Konflik Internal PPP NTB Memanas Ketua DPW Muzihir Resmi Copot Muhammad Akri dari Jabatan Strategis di DPRD

Dinamika politik di internal Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah berada di titik nadir. Konflik yang telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir akhirnya memuncak dengan langkah tegas yang diambil oleh Ketua DPW PPP NTB, Muzihir. Dalam sebuah keputusan organisasi yang krusial, Muzihir resmi mencopot Muhammad Akri dari dua jabatan strategis di DPRD Provinsi NTB, yakni sebagai Ketua Fraksi PPP dan anggota Badan Anggaran (Banggar).

Langkah drastis ini dipicu oleh akumulasi ketegangan terkait legitimasi kepengurusan partai. Muzihir menuding Muhammad Akri sebagai aktor utama di balik manuver yang mengguncang stabilitas kepengurusan DPW PPP NTB periode 2026-2031. Ketegangan ini mencapai puncaknya setelah terbitnya surat dari Sekretaris Jenderal DPP PPP, Taj Yasin Maimoen, yang secara kontroversial mencabut Surat Keputusan (SK) kepengurusan Muzihir sebagai Ketua DPW PPP NTB dan Sitti Ari sebagai Sekretaris DPW.

Akar Konflik dan Polemik Legitimasi Kepengurusan

Perseteruan ini berakar pada perbedaan pandangan mengenai keabsahan struktur kepengurusan DPW PPP NTB. Pihak DPW di bawah komando Muzihir bersikukuh bahwa kepengurusan yang mereka jalankan adalah sah secara konstitusi partai. Namun, munculnya surat dari pihak DPP yang mengatasnamakan Sekjen Taj Yasin Maimoen menjadi bahan bakar perpecahan.

Muzihir menegaskan bahwa Muhammad Akri secara terbuka telah menunjukkan sikap tidak mengakui kepengurusan DPW PPP NTB periode 2026-2031. Ketidakharmonisan ini dianggap telah merusak marwah organisasi dan menghambat kinerja partai di tingkat legislatif. Sebagai konsekuensi dari sikap tersebut, Muzihir menandatangani surat pencopotan Akri pada 20 Mei 2026, yang kini telah diserahkan kepada pimpinan DPRD Provinsi NTB untuk segera diproses secara administratif.

Restrukturisasi Fraksi PPP di DPRD NTB

Dalam surat usulan pergantian yang telah diserahkan kepada Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, DPW PPP NTB merancang formasi baru untuk mengamankan jalannya fungsi legislasi dan pengawasan fraksi. Muzihir mengusulkan dirinya sendiri untuk mengisi posisi Ketua Fraksi PPP yang ditinggalkan oleh Akri. Sementara itu, posisi sekretaris fraksi yang sebelumnya dijabat oleh Marga Harun akan diisi oleh Sitti Ari. Untuk posisi di Badan Anggaran (Banggar), peran Akri akan digantikan sepenuhnya oleh Sitti Ari.

Kendati perombakan besar-besaran terjadi di jajaran fraksi, Muzihir mengakui adanya batasan regulasi terkait posisi Ketua Komisi I yang saat ini masih diduduki oleh Muhammad Akri. Berdasarkan tata tertib DPRD dan aturan yang berlaku, pergantian pimpinan komisi hanya dapat dilakukan setelah masa jabatan berjalan minimal 2,5 tahun. Oleh karena itu, kursi Ketua Komisi I tetap menjadi hak PPP, namun belum bisa dilakukan reposisi personel dalam waktu dekat.

Bantahan Terhadap Isu Dualisme Kepengurusan

Menanggapi rumor yang beredar di gedung dewan bahwa Ketua DPRD NTB enggan memproses surat masuk dari PPP karena adanya isu dualisme, Muzihir memberikan klarifikasi tegas. Menurutnya, tidak ada dualisme dalam tubuh PPP. Ia menekankan bahwa DPP PPP tetap dipimpin oleh Ketua Umum Muhammad Mardiono dan Sekretaris Jenderal Taj Yasin Maimoen.

Muzihir menjelaskan bahwa polemik mengenai sah atau tidaknya SK kepengurusan sering kali disebabkan oleh kerancuan administratif, di mana beberapa SK DPP PPP tidak ditandatangani langsung oleh Sekjen, melainkan oleh Wakil Sekjen. Hal ini, menurut Muzihir, adalah praktik lazim yang tetap memiliki kekuatan hukum yang sah. Ia bahkan memberikan peringatan keras kepada pimpinan DPRD NTB agar segera membacakan surat pergantian fraksi tersebut dalam rapat paripurna. Muzihir menyatakan kesiapannya untuk menempuh jalur hukum atau menggugat pimpinan dewan jika surat tersebut sengaja diabaikan atau tidak ditindaklanjuti.

