Mengarusutamakan Penyandang Disabilitas sebagai Penyelenggara Pemilu untuk Memperkuat Kualitas Demokrasi Indonesia

Wacana mengenai inklusivitas dalam pesta demokrasi di Indonesia kini memasuki babak baru yang lebih substantif. Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 secara tegas menyatakan bahwa pelibatan penyandang disabilitas dalam struktur penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat pusat hingga badan adhoc, tidak lagi boleh dipandang sekadar sebagai pemenuhan kuota afirmasi atau bentuk belas kasih. Langkah ini dinilai sebagai kebutuhan logis dan strategis untuk memperkuat kualitas demokrasi yang lebih matang dan representatif di Indonesia.

Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto, dalam pernyataannya di Mataram pada Jumat (19/6/2026), menekankan urgensi pergeseran paradigma tersebut. Menurutnya, terdapat ketimpangan cara pandang ketika negara menuntut partisipasi penyandang disabilitas di bilik suara, namun membatasi ruang gerak mereka untuk menjadi bagian dari penyelenggara. Pemilu yang ideal menuntut kesetaraan penuh, di mana warga negara tidak hanya ditempatkan sebagai objek layanan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk mengelola proses demokrasi itu sendiri.

Konteks Historis dan Evolusi Partisipasi Disabilitas

Secara historis, isu disabilitas dalam pemilu di Indonesia lebih banyak berkutat pada penyediaan alat bantu seperti surat suara braille atau aksesibilitas fisik di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, negara memang telah menjamin hak pilih bagi setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Namun, implementasi teknis di lapangan sering kali masih terjebak pada pemenuhan kebutuhan dasar, bukan pada pemberdayaan kelompok tersebut sebagai aktor utama.

Dalam beberapa dekade terakhir, kesadaran inklusivitas telah meningkat. Namun, data dari berbagai organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa keterlibatan penyandang disabilitas dalam struktur Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun badan adhoc (PPK, PPS, dan KPPS) masih sangat minim. Hal ini bukan disebabkan oleh kurangnya kompetensi, melainkan oleh hambatan struktural dan stigma sosial yang masih melekat, yang memandang penyandang disabilitas sebagai kelompok yang memerlukan bantuan, bukan kontributor.

Analisis Kapasitas dan Profesionalisme

Pandangan bahwa penyandang disabilitas tidak cakap dalam mengelola manajemen pemilu adalah kekeliruan fundamental. Di era digital saat ini, penyandang disabilitas telah menunjukkan eksistensi di berbagai sektor strategis, mulai dari akademisi, sektor swasta, hingga birokrasi. Keahlian dalam manajemen data, komunikasi publik, administrasi, hingga kepemimpinan telah dimiliki oleh banyak individu penyandang disabilitas.

Bambang Mei Finarwanto menyoroti bahwa ketika negara mengakui kapasitas penyandang disabilitas untuk memilih pemimpin bangsa, maka secara logis negara juga harus mengakui kapasitas mereka untuk mengawal integritas pemilu. Menolak partisipasi mereka dalam struktur penyelenggara berarti membuang talenta-talenta potensial yang justru dapat meningkatkan efektivitas kerja lembaga penyelenggara pemilu.

Perspektif Unik dalam Layanan Publik

Salah satu nilai tambah yang signifikan jika penyandang disabilitas terlibat sebagai penyelenggara adalah adanya perspektif "pengalaman hidup" (lived experience). Selama ini, kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara sering kali luput memperhatikan detail teknis yang krusial bagi kelompok rentan karena dibuat oleh individu yang tidak mengalami hambatan tersebut.

Sebagai contoh, penempatan lokasi TPS yang sulit dijangkau pengguna kursi roda atau penggunaan media informasi yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas sensorik adalah masalah yang sering dianggap sepele oleh perencana kebijakan konvensional. Namun, bagi penyandang disabilitas, hal-hal tersebut merupakan hambatan utama. Dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan teknis lapangan, penyelenggara pemilu akan memiliki detektor masalah yang jauh lebih tajam dan solutif.

