Guru PPPK Paruh Waktu di Lombok Tengah Tuntut Upah Layak, Soroti Gaji Rp 200 Ribu Jauh di Bawah UMK

Ratusan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Lombok Tengah menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor Bupati Lombok Tengah pada Rabu, 29 April 2026. Aksi yang diwarnai isak tangis dan pembakaran seragam ini merupakan bentuk protes keras terhadap upah yang sangat minim, yakni hanya Rp 200.000 per bulan, jauh di bawah standar kelayakan hidup dan upah minimum kabupaten (UMK). Para guru menuntut keadilan, upah yang setara UMK, dan prioritas pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu, mengingat pengabdian mereka yang telah berlangsung puluhan tahun dalam mencerdaskan anak bangsa.

Kronologi Aksi Protes dan Tuntutan Guru

Demonstrasi yang berlangsung di Praya, pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah, dimulai sekitar pukul 10.00 WITA. Ratusan guru PPPK paruh waktu, yang didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kasta NTB, memadati halaman kantor bupati. Dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mereka, para guru menyuarakan kekecewaan dan harapan mereka kepada pemerintah daerah. Atmosfer unjuk rasa terasa sangat emosional, dengan beberapa guru terlihat meneteskan air mata saat menyampaikan orasi. Puncak emosi terjadi ketika beberapa guru secara simbolis membakar seragam mereka, sebagai representasi perasaan tidak dihargai dan ketidakberdayaan di tengah tanggung jawab besar yang mereka emban. Aksi ini menjadi sorotan publik dan media lokal, menggambarkan betapa mendesaknya masalah kesejahteraan guru di daerah tersebut.

Salah seorang perwakilan guru dari SDN 1 Jontlak, Sinasah, dalam orasinya yang penuh haru, mengungkapkan kepedihannya. "Apa yang kita dapatkan hanya Rp 200.000 per bulan. Biaya bensin saja sebulan tidak cukup," ujarnya sambil terisak. Ia membandingkan upah PPPK paruh waktu saat ini yang justru lebih rendah dari gaji honorer mereka sebelumnya, yang mencapai Rp 500.000 per bulan. Sinasah menegaskan bahwa gaji yang diterima saat ini sangat tidak proporsional dengan beban kerja dan tanggung jawab moral seorang pendidik. Ia juga menyinggung ironi bahwa para pejabat yang kini menduduki kursi kekuasaan adalah hasil didikan guru, namun perhatian terhadap kesejahteraan guru justru sangat minim. "Ini zalim namanya," tegasnya, menuntut keadilan atas pengabdian belasan tahun.

Guru lainnya, Rauhun, menambahkan tuntutan agar mereka tidak hanya mendapatkan upah yang layak, tetapi juga diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Menurut Rauhun, pengabdian guru selama puluhan tahun merupakan alasan kuat bagi pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap nasib mereka. Ia menggarisbawahi peran fundamental guru dalam membentuk generasi penerus bangsa dan menyayangkan kurangnya penghargaan dari pemerintah. "Para pejabat bisa duduk di kursi empuk karena berkat didikan guru, tapi saat ini tidak ada perhatian terhadap guru. Maka tolong perhatikan nasib guru, karena tanpa guru tidak akan ada pejabat," ucapnya dengan suara bergetar. Rauhun juga berharap agar pemerintah daerah memprioritaskan mereka dalam setiap formasi PPPK penuh waktu yang dibuka, mencontoh beberapa daerah lain yang telah mengupayakan perubahan status dari PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

Para pengunjuk rasa sempat ditemui oleh Asisten I Sekretariat Daerah Lombok Tengah, H Lalu Muliawan. Namun, para guru menolak untuk berdialog dengannya, bersikeras bahwa mereka hanya ingin bertemu langsung dengan Bupati atau Wakil Bupati Lombok Tengah, dengan harapan tuntutan mereka dapat segera ditindaklanjuti dan mendapatkan solusi konkret dari pimpinan daerah. Penolakan ini menunjukkan tingkat frustrasi dan keinginan mereka akan komitmen langsung dari pembuat kebijakan tertinggi di kabupaten.

