Konflik Internal PPP NTB Memuncak Rapat Paripurna DPRD NTB Diwarnai Aksi Saling Pecat Antara Fraksi dan DPW

Dinamika politik di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai titik didih yang mencemaskan stabilitas lembaga legislatif daerah. Rapat paripurna DPRD NTB yang diselenggarakan pada Senin (25/5) dengan agenda penyampaian pendapat Gubernur NTB terkait lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa DPRD, berubah menjadi arena konfrontasi terbuka bagi dua kubu internal PPP. Perseteruan ini melibatkan Muhammad Akri, Ketua Fraksi PPP DPRD NTB, dan Muzihir, Ketua DPW PPP NTB yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD NTB.

Konfrontasi ini memuncak ketika Sekretaris DPRD NTB, Hendra Saputra, membacakan dua surat masuk yang bersifat kontradiktif di hadapan peserta rapat paripurna. Surat pertama merupakan inisiatif dari Fraksi PPP yang memberhentikan Muzihir dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD NTB. Surat tersebut diteken oleh Muhammad Akri selaku Ketua Fraksi dan Marga Harun selaku Sekretaris Fraksi. Tak berselang lama, Sekretaris Dewan juga membacakan surat dari DPW PPP NTB yang berisi keputusan pencopotan Muhammad Akri dari posisinya sebagai Ketua Fraksi PPP dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB. Surat ini ditandatangani oleh Muzihir dan Sitti Ari selaku Sekretaris DPW PPP NTB.

Ketegangan yang terjadi di ruang paripurna ini merupakan manifestasi dari dualisme kepemimpinan dan krisis loyalitas yang melanda PPP NTB pasca-penerbitan surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP. Situasi ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan pertarungan legitimasi politik yang berdampak langsung pada operasional DPRD NTB.

Akar Konflik: Dualisme Legitimasi dan SK DPP PPP

Ketegangan ini bermula dari adanya klaim legitimasi yang berbeda di tingkat pengurus wilayah. Muhammad Akri, dalam interupsinya di rapat paripurna, mendasarkan tindakannya pada Surat Keputusan (SK) DPP PPP nomor 011/Ex/DPP/V/2026 yang diterbitkan pada 10 Mei 2026. Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPP PPP, Taj Yasin Maimoen tersebut, secara eksplisit mencabut SK kepengurusan DPW PPP NTB periode 2026-2031 yang dipimpin oleh Muzihir dan Sitti Ari.

Akri menegaskan bahwa berdasarkan instruksi DPP tersebut, Muzihir sudah tidak lagi memiliki legal standing untuk mengatasnamakan DPW PPP NTB. Menurut perspektif Akri, posisi fraksi sebagai perpanjangan tangan partai di legislatif harus tunduk pada keputusan tertinggi di tingkat pusat, bukan pada kepengurusan daerah yang dianggap sudah tidak sah.

Di sisi lain, kubu Muzihir yang tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut tetap memegang kendali atas struktur partai di tingkat wilayah hingga keputusan resmi lainnya muncul. Tindakan Muzihir yang mencopot Akri dari posisi strategis di DPRD, seperti anggota Banggar, menunjukkan upaya konsolidasi kekuasaan untuk memangkas pengaruh oposisi internal di fraksi.

Kronologi Rapat Paripurna yang Memanas

Rapat paripurna yang sejatinya difokuskan pada pembahasan lima Raperda prakarsa DPRD berubah menjadi sesi perdebatan sengit. Setelah pembacaan dua surat yang saling berlawanan, suasana ruang rapat langsung memanas. Interupsi dari anggota fraksi tak terelakkan.

Ruhaiman, salah satu anggota Fraksi PPP, melontarkan protes keras terhadap langkah yang diambil Muhammad Akri. Dalam interupsinya, Ruhaiman menyatakan bahwa keputusan untuk memberhentikan Muzihir dari jabatan Wakil Ketua DPRD NTB diambil tanpa melalui mekanisme musyawarah fraksi yang transparan. Ia mengeklaim bahwa dirinya dan anggota fraksi lainnya tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan krusial tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya perpecahan suara yang tajam di internal Fraksi PPP sendiri.

Absennya Muzihir dan Sitti Ari dalam rapat tersebut memberikan ruang bagi Akri untuk bermanuver, namun juga menyisakan ruang bagi pihak lain untuk mempertanyakan keabsahan prosedur yang ditempuh fraksi. Ketidakhadiran pimpinan DPW tersebut ditafsirkan oleh berbagai kalangan sebagai bentuk ketidaksiapan atau strategi untuk menghindari konfrontasi langsung di forum resmi yang dihadiri oleh pimpinan DPRD dan eksekutif.

