Mataram — Menjelang kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2029, peta politik daerah mulai menunjukkan dinamika yang menarik. Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 secara terbuka menyoroti Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPW Partai NasDem NTB, Mori Hanafi, sebagai figur yang memiliki modal politik paling relevan dengan tantangan pembangunan NTB masa depan. Penilaian ini didasarkan pada kombinasi pengalaman birokrasi, jaringan nasional, serta rekam jejak kepemimpinan organisasi yang dinilai matang. Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, yang akrab disapa Didu, mengungkapkan bahwa kriteria kepemimpinan NTB ke depan tidak bisa lagi hanya mengandalkan popularitas semata. Di tengah kompleksitas tantangan ekonomi global dan kebutuhan akan hilirisasi industri, NTB memerlukan sosok yang memiliki kemampuan negosiasi di level pusat serta kapasitas manajerial yang teruji. Rekam Jejak dan Evolusi Politik Mori Hanafi Perjalanan karier Mori Hanafi mencerminkan proses pengkaderan politik yang sistematis. Sebelum melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI, Mori telah meniti tangga politik daerah dengan cukup panjang. Pengalamannya sebagai Wakil Ketua DPRD NTB memberikan pemahaman mendalam mengenai tata kelola anggaran dan kebijakan publik di tingkat lokal. Evolusi politiknya tidak berhenti di level legislatif daerah. Keterlibatannya sebagai kandidat dalam Pilkada sebelumnya hingga kini memegang tampuk pimpinan DPW Partai NasDem NTB, menjadikannya politisi yang memahami anatomi mesin partai dan dinamika akar rumput. Pengamat politik menilai bahwa pengalaman lintas jabatan ini telah membentuk kapasitas Mori menjadi sosok yang tidak hanya cakap dalam urusan elektoral, tetapi juga memiliki ketajaman dalam merumuskan kebijakan strategis daerah yang terintegrasi dengan visi nasional. PON 2028: Ujian Manajerial dan Panggung Politik Salah satu poin krusial yang disoroti Mi6 adalah peran Mori Hanafi sebagai Ketua KONI NTB. Posisi ini dipandang bukan sekadar jabatan struktural, melainkan ujian manajerial yang sangat signifikan menjelang tahun politik 2029. Sebagaimana diketahui, NTB bersama Nusa Tenggara Timur (NTT) telah ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. PON 2028 merupakan panggung besar yang akan menuntut koordinasi antar-instansi, manajemen pembiayaan, serta kemampuan lobi tingkat tinggi untuk memastikan kesuksesan perhelatan olahraga nasional tersebut. Keberhasilan dalam memimpin KONI NTB untuk menyukseskan PON 2028 akan menjadi bukti nyata (leverage) bagi Mori Hanafi. Jika ia mampu mengelola event tersebut dengan minim kendala dan memberikan dampak ekonomi serta prestasi bagi daerah, maka hal tersebut akan menjadi modal elektoral yang sangat kuat untuk meyakinkan pemilih akan kapasitas kepemimpinannya. Tantangan Demografi dan Geopolitik Lokal Dalam diskursus politik lokal, isu mengenai asal-usul geografis kandidat sering kali menjadi komoditas pembicaraan. Mori Hanafi yang berasal dari Bima sering kali dihadapkan pada narasi kewilayahan. Namun, bagi Mi6, narasi tersebut sudah tidak lagi relevan dalam konteks demokrasi modern. Didu menegaskan bahwa pemilih NTB saat ini semakin rasional dan lebih menitikberatkan pada integritas serta kemampuan kerja daripada sekadar latar belakang kedaerahan. Fokus utama yang harus dibangun adalah kemampuan untuk merangkul seluruh entitas di NTB, baik dari Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Pemimpin yang mampu melepaskan sekat-sekat geografis dan bekerja untuk kemaslahatan seluruh masyarakat NTB adalah tuntutan utama di tengah persaingan investasi yang semakin ketat. Transformasi Ekonomi dan Daya Tawar NTB NTB saat ini tengah menghadapi transisi ekonomi yang signifikan. Hilirisasi industri, pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi agenda besar yang membutuhkan pemimpin dengan akses kuat ke pemerintah pusat. Dalam pandangan Mi6, salah