Dunia pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali dihadapkan pada tantangan serius terkait kelayakan infrastruktur sekolah. Di SMAN 1 Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, ratusan siswa kini harus menjalani aktivitas belajar mengajar di ruang kelas darurat. Kondisi ini menyusul keputusan tegas dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Provinsi NTB yang menyatakan enam ruang kelas di sekolah tersebut tidak lagi layak digunakan dan berpotensi membahayakan keselamatan jiwa. Langkah evakuasi dan pengamanan gedung ini diambil setelah tim teknis melakukan inspeksi mendalam terhadap struktur bangunan yang menunjukkan tanda-tanda kerusakan struktural yang signifikan. Kebijakan ini merupakan upaya preventif guna menghindari terulangnya tragedi atap ambruk yang sebelumnya sempat terjadi di beberapa titik sekolah lain di wilayah NTB. Meski berdampak pada penurunan kenyamanan proses pembelajaran, otoritas terkait menegaskan bahwa keselamatan nyawa siswa dan tenaga pendidik adalah prioritas yang tidak dapat ditawar. Kronologi Pengamanan Gedung dan Respons Pemerintah Daerah Kepala Dinas PUPRPKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya, dalam keterangannya kepada awak media pada Senin, 27 Juli 2026, menjelaskan bahwa tindakan yang diambil terhadap SMAN 1 Gunungsari bukanlah penyegelan dalam konteks hukum, melainkan lokalisasi area demi alasan keamanan. Istilah "diamankan" digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada aktivitas manusia di bawah naungan atap bangunan yang sudah menunjukkan gejala kelelahan struktur tersebut. Keputusan ini didasarkan pada hasil pemeriksaan lapangan yang menemukan adanya risiko keruntuhan secara tiba-tiba. Dari total bangunan yang ada, enam ruang kelas diidentifikasi memiliki tingkat kerusakan yang mengkhawatirkan. "Maksudnya dilokalisasi supaya tidak digunakan karena berpotensi bahaya. Jadi, diamankan, bukan disegel. Lokasinya hanya diamankan agar tidak digunakan sementara waktu karena ada potensi membahayakan. Jangan sampai digunakan, kemudian terjadi keruntuhan yang menimbulkan korban," tegas Lalu Kusuma Wijaya, yang akrab disapa Miq Wijaya. Keputusan untuk mengosongkan gedung ini berimplikasi langsung pada manajemen sekolah. Pihak SMAN 1 Gunungsari terpaksa memutar otak agar kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak terhenti total. Solusi sementara yang diambil adalah penggunaan tenda-tenda darurat serta pemanfaatan ruang-ruang alternatif seperti laboratorium atau perpustakaan secara bergantian. Meski demikian, fasilitas sementara ini tentu jauh dari standar kenyamanan ideal bagi siswa untuk menyerap materi pelajaran secara optimal. Analisis Teknis: Masalah Struktural pada Bangunan Berusia Dua Dekade Secara teknis, permasalahan bangunan di SMAN 1 Gunungsari bukanlah kasus tunggal. Dinas PUPRPKP NTB mencatat bahwa mayoritas bangunan sekolah yang dibangun sekitar 20 tahun lalu kini mulai memasuki fase kritis dalam siklus hidup bangunan. Bangunan-bangunan ini umumnya mengalami degradasi material, mulai dari pelapukan kayu pada struktur atap, korosi pada tulangan beton, hingga pergeseran pondasi akibat faktor geologis di wilayah Lombok yang rawan aktivitas seismik. Miq Wijaya mengungkapkan bahwa rata-rata bangunan sekolah dengan usia dua dasawarsa di NTB memiliki kondisi serupa. Kerusakan yang paling sering ditemukan adalah "lendutan" pada struktur atap atau balok. Lendutan ini merupakan indikasi awal bahwa beban bangunan sudah tidak mampu lagi ditopang oleh struktur yang ada. Jika dibiarkan, lendutan tersebut akan berkembang menjadi retakan struktural