Dukungan DPRD NTB Terhadap Perjuangan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa di Tengah Kebijakan Moratorium Daerah Otonomi Baru

Aksi massa yang dilakukan oleh Aliansi Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) di Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, kembali menyalakan percikan semangat pemekaran wilayah yang telah lama dinantikan masyarakat di Pulau Sumbawa. Aksi tersebut tidak hanya menjadi simbol aspirasi akar rumput, tetapi juga memicu respons dari berbagai pemangku kebijakan di tingkat daerah, termasuk dari kalangan legislatif DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Anggota DPRD NTB dari Dapil VI, Akhdiansyah, menyatakan dukungannya terhadap langkah masyarakat tersebut. Menurutnya, penyampaian aspirasi di muka umum adalah hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang, selama dilakukan dengan cara yang tertib dan tetap menjaga ketertiban umum. Dukungan ini mencerminkan dinamika politik di NTB yang terus mengawal isu pemekaran sebagai salah satu agenda strategis dalam pembangunan wilayah.

Latar Belakang dan Urgensi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa

Wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa bukanlah isu baru dalam peta politik NTB. Gagasan ini sudah bergulir selama bertahun-tahun sebagai upaya untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mempercepat akselerasi pembangunan di wilayah timur Pulau Sumbawa. Secara geografis, Pulau Sumbawa yang luas meliputi empat kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.

Para pengusul pemekaran berargumen bahwa dengan menjadi provinsi sendiri, tata kelola pemerintahan akan lebih fokus pada karakteristik lokal dan potensi ekonomi yang spesifik di Pulau Sumbawa. Sektor-sektor seperti pertambangan, pertanian, peternakan, dan pariwisata dinilai akan mendapatkan perhatian yang lebih optimal jika dikelola oleh pemerintah provinsi yang berkedudukan lebih dekat dengan wilayah administratifnya.

Kronologi Perjuangan dan Kendala Moratorium

Perjalanan panjang menuju pembentukan PPS telah melalui berbagai tahapan formal. Dalam catatan sejarah politik daerah, aspirasi ini sempat mendapatkan ruang diskusi serius di tingkat nasional. Akhdiansyah mengungkapkan bahwa pada era kepemimpinan Gubernur TGB Muhammad Zainul Majdi, isu PPS bahkan sempat masuk dalam agenda pembahasan di Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri.

Namun, proses yang menjanjikan tersebut menemui jalan buntu akibat kebijakan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Moratorium ini telah diterapkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan terus berlanjut hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini diberlakukan dengan alasan untuk menata ulang kapasitas fiskal daerah, efisiensi anggaran, serta mengevaluasi keberhasilan daerah-daerah hasil pemekaran sebelumnya yang dinilai banyak mengalami kegagalan dalam mencapai kemandirian ekonomi.

Pemerintah pusat melalui Kemendagri menetapkan parameter ketat bagi pemekaran, termasuk ketersediaan pendapatan asli daerah (PAD) yang memadai serta kesiapan infrastruktur dasar. Hingga saat ini, moratorium tersebut menjadi dinding tebal yang menghalangi terwujudnya PPS, meskipun secara administratif dan kewilayahan, banyak pihak menilai Pulau Sumbawa telah memenuhi syarat normatif untuk menjadi sebuah provinsi.

Analisis Dampak dan Tantangan Fiskal

Jika menilik secara objektif, tantangan terbesar dari pembentukan PPS adalah aspek keberlanjutan fiskal. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan mengenai transfer ke daerah, sebagian besar daerah di Indonesia masih bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Kemampuan daerah untuk mandiri secara finansial menjadi poin krusial yang selalu disorot dalam setiap usulan pemekaran.

Namun, di sisi lain, pendukung PPS berargumen bahwa Pulau Sumbawa memiliki potensi sumber daya alam yang masif, terutama di sektor pertambangan emas dan tembaga, serta potensi kelautan yang belum tergarap maksimal. Dengan pemekaran, diharapkan multiplier effect dari sumber daya tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat setempat tanpa harus melalui birokrasi yang terlalu panjang di tingkat provinsi induk.

