Mori Hanafi Bantah Porprov NTB XII 2026 Gagal, Sebut Tudingan sebagai Manuver Politik Berbiaya Besar

MATARAM – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Mori Hanafi, membantah keras tudingan bahwa penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB XII tahun 2026 dinilai gagal. Ia justru menduga gelombang kritik dan pembentukan opini negatif yang marak di media sosial sebagai muatan manuver politik yang bertujuan untuk menggoyang posisinya sebagai pucuk pimpinan organisasi olahraga di NTB. Mori menantang pihak-pihak yang berambisi untuk menggantikannya agar bersikap realistis, menekankan bahwa memimpin organisasi sebesar KONI membutuhkan modal finansial yang sangat besar, bukan sekadar popularitas semu di ranah digital.

"Kalau ada yang mau jadi Ketua KONI, tidak apa-apa, ambil saja. Asal dia punya uang pribadi Rp5 miliar, saya tidak mau pusing. Tapi jangan cuma mengaku punya, pas menjabat uangnya tidak ada," tegas Mori Hanafi dalam pernyataannya yang disampaikan usai acara penutupan Porprov NTB 2026 di GOR 17 Desember Turida, Kota Mataram, beberapa waktu lalu. Pernyataan ini secara implisit mengindikasikan bahwa Mori melihat adanya upaya dari pihak lain untuk mengambil alih kepemimpinannya tanpa memiliki kesiapan finansial yang memadai.

Rincian Insiden dan Perspektif KONI NTB

Tudingan kegagalan Porprov NTB XII semakin menguat pasca beredarnya video yang menampilkan insiden kericuhan di sejumlah cabang olahraga (cabor), termasuk pencak silat, BMX, voli pantai, dan drumband. Namun, Mori Hanafi, yang juga merupakan Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, berargumen bahwa insiden-insiden tersebut hanyalah riak-riak kecil dalam gelaran olahraga akbar se-NTB yang melibatkan lebih dari 6.000 pertandingan.

Berdasarkan kalkulasi yang dipaparkan oleh Mori, angka kericuhan selama ajang olahraga terbesar di NTB itu berada di kisaran di bawah 0,05 persen dari total keseluruhan pertandingan. "Masa dari 6.000 pertandingan, gara-gara tiga cabor bermasalah, seluruh Porprov dianggap rusak? Yang benar saja dong," cetusnya dengan nada tegas. Ia menekankan bahwa membesarkan insiden kecil tersebut hingga dianggap merusak keseluruhan acara adalah sebuah pandangan yang tidak proporsional.

Mori memberikan contoh spesifik pada cabang olahraga pencak silat. Dalam cabor ini, terdapat perebutan 25 medali emas yang melibatkan sekitar 75 laga. Dari jumlah laga yang cukup banyak tersebut, menurut Mori, hanya satu partai pertandingan yang mengalami keributan, namun isu tersebut kemudian dibesar-besarkan seolah mewakili keseluruhan gelaran Porprov. Ia menduga bahwa oknum yang memviralkan video kericuhan tersebut tidak melihat secara langsung perjuangan para atlet dan panitia di lapangan, serta aspek-aspek krusial lainnya yang berjalan lancar.

Lebih lanjut, Mori Hanafi menyoroti bahwa aspek-aspek vital seperti pelayanan medis, akomodasi, dan transportasi kontingen telah berjalan dengan baik. Ia juga menekankan bahwa tidak ada penanganan medis yang berakibat fatal selama perhelatan akbar ini. "Kalau ada sengketa pertandingan, kan ada mekanismenya di internal cabor masing-masing sebelum dibawa ke KONI. Semua ada jalurnya," tambahnya, menegaskan bahwa setiap permasalahan teknis dan perselisihan seharusnya diselesaikan melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Dominasi Kota Mataram dan Catatan Kritis dari DPRD NTB

Pada Porprov NTB XII 2026, Kota Mataram berhasil mengukuhkan dominasinya sebagai juara umum dengan perolehan fantastis sebanyak 200 medali emas. Prestasi ini sekaligus menandai keberhasilan Kota Mataram mempertahankan gelar juara umum untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, menunjukkan konsistensi dalam pembinaan atlet di tingkat kota.

Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) NTB, Muzihir, menyampaikan nada kritis terhadap penyelenggaraan Porprov kali ini. Ia menekankan urgensi dilakukannya evaluasi total terhadap catatan-catatan minus yang terjadi selama Porprov agar tidak terulang kembali di masa depan, terutama mengingat NTB akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON).

Muzihir secara spesifik menyoroti masalah teknis mendasar yang perlu menjadi perhatian serius, seperti penyediaan konsumsi bagi para atlet dan kelaikan sarana olahraga yang digunakan. "Jangan sampai pada PON nanti masalah seperti ini terulang. Soal konsumsi misalnya, kalau atlet lapar, suasana gampang gaduh. Orang lapar itu emosinya lebih mudah tersulut," sindirnya, menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar atlet adalah faktor krusial dalam menjaga kondusivitas ajang olahraga. Sindiran ini juga secara tidak langsung merujuk pada keluhan yang mungkin muncul dari para atlet terkait konsumsi selama Porprov.

