Konflik Internal PPP NTB Memanas Muzihir Copot Muhammad Akri dari Ketua Fraksi DPRD Provinsi NTB

Dinamika politik di internal Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah berada dalam fase krusial. Ketua DPW PPP NTB, Muzihir, secara resmi telah mengeluarkan keputusan tegas dengan mencopot Muhammad Akri dari jabatan strategisnya, yakni sebagai Ketua Fraksi PPP di DPRD Provinsi NTB serta keanggotaannya di Badan Anggaran (Banggar). Langkah drastis ini diambil di tengah memuncaknya ketegangan mengenai legalitas kepengurusan partai di tingkat wilayah untuk periode 2026-2031.

Langkah pencopotan tersebut tertuang dalam surat keputusan tertanggal 20 Mei 2026 yang telah ditandatangani oleh Muzihir. Tidak hanya mencopot posisi Muhammad Akri, pihak DPW PPP NTB juga telah mengajukan struktur pergantian kepada pimpinan DPRD Provinsi NTB. Dalam usulan tersebut, posisi Ketua Fraksi PPP yang sebelumnya diduduki Akri akan diisi langsung oleh Muzihir, sementara posisi Sekretaris Fraksi yang sebelumnya dipegang oleh Marga Harun kini dialihkan kepada Sitti Ari. Sitti Ari juga diproyeksikan untuk menempati posisi yang ditinggalkan Akri di Badan Anggaran DPRD NTB.

Akar Permasalahan dan Tuduhan Terhadap Muhammad Akri

Ketegangan ini bukan muncul tanpa alasan. Berdasarkan keterangan resmi dari Muzihir, Muhammad Akri dianggap sebagai aktor utama di balik munculnya surat dari Sekretaris Jenderal DPP PPP, Taj Yasin Maimoen. Surat tersebut menjadi titik api konflik karena isinya mencabut Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPW PPP NTB periode 2026-2031 yang dipimpin oleh Muzihir dan Sitti Ari sebagai Sekretaris.

Muzihir menilai bahwa tindakan Akri merupakan bentuk pembangkangan terhadap struktur organisasi yang sah. Akri dituding tidak mengakui legitimasi kepengurusan DPW PPP NTB saat ini, sebuah sikap yang menurut Muzihir telah merusak soliditas partai di mata publik dan lembaga legislatif. "DPW PPP NTB sudah menerbitkan surat pencopotan Pak Akri dari jabatan ketua fraksi dan anggota banggar. Surat itu tertanggal 20 Mei 2026 dan sudah saya tandatangani," tegas Muzihir saat memberikan keterangan kepada media pada Minggu (24/5).

Kronologi Dualisme yang Dibantah

Meskipun terdapat rumor yang berkembang di lingkungan DPRD NTB bahwa Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda, enggan memproses surat pergantian tersebut karena adanya dugaan dualisme kepemimpinan di tubuh PPP, Muzihir dengan tegas membantah narasi tersebut. Ia menegaskan bahwa secara hukum organisasi, PPP tetap berada di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhammad Mardiono.

Terkait isu legalitas SK yang tidak ditandatangani langsung oleh Sekretaris Jenderal, Muzihir memberikan penjelasan teknis. Ia menyatakan bahwa dalam praktiknya, beberapa SK DPP PPP memang ditandatangani oleh Wakil Sekretaris Jenderal, namun hal tersebut tidak mengurangi keabsahan dokumen organisasi tersebut. Menurutnya, administrasi yang dijalankan telah sesuai dengan mekanisme internal partai. Muzihir bahkan mengeluarkan ancaman hukum bagi pihak-pihak yang mencoba menghambat proses administratif di DPRD NTB. "Jika surat kami tidak dibacakan di rapat paripurna, kami siap menggugat Ketua DPRD NTB," ujar Muzihir dengan nada tegas.

Batasan Aturan dalam Pergantian Jabatan Komisi

Dalam upaya restrukturisasi fraksi, Muzihir mengakui adanya batasan regulasi yang menghambat perombakan menyeluruh. Terkait posisi Muhammad Akri sebagai Ketua Komisi I DPRD NTB, DPW PPP NTB belum bisa melakukan intervensi atau pergantian segera. Hal ini dikarenakan adanya aturan internal dewan yang menyebutkan bahwa pergantian posisi ketua komisi hanya dapat dilakukan setelah masa jabatan berjalan minimal 2,5 tahun.

