Mori Hanafi Dinilai Memiliki Modal Politik Terkuat Menuju Pilgub NTB 2029

Peta politik Nusa Tenggara Barat (NTB) menuju Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2029 mulai menampakkan titik terang dengan menguatnya diskursus mengenai figur-figur yang memiliki kualifikasi kepemimpinan strategis. Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 secara eksplisit menyoroti Mori Hanafi, anggota DPR RI sekaligus Ketua DPW Partai NasDem NTB, sebagai sosok yang memiliki modal politik paling komprehensif untuk memimpin NTB lima tahun mendatang. Analisis ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan pemimpin yang mampu menjembatani kepentingan lokal dengan kebijakan strategis di tingkat nasional.

Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, yang akrab disapa Didu, dalam keterangannya di Mataram pada Senin, 1 Juni 2026, menekankan bahwa NTB tidak lagi membutuhkan pemimpin yang hanya mengandalkan popularitas permukaan. Di tengah tantangan ekonomi global dan tuntutan hilirisasi industri, NTB memerlukan sosok yang memiliki kapasitas manajerial, jejaring pusat yang luas, serta daya tahan politik yang teruji. Mori Hanafi dianggap memenuhi kriteria tersebut melalui rekam jejak panjang yang dibangunnya dari tingkat legislatif daerah hingga ke Senayan.

Rekam Jejak dan Evolusi Politik Mori Hanafi

Perjalanan karier politik Mori Hanafi bukanlah hasil dari proses instan, melainkan sebuah akumulasi pengalaman yang matang. Sebelum menduduki kursi DPR RI, Mori telah melalui berbagai jenjang jabatan publik yang krusial. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD NTB, sebuah posisi yang memberinya pemahaman mendalam tentang tata kelola pemerintahan daerah dan dinamika anggaran. Pengalaman sebagai kandidat dalam kontestasi Pilkada sebelumnya juga memberikan perspektif berharga mengenai medan elektoral di NTB.

Kini, posisinya sebagai Ketua DPW Partai NasDem NTB menempatkannya di pusat pengambil kebijakan politik tingkat provinsi. Peran ini bukan sekadar posisi administratif, melainkan sebuah laboratorium kepemimpinan yang menguji kemampuannya dalam melakukan konsolidasi partai, mengelola manajemen konflik, serta membangun koalisi. Dalam kacamata politik modern, kemampuan mengonsolidasikan kekuatan partai merupakan modal utama untuk menghadapi Pilgub, yang menuntut soliditas mesin politik dan strategi komunikasi yang efektif.

Tantangan Strategis NTB dan Kebutuhan Pemimpin Negosiator

NTB di masa depan menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan satu dekade lalu. Fokus pembangunan saat ini tidak lagi hanya pada pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan pada transformasi ekonomi yang melibatkan investasi besar, hilirisasi industri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Selain itu, penguatan konektivitas antarwilayah dan daya saing investasi di tingkat nasional menjadi agenda yang tidak bisa ditawar.

Didu menilai bahwa gubernur NTB ke depan harus berperan lebih dari sekadar administrator. Ia harus menjadi negosiator ulung yang mampu membawa kepentingan NTB ke tingkat pusat. Seringkali, pembangunan daerah terhambat karena lemahnya posisi tawar pemerintah provinsi dalam melakukan lobi kebijakan di kementerian atau lembaga negara. Dengan latar belakang sebagai anggota DPR RI, Mori Hanafi dinilai memiliki akses dan kemampuan untuk menavigasi kebijakan nasional guna menguntungkan daerah, sebuah kapabilitas yang menjadi pembeda utama dibandingkan kandidat lainnya.

PON 2028: Panggung Ujian Kepemimpinan

Salah satu variabel penting yang akan menjadi penentu dalam peta politik 2029 adalah peran Mori Hanafi sebagai Ketua KONI NTB. NTB, bersama Nusa Tenggara Timur, telah ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Ini adalah event berskala nasional yang akan menjadi etalase bagi kemampuan manajerial para pemimpin daerah.

PON 2028 bukan hanya soal prestasi atletik, melainkan juga soal manajemen logistik, penggalangan dana, serta citra daerah di mata nasional. Jika di bawah kepemimpinan Mori, NTB mampu menyelenggarakan PON dengan sukses—terutama dalam aspek pembiayaan yang efisien dan melibatkan sektor swasta tanpa membebani APBD secara berlebihan—maka hal ini akan menjadi leverage politik yang sangat kuat. Publik akan melihat keberhasilan tersebut sebagai cerminan nyata dari kapasitas kepemimpinan Mori dalam mengelola proyek berskala besar yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Melampaui Sekat Geografis dalam Demokrasi Modern

Dalam diskusi politik di NTB, isu asal-usul wilayah seringkali muncul sebagai variabel yang dipertimbangkan oleh pemilih. Mori Hanafi yang berasal dari Bima, seringkali dikaitkan dengan sentimen kewilayahan. Namun, Mi6 secara tegas menyatakan bahwa cara pandang tersebut sudah tidak relevan dalam konteks demokrasi modern.

