Konflik Internal PPP NTB Memanas Ketua DPW Muzihir Resmi Copot Muhammad Akri dari Jabatan Strategis di DPRD

Dinamika politik di internal Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini mencapai titik didih. Konflik yang telah berlangsung cukup lama antara pimpinan wilayah dan sejumlah kader senior akhirnya memicu langkah tegas berupa perombakan struktur fraksi di DPRD Provinsi NTB. Ketua DPW PPP NTB, Muzihir, secara resmi telah mencopot Muhammad Akri dari dua jabatan krusial, yakni Ketua Fraksi PPP dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB. Keputusan ini dinilai sebagai puncak dari akumulasi ketegangan terkait legitimasi kepengurusan partai di tingkat daerah.

Langkah ini diambil menyusul adanya gesekan administratif dan politis yang melibatkan DPP PPP. Muzihir menegaskan bahwa surat pencopotan tersebut telah diterbitkan tertanggal 20 Mei 2026 dan telah diserahkan kepada pimpinan DPRD NTB untuk segera ditindaklanjuti secara prosedural. Perubahan komposisi ini tidak hanya menyasar posisi Ketua Fraksi, tetapi juga melakukan reposisi strategis di mana posisi yang ditinggalkan Akri akan diisi oleh Sitti Ari, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPW PPP NTB.

Akar Konflik dan Polemik Legitimasi Kepengurusan

Perseteruan ini berakar pada perbedaan pandangan mengenai legitimasi Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPW PPP NTB periode 2026-2031. Muhammad Akri, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPW PPP NTB, dituding oleh kubu Muzihir sebagai sosok yang menjadi motor penggerak perlawanan terhadap kepengurusan yang sah. Konflik ini semakin tajam setelah beredarnya surat dari Sekretaris Jenderal DPP PPP, Taj Yasin Maimoen, yang sempat mencabut SK kepengurusan Muzihir sebagai Ketua DPW PPP NTB dan Sitti Ari sebagai Sekretaris DPW.

Muzihir menilai manuver yang dilakukan Akri merupakan tindakan insubordinasi yang merugikan soliditas partai di mata publik dan lembaga legislatif. Menurut Muzihir, Akri secara konsisten tidak mengakui kepengurusan DPW PPP NTB hasil periode 2026-2031. Dalam pandangan Muzihir, legitimasi kepengurusan yang dipimpinnya tetap sah secara hukum partai meskipun terdapat polemik mengenai mekanisme penandatanganan SK yang melibatkan wakil sekjen.

Kronologi dan Langkah Administratif Partai

Ketegangan ini sebenarnya telah terdeteksi sejak beberapa bulan terakhir, di mana komunikasi antara jajaran pimpinan DPW dengan beberapa kader di DPRD NTB mulai mengalami kebuntuan. Berikut adalah kronologi singkat eskalasi konflik tersebut:

1. Awal 2026: Terjadi transisi kepengurusan DPW PPP NTB yang memicu perbedaan tafsir mengenai keabsahan dokumen SK.
2. Pertengahan 2026: Muncul surat dari DPP PPP yang mempertanyakan posisi Muzihir, yang kemudian dibalas dengan argumen hukum dari pihak DPW mengenai validitas penandatanganan SK oleh wakil sekjen.
3. Mei 2026: Puncak ketegangan terjadi saat DPW PPP NTB menilai manuver Akri sudah tidak sejalan dengan garis organisasi.
4. 20 Mei 2026: Muzihir menandatangani surat resmi pencopotan Muhammad Akri dari jabatan Ketua Fraksi dan anggota Banggar.
5. 24 Mei 2026: Muzihir secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk menempuh jalur hukum jika Ketua DPRD NTB menolak menindaklanjuti surat pergantian tersebut.

Muzihir menjelaskan bahwa pergantian ini adalah murni langkah internal partai untuk menertibkan fraksi agar selaras dengan kebijakan DPW. "DPW PPP NTB sudah menerbitkan surat pencopotan Pak Akri dari jabatan ketua fraksi dan anggota banggar. Surat itu sudah saya tandatangani dan disampaikan kepada Ketua DPRD NTB," tegasnya saat memberikan keterangan kepada media di Mataram.

Dampak pada Struktur Fraksi dan Komisi

Meskipun pencopotan di posisi Fraksi dan Banggar telah dilakukan, Muzihir mengakui terdapat batasan aturan dalam merombak posisi di tingkat komisi. Muhammad Akri saat ini masih menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD NTB. Berdasarkan aturan tata tertib dewan, pergantian pimpinan komisi baru dapat dilakukan setelah masa jabatan berjalan selama 2,5 tahun. Oleh karena itu, posisi Ketua Komisi I untuk saat ini tetap menjadi jatah PPP dengan Akri sebagai pemangkunya, setidaknya hingga periode waktu yang diatur dalam regulasi tercapai.

Untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Akri di fraksi, DPW PPP NTB telah mengusulkan perubahan komposisi. Muzihir akan mengambil alih posisi Ketua Fraksi, sementara Sitti Ari akan menempati posisi sekretaris fraksi dan anggota Banggar. Penggantian ini diharapkan dapat mengembalikan kendali partai atas kebijakan fraksi di DPRD NTB, terutama dalam menghadapi agenda-agenda strategis daerah yang membutuhkan persetujuan Badan Anggaran.

Respon Terhadap Isu Dualisme

Menanggapi rumor yang beredar di gedung dewan mengenai keengganan Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, untuk membacakan surat masuk dari PPP karena dianggap masih terjadi dualisme, Muzihir membantah keras klaim tersebut. Ia menegaskan bahwa di tingkat DPP PPP, kepemimpinan Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum dan Taj Yasin Maimoen sebagai Sekretaris Jenderal adalah satu-satunya entitas yang diakui secara de facto dan de jure.

Muzihir menyoroti bahwa ketidakpahaman mengenai mekanisme administratif penandatanganan SK oleh wakil sekjen sering kali disalahartikan oleh pihak tertentu sebagai bentuk dualisme. Ia menegaskan bahwa setiap SK yang ditandatangani oleh pejabat yang diberikan mandat oleh DPP, termasuk wakil sekjen, adalah sah dan mengikat. Ia bahkan mengeluarkan ancaman hukum bagi pihak-pihak yang mencoba menghalangi proses pergantian ini di paripurna. "Jika surat kami tidak dibacakan di rapat paripurna, kami siap menggugat Ketua DPRD NTB," tegasnya dengan nada tinggi.

Implikasi dan Ancaman PAW

Ancaman yang dilontarkan Muzihir tidak berhenti pada pencopotan jabatan fraksi. Jika Muhammad Akri terus melakukan manuver politik yang dianggap membangkang terhadap keputusan DPW, Muzihir membuka peluang untuk melakukan tindakan yang lebih drastis. Ia mewanti-wanti bahwa pemecatan sebagai kader partai dan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dari keanggotaan DPRD NTB bisa menjadi opsi terakhir.

"Jika terus melawan dan tidak mengakui pengurus DPW sah, kami bisa saja usulkan pemecatan ke DPP dan PAW yang bersangkutan dari jabatan anggota dewan," pungkas Muzihir. Pernyataan ini menunjukkan bahwa konflik di PPP NTB bukanlah sekadar perselisihan administratif biasa, melainkan pertarungan eksistensi kekuasaan di tingkat lokal yang melibatkan hak-hak politik para kader.

Analisis Implikasi Politik

Secara politis, konflik ini menunjukkan kerentanan partai dalam mengelola transisi kepemimpinan dan manajemen konflik internal. Implikasi dari situasi ini cukup luas:

• Efektivitas Legislatif: Perombakan fraksi di tengah jalan berpotensi mengganggu ritme kerja PPP di DPRD NTB. Sebagai partai yang memiliki kepentingan dalam penganggaran daerah, ketidakstabilan di dalam fraksi dapat menghambat komunikasi politik dengan fraksi lain.
• Kepercayaan Konstituen: Konflik terbuka yang dipertontonkan ke publik dapat menurunkan elektabilitas partai di mata pemilih, mengingat PPP adalah partai yang berbasis pada nilai-nilai persatuan dan keumatan.
• Relasi DPP-DPW: Keberhasilan Muzihir dalam mengeksekusi keputusannya akan sangat bergantung pada dukungan solid dari DPP PPP. Jika DPP memberikan ruang bagi kubu Akri untuk bermanuver, maka posisi Muzihir akan semakin tertekan.

Di sisi lain, bagi Muhammad Akri, posisi ini merupakan ujian berat dalam karier politiknya. Sebagai tokoh senior, ia kini berada di persimpangan jalan antara mempertahankan prinsip pribadinya terhadap kebijakan DPW atau mengikuti garis komando partai demi mempertahankan posisi politiknya di parlemen.

Publik di NTB kini menanti langkah selanjutnya dari pimpinan DPRD Provinsi NTB. Apakah surat dari DPW PPP akan segera diproses melalui pembacaan di rapat paripurna, ataukah akan ada upaya mediasi lebih lanjut untuk meredam konflik sebelum menjadi krisis politik yang lebih besar di parlemen. Yang pasti, drama di internal PPP NTB ini menjadi pengingat bahwa loyalitas dan kepatuhan pada struktur organisasi adalah mata uang yang paling berharga dalam dunia politik praktis Indonesia.

Hingga berita ini diturunkan, Muhammad Akri belum memberikan pernyataan resmi terkait pencopotan dirinya. Namun, melihat tensi yang terus meningkat, diperkirakan akan ada respons lanjutan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan DPW PPP NTB tersebut. Dinamika ini dipastikan akan terus bergulir dan menjadi perhatian utama dalam peta politik lokal NTB dalam beberapa waktu ke depan.