Ketua PW SEMMI NTB Kecam Lambannya Penanganan Pasca-Banjir Bandang Wera dan Ambalawi, Sebut Pemerintah Tutup Mata Terhadap Penderitaan Warga

BIMA – Kondisi korban banjir bandang yang melanda Kecamatan Wera dan Ambalawi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2 Februari 2025 lalu, hingga kini masih dilaporkan sangat memprihatinkan. Lebih dari tujuh bulan berlalu sejak bencana dahsyat yang menelan tujuh korban jiwa dan merusak infrastruktur vital serta puluhan rumah warga, belum terlihat adanya langkah penanganan yang memadai dari Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB. Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Ketua Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) NTB, Muhammad Rizal Ansari, yang mengecam keras sikap apatis pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan mendesak para penyintas.

Banjir bandang yang dipicu oleh intensitas hujan tinggi tersebut tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga meninggalkan luka mendalam pada tatanan sosial dan ekonomi masyarakat Wera dan Ambalawi. Kerusakan infrastruktur vital seperti jembatan penghubung antar desa, jalan provinsi yang menjadi urat nadi transportasi, serta puluhan rumah yang rata dengan tanah, menjadi saksi bisu keganasan alam dan kelalaian penanganan pasca-bencana.

Kronologi Bencana dan Dampak yang Masih Terasa

Banjir bandang di Wera dan Ambalawi terjadi pada awal Februari 2025, sebuah periode yang umumnya masih diliputi curah hujan tinggi di wilayah NTB. Intensitas hujan yang luar biasa menyebabkan meluapnya beberapa sungai dan aliran air di kedua kecamatan tersebut, membawa material lumpur dan puing-puing yang menghancurkan apa saja di jalurnya. Data awal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mencatat, sedikitnya tujuh warga dilaporkan meninggal dunia akibat terseret arus banjir atau tertimpa material bangunan yang ambruk.

Selain korban jiwa, skala kerusakan fisik yang ditimbulkan sangat masif. Jembatan penghubung antar desa, yang menjadi akses utama bagi mobilitas warga dan distribusi logistik, mengalami kerusakan parah bahkan sebagian hanyut. Jalan provinsi yang merupakan jalur vital perekonomian dan penghubung antar wilayah juga tergerus dan rusak, memperparah isolasi beberapa wilayah. Puluhan bahkan ratusan rumah warga, yang merupakan tempat tinggal dan satu-satunya aset bagi banyak keluarga, tak luput dari amukan banjir. Banyak rumah yang hancur total, meninggalkan pemiliknya tanpa atap dan tempat berlindung.

Hingga kini, lebih dari tujuh bulan pasca-bencana, kondisi para korban masih jauh dari kata normal. Muhammad Rizal Ansari, Ketua PW SEMMI NTB, mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam saat mengunjungi langsung lokasi terdampak. "Kondisi korban di lokasi banjir di Wera dan Ambalawi masih sangat memprihatinkan," ujar Rizal Ansari. "Banyak warga yang terpaksa tinggal di tenda-tenda darurat yang didirikan seadanya, atau berlindung di bangunan yang rusak parah. Mereka hidup dalam ketidakpastian, tanpa bantuan yang memadai untuk kembali membangun kehidupan mereka."

Ia menambahkan, "Sudah lebih dari tujuh bulan sejak bencana itu terjadi, namun tak terlihat keseriusan dari Pemprov NTB maupun DPRD NTB untuk memberikan solusi nyata bagi korban. Mereka seolah menutup mata terhadap penderitaan warga Wera dan Ambalawi."

Kritik Terhadap Lambannya Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Salah satu poin krusial yang disorot oleh SEMMI NTB adalah lambannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak. Jembatan penghubung yang vital bagi aktivitas sehari-hari warga, seperti jembatan yang menghubungkan beberapa dusun di Wera, hingga kini dilaporkan belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan. Ketiadaan jembatan ini memaksa warga untuk melakukan perjalanan memutar yang jauh dan berbahaya, atau bahkan tidak bisa melintas sama sekali saat kondisi cuaca memburuk.

Demikian pula dengan jalan provinsi yang mengalami kerusakan parah. Kondisi jalan yang tergerus dan tertutup material longsor menghambat arus distribusi logistik, mulai dari kebutuhan pangan, obat-obatan, hingga material bangunan untuk rekonstruksi. Mobilitas masyarakat untuk mengakses layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan juga terganggu secara signifikan. Hal ini menciptakan lingkaran setan kesulitan bagi para korban, di mana upaya pemulihan terhambat oleh minimnya akses.

"Kami menyesalkan lambannya rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak. Menurut kami, jembatan penghubung yang sangat dibutuhkan warga hingga kini belum diperbaiki, sementara akses jalan provinsi yang rusak parah membuat distribusi logistik dan mobilitas masyarakat terhambat," tegas Rizal Ansari.

Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah

PW SEMMI NTB tidak hanya menyuarakan keprihatinan, tetapi juga menyampaikan tuntutan yang jelas kepada pemerintah daerah. Mereka mendesak adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran bantuan bencana dan akuntabilitas dari setiap instansi terkait. Pernyataan Rizal Ansari menyoroti kekecewaan masyarakat terhadap janji-janji politik yang seringkali terlupakan setelah momentum kampanye.