dan berakhir pada kegagalan bangunan (collapse). "Saya tidak merekomendasikan untuk digunakan, nanti ambruk. Tidak ada korban saja kita kaget, apalagi kalau ada korban," ujar Wijaya. Analisis ini menunjukkan bahwa standar pemeliharaan bangunan sekolah di masa lalu mungkin tidak memprediksi beban jangka panjang atau dampak cuaca ekstrem yang kini semakin sering terjadi. Selain itu, keterbatasan anggaran pemeliharaan rutin di tingkat sekolah seringkali membuat kerusakan kecil tidak segera tertangani hingga menjadi kerusakan berat yang memerlukan biaya rehabilitasi besar. Jejak Kasus: Belajar dari SMAN 7 Mataram dan SMAN 1 Lingsar Ketegasan Dinas PUPRPKP NTB dalam mengamankan ruang kelas di SMAN 1 Gunungsari dipicu oleh rentetan peristiwa serupa di masa lalu. Insiden ambruknya atap sekolah di SMAN 7 Mataram dan SMAN 1 Lingsar menjadi peringatan keras bagi Pemerintah Provinsi NTB. Dalam kasus-kasus sebelumnya, keruntuhan atap terjadi tanpa adanya tanda-tanda alam yang ekstrem seperti gempa bumi, melainkan murni karena kegagalan struktur akibat faktor usia dan kurangnya perawatan. Peristiwa di SMAN 7 Mataram, misalnya, sempat menimbulkan kekhawatiran publik yang meluas mengenai keamanan fasilitas publik bagi anak-anak. Belajar dari kejadian tersebut, Pemprov NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas PUPRPKP kini lebih proaktif dalam melakukan mitigasi risiko. Pengosongan enam kelas di SMAN 1 Gunungsari dipandang sebagai langkah pahit namun diperlukan untuk memutus rantai potensi kecelakaan di lingkungan sekolah. Konteks latar belakang ini memperkuat argumen bahwa masalah infrastruktur pendidikan di NTB adalah masalah sistemik yang memerlukan solusi komprehensif, bukan sekadar penanganan parsial saat ada bangunan yang akan ambruk. Data menunjukkan bahwa ribuan ruang kelas di seluruh kabupaten/kota di NTB berada dalam kondisi rusak ringan hingga berat, yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah. Protokol Asesmen Mandiri bagi Satuan Pendidikan Menyadari keterbatasan personel dan jangkauan wilayah, Dinas PUPRPKP NTB tidak mungkin melakukan inspeksi langsung ke seluruh sekolah yang tersebar di pelosok NTB secara simultan. Sebagai solusinya, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang mewajibkan setiap sekolah melakukan asesmen mandiri terhadap kondisi bangunan mereka. Pihak sekolah diminta untuk peka terhadap perubahan fisik bangunan. Beberapa indikator sederhana yang diberikan oleh Dinas PUPRPKP sebagai "kisi-kisi" pengecekan mandiri meliputi: Lendutan Atap: Apakah plafon atau garis atap terlihat melengkung ke bawah? Retakan Dinding: Apakah terdapat retakan dengan lebar lebih dari 2 mm yang menembus sisi dinding, terutama pada area kolom dan balok? Suara Rekahan: Apakah terdengar suara kayu atau material atap yang berderit saat tertiup angin atau hujan? Kondisi Kusen: Apakah pintu atau jendela mulai sulit dibuka/ditutup, yang menandakan adanya pergeseran struktur bangunan? "Kami tidak bisa keliling se-NTB, jadi kita beri kisi-kisi sederhana agar sekolah melakukan asesmen sendiri. Kalau bentuknya begini (atap melengkung), harus diwaspadai," jelas Wijaya. Setelah pihak sekolah melaporkan hasil asesmen mandiri tersebut, tim ahli dari Dinas PUPRPKP baru akan diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan teknis mendalam menggunakan peralatan yang lebih presisi untuk menentukan kelayakan bangunan tersebut. Dampak Psikologis dan Akademis Terhadap Siswa Belajar di ruang darurat atau tenda memiliki implikasi yang luas terhadap kualitas pendidikan. Pertama dari sisi akademis, konsentrasi siswa dipastikan