Konflik Internal PPP NTB Memanas di DPRD Akibat Saling Pecat Antara Ketua Fraksi dan Ketua DPW

Rapat Paripurna DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin (25/5) diwarnai oleh drama politik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berujung pada kebuntuan administratif. Suasana sidang yang sedianya membahas pendapat Gubernur NTB terkait lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa DPRD mendadak berubah menjadi arena konfrontasi terbuka antara kubu Ketua Fraksi PPP Muhammad Akri dengan kubu Ketua DPW PPP NTB Muzihir. Eskalasi ini dipicu oleh dua surat keputusan yang saling bertabrakan, yang masing-masing berisi pencopotan jabatan strategis di lingkungan legislatif.

Konflik ini memuncak setelah Sekretaris DPRD NTB, Hendra Saputra, membacakan dua surat masuk secara berurutan. Surat pertama berasal dari Fraksi PPP yang mengusulkan pemberhentian Muzihir dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD NTB. Tak berselang lama, surat kedua dibacakan, yakni instruksi dari DPW PPP NTB yang ditandatangani oleh Muzihir dan Sekretaris DPW Sitti Ari, yang menyatakan pencopotan Muhammad Akri dari jabatan Ketua Fraksi dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB.

Akar Konflik dan Dasar Legitimasi Hukum

Ketegangan di internal PPP NTB bukan merupakan fenomena yang muncul secara mendadak. Perseteruan ini berakar pada tarik-ulur legitimasi kepengurusan di tingkat wilayah. Muhammad Akri, dalam interupsinya di ruang sidang, menegaskan bahwa tindakannya memberhentikan Muzihir dari kursi Wakil Ketua DPRD memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Surat Keputusan DPP PPP Nomor 011/Ex/DPP/V/2026 tertanggal 10 Mei 2026.

Surat yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PPP, Taj Yasin Maimoen tersebut, secara eksplisit mencabut SK kepengurusan DPW PPP NTB periode 2026-2031 yang saat ini dipimpin oleh Muzihir dan Sitti Ari. Berdasarkan argumen tersebut, Akri berpendapat bahwa segala bentuk keputusan atau instruksi yang dikeluarkan oleh Muzihir pasca tanggal 10 Mei 2026 dianggap tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak sah secara administratif.

"Muzihir tidak berhak lagi mengatasnamakan DPW PPP NTB. SK kepengurusan sebagai Ketua DPW sudah dicabut oleh DPP, sehingga langkah yang kami ambil adalah tindak lanjut dari arahan pusat," tegas Akri di hadapan pimpinan dan anggota dewan lainnya.

Kronologi Ketegangan di Ruang Paripurna

Rapat paripurna tersebut menjadi saksi betapa dalamnya perpecahan di dalam fraksi partai berlambang Ka’bah tersebut. Saat Sekretaris DPRD selesai membacakan surat-surat masuk, anggota Fraksi PPP lainnya, Ruhaiman, melayangkan interupsi keras. Ia menyatakan ketidaktahuannya mengenai rencana pemberhentian Muzihir dari posisi Wakil Ketua DPRD. Menurutnya, keputusan krusial tersebut diambil secara sepihak tanpa melalui mekanisme rapat fraksi yang melibatkan seluruh anggota.

Interupsi ini menunjukkan adanya polarisasi yang tajam di internal fraksi. Di satu sisi, Akri mengklaim posisinya sebagai perpanjangan tangan DPP untuk melakukan restrukturisasi, sementara di sisi lain, anggota fraksi lainnya merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan strategis yang berdampak pada stabilitas politik partai di DPRD. Ketidakhadiran Muzihir dan Sitti Ari dalam rapat paripurna tersebut semakin menambah spekulasi mengenai krisis komunikasi yang sedang melanda partai tersebut.

Sikap Tegas Pimpinan DPRD NTB

Menanggapi dinamika yang tidak kondusif tersebut, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, mengambil langkah mitigasi untuk menjaga marwah lembaga legislatif. Ia menyatakan secara tegas bahwa pimpinan DPRD tidak akan menindaklanjuti atau memproses kedua surat tersebut.

Isvie memandang bahwa konflik ini murni merupakan persoalan internal partai yang harus diselesaikan di meja perundingan partai, bukan di ruang paripurna DPRD. "Kita putuskan persoalan ini dikembalikan ke PPP untuk diselesaikan secara internal," ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Lebih jauh, Isvie menekankan bahwa untuk menjaga kondusivitas selama masa transisi atau selama konflik belum terselesaikan, DPRD NTB tidak akan melakukan pergantian apapun dalam struktur Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan agar roda pemerintahan dan fungsi legislasi DPRD tidak terhambat oleh kepentingan sektoral partai yang sedang berkonflik. Keputusan pimpinan DPRD ini secara praktis membekukan sementara status quo posisi Muzihir dan Akri di DPRD hingga ada kejelasan instruksi lebih lanjut dari DPP PPP.