Pandangan Legislatif Terhadap Kebijakan Pusat

Akhdiansyah, dalam pernyataannya, menekankan pentingnya bagi pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap kebijakan moratorium. Ia berharap pemerintah tidak sekadar menutup pintu bagi aspirasi daerah, melainkan melakukan kajian mendalam terhadap urgensi pembentukan provinsi di wilayah-wilayah strategis seperti Pulau Sumbawa.

Evaluasi yang dimaksud tidak hanya terbatas pada angka-angka di atas kertas, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Pemerintah pusat didorong untuk melihat bahwa aspirasi ini merupakan akumulasi dari kebutuhan nyata masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik. Legislator dari PKB tersebut juga menegaskan bahwa pemerintah daerah dan pusat harus duduk bersama untuk memetakan kembali kebutuhan dan kemampuan daerah dalam mengelola wilayahnya sendiri.

Implikasi Sosial dan Politik

Aksi yang berlangsung di Pelabuhan Poto Tano merupakan manifestasi dari ketidaksabaran masyarakat atas status quo yang ada. Secara politik, isu PPS sering kali menjadi komoditas yang hangat menjelang pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif. Namun, tuntutan dari masyarakat saat ini terlihat lebih murni sebagai keinginan untuk percepatan kemajuan daerah.

Dampaknya, jika isu ini tidak segera mendapatkan perhatian atau setidaknya komunikasi yang jelas dari pusat, bukan tidak mungkin akan muncul gelombang aksi yang lebih besar. Oleh karena itu, para tokoh politik di NTB memiliki peran krusial sebagai jembatan penghubung antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah pusat di Jakarta. Mereka dituntut untuk mampu menerjemahkan aspirasi tersebut ke dalam bahasa kebijakan yang bisa diterima oleh pemerintah pusat.

Harapan Ke Depan: Dialog dan Regulasi

Menanggapi dinamika yang terjadi, para pengamat kebijakan publik menyarankan agar perjuangan pembentukan PPS dilakukan dengan pendekatan yang lebih saintifik. Artinya, data-data pendukung seperti kajian akademik mengenai kelayakan ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan harus terus diperbarui agar menjadi argumen yang kuat di hadapan pemerintah pusat.

Selain itu, pembentukan provinsi baru saat ini sangat bergantung pada kebijakan politik nasional. Selama moratorium belum dicabut atau setidaknya ada kebijakan khusus (diskresi) bagi wilayah tertentu yang dianggap sangat mendesak untuk dimekarkan, maka perjuangan ini akan terus menemui tantangan besar.

Akhdiansyah menutup pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif. Ia menekankan bahwa perjuangan yang elegan—melalui jalur diplomasi, dialog, dan kajian ilmiah—akan jauh lebih efektif daripada tindakan yang merugikan kepentingan umum. Masyarakat Pulau Sumbawa diharapkan tetap solid dalam satu visi, yaitu membangun daerah dengan cara-cara yang konstitusional dan terukur.

Penutup

Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa adalah mimpi besar yang melibatkan jutaan warga. Meskipun terbentur oleh kebijakan moratorium yang bersifat nasional, keberanian masyarakat dalam menyuarakan aspirasi merupakan bukti bahwa semangat otonomi daerah masih sangat kuat di Indonesia. Peran DPRD NTB dan para wakil rakyat di Senayan nantinya akan sangat menentukan apakah aspirasi ini akan terus menjadi wacana atau akhirnya menemukan jalan keluar menuju realisasi di masa depan. Pemerintah pusat, di sisi lain, ditantang untuk menunjukkan keterbukaan terhadap evaluasi kebijakan yang selama ini dianggap menghambat aspirasi daerah demi tercapainya pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh pelosok tanah air.