menurun akibat suhu udara yang panas di dalam tenda, gangguan suara dari luar, serta fasilitas penunjang seperti papan tulis dan meja-kursi yang tidak tertata dengan baik. Proses transfer ilmu menjadi tidak maksimal, yang jika dibiarkan dalam jangka panjang, dapat menurunkan capaian prestasi siswa di SMAN 1 Gunungsari. Kedua, dari sisi psikologis, kondisi ini menciptakan rasa was-was baik bagi siswa maupun orang tua. Meskipun mereka berada di ruang darurat yang dianggap lebih aman dari gedung yang hampir ambruk, pemandangan gedung sekolah yang dipasangi garis pengaman tetap memberikan beban mental. Siswa merasa lingkungan sekolah mereka tidak lagi menjadi tempat yang nyaman dan terlindungi. Reaksi dari para wali murid pun mulai bermunculan. Banyak yang mendesak agar pemerintah segera mengalokasikan anggaran darurat untuk perbaikan gedung. Mereka khawatir jika solusi tenda darurat ini berlangsung terlalu lama, terutama saat memasuki musim penghujan yang akan membuat ruang kelas darurat menjadi becek dan tidak layak pakai. Implikasi Kebijakan dan Tantangan Anggaran Masa Depan Kasus SMAN 1 Gunungsari ini menjadi cermin besar bagi kebijakan penganggaran di Provinsi NTB. Pemeliharaan infrastruktur pendidikan seringkali kalah prioritas dibandingkan dengan pembangunan proyek-proyek baru yang lebih bersifat prestisius. Namun, dengan kondisi darurat yang terjadi secara beruntun, pemerintah daerah kini didorong untuk mereformulasi alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan. Analisis berbasis fakta menunjukkan bahwa biaya untuk merenovasi bangunan yang rusak jauh lebih efisien dibandingkan biaya membangun kembali gedung yang sudah ambruk total, apalagi jika harus memperhitungkan biaya sosial jika timbul korban jiwa. Pemerintah perlu menyusun peta jalan (roadmap) rehabilitasi sekolah yang berbasis pada skala prioritas tingkat kerusakan. Selain itu, diperlukan adanya standar operasional prosedur (SOP) yang lebih ketat dalam pembangunan gedung sekolah baru. Pengawasan konstruksi harus dipastikan berjalan tanpa kompromi agar bangunan yang dihasilkan benar-benar memiliki daya tahan jangka panjang, setidaknya mencapai 30 hingga 50 tahun, sesuai dengan standar teknis bangunan gedung nasional. Menuju Standar Keamanan Infrastruktur Pendidikan yang Berkelanjutan Langkah pengamanan di SMAN 1 Gunungsari adalah sebuah peringatan dini bagi seluruh pemangku kepentingan di NTB. Keselamatan siswa adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Meskipun saat ini para siswa harus berjuang di ruang kelas darurat, langkah ini jauh lebih baik daripada membiarkan mereka bertaruh nyawa di bawah atap yang rapuh. Ke depan, sinergi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas PUPRPKP harus semakin diperkuat melalui pembentukan tim terpadu pengawas kelaikan bangunan sekolah. Tim ini diharapkan tidak hanya bekerja saat terjadi kerusakan, tetapi melakukan audit berkala setiap 5 tahun sekali terhadap seluruh bangunan sekolah negeri di NTB. Dengan adanya kebijakan asesmen mandiri dan respons cepat dari tim teknis, diharapkan tidak ada lagi cerita tentang atap sekolah yang tiba-tiba ambruk menimpa siswa yang sedang belajar. Kasus SMAN 1 Gunungsari harus menjadi titik balik bagi perbaikan manajemen aset pendidikan di Nusa Tenggara Barat, demi menjamin masa depan generasi muda yang aman, nyaman, dan berkualitas. Pembangunan sumber daya manusia yang unggul hanya bisa dicapai jika didukung oleh infrastruktur yang kokoh dan manusiawi. Post navigation Motivasi Santri, Wakil Ketua DPR RI Hj Sari Yuliati Serahkan Bantuan PIP dan Program Sanitasi di Ponpes NU Abhariyah
