Lombok Barat Genjot Sertifikasi Tanah Melalui PTSL 2026: Target 7.000 Bidang, Dorong Kepastian Hukum dan Perekonomian Masyarakat

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk tahun anggaran 2026 di Kabupaten Lombok Barat secara resmi telah memasuki fase implementasi yang krusial, menandai komitmen serius pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan setempat dalam mempercepat proses legalisasi aset tanah masyarakat. Dengan penetapan 78 desa yang tersebar di 10 kecamatan sebagai lokasi kegiatan, program ambisius ini menargetkan penyertifikatan sebanyak 7.000 bidang tanah, sebuah peningkatan signifikan yang merefleksikan urgensi dan kebutuhan akan kepastian hukum atas kepemilikan tanah di wilayah tersebut. Angka ini melonjak tajam dari capaian tahun sebelumnya yang hanya sekitar 2.200 bidang, menunjukkan adanya akselerasi program yang bertujuan untuk memberikan manfaat nyata bagi warga Lombok Barat.

Latar Belakang dan Urgensi Program PTSL Nasional

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, atau yang lebih dikenal dengan akronim PTSL, merupakan program strategis nasional yang diinisiasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Program ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan diperkuat dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Tujuan utama PTSL adalah untuk mempercepat proses pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia secara serentak dan menyeluruh, demi terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat. Sebelum adanya PTSL, proses pendaftaran tanah seringkali bersifat sporadis, memakan waktu lama, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga banyak masyarakat yang enggan atau tidak mampu mendaftarkan tanahnya.

Presiden Joko Widodo telah menempatkan percepatan sertifikasi tanah sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Hal ini didasari oleh fakta bahwa jutaan bidang tanah di Indonesia belum memiliki sertifikat, yang seringkali menjadi pemicu sengketa pertanahan dan menghambat akses masyarakat terhadap modal ekonomi. Dengan adanya sertifikat tanah, masyarakat dapat memanfaatkan asetnya sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan, sehingga dapat digunakan untuk pengembangan usaha atau kebutuhan produktif lainnya. Selain itu, sertifikat tanah juga berfungsi sebagai alat perlindungan hukum yang kuat terhadap potensi sengketa atau klaim pihak lain, mengurangi praktik mafia tanah, dan memberikan rasa aman bagi pemiliknya. Target nasional untuk menyelesaikan pendaftaran 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia hingga tahun 2025 menunjukkan skala dan ambisi program ini, yang diharapkan dapat menyelesaikan sebagian besar permasalahan pertanahan di Indonesia.

Peningkatan Target dan Komitmen Lombok Barat

Kabupaten Lombok Barat, sebagai salah satu daerah dengan potensi sumber daya alam dan pariwisata yang besar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki kompleksitas tersendiri dalam isu pertanahan. Berbagai jenis penggunaan lahan, mulai dari pertanian, permukiman, hingga kawasan pesisir dan pariwisata, menuntut adanya sistem administrasi pertanahan yang tertata rapi. Peningkatan target PTSL dari 2.200 bidang pada tahun sebelumnya menjadi 7.000 bidang pada tahun 2026 di Lombok Barat bukanlah tanpa alasan. Ini adalah cerminan dari komitmen kuat pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan legalitas tanah. Kenaikan target ini juga menunjukkan kapasitas dan kesiapan infrastruktur serta sumber daya manusia di Kantor Pertanahan setempat untuk mengelola program dengan skala yang lebih besar.

Seorang pejabat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, yang menjabat sebagai Ketua Tim I Panitia PTSL, mengungkapkan bahwa penetapan target yang ambisius ini merupakan hasil evaluasi dan perencanaan matang. "Kami melihat antusiasme masyarakat yang tinggi pada program PTSL tahun-tahun sebelumnya, serta masih banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat di Lombok Barat. Oleh karena itu, kami bersama Pemerintah Daerah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan jangkauan program ini," ujarnya dalam sebuah kesempatan. Penentuan 78 desa yang tersebar di 10 kecamatan ini juga dilakukan berdasarkan survei awal dan koordinasi dengan pemerintah desa serta kecamatan, dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, potensi masalah pertanahan, dan kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi. Hal ini memastikan bahwa program menyasar daerah yang paling membutuhkan dan memiliki potensi keberhasilan tinggi.

Kesepuluh kecamatan yang menjadi fokus pelaksanaan PTSL 2026 meliputi Gerung, Kuripan, Narmada, Lingsar, Labuapi, Gunungsari, Batulayar, Lembar, Sekotong, dan Kediri. Masing-masing kecamatan ini memiliki karakteristik geografis dan demografis yang beragam. Misalnya, Kecamatan Gerung sebagai ibukota kabupaten, atau Kecamatan Batulayar dan Gunungsari yang berbatasan langsung dengan kawasan pariwisata populer, memiliki nilai strategis tersendiri. Di sisi lain, kecamatan seperti Sekotong dengan wilayah pesisir yang luas juga memerlukan perhatian khusus dalam legalisasi lahan untuk mendukung sektor perikanan dan pariwisata bahari. Keberagaman lokasi ini menunjukkan pendekatan inklusif yang diambil untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat program, serta mengatasi potensi konflik agraria yang mungkin timbul dari beragamnya kepentingan penggunaan lahan.

Mekanisme dan Tahapan Pelaksanaan PTSL

Pelaksanaan program PTSL di Lombok Barat mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan secara nasional, mencakup beberapa tahapan krusial yang harus dilalui. Tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap proses pendaftaran tanah dilakukan secara sistematis, transparan, dan akuntabel, serta dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran sesuai target.

1. Sosialisasi Program: Tahap awal yang sangat penting adalah penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat telah melaksanakan penyuluhan di tujuh kantor kecamatan sebagai pusat kegiatan. Dalam sosialisasi ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai tujuan PTSL, manfaat sertifikat tanah, prosedur yang harus diikuti, dokumen yang diperlukan, serta hak dan kewajiban mereka. Penjelasan ini juga mencakup aspek "gratis" dari program, yaitu bahwa biaya pengukuran dan penerbitan sertifikat ditanggung oleh APBN, sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, perlu dijelaskan juga bahwa ada beberapa biaya yang secara inheren menjadi tanggung jawab pemohon di luar biaya inti PTSL, seperti biaya patok batas, meterai, fotokopi dokumen, dan pembayaran pajak yang terutang (PBB), yang