PENGAMBILALIHAN KEPENGURUSAN KONI NTB OLEH PUSAT, MUSORPROV GAGAL TETAPKAN KETUA DEFINITIF

Mataram – Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) XIII Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menemui jalan buntu setelah gagal menetapkan calon ketua definitif. Kegagalan ini berujung pada keputusan strategis dari KONI Pusat yang mengambil alih sementara kepengurusan KONI NTB. Langkah ini diambil demi memastikan kelangsungan roda organisasi olahraga di NTB, sekaligus mempersiapkan tahapan pemilihan ulang yang lebih matang.

Proses Musorprov yang Berakhir Tanpa Hasil

Musorprov XIII KONI NTB yang seharusnya menjadi ajang penentuan nahkoda baru organisasi olahraga di provinsi tersebut, justru berakhir dengan ketidakpastian. Sejumlah calon ketua yang diajukan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, menciptakan kebuntuan dalam proses pemilihan. Hal ini memicu intervensi dari induk organisasi olahraga nasional, KONI Pusat, yang memiliki kewenangan untuk mengambil alih kepengurusan jika terjadi stagnasi atau kegagalan dalam proses pemilihan di tingkat provinsi.

KONI Pusat Susun Ulang Mekanisme Pemilihan

Menyikapi situasi ini, Ketua Bidang Organisasi KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Eko Budi S, menegaskan bahwa seluruh tahapan pemilihan ketua KONI NTB akan disusun kembali dari awal oleh tim karateker yang akan segera ditunjuk. “Dari nol lagi, termasuk mekanismenya semuanya akan dibuat oleh KONI Pusat, oleh karateker yang baru,” ujar Eko Budi S usai pelaksanaan Musorprov XIII KONI NTB pada Minggu, 30 Agustus 2026.

Penegasan ini memberikan harapan bagi para calon yang sebelumnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Menurut Eko Budi S, mereka masih memiliki peluang untuk kembali mencalonkan diri dalam proses pemilihan yang akan datang. Mekanisme pendaftaran dan persyaratan pencalonan akan sepenuhnya ditentukan oleh tim karateker, memastikan bahwa proses selanjutnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik. “Ya boleh, semuanya bisa mencalonkan,” tegasnya, mengindikasikan bahwa pintu pencalonan kembali terbuka lebar.

Lebih lanjut, Eko Budi S juga mengklarifikasi mengenai potensi adanya biaya pendaftaran bagi calon ketua. Ia memastikan bahwa, sesuai dengan tradisi dan aturan yang berlaku di KONI Pusat, tidak ada ketentuan mengenai uang pendaftaran bagi calon ketua KONI NTB. “Enggak, selama ini enggak ada uang pendaftaran,” ujarnya, menghilangkan keraguan terkait biaya administrasi pencalonan.

Penunjukan Karateker Segera Dilakukan

Mengenai kapan tim karateker akan ditunjuk, Eko Budi S belum bisa memberikan tanggal pasti. Namun, ia meyakinkan bahwa KONI Pusat akan segera mengambil keputusan setelah menerima laporan resmi mengenai hasil Musorprov NTB. Proses penunjukan ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar satu hingga dua pekan, tergantung pada kelengkapan laporan dan proses administrasi yang diterima oleh KONI Pusat. “Segera, ini kan nanti akan dilaporkan. KONI Pusat segera mengambil keputusan,” katanya. Ia menambahkan, “Kalau sesuai aturan bisa seminggu, dua minggu. Secepatnya lebih baik, tapi tergantung dari laporan nanti.” Penunjukan tim karateker ini menjadi langkah krusial untuk mengisi kekosongan kepemimpinan dan menggerakkan kembali aktivitas KONI NTB.

Konsekuensi dari Ketidakberhasilan Musorprov

Ketua KONI NTB demisioner, H Mori Hanafi, mengakui bahwa pengambilalihan kepengurusan oleh KONI Pusat merupakan konsekuensi logis dari mekanisme organisasi ketika Musorprov tidak berhasil menetapkan calon ketua tetap. Ia secara terbuka mengakui bahwa dirinya beserta calon lain, Lalu Muhamad Iqbal, sebelumnya dinyatakan TMS dalam proses penjaringan. “Ya memang kan ini mekanisme yang sesuai dengan aturan. Pada saat ini kita melaksanakan Musorprov, kemudian tidak ada calon ketua tetap karena TMS. Bahwa saya mencalonkan, saya dianggap TMS, ya itu yang terjadi,” ungkap Mori Hanafi.

