat.

Tanggapan Bapemperda DPRD NTB terkait Pencegahan Pungli

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD NTB, Ali Usman Ahim, mempertegas pernyataan rekan sejawatnya. Ia menyatakan bahwa fokus utama Bapemperda adalah memastikan bahwa Ranperda ini memiliki mekanisme pengawasan yang ketat. Ali Usman Ahim menyadari bahwa isu pungutan sekolah adalah isu yang sangat sensitif di tengah masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang fluktuatif. Oleh karena itu, regulasi ini akan mengatur secara rinci sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan, termasuk jika ditemukan adanya unsur pemaksaan dalam penarikan sumbangan.

"Tujuan utama kami adalah pencegahan. Kami ingin menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih dari pungli namun tetap dinamis dalam hal pendanaan," tandas Ali Usman Ahim. Ia menambahkan bahwa setelah Ranperda ini disahkan, akan ada masa sosialisasi yang masif ke seluruh kabupaten/kota di NTB agar seluruh satuan pendidikan menengah memiliki pemahaman yang seragam mengenai aturan main yang baru.

Analisis Implikasi dan Dampak Luas terhadap Pendidikan di NTB

Secara jangka panjang, keberadaan Perda Sumbangan Dana Pendidikan ini diprediksi akan memberikan dampak signifikan terhadap lanskap pendidikan menengah di Nusa Tenggara Barat. Pertama, dari sisi kualitas, sekolah akan memiliki fleksibilitas anggaran yang lebih baik untuk melakukan inovasi pembelajaran. Ketergantungan penuh pada dana pemerintah yang seringkali cair terlambat atau jumlahnya terbatas dapat diminimalisir. Hal ini penting dalam menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0 yang menuntut sekolah untuk terus memperbarui fasilitas teknologi informasi mereka.

Kedua, dari sisi integritas, Perda ini akan mengeliminasi "zona abu-abu" yang selama ini sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan pungutan liar. Dengan aturan yang jelas, orang tua murid memiliki dasar hukum untuk menolak jika diminta membayar sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan Perda. Sebaliknya, sekolah memiliki tameng hukum yang kuat ketika dituduh melakukan pungli, asalkan seluruh prosedur dalam Perda telah dijalankan dengan benar.

Ketiga, keberhasilan implementasi regulasi ini akan sangat bergantung pada pengawasan di lapangan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB selaku eksekutif harus mampu menjalankan fungsi kontrol yang efektif. Pengawasan tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi juga harus menyentuh substansi penggunaan dana. Selain itu, peran aktif masyarakat melalui Komite Sekolah harus benar-benar diberdayakan agar tidak sekadar menjadi "stempel" bagi kebijakan kepala sekolah.

Kesimpulannya, Ranperda tentang Sumbangan Dana Pendidikan ini merupakan langkah berani dari DPRD NTB untuk menata ulang sistem pendanaan pendidikan di daerah. Meskipun memantik pro dan kontra, kehadiran regulasi ini adalah kebutuhan mendesak untuk menjamin keberlangsungan pendidikan yang bermutu, legal, dan berkeadilan. Kehati-hatian dalam penyusunan substansi, keterbukaan terhadap kritik, serta komitmen terhadap transparansi akan menjadi penentu apakah peraturan ini nantinya akan menjadi solusi bagi kemajuan pendidikan atau justru menjadi beban baru bagi masyarakat. Masyarakat NTB kini menaruh harapan besar agar regulasi ini mampu membawa perubahan positif bagi masa depan generasi penerus di Bumi Gora.