Prinsip Universalitas dan Aksesibilitas

Prinsip aksesibilitas dalam pemilu memiliki efek domino yang positif. Upaya membuat pemilu yang ramah bagi penyandang disabilitas secara otomatis akan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat umum. Jalur landai (ramp) yang dibangun untuk akses kursi roda, misalnya, juga memberikan kemudahan bagi lansia, ibu hamil, dan masyarakat dengan kondisi fisik terbatas lainnya.

Oleh karena itu, pelibatan penyandang disabilitas sebagai petugas pemilu harus dilihat sebagai strategi untuk meningkatkan standar layanan publik secara keseluruhan. Ini bukan lagi tentang isu sektoral atau kelompok, melainkan tentang perbaikan kualitas demokrasi yang inklusif.

Implikasi Terhadap Legitimasi dan Kepercayaan Publik

Di tengah tantangan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi di banyak negara, Indonesia memerlukan langkah-langkah yang menunjukkan bahwa sistem pemilu adalah milik seluruh warga negara. Kehadiran penyandang disabilitas di dalam struktur penyelenggara pemilu merupakan pesan simbolik yang kuat bahwa negara tidak melakukan diskriminasi.

Ketika masyarakat menyaksikan penyandang disabilitas memimpin rapat, melakukan verifikasi data, atau mengawasi proses penghitungan suara secara profesional, akan terjadi pergeseran persepsi publik. Stigma negatif akan terkikis, dan masyarakat akan lebih memahami bahwa setiap warga negara memiliki martabat dan kapasitas yang setara. Hal ini pada gilirannya akan memperkuat legitimasi proses demokrasi di mata masyarakat internasional maupun domestik.

Rekomendasi Kebijakan bagi Penyelenggara Pemilu

Guna mewujudkan visi tersebut, ada beberapa langkah strategis yang perlu ditempuh oleh KPU dan instansi terkait:

1. Rekrutmen Proaktif: Membuka akses pendaftaran yang inklusif, termasuk menyediakan sistem pendaftaran yang ramah bagi disabilitas dan melakukan sosialisasi khusus ke komunitas-komunitas disabilitas.
2. Adaptasi Lingkungan Kerja: Menjamin bahwa lingkungan kerja penyelenggara, baik kantor maupun lokasi TPS, memenuhi standar aksesibilitas universal.
3. Pelatihan Berbasis Kapasitas: Mengedepankan kompetensi dalam rekrutmen dan memberikan pelatihan yang setara kepada seluruh staf, tanpa membedakan kondisi fisik.
4. Reformasi Paradigma: Mengubah kurikulum pelatihan petugas pemilu untuk menekankan pentingnya inklusivitas dan pemahaman tentang hak-hak penyandang disabilitas sebagai subjek demokrasi.

Kesimpulan: Menuju Demokrasi yang Matang

Ukuran kematangan demokrasi sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh angka partisipasi pemilih di TPS pada hari pemilihan. Kualitas demokrasi justru tercermin dari sejauh mana sistem tersebut mampu memberikan ruang yang setara bagi seluruh warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Demokrasi yang setengah-setengah—yang hanya melibatkan penyandang disabilitas sebagai pemilih namun menutup pintu bagi mereka sebagai penyelenggara—akan kehilangan sebagian esensi kemanusiaannya. Sebagaimana ditegaskan oleh Bambang Mei Finarwanto, saat negara memberikan kepercayaan kepada penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, saat itulah negara menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki martabat dan kesempatan yang sama.

Langkah ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan Indonesia yang lebih inklusif, di mana perbedaan tidak lagi menjadi alasan untuk keterbatasan peran, melainkan kekayaan perspektif dalam membangun bangsa. Melalui inklusivitas, demokrasi Indonesia akan menjadi lebih tangguh, lebih transparan, dan lebih representatif bagi seluruh elemen masyarakat.