Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kilogram di Lombok Timur: Satgas Temukan Penyelewengan Penggunaan oleh Pengusaha

Lombok Timur, NTB – Kelangkaan gas elpiji (LPG) bersubsidi ukuran 3 kilogram yang telah melanda Kabupaten Lombok Timur selama beberapa bulan terakhir memunculkan kekhawatiran mendalam di kalangan masyarakat. Tim Satuan Tugas (Satgas) Elpiji yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur bergerak cepat melakukan pengawasan intensif di lapangan. Hasil investigasi mengejutkan: tim menemukan adanya indikasi kuat penyelewengan penggunaan gas elpiji 3 kilogram oleh pihak-pihak yang tidak berhak, termasuk pengusaha peternakan ayam. Temuan ini menjadi sorotan utama dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar Pemkab Lombok Timur dengan perwakilan Pertamina Rayon NTB pada Senin, 13 April 202X.

Situasi Kelangkaan yang Berkepanjangan

Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, dalam rapat koordinasi tersebut mengakui bahwa kesulitan masyarakat dalam memperoleh gas elpiji 3 kilogram telah berlangsung sejak akhir bulan Ramadan tahun lalu hingga saat ini. Ia menyoroti bahwa kelangkaan ini dipicu oleh berbagai isu yang beredar di masyarakat, yang menyebabkan kepanikan dan pembelian berlebihan (panic buying). Sayangnya, sebagian besar isu tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Namun, di balik kepanikan tersebut, Satgas Elpiji berhasil mengidentifikasi masalah fundamental lain: tabung gas melon yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin justru disalahgunakan oleh kelompok yang mampu secara ekonomi atau oleh sektor usaha yang seharusnya menggunakan gas non-subsidi.

"Masih banyak yang tidak boleh pakai ternyata pakai elpiji 3 kg ini. Padahal sudah jelas pula dicetak pada tabung bahwa gas tersebut untuk masyarakat miskin," tegas Bupati Warisin, menunjukkan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Ia menambahkan bahwa penemuan ini sangat memprihatinkan karena secara langsung merampas hak masyarakat miskin yang paling membutuhkan pasokan gas bersubsidi tersebut.

Kronologi dan Penemuan Penyelewengan Penggunaan

Situasi kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di Lombok Timur bukanlah fenomena baru. Sejak awal tahun 202X, laporan mengenai sulitnya mendapatkan tabung gas melon mulai marak beredar di berbagai kecamatan. Keluhan masyarakat umumnya berkisar pada kosongnya stok di pangkalan resmi maupun warung-warung pengecer. Beberapa masyarakat bahkan harus rela antre berjam-jam atau bahkan mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan pasokan gas.

Menanggapi keluhan masyarakat yang terus meningkat, Pemkab Lombok Timur membentuk Satgas Elpiji. Satgas ini bertugas melakukan pemantauan langsung ke lapangan, mulai dari tingkat agen, pangkalan, hingga pengecer, serta melakukan investigasi terhadap dugaan penyelewengan distribusi. Dalam beberapa operasi pengawasan yang dilakukan secara rutin, tim Satgas menemukan fakta mengejutkan. Di beberapa lokasi, terutama di area pedesaan dan pinggiran kota, ditemukan adanya indikasi kuat penggunaan gas elpiji 3 kilogram untuk kebutuhan usaha, seperti pemanas pada peternakan ayam. Pengusaha ayam, yang seharusnya menggunakan gas industri atau sumber energi lain yang lebih sesuai, dilaporkan memanfaatkan tabung gas bersubsidi ini karena harganya yang jauh lebih murah.

Temuan ini mengindikasikan adanya permainan dalam rantai distribusi yang memungkinkan tabung gas bersubsidi ini jatuh ke tangan yang salah. Dugaan sementara, ada oknum yang sengaja memperjualbelikan tabung gas melon di luar jalur resmi kepada para pengusaha atau pihak-pihak yang tidak berhak, dengan selisih harga yang menguntungkan.

Data Pendukung dan Implikasi Penyelewengan

Gas elpiji 3 kilogram merupakan salah satu program subsidi energi dari pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Harga jual eceran tertinggi (HJET) untuk tabung gas 3 kilogram di tingkat konsumen telah ditetapkan oleh pemerintah. Di NTB, harga tersebut umumnya berada di kisaran Rp 18.000 hingga Rp 20.000 per tabung, tergantung kebijakan daerah dan biaya distribusi.

Namun, ketika gas ini disalahgunakan oleh pengusaha, mereka bisa mendapatkan keuntungan ganda. Pertama, mereka mendapatkan pasokan energi dengan harga sangat murah, jauh di bawah harga pasar gas industri. Kedua, dengan membeli dalam jumlah besar, mereka berpotensi mendapatkan harga lebih murah lagi dari oknum-oknum yang bermain di tingkat distributor atau pengecer ilegal.