Ia menambahkan, setelah tim karateker terbentuk, KONI Pusat akan kembali menginisiasi proses pemilihan dengan membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) yang baru. Ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam satu tahap tidak menghentikan seluruh proses, melainkan mengembalikannya ke titik awal dengan formasi dan mekanisme yang baru. “Jadi kita ikuti mekanisme yang ada. KONI Pusat nanti akan melakukan karateker dan dia akan melaksanakan proses pemilihan kembali dengan membentuk TPP baru,” jelasnya.

Peluang Mori Hanafi untuk Maju Kembali

Menanggapi pertanyaan mengenai peluangnya untuk kembali maju dalam proses pemilihan berikutnya, Mori Hanafi belum memberikan jawaban yang pasti. Ia menyatakan akan mencermati perkembangan situasi dan mendengarkan aspirasi dari para pemilik suara, terutama dari cabang olahraga (cabor) anggota KONI NTB. “Saya akan lihat perkembangan, melihat juga bagaimana voter cabor-cabor ini. Kalau memang masih banyak yang menginginkan, tentunya kita tidak bisa menolak,” katanya, menyiratkan adanya kemungkinan untuk kembali bertarung jika mendapat dukungan kuat.

Namun, Mori Hanafi menekankan bahwa ia belum ingin membuat keputusan final mengenai langkah politik organisasinya ke depan. Ia menyerahkan sepenuhnya proses tersebut pada dinamika yang akan terjadi setelah tim karateker terbentuk. “Tapi kita sekali lagi lihat situasinya. Saya nggak bisa memastikan seperti apa ke depan. Mudah-mudahan apa pun itu bisa yang terbaik untuk PON Indonesia Tenggara Barat, apalagi kita menghadapi PON 2028 yang NTB sebagai tuan rumah,” tandasnya, menghubungkan pentingnya kepemimpinan yang solid dengan kesiapan NTB sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.

Implikasi Lebih Luas bagi Olahraga NTB

Pengambilalihan kepengurusan KONI NTB oleh KONI Pusat ini memiliki implikasi yang cukup luas bagi dunia olahraga di NTB. Pertama, ini menandakan perlunya perbaikan dalam tata kelola organisasi dan proses pemilihan di tingkat daerah. Kegagalan dalam Musorprov dapat mencerminkan adanya dinamika internal yang kompleks atau ketidakjelasan dalam regulasi dan pelaksanaan.

Kedua, penunjukan tim karateker diharapkan dapat menstabilkan kondisi organisasi dan memastikan keberlanjutan program-program yang telah direncanakan. Tim karateker memiliki mandat untuk menjalankan operasional sehari-hari, mengelola aset, serta mempersiapkan seluruh tahapan pemilihan ketua definitif. Keberhasilan mereka dalam menjalankan tugas ini akan sangat menentukan masa depan kepemimpinan KONI NTB.

Ketiga, fokus pada persiapan PON 2028, di mana NTB menjadi tuan rumah bersama NTT, menjadi semakin krusial. Kepemimpinan yang definitif dan solid di KONI NTB sangat dibutuhkan untuk mengawal persiapan atlet, infrastruktur, dan penyelenggaraan ajang olahraga nasional terbesar tersebut. Momentum ini seharusnya menjadi titik tolak untuk perbaikan dan penguatan organisasi, bukan justru menjadi periode kekosongan kepemimpinan yang berkepanjangan.

Proses pemilihan ulang yang akan dilakukan oleh tim karateker diharapkan dapat berjalan lebih transparan, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, terutama pengurus cabor, diharapkan dapat mewujudkan kepemimpinan KONI NTB yang kuat dan mampu membawa olahraga NTB ke arah yang lebih baik, seiring dengan tantangan menjadi tuan rumah PON 2028. Keputusan KONI Pusat ini, meskipun merupakan tindakan darurat, dapat menjadi katalisator untuk perbaikan tata kelola olahraga di NTB.