Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mataram secara resmi telah menaikkan status penanganan perkara dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang melibatkan seorang oknum anggota Korps Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) ke tahap penyidikan. Langkah hukum ini diambil setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup serta melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah saksi kunci. Kapolresta Mataram, Kombes Pol Hendro Purwoko, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan profesional, mengingat perkara ini menjadi atensi publik karena melibatkan oknum aparat penegak hukum dan korban yang masih di bawah umur. Hingga saat ini, proses hukum terus berjalan dengan agenda utama melengkapi berkas perkara serta mengumpulkan bukti-bukti pendukung lainnya. Penanganan kasus ini dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Mataram. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terlapor diduga menjalin hubungan dengan korban yang masih berusia remaja, yang kemudian berujung pada tindakan persetubuhan. Bahkan, muncul dugaan bahwa tindakan tersebut sempat direkam, yang berpotensi menambah jeratan hukum bagi pelaku di bawah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) selain Undang-Undang Perlindungan Anak. Kronologi dan Perkembangan Status Perkara Peristiwa yang mencoreng institusi kepolisian ini bermula dari laporan pihak keluarga korban yang merasa keberatan dengan tindakan oknum tersebut. Setelah menerima laporan resmi, Polresta Mataram segera melakukan penyelidikan awal untuk memverifikasi kebenaran laporan tersebut. Proses penyelidikan mencakup pengambilan keterangan dari korban serta saksi-saksi yang mengetahui kedekatan antara pelaku dan korban. Setelah melalui gelar perkara awal, penyidik berkesimpulan bahwa unsur pidana dalam laporan tersebut telah terpenuhi, sehingga statusnya ditingkatkan dari penyelidikan (lidik) menjadi penyidikan (sidik). Kapolresta Mataram, Kombes Pol Hendro Purwoko, dalam keterangannya kepada media pada Kamis (4/6), menyatakan bahwa proses penyidikan saat ini sedang dalam tahap perampungan. Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan memberikan perlakuan khusus meskipun terlapor merupakan anggota Polri. Arahan dari Kapolda NTB sudah sangat jelas, yakni setiap anggota yang melakukan pelanggaran hukum, terlebih lagi tindak pidana asusila terhadap anak, harus diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa pengecualian. "Prosesnya masih berjalan. Seperti yang sudah disampaikan Bapak Kapolda sebelumnya, saat ini kasus tersebut sudah masuk tahap penyidikan. Semua pemeriksaan saksi-saksi sudah kami lakukan, dan sekarang tinggal menunggu tahap penyimpulan melalui gelar perkara lanjutan," ujar Kombes Pol Hendro Purwoko. Keterlibatan Saksi Ahli dan Penguatan Alat Bukti Dalam upaya membangun konstruksi perkara yang kuat dan tidak terbantahkan di persidangan nantinya, penyidik Satreskrim Polresta Mataram berencana melibatkan sejumlah saksi ahli. Keterlibatan ahli dianggap krusial mengingat kasus persetubuhan terhadap anak seringkali memerlukan pembuktian yang bersifat saintifik dan psikologis. Adapun ahli yang akan dilibatkan antara lain adalah ahli psikologi dan ahli forensik. Ahli psikologi diperlukan untuk memeriksa kondisi kejiwaan korban serta dampak trauma yang dialami akibat kejadian tersebut. Selain itu, keterangan ahli psikologi forensik juga dapat membantu penyidik dalam memahami dinamika relasi antara pelaku dan korban, terutama jika terdapat unsur manipulasi atau bujuk rayu mengingat status pelaku sebagai orang dewasa dan aparat, sementara korban adalah anak-anak. Di sisi lain, ahli forensik medis akan memberikan keterangan berdasarkan hasil visum et repertum untuk memastikan adanya bukti fisik dari tindak pidana persetubuhan tersebut. "Kami tidak bisa hanya mengandalkan keterangan saksi atau pengakuan semata. Dalam hukum pembuktian, kita memerlukan alat bukti yang sah sesuai KUHAP. Oleh karena itu, dukungan dari keterangan ahli, baik psikologi maupun forensik, sangat penting untuk menguatkan konstruksi perkara secara komprehensif," tegas Hendro. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa saat berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mataram (Tahap I), jaksa penuntut umum menilai berkas tersebut sudah lengkap (P-21) dan siap untuk disidangkan. Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Penegakan Disiplin Internal Sejauh ini, penyidik telah memeriksa sedikitnya enam orang saksi. Para saksi tersebut terdiri dari korban, keluarga korban, rekan korban, serta pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui rangkaian peristiwa tersebut. Terlapor, yang merupakan oknum anggota Brimob, juga telah menjalani pemeriksaan intensif di hadapan penyidik Satreskrim. Meskipun proses pidana umum sedang berjalan di Polresta Mataram, oknum tersebut juga harus menghadapi konsekuensi internal di Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda NTB. Dalam institusi Polri, setiap anggota yang diduga melakukan tindak pidana akan menjalani dua jalur proses hukum secara paralel. Pertama adalah peradilan umum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, dan kedua adalah sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Jika terbukti melakukan pelanggaran berat yang mencoreng martabat kepolisian, oknum tersebut terancam sanksi terberat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan. Pihak kepolisian juga tidak menutup kemungkinan adanya tambahan saksi baru jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan fakta-fakta hukum yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Polresta Mataram memastikan bahwa seluruh proses dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Setelah seluruh keterangan ahli dan hasil pemeriksaan saksi dirasa cukup, penyidik akan segera melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka secara resmi. Landasan Hukum dan Ancaman Pidana Kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pelaku persetubuhan terhadap anak dapat dijerat dengan Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak Rp5 miliar. Lebih lanjut, jika pelaku adalah orang yang memiliki hubungan kerja, tokoh masyarakat, atau aparat penegak hukum, terdapat ketentuan pemberatan pidana. Dalam beberapa kasus serupa, hukuman bagi oknum aparat dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokok. Hal ini dikarenakan aparat seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan justru menjadi pelaku kejahatan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak. Selain jeratan pidana persetubuhan, penyidik juga mendalami adanya unsur pelanggaran UU ITE jika benar terbukti pelaku merekam aksi tersebut. Jika rekaman tersebut disebarkan atau disimpan dengan tujuan ilegal, pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam UU ITE yang berkaitan dengan konten kesusilaan, yang juga membawa ancaman hukuman penjara yang signifikan. Dampak Sosial dan Perlindungan Korban Kasus ini memicu reaksi keras dari berbagai aktivis perlindungan anak di Nusa Tenggara Barat. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB mendesak agar kepolisian bertindak tegas dan tidak tebang pilih. Selain proses hukum, aspek yang tidak kalah penting adalah rehabilitasi psikologis bagi korban. Korban anak yang mengalami kekerasan seksual seringkali mengalami trauma mendalam yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan masa depannya. Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) diharapkan dapat bersinergi dengan kepolisian untuk memberikan pendampingan psikososial. Pendampingan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi mental korban serta memberikan rasa aman selama proses hukum berlangsung. Mengingat status pelaku sebagai anggota kepolisian, perlindungan saksi dan korban menjadi prioritas utama guna mencegah adanya intimidasi atau intervensi yang dapat menghambat jalannya keadilan. Implikasi bagi Institusi Kepolisian Munculnya kasus yang melibatkan oknum Brimob ini menjadi tantangan tersendiri bagi Polda NTB di tengah upaya Polri secara nasional untuk meningkatkan citra melalui program "Polri Presisi" (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). Penanganan yang tegas dan transparan oleh Polresta Mataram diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa hukum tegak lurus bagi siapa saja, termasuk bagi anggota kepolisian itu sendiri. Secara luas, peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan internal dan pembinaan mental bagi anggota Polri. Korps Brimob sebagai satuan elit di kepolisian dituntut memiliki disiplin dan etika yang lebih tinggi. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh personel agar tetap menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas serta dalam kehidupan bermasyarakat. Kapolresta Mataram menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa gelar perkara akhir akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. "Gelar perkara akan dilakukan setelah semua data, keterangan saksi, dan pendapat ahli sudah kami rampungkan. Kami pastikan kasus ini ditangani dengan serius hingga tuntas," pungkas Kombes Pol Hendro Purwoko. Publik kini menanti langkah selanjutnya dari kepolisian untuk memastikan keadilan bagi korban dan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu di wilayah hukum Polda NTB. Post navigation Polisi Gerebek Rumah Pengedar Sabu di Keruak