Ancaman Sanksi Berat: PAW dan Pemecatan

Konflik ini tidak berhenti pada pencopotan jabatan di fraksi saja. Muzihir memberikan peringatan terakhir (ultimatum) kepada Muhammad Akri. Jika Akri terus melakukan manuver politik yang berlawanan dengan kebijakan DPW dan tetap bersikeras tidak mengakui kepengurusan yang sah, maka sanksi yang lebih berat menanti.

DPW PPP NTB membuka peluang untuk mengusulkan pemecatan Muhammad Akri dari keanggotaan partai serta memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) dari posisinya sebagai anggota DPRD NTB. Langkah PAW merupakan senjata pamungkas bagi partai politik untuk mendisiplinkan kader yang dianggap membangkang terhadap garis kebijakan organisasi. Muzihir menekankan bahwa loyalitas kader terhadap kepengurusan yang sah adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.

Implikasi Politik dan Dampak bagi PPP NTB

Dilihat dari kacamata analisis politik, langkah tegas yang diambil Muzihir mencerminkan upaya konsolidasi kekuasaan di tengah tantangan legitimasi. Bagi internal PPP NTB, konflik ini membawa risiko besar, terutama dalam menghadapi agenda politik ke depan. Perpecahan di tingkat elit partai biasanya berimplikasi pada soliditas kader di tingkat akar rumput (grassroots).

1. Stabilitas Fraksi: Pergantian pimpinan fraksi di tengah masa sidang DPRD dapat mempengaruhi ritme kerja fraksi dalam mengawal kebijakan publik di NTB.
2. Kredibilitas Partai: Publik akan melihat konflik ini sebagai potret ketidaksiapan partai dalam mengelola manajemen internal, yang berpotensi menurunkan elektabilitas PPP pada pemilihan umum berikutnya jika tidak segera diselesaikan secara persuasif.
3. Hubungan dengan Legislatif: Keterlibatan pimpinan DPRD NTB dalam polemik surat masuk ini menunjukkan bahwa masalah internal partai sering kali beririsan dengan dinamika birokrasi di legislatif, yang menuntut kedewasaan politik dari para pihak yang bersengketa.

Kronologi Singkat Konflik

• Penerbitan SK: DPP PPP menerbitkan SK kepengurusan yang memicu perdebatan mengenai legalitas kepemimpinan di tingkat wilayah.
• Ketidakharmonisan: Terjadi ketidaksepahaman antara kubu Muzihir dan Muhammad Akri mengenai pengakuan kepengurusan DPW periode 2026-2031.
• Surat DPP: Muncul surat dari Sekjen DPP PPP Taj Yasin Maimoen yang mencabut SK Muzihir, yang kemudian dibantah validitasnya oleh pihak DPW NTB.
• Pencopotan: Tanggal 20 Mei 2026, Muzihir resmi menandatangani surat pencopotan Muhammad Akri dari jabatan fraksi dan Banggar.
• Tuntutan: DPW PPP NTB mendesak DPRD untuk segera memproses pergantian personel fraksi di paripurna.

Kesimpulan dan Harapan ke Depan

Langkah Muzihir merupakan upaya untuk mengakhiri dualisme persepsi di internal partai. Namun, keputusan untuk melakukan pemecatan dan PAW adalah langkah ekstrem yang harus dipertimbangkan dengan matang. Jika konflik ini terus berkepanjangan tanpa mediasi yang efektif dari DPP PPP pusat, dikhawatirkan PPP NTB akan kehilangan momentum dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di parlemen.

Publik NTB kini menanti langkah selanjutnya dari pimpinan DPRD NTB terkait surat usulan pergantian tersebut. Di sisi lain, Muhammad Akri diharapkan dapat merespons langkah partai ini dengan mekanisme internal yang tepat, alih-alih membiarkan konflik terbuka yang berpotensi merugikan seluruh pihak, terutama konstituen yang diwakili oleh partai berlambang Ka’bah tersebut. Stabilitas organisasi partai politik merupakan fondasi utama bagi berjalannya demokrasi yang sehat di daerah. Tanpa adanya islah atau titik temu yang adil, konflik ini kemungkinan besar akan terus menyisakan residu politik yang berkepanjangan hingga masa jabatan berakhir.