Data Pendukung dan Konteks Kesejahteraan Guru di Indonesia

Gaji Rp 200.000 per bulan bagi seorang guru PPPK paruh waktu di Lombok Tengah sangat jauh di bawah standar kelayakan hidup, bahkan jika dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lombok Tengah. Berdasarkan data terkini (meskipun artikel ini berlatar 2026, kita bisa mengambil referensi dari UMK tahun-tahun sebelumnya sebagai indikasi), UMK Lombok Tengah pada tahun 2024 ditetapkan sekitar Rp 2.484.000. Jika angka ini diasumsikan tidak jauh berbeda di tahun 2026, maka gaji Rp 200.000 hanya sekitar 8% dari UMK, sebuah angka yang sangat mencengangkan dan tidak realistis untuk menopang kebutuhan hidup bulanan.

Kondisi ini menyoroti permasalahan struktural dalam sistem penggajian guru, khususnya bagi mereka yang berada di kategori PPPK paruh waktu. Skema PPPK sendiri merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi kekurangan guru dan meningkatkan kesejahteraan guru honorer, dengan memberikan status kepegawaian yang lebih jelas dan gaji yang diharapkan lebih baik dari status honorer. Namun, keberadaan PPPK paruh waktu dengan gaji yang sangat rendah ini justru menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas dan keadilan sistem tersebut.

Secara nasional, gaji guru PPPK penuh waktu diatur berdasarkan golongan dan masa kerja, dengan besaran yang jauh lebih tinggi dan mendekati atau bahkan melebihi UMK, ditambah tunjangan-tunjangan lain. Misalnya, gaji PPPK golongan IX (lulusan S1) bisa mencapai lebih dari Rp 3 juta per bulan, belum termasuk tunjangan. Perbedaan signifikan ini menunjukkan adanya kesenjangan yang parah antara PPPK penuh waktu dan paruh waktu di Lombok Tengah, yang perlu segera diatasi. Gaji Rp 200.000 tidak cukup untuk biaya transportasi sehari-hari, apalagi untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, sandang, perumahan, dan pendidikan anak. Situasi ini memaksa para guru untuk mencari penghasilan tambahan, yang berpotensi mengganggu fokus dan kualitas pengajaran mereka.

Latar Belakang dan Implikasi Skema PPPK Paruh Waktu

Keberadaan guru honorer telah menjadi isu pelik dalam dunia pendidikan Indonesia selama bertahun-tahun. Banyak guru honorer yang mengabdi puluhan tahun dengan upah sangat minim, jauh dari standar kelayakan. Program PPPK digulirkan sebagai salah satu solusi untuk mengangkat status dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, dalam implementasinya, muncul berbagai variasi status, termasuk PPPK paruh waktu atau "part-time" seperti yang terjadi di Lombok Tengah. Skema ini seringkali diterapkan oleh pemerintah daerah yang menghadapi keterbatasan anggaran untuk mengangkat seluruh guru honorer menjadi PPPK penuh waktu.

Meskipun bertujuan baik untuk memberikan payung hukum dan status yang lebih jelas, implementasi PPPK paruh waktu dengan gaji yang sangat rendah justru menciptakan masalah baru. Para guru merasa "dijebak" dalam status yang tidak menjamin kesejahteraan, bahkan dalam beberapa kasus, lebih buruk dari kondisi honorer sebelumnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen pemerintah daerah terhadap Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan pendidikan sebagai hak setiap warga negara dan kewajiban pemerintah untuk membiayainya, serta amanat untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik.

Implikasi dari gaji yang tidak layak ini sangat luas. Pertama, kualitas pendidikan berpotensi menurun. Guru yang terus-menerus terbebani masalah ekonomi akan sulit fokus dalam mengajar, berinovasi, dan memberikan yang terbaik bagi peserta didiknya. Stres finansial dapat mengurangi motivasi dan profesionalisme. Kedua, moral dan motivasi guru akan sangat terpengaruh. Perasaan tidak dihargai dan perjuangan hidup yang berat dapat menyebabkan kelelahan mental (burnout) dan hilangnya semangat mengabdi. Ini juga bisa menghambat upaya pemerintah dalam menarik bakat-bakat terbaik ke profesi guru. Ketiga, ketidakadilan sosial menjadi sorotan. Profesi guru, yang merupakan pilar utama pembangunan bangsa, seharusnya mendapatkan penghargaan yang setara dengan kontribusi vitalnya. Kesenjangan upah yang ekstrem ini menciptakan jurang sosial yang dalam. Keempat, stabilitas rumah tangga guru terancam. Dengan gaji Rp 200.000, sangat sulit bagi seorang guru untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, yang bisa memicu masalah sosial dan ekonomi di tingkat mikro.