Dampak dari penyelewengan ini sangat luas. Pertama, kelangkaan gas bersubsidi bagi masyarakat miskin semakin parah. Mereka yang paling membutuhkan menjadi korban karena tabung gas yang seharusnya menjadi hak mereka diambil oleh pihak lain. Kedua, negara mengalami kerugian fiskal yang signifikan akibat subsidi yang tidak tepat sasaran. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk membantu masyarakat miskin justru mengalir ke kantong pengusaha yang mampu. Ketiga, praktik penyelewengan ini dapat memicu inflasi lokal jika pasokan gas untuk rumah tangga benar-benar terganggu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, persentase penduduk miskin di Provinsi NTB pada Maret 2023 tercatat sebesar 12,59 persen. Di Lombok Timur sendiri, angka kemiskinan juga masih menjadi tantangan. Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram secara langsung berdampak pada rumah tangga miskin yang sangat bergantung pada komoditas ini untuk kebutuhan memasak sehari-hari.

Tanggapan Resmi dan Solusi Jangka Pendek

Menanggapi situasi genting ini, Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, dalam rapat koordinasi dengan Pertamina Rayon NTB, menegaskan beberapa langkah strategis yang perlu segera diambil. Ia meminta Pertamina untuk melakukan super ekstra dropping atau peningkatan pasokan gas elpiji 3 kilogram secara signifikan ke wilayah Lombok Timur. Tujuannya adalah untuk menekan angka kepanikan di masyarakat dan memastikan ketersediaan pasokan yang memadai.

Namun, peningkatan pasokan ini tidak boleh dilakukan tanpa pengawasan. Bupati Warisin menekankan bahwa pendistribusian tambahan ini harus dibarengi dengan pengawasan ketat oleh Satgas Elpiji yang telah dibentuk. Pengawasan ini meliputi verifikasi penyaluran di tingkat agen, pangkalan, hingga memastikan tidak ada praktik penimbunan atau penjualan di luar HJET.

"Para agen agar tidak mengurangi jatah untuk pangkalan dan memberikan jatah sesuai peruntukan," tandasnya, memberikan instruksi tegas kepada para pelaku usaha di hilir. Ia juga meminta agar pangkalan gas benar-benar menyalurkan tabung kepada masyarakat yang berhak.

Solusi Jangka Panjang dan Kolaborasi

Selain solusi jangka pendek, Pemkab Lombok Timur juga memikirkan strategi jangka panjang untuk mengatasi masalah ini secara fundamental. Bupati Warisin menyatakan bahwa pihaknya akan mengusulkan kepada kementerian terkait untuk penerapan penggunaan data desil dalam pendistribusian tabung gas 3 kilogram. Data desil, yang biasanya merujuk pada pengelompokan penduduk berdasarkan tingkat pendapatan atau kesejahteraan, diharapkan dapat memastikan bahwa subsidi gas elpiji benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat miskin.

"Untuk solusi jangka panjang, kita akan mengusulkan kepada kementerian terkait untuk menggunakan data desil untuk pendistribusian tabung gas 3 kilogram, sehingga tepat sasaran kepada masyarakat miskin," jelasnya. Dengan sistem ini, diharapkan hanya rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin atau rentan yang berhak membeli gas bersubsidi.

Lebih lanjut, Pemkab Lombok Timur berkomitmen untuk menjalin komunikasi dan kerja sama yang lebih intensif dengan Sales Branch Manager (SBM) Rayon 1 NTB Pertamina Patra Niaga. Kolaborasi ini penting untuk meningkatkan koordinasi dalam pemantauan stok, distribusi, dan penindakan terhadap pelanggaran. Pihak Pertamina diharapkan dapat memberikan data dan dukungan teknis yang memadai, sementara Pemkab akan mengerahkan aparat pengawas dan Satgas Elpiji di lapangan.

Pertamina, sebagai operator penyedia gas elpiji, memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas pasokan. Pihak Pertamina melalui perwakilannya di NTB diharapkan dapat memberikan respons positif terhadap permintaan peningkatan pasokan dan memperketat pengawasan internal terhadap agen-agen penyalurnya. Tindakan tegas terhadap agen atau oknum yang terbukti melakukan penyelewengan distribusi harus menjadi prioritas untuk memberikan efek jera.

Secara keseluruhan, penanganan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di Lombok Timur membutuhkan pendekatan multisektoral. Selain upaya pemerintah dan Pertamina, kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan dan melaporkan praktik penyelewengan juga sangat penting. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan masalah kelangkaan gas bersubsidi ini dapat segera teratasi dan pasokan kembali normal, serta tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.