Sikap Pimpinan DPRD NTB: Menjaga Netralitas dan Kondusivitas

Menanggapi kekacauan yang terjadi, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, mengambil langkah tegas untuk menetralisir situasi. Politisi dari Partai Golkar tersebut menyatakan bahwa pihak sekretariat dewan tidak akan memproses atau menindaklanjuti kedua surat tersebut dalam waktu dekat.

Isvie menegaskan bahwa konflik ini sepenuhnya merupakan urusan internal partai dan harus diselesaikan melalui mekanisme internal PPP. Pimpinan DPRD NTB mengambil posisi untuk tidak memihak kepada salah satu kubu guna menjaga stabilitas dan kondusivitas lembaga legislatif.

"Kita putuskan persoalan ini dikembalikan ke PPP untuk diselesaikan secara internal," tegas Isvie di depan peserta rapat. Lebih jauh, ia menambahkan bahwa untuk saat ini, DPRD tidak akan melakukan pergantian apa pun dalam struktur Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Keputusan ini diambil sebagai langkah preventif agar dinamika politik di luar dewan tidak mengganggu kinerja kedewanan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Implikasi Politik dan Dampak Terhadap Kinerja Legislatif

Perseteruan internal partai yang dibawa ke ruang paripurna memiliki implikasi yang signifikan. Pertama, dari sisi efektivitas kerja fraksi, konflik ini berpotensi melumpuhkan peran Fraksi PPP di DPRD. Ketika anggota fraksi terbelah dan pimpinan fraksi tidak lagi memiliki legitimasi yang diakui oleh seluruh anggotanya, suara fraksi dalam pengambilan keputusan kolektif di dewan akan kehilangan kekuatannya.

Kedua, terganggunya hubungan antara fraksi dan DPW. Jika konflik ini berlarut-larut, komunikasi antara pimpinan dewan (dalam hal ini Muzihir) dengan fraksinya akan mengalami kebuntuan (deadlock). Hal ini dapat berimplikasi pada terhambatnya pembahasan Raperda atau agenda-agenda penting lainnya yang membutuhkan konsensus politik.

Ketiga, citra partai di mata publik. Konflik terbuka yang dipertontonkan di depan publik dalam rapat paripurna berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan konstituen terhadap PPP di NTB. Pemilih cenderung melihat perpecahan sebagai tanda ketidakmampuan partai dalam mengelola manajemen organisasi, yang pada gilirannya dapat berdampak pada elektabilitas partai pada kontestasi politik mendatang.

Analisis: Pentingnya Mediasi DPP PPP

Secara objektif, konflik ini menuntut kehadiran campur tangan yang tegas dari DPP PPP pusat. Tanpa adanya klarifikasi hukum yang jelas mengenai status kepengurusan DPW PPP NTB, DPRD NTB akan terjebak dalam situasi dilematis setiap kali menerima surat atau kebijakan dari PPP.

Keberadaan SK DPP yang mencabut kepengurusan Muzihir seharusnya menjadi dasar hukum bagi DPRD untuk menentukan langkah selanjutnya. Namun, jika ada dualisme interpretasi atas surat tersebut, maka pihak legislatif tidak memiliki otoritas untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Oleh karena itu, pengiriman delegasi atau utusan resmi dari DPP PPP ke NTB menjadi sangat mendesak untuk meredam api konflik.

Jika mediasi tidak segera dilakukan, risiko terjadinya "pembelotan" atau pembentukan fraksi tandingan di internal DPRD sangat terbuka lebar. Hal ini akan semakin memperumit posisi PPP di dalam konfigurasi kekuatan politik di NTB yang saat ini sedang fokus pada percepatan pembangunan daerah melalui berbagai Raperda yang sedang digodok.

Kesimpulan

Peristiwa yang terjadi di DPRD NTB pada Senin (25/5) merupakan potret buram manajemen konflik dalam partai politik. Penggunaan rapat paripurna sebagai media untuk saling menjatuhkan antar-pengurus partai menunjukkan rendahnya etika komunikasi politik dan tidak adanya upaya untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan di ruang tertutup.

Bagi masyarakat NTB, peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya stabilitas partai politik bagi kelancaran roda pemerintahan. Diharapkan, setelah keputusan pimpinan DPRD NTB untuk mengembalikan persoalan ini ke internal partai, kubu-kubu yang bertikai dapat menahan diri dan kembali fokus pada tugas-tugas kerakyatan yang telah diamanahkan kepada mereka.

Ke depan, efektivitas DPRD NTB akan sangat bergantung pada seberapa cepat PPP mampu menyelesaikan dualisme kepemimpinan ini. Jika tidak, maka potensi terhambatnya proses legislasi daerah akan menjadi konsekuensi yang harus ditanggung oleh masyarakat luas, bukan hanya oleh pihak-pihak yang berseteru di internal PPP. Kesadaran untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan faksi partai menjadi prasyarat mutlak bagi para wakil rakyat agar tetap relevan dan dipercaya oleh masyarakat NTB.