Menurut analisis Mi6, membatasi kepemimpinan berdasarkan asal-usul geografis justru akan menghambat kemajuan daerah. Demokrasi yang sehat menuntut meritokrasi, di mana integritas, kapasitas, dan rekam jejak menjadi tolok ukur utama. Seorang pemimpin yang mampu bekerja untuk seluruh NTB tanpa memandang sekat-sekat kedaerahan adalah kebutuhan mutlak. Dalam hal ini, Mori dinilai memiliki karakter inklusif yang mampu melampaui sekat-sekat tersebut, menjadikannya sosok yang bisa diterima oleh berbagai lapisan masyarakat di NTB, dari Pulau Lombok hingga Pulau Sumbawa.

Regenerasi dan Daya Tahan Politik

NTB membutuhkan figur yang mampu menggabungkan energi generasi baru dengan kematangan pengalaman. Mori Hanafi berada di titik temu tersebut. Ia masih tergolong politisi muda yang memiliki energi untuk melakukan terobosan, namun telah memiliki kematangan organisasi yang biasanya hanya dimiliki oleh politisi senior.

Lebih jauh, Didu menyoroti karakter Mori sebagai "figur petarung". Dalam dunia politik, daya tahan (endurance) adalah faktor yang sering diabaikan. Banyak tokoh muncul ketika situasi politik stabil, namun menghilang saat ditekan. Mori, melalui perjalanan kariernya yang penuh tantangan, telah teruji mampu bertahan dan berkembang di tengah dinamika politik yang kompetitif. Karakter ini dianggap krusial bagi seorang gubernur yang harus memimpin daerah sebesar NTB dengan segala kompleksitas masalah sosial dan ekonomi yang menyertainya.

Komitmen pada Demokrasi Langsung

Di tengah isu mengenai wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau mekanisme penunjukan, Mi6 secara tegas menyatakan dukungan terhadap pemilihan langsung oleh rakyat. Pemilihan langsung merupakan instrumen terpenting untuk menjaga legitimasi politik kepala daerah. Tanpa legitimasi yang kuat dari rakyat, seorang pemimpin akan sulit menjalankan kebijakan-kebijakan yang membutuhkan dukungan luas.

Mi6 mendesak agar Pilgub NTB 2029 tetap dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan langsung. Hal ini memastikan bahwa masyarakat NTB memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan siapa yang paling layak memimpin daerah mereka. Dalam kerangka ini, nama Mori Hanafi dinilai sangat wajar jika mulai diperhitungkan secara serius. Meski bukan satu-satunya kandidat yang potensial, namun dari sudut pandang objektif mengenai pengalaman, jejaring, dan kapasitas, posisi Mori Hanafi saat ini berada di baris terdepan untuk menjadi salah satu aktor utama dalam Pilgub NTB 2029.

Implikasi bagi Peta Politik 2029

Secara keseluruhan, analisis yang disajikan oleh Mi6 memberikan gambaran bahwa Pilgub NTB 2029 akan menjadi pertarungan berbasis kapasitas dan rekam jejak. Munculnya nama-nama seperti Mori Hanafi menunjukkan bahwa partai politik mulai mempersiapkan kader-kader yang memiliki "jam terbang" tinggi untuk menghadapi tantangan masa depan.

Dampak dari analisis ini kemungkinan akan memicu reaksi dari berbagai pihak, baik dari internal partai lain maupun tokoh masyarakat. Hal ini tentu akan memperkaya wacana publik dan mendorong munculnya kandidat-kandidat lain yang memiliki kualifikasi serupa, sehingga masyarakat NTB memiliki banyak pilihan berkualitas di masa depan. Pada akhirnya, suksesnya Pilgub 2029 tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memenangkan kontestasi, tetapi bagaimana kontestasi tersebut mampu melahirkan pemimpin yang mampu membawa NTB menuju kemajuan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan kombinasi modal politik yang dimiliki saat ini, Mori Hanafi kini memegang posisi strategis untuk mengukuhkan posisinya sebagai penantang utama, sekaligus menjadi tolok ukur bagi standar kepemimpinan yang diharapkan oleh masyarakat NTB dalam lima tahun ke depan. Proses menuju 2029 masih panjang, namun narasi yang dibangun saat ini menunjukkan bahwa kriteria kepemimpinan NTB telah bergeser ke arah yang lebih substansial dan berorientasi pada masa depan.