Tanggapan Resmi dan Tantangan Pemerintah Daerah

Respons dari pemerintah daerah melalui Asisten I Setda Lombok Tengah, H Lalu Muliawan, menunjukkan bahwa masalah ini telah masuk ke dalam radar administrasi lokal. Namun, penolakan guru untuk berdialog dengan Asisten I mengindikasikan bahwa mereka menginginkan keputusan strategis dan politis langsung dari pimpinan tertinggi daerah, yaitu Bupati atau Wakil Bupati. Hal ini menempatkan Bupati Lombok Tengah dalam posisi yang sulit, di antara tuntutan rakyatnya dan keterbatasan anggaran daerah.

Pemerintah daerah seringkali menghadapi dilema anggaran. Meskipun ada keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, alokasi anggaran daerah untuk gaji dan tunjangan PPPK harus mempertimbangkan berbagai sektor lain yang juga membutuhkan dana, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang terbatas dan ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat seringkali menjadi kendala utama. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa prioritas anggaran perlu ditinjau ulang, terutama untuk sektor pendidikan yang merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan daerah.

Di tingkat nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berupaya memperjuangkan kesejahteraan guru, termasuk melalui program pengangkatan PPPK. Namun, implementasi dan detail skema seperti PPPK paruh waktu seringkali diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas fiskal masing-masing. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi krusial untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan adil bagi para guru.

Analisis Implikasi dan Harapan ke Depan

Aksi protes guru PPPK paruh waktu di Lombok Tengah ini bukan sekadar masalah lokal, melainkan cerminan dari tantangan yang lebih luas dalam sistem pendidikan dan kepegawaian di Indonesia. Peristiwa ini menggarisbawahi perlunya evaluasi menyeluruh terhadap skema PPPK paruh waktu, terutama terkait dengan standar penggajian dan jaminan kesejahteraan. Jika pemerintah daerah benar-benar serius ingin meningkatkan kualitas pendidikan, maka investasi pada sumber daya manusia, khususnya guru, adalah mutlak. Guru yang sejahtera adalah prasyarat utama untuk pendidikan yang berkualitas.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kini dihadapkan pada tugas berat untuk merespons tuntutan para guru secara konkret. Beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan meliputi:

1. Revisi Anggaran: Mengalokasikan dana lebih besar dari APBD untuk meningkatkan gaji guru PPPK paruh waktu agar setidaknya mencapai standar UMK atau mendekati upah PPPK penuh waktu. Ini mungkin memerlukan penyesuaian prioritas anggaran di sektor lain.
2. Advokasi ke Pusat: Mengajukan permohonan bantuan dana atau skema khusus kepada pemerintah pusat (Kemendikbudristek atau Kementerian Keuangan) untuk mengatasi defisit anggaran terkait penggajian guru.
3. Perubahan Status: Mengupayakan perubahan status dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu bagi para guru yang telah lama mengabdi, sejalan dengan yang diharapkan oleh para guru. Ini mungkin memerlukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemendikbudristek.
4. Dialog Konstruktif: Membangun dialog yang lebih terbuka dan konstruktif dengan perwakilan guru dan LSM Kasta NTB untuk mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang yang realistis dan adil.

Peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan, dari pemerintah pusat hingga masyarakat, tentang pentingnya menghargai dan mendukung profesi guru. Tanpa kesejahteraan yang memadai, sulit mengharapkan guru dapat menjalankan tugas mulianya secara optimal. Perjuangan para guru di Lombok Tengah ini adalah seruan untuk keadilan, pengakuan, dan investasi yang lebih besar pada masa depan pendidikan Indonesia. Harapannya, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah dapat segera memberikan perhatian serius dan menemukan solusi terbaik demi harkat dan martabat para pahlawan tanpa tanda jasa ini.