"Kami menuntut transparansi dan tanggung jawab dari pemerintah daerah," ujar Rizal Ansari. "Jangan hanya hadir saat kampanye, tapi menghilang saat rakyat butuh bantuan." Tuntutan ini mencerminkan aspirasi luas masyarakat yang merasa diabaikan oleh wakil rakyat dan pemerintah yang seharusnya menjadi pelayan mereka.

Data Pendukung dan Konteks Latar Belakang

Peristiwa banjir bandang di Bima bukanlah kali pertama terjadi. Wilayah NTB, khususnya yang memiliki topografi berbukit dan aliran sungai yang deras, rentan terhadap bencana hidrometeorologi, terutama saat musim hujan. Namun, skala kerusakan dan jumlah korban jiwa pada banjir Februari 2025 ini menunjukkan adanya peningkatan risiko yang perlu diwaspadai.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung mendominasi kejadian bencana di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, seringkali diperparah oleh faktor perubahan iklim dan alih fungsi lahan. Di Kabupaten Bima sendiri, banjir bandang kerap terjadi, namun respons penanganan pasca-bencana yang lamban dan kurang memadai kerap menjadi keluhan masyarakat.

Keterbatasan anggaran daerah, koordinasi antar instansi yang belum optimal, serta isu-isu birokrasi seringkali menjadi hambatan dalam percepatan penanganan bencana. Hal ini memperburuk kerentanan masyarakat dan memperlambat proses pemulihan ekonomi serta sosial.

Dampak Jangka Panjang dan Implikasi bagi Masyarakat

Lambannya penanganan pasca-bencana banjir bandang di Wera dan Ambalawi berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang signifikan bagi masyarakat. Kehidupan ekonomi yang terpuruk akibat hilangnya aset dan terganggunya mata pencaharian, seperti pertanian dan perikanan, akan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Anak-anak yang kehilangan rumah dan fasilitas pendidikan berisiko mengalami gangguan pada tumbuh kembang dan pendidikan mereka.

Selain itu, trauma psikologis yang dialami oleh para korban, terutama yang kehilangan anggota keluarga atau rumah, membutuhkan perhatian khusus. Tanpa dukungan yang memadai, kondisi psikologis ini dapat berdampak pada produktivitas dan kualitas hidup mereka di masa depan.

Ketidakpastian yang terus menerus dirasakan oleh para korban juga dapat memicu migrasi penduduk dari daerah terdampak, yang pada akhirnya dapat mengubah struktur sosial dan demografi wilayah tersebut. Fenomena ini dapat mengurangi potensi sumber daya manusia lokal dan memperlambat pembangunan di masa mendatang.

Reaksi dan Harapan dari Pihak Terkait (Implisit)

Meskipun tidak ada pernyataan resmi yang dirilis oleh Pemerintah Provinsi NTB atau DPRD NTB dalam sumber berita asli, kritik yang dilontarkan oleh PW SEMMI NTB menyiratkan adanya kekecewaan mendalam dari masyarakat. Pernyataan ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi internal dan memperbaiki mekanisme penanganan bencana.

Pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap korban banjir, termasuk organisasi kemasyarakatan, media massa, dan individu, diharapkan dapat terus memberikan sorotan dan desakan agar pemerintah menjalankan fungsinya dengan baik. Dukungan dari berbagai pihak sangat krusial untuk memastikan bahwa korban banjir tidak terus menerus terlupakan.

Desakan untuk Tindakan Nyata

Menyikapi situasi yang mendesak ini, PW SEMMI NTB melayangkan desakan konkret kepada Pemprov NTB dan DPRD NTB. "Kami mendesak agar Pemprov NTB dan DPRD NTB segera turun langsung meninjau lokasi, mempercepat pemulihan infrastruktur, serta menyalurkan bantuan bagi warga terdampak agar tidak terus-menerus hidup dalam ketidakpastian," tegas Rizal Ansari.

Seruan ini bukan hanya sekadar protes, melainkan sebuah panggilan untuk bertindak. Tindakan nyata yang diharapkan mencakup:

1. Kunjungan Langsung dan Evaluasi Menyeluruh: Pejabat pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, harus turun langsung ke lokasi bencana untuk melihat kondisi riil masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan yang paling mendesak.
2. Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi: Pemerintah harus memprioritaskan perbaikan infrastruktur vital seperti jembatan dan jalan, serta memberikan dukungan teknis dan material untuk pembangunan kembali rumah warga yang rusak.
3. Penyaluran Bantuan yang Tepat Sasaran: Bantuan yang disalurkan haruslah memadai, berkelanjutan, dan tepat sasaran, mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, serta dukungan psikososial.
4. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran: Pengelolaan anggaran bencana harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan pengawasan publik untuk mencegah penyalahgunaan dana.
5. Rencana Mitigasi Jangka Panjang: Pemerintah perlu merancang dan mengimplementasikan program mitigasi bencana jangka panjang yang efektif untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di masa depan.

Kasus banjir bandang di Wera dan Ambalawi menjadi pengingat penting akan tanggung jawab negara terhadap warganya, terutama di saat-saat krisis. Sikap proaktif dan responsif dari pemerintah bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga merupakan investasi krusial bagi kesejahteraan dan ketahanan masyarakat NTB di masa depan. (met/*)