Meskipun demikian, Muzihir memastikan bahwa posisi Ketua Komisi I tetap menjadi jatah atau hak prerogatif PPP. Pihaknya akan menunggu waktu yang tepat secara regulasi untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap posisi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kendati konflik internal sedang memuncak, pihak DPW tetap berusaha untuk menaati aturan main dalam tata tertib DPRD agar langkah mereka tidak cacat hukum.

Ancaman Pemecatan dan PAW sebagai Opsi Terakhir

Konflik ini diprediksi tidak akan berhenti pada pergantian ketua fraksi saja. Muzihir memberikan peringatan keras kepada Muhammad Akri agar segera menghentikan manuver politik yang berseberangan dengan kebijakan DPW. Jika Akri tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak mengakui kepengurusan periode 2026-2031, DPW PPP NTB tidak segan-segan untuk mengambil langkah lebih ekstrem.

Opsi pemecatan dari keanggotaan partai dan pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari jabatan anggota DPRD NTB kini berada di atas meja. "Jika terus melawan dan tidak mengakui pengurus DPW sah, kami bisa saja usulkan pemecatan ke DPP dan PAW yang bersangkutan dari jabatan anggota dewan," tambah Muzihir. Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa kesabaran pimpinan DPW PPP NTB telah mencapai batasnya.

Implikasi Politik dan Dampak bagi PPP NTB

Dampak dari perselisihan ini tentu sangat signifikan bagi performa PPP di NTB. Sebagai partai yang memiliki kursi di parlemen, konflik internal di level pimpinan fraksi dapat mengganggu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan oleh fraksi di DPRD. Selain itu, dinamika ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan konstituen terhadap PPP di NTB menjelang agenda politik ke depan.

Secara organisasi, jika polemik ini tidak segera diselesaikan melalui mekanisme mediasi di tingkat pusat (DPP), maka legitimasi partai akan terus dipertanyakan. Publik kini menunggu bagaimana sikap responsif dari Ketua DPRD NTB dalam menanggapi surat masuk dari DPW PPP. Apakah akan langsung diproses atau justru menunggu klarifikasi lebih lanjut dari pihak DPP PPP untuk menghindari gejolak hukum di kemudian hari.

Konteks Politik: Pentingnya Soliditas Partai

Dalam perspektif ilmu politik, konflik internal partai sering kali berakar pada perbedaan visi atau perebutan pengaruh dalam struktur kekuasaan wilayah. Bagi partai berbasis massa seperti PPP, soliditas adalah modal utama dalam menghadapi kontestasi elektoral. Peristiwa di NTB ini menjadi pengingat bagi seluruh kader bahwa kepatuhan pada garis komando partai adalah fondasi dari keberlangsungan organisasi.

Pengamat politik lokal melihat bahwa langkah yang diambil oleh Muzihir merupakan upaya konsolidasi kekuasaan untuk memastikan kebijakan partai selaras dari tingkat pusat hingga ke fraksi di DPRD. Namun, risiko dari tindakan ini adalah potensi terbelahnya dukungan kader di akar rumput jika Muhammad Akri memiliki basis massa yang kuat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Muhammad Akri terkait pencopotan dirinya. Publik kini menanti langkah apa yang akan diambil oleh pihak yang bersangkutan, apakah akan melakukan perlawanan secara hukum, atau melakukan upaya rekonsiliasi internal.

Kesimpulan dan Harapan Kedepan

Konflik di tubuh PPP NTB saat ini bukan sekadar pergantian personel di fraksi DPRD, melainkan pertarungan legitimasi mengenai siapa yang memegang otoritas sah di tingkat wilayah. Langkah tegas Muzihir dalam mencopot Muhammad Akri adalah manifestasi dari upaya penegakan disiplin partai. Namun, keberhasilan langkah ini akan sangat bergantung pada bagaimana DPP PPP memposisikan diri dalam menyelesaikan dualisme klaim kepengurusan yang terjadi.

Stabilitas politik di NTB, khususnya di lingkungan DPRD, sangat bergantung pada bagaimana partai-partai politik mengelola konflik internalnya. Diharapkan, proses administrasi di DPRD NTB dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, sehingga kinerja legislatif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat tidak terganggu oleh dinamika internal partai politik. Langkah-langkah selanjutnya dari pihak-pihak yang bertikai akan menjadi penentu apakah PPP NTB akan kembali solid atau justru terjebak dalam perpecahan yang berkepanjangan.