Implikasi Politik dan Analisis Dampak

Konflik internal ini memiliki implikasi yang cukup serius bagi PPP di NTB, terutama mengingat posisi partai dalam konstelasi politik daerah. Berikut adalah beberapa poin analisis terkait dampak dari krisis ini:

1. Disrupsi Fungsi Legislasi: Perselisihan di tingkat fraksi dapat mengganggu efektivitas kinerja anggota dewan dari PPP dalam mengawal Raperda maupun agenda-agenda krusial lainnya. Fraksi merupakan unit kerja terkecil yang berfungsi menyatukan suara partai dalam setiap pengambilan keputusan di dewan. Jika fraksi mengalami "kelumpuhan" akibat konflik kepemimpinan, suara partai dalam rapat-rapat komisi dan Banggar akan menjadi tidak solid.
2. Krisis Kepercayaan Konstituen: PPP sebagai partai yang berbasis massa tradisional di NTB sangat bergantung pada stabilitas internal untuk menjaga elektabilitas. Pertikaian terbuka yang dipertontonkan di ruang publik (DPRD) berpotensi menurunkan kepercayaan konstituen terhadap kapasitas partai dalam mengelola organisasi.
3. Pentingnya Peran DPP: Keputusan DPP PPP dalam mengeluarkan surat pencabutan SK DPW adalah langkah yang sangat radikal. Dalam konteks organisasi partai, hal ini menandakan adanya perpecahan arus bawah yang tidak terselesaikan melalui mediasi lokal. Keterlibatan Sekjen DPP, Taj Yasin Maimoen, menunjukkan bahwa masalah di NTB telah menjadi perhatian serius di tingkat pusat.
4. Stabilitas Alat Kelengkapan Dewan (AKD): Kebijakan Ketua DPRD NTB untuk menunda pergantian struktur AKD adalah langkah pragmatis yang tepat untuk menghindari kegaduhan politik yang lebih luas. Namun, ini hanyalah solusi sementara. Jika konflik ini berlarut-larut, DPRD NTB akan menghadapi tekanan untuk segera mengambil keputusan administratif, terutama jika ada legitimasi hukum baru yang lebih kuat dari pihak yang bersengketa.

Konteks Historis dan Latar Belakang

Secara historis, PPP di NTB dikenal sebagai partai yang dinamis dengan basis massa yang cukup loyal. Namun, pergantian kepengurusan yang kerap kali memicu dinamika internal bukanlah hal baru. Dalam setiap periode kepengurusan, perbedaan pandangan antara kubu pengurus wilayah dan anggota fraksi di DPRD seringkali menjadi bumbu dalam dinamika politik partai.

Namun, kejadian kali ini dianggap lebih serius karena melibatkan pencabutan mandat kepengurusan wilayah oleh DPP di tengah masa jabatan yang masih berjalan. Fenomena ini mencerminkan adanya ketegangan antara loyalitas terhadap struktur partai di tingkat wilayah dengan instruksi langsung dari DPP.

Langkah Selanjutnya: Menanti Mediasi Pusat

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Muzihir terkait langkah hukum atau administratif apa yang akan mereka ambil untuk menyikapi keputusan DPP. Di sisi lain, Muhammad Akri diperkirakan akan terus berupaya mengonsolidasikan kekuatannya untuk memastikan bahwa keputusan DPP dapat segera diimplementasikan di DPRD NTB.

Ke depannya, kunci penyelesaian masalah ini berada di tangan DPP PPP. Tanpa adanya mediasi atau keputusan inkrah dari pusat yang diterima oleh kedua belah pihak, DPRD NTB kemungkinan besar akan tetap mengambil posisi netral dengan tidak memproses surat-surat yang bersifat kontroversial.

Bagi masyarakat NTB, dinamika ini menjadi pengingat bahwa di balik rapat-rapat paripurna yang membahas kebijakan publik, terdapat pergulatan politik internal partai yang dapat mempengaruhi stabilitas lembaga legislatif. Fokus utama masyarakat kini tertuju pada apakah partai mampu menyelesaikan masalah "rumah tangga" mereka dengan cepat, atau justru membiarkan konflik ini berlarut-larut hingga mengorbankan agenda-agenda penting daerah yang sedang menunggu untuk disahkan menjadi peraturan daerah.

Hingga laporan ini diturunkan, suasana di gedung DPRD NTB terpantau tenang, namun ketegangan di balik layar masih terasa. Para pengamat politik lokal menyarankan agar seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan musyawarah mufakat demi kepentingan masyarakat yang telah memberikan suara mereka pada Pemilu lalu.