satu kelemahan NTB selama ini adalah kurangnya daya tawar (bargaining power) di tingkat nasional. Gubernur NTB mendatang harus mampu menjadi negosiator ulung yang mampu membawa kebijakan pusat turun ke daerah, baik dalam bentuk insentif investasi maupun dukungan anggaran pembangunan. Pengalaman Mori Hanafi di DPR RI dinilai memberikan keunggulan komparatif. Ia memahami seluk-beluk pengambilan kebijakan di pusat, yang jika dikombinasikan dengan posisi sebagai kepala daerah, akan menciptakan jembatan yang kuat antara kebijakan nasional dan kebutuhan daerah. Pentingnya Pilkada Langsung untuk Legitimasi Di tengah wacana yang sesekali muncul mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah, Mi6 secara tegas menolak ide pemilihan gubernur melalui DPRD atau sistem penunjukan. Bagi mereka, pilkada langsung adalah esensi demokrasi yang tidak bisa ditawar. Legitimasi politik seorang Gubernur sangat bergantung pada mandat yang diberikan langsung oleh rakyat. Dengan pilkada langsung, calon pemimpin dituntut untuk turun ke masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan menguji gagasan mereka secara terbuka. Mi6 berpendapat bahwa jika Pilgub NTB 2029 dilaksanakan secara langsung, maka publik akan lebih leluasa menilai rekam jejak, kapasitas, dan karakter petarung dari para calon, termasuk Mori Hanafi. Analisis Kapasitas sebagai Ketua Partai Memimpin partai politik di tingkat provinsi adalah laboratorium nyata bagi seorang calon pemimpin. Sebagai Ketua DPW NasDem NTB, Mori Hanafi dituntut untuk melakukan konsolidasi internal, mengelola konflik, dan membangun komunikasi dengan berbagai kelompok lintas kepentingan. Kemampuan untuk menjaga soliditas organisasi di tengah gempuran kepentingan politik yang beragam adalah indikator kemampuan manajerial yang akan ia bawa jika terpilih sebagai gubernur. Politik adalah arena daya tahan (endurance). Mi6 menilai bahwa karakter petarung yang dimiliki Mori Hanafi adalah aset yang langka. Banyak figur yang muncul ke permukaan hanya saat situasi politik sedang stabil, namun tidak sedikit yang gugur saat menghadapi tekanan. Konsistensi Mori dalam meniti karier politik di tengah dinamika yang sering kali tidak menentu menunjukkan ketahanan mental yang diperlukan oleh seorang pemimpin daerah dengan tantangan sebesar NTB. Proyeksi Menuju 2029 Meskipun saat ini Mori Hanafi muncul sebagai salah satu kandidat yang paling diperhitungkan, Mi6 menyadari bahwa dinamika politik hingga 2029 masih sangat cair. Akan ada banyak figur lain yang akan muncul dengan berbagai latar belakang. Namun, dengan segala modal politik yang dimiliki saat ini—pengalaman legislatif, posisi di partai, kepemimpinan di KONI, dan jejaring nasional—Mori berada di baris terdepan untuk memulai langkah awal menuju suksesi kepemimpinan NTB. Implikasi dari kemunculan nama Mori Hanafi ke permukaan adalah sinyal bagi partai politik lain untuk segera menyiapkan kandidat yang memiliki kualitas setara atau lebih baik. Kompetisi yang sehat di antara para calon pemimpin akan memberikan pilihan terbaik bagi masyarakat NTB. Pada akhirnya, kualitas demokrasi NTB akan sangat ditentukan oleh sejauh mana para kandidat mampu menawarkan solusi nyata bagi persoalan kemiskinan, pengangguran, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTB. Dengan mempertimbangkan segala variabel yang ada, Mi6 menyimpulkan bahwa Mori Hanafi adalah representasi dari generasi pemimpin yang matang secara pengalaman namun tetap memiliki energi untuk melakukan akselerasi pembangunan. Tantangan besar yang menanti di depan, termasuk suksesnya PON 2028, akan menjadi parameter yang akan diuji oleh publik NTB dalam beberapa tahun ke depan sebelum menentukan pilihan pada bilik suara di tahun 2029. Post navigation DPC PPP Lombok Barat Pertegas Disiplin Kader dan Bidik Kursi Pimpinan DPRD pada Pemilu 2029 Konflik Internal PPP NTB Memanas Ketua DPW Muzihir Resmi Copot Muhammad Akri dari Jabatan Strategis di DPRD