Sebagai Ketua Pengprov Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) NTB, Muzihir mengaku sempat mendampingi tamu dari pengurus pusat yang melakukan peninjauan langsung terhadap sarana pertandingan selama Porprov. Hasil evaluasi sementara yang ia peroleh menunjukkan bahwa fasilitas olahraga yang tersedia di NTB masih jauh dari kategori layak untuk menggelar ajang berskala nasional seperti PON. Hal ini menjadi catatan penting bagi NTB dalam upaya mempersiapkan diri menjadi tuan rumah pesta olahraga terbesar di Indonesia.

Syarat Modal Finansial dan Dinamika Suksesi Kepemimpinan KONI NTB

Menanggapi pernyataan Mori Hanafi mengenai syarat modal sebesar Rp5 miliar untuk memimpin KONI NTB, Muzihir menilai bahwa syarat nominal yang terkesan fantastis tersebut tidak memiliki dasar aturan yang jelas dalam regulasi olahraga yang berlaku. "Saya tidak ingin ada biaya besar hanya untuk menjadi calon. Kalau benar harus menyiapkan dana sampai Rp5 miliar, dari mana saya dapat uang sebanyak itu?" ujarnya dengan nada heran, menyuarakan keberatan atas persyaratan yang dianggap memberatkan calon pemimpin organisasi olahraga.

Muzihir menegaskan bahwa penetapan Ketua KONI sepenuhnya berada di tangan para pemilik suara yang akan berpartisipasi dalam Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov). Pemilik suara ini terdiri dari sekitar 61 suara yang berasal dari perwakilan 51 cabang olahraga dan KONI Kabupaten/Kota. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pemilihan pemimpin KONI merupakan mekanisme demokrasi yang melibatkan pemangku kepentingan di tingkat olahraga provinsi.

Lebih lanjut, Muzihir menyatakan bahwa dirinya hanya bersedia maju dalam bursa calon Ketua KONI NTB jika mendapatkan dukungan penuh secara aklamasi. "Kalau harus melalui mekanisme pemilihan terbuka yang membutuhkan biaya besar, saya tidak mau. Tapi kalau dipilih secara aklamasi oleh mayoritas cabor dan KONI daerah, saya siap," pungkasnya. Pernyataan ini menunjukkan preferensinya terhadap proses pemilihan yang lebih mengutamakan konsensus dan dukungan luas, daripada kontestasi yang berpotensi memunculkan biaya besar dan polarisasi.

Konteks Latar Belakang dan Implikasi Lebih Luas

Porprov NTB XII 2026 menjadi momen krusial bagi NTB, tidak hanya sebagai ajang pembuktian kualitas pembinaan olahraga di tingkat provinsi, tetapi juga sebagai tolok ukur kesiapan NTB dalam menghadapi perhelatan akbar PON mendatang. Penyelenggaraan Porprov yang lancar dan profesional diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi NTB untuk menyajikan ajang olahraga nasional yang sukses.

Tudingan kegagalan Porprov, meskipun dibantah keras oleh Ketua KONI NTB, mencerminkan adanya berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan event olahraga berskala besar. Isu-isu seperti manajemen kericuhan, pemenuhan kebutuhan atlet, hingga kualitas fasilitas olahraga, merupakan area yang perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak yang terlibat dalam ekosistem olahraga NTB.

Perspektif dari Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir, memberikan sudut pandang yang konstruktif mengenai perlunya evaluasi mendalam. Catatan kritisnya mengenai konsumsi dan fasilitas olahraga, jika diimplementasikan dalam perbaikan, dapat meningkatkan standar penyelenggaraan event di masa mendatang. Hal ini juga relevan dengan aspirasi para atlet dan ofisial yang menginginkan pengalaman bertanding yang optimal dan bebas dari kendala teknis yang mendasar.

Dinamika suksesi kepemimpinan KONI NTB, sebagaimana diungkapkan oleh Mori Hanafi dan Muzihir, juga menjadi sorotan. Wacana mengenai syarat modal finansial yang besar untuk menjadi calon ketua menyoroti isu pendanaan dalam organisasi olahraga non-profit. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam proses pencalonan, serta bagaimana regulasi olahraga dapat mengakomodasi berbagai latar belakang calon pemimpin demi kemajuan olahraga daerah.

Secara keseluruhan, perhelatan Porprov NTB XII 2026, meskipun menuai pujian dari segi pencapaian Kota Mataram sebagai juara umum, juga menyisakan catatan penting terkait manajemen dan evaluasi. Respons dari Ketua KONI NTB yang mengaitkan kritik dengan manuver politik, berbanding lurus dengan pandangan kritis dari legislator, menggambarkan kompleksitas pengelolaan olahraga yang melibatkan aspek teknis, finansial, dan politis. Upaya perbaikan dan evaluasi yang berkelanjutan akan menjadi kunci bagi NTB untuk meraih kesuksesan yang lebih besar, baik di kancah nasional maupun internasional.