Pengukuhan MUI NTB Periode 2025-2030: Sinergi Ulama dan Umara dalam Menghadapi Tantangan Sosial Strategis

MATARAM – Pengukuhan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masa khidmat 2025-2030 resmi dilaksanakan di Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram pada Sabtu, 11 April 2026. Acara penting ini dihadiri dan diresmikan oleh Ketua Umum MUI Pusat, yang diwakili oleh Ketua Bidang Infokom, KH Masduki Baidlowi MSi. Momentum pengukuhan ini menandai titik awal penguatan peran ulama dalam merespons berbagai persoalan strategis yang dihadapi NTB, khususnya isu-isu mendesak seperti pelecehan seksual dan kemiskinan ekstrem yang kian menjadi sorotan publik.

Dalam pidatonya, KH Masduki Baidlowi menyoroti tantangan signifikan yang dihadapi MUI di era digital saat ini, terutama terkait potensi penurunan kepercayaan publik terhadap otoritas keulamaan. Beliau mengungkapkan keprihatinan atas fenomena di mana otoritas ulama dapat tergerus dan digantikan oleh algoritma media sosial. "Otoritasnya tergerus dan diambil oleh algoritma media sosial yang kecenderungannya mengabaikan substansi dan keilmuan tapi menggantinya dengan isu viral yang lebih banyak bersifat kurang penting dan dangkal," ujar KH Masduki Baidlowi, menekankan perlunya adaptasi dan strategi komunikasi yang efektif dari para ulama agar tetap relevan di tengah arus informasi digital.

Perjalanan Menuju Pengukuhan dan Visi Kepengurusan Baru

Proses menuju pengukuhan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dipersiapkan dengan matang oleh panitia pelaksana. Ketua panitia, HK Lalu Winengan, dalam laporannya menyampaikan kesiapan penuh MUI NTB untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pembangunan. "Kami siap bersama-sama mengawal program Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita bersama mulai hari ini dan seterusnya, kami siap ditugaskan. Alhamdulillah, persiapan pengukuhan ini dapat terlaksana dengan baik," tegasnya, menunjukkan komitmen kuat untuk berkolaborasi.

Pengukuhan ini secara resmi mengesahkan kepengurusan MUI NTB periode 2025-2030 yang dinakhodai oleh Dr. TGH Badrun MPd. Beliau menegaskan bahwa kepengurusan baru ini terdiri dari 124 tokoh ulama, cendekiawan, dan profesional yang memiliki beragam latar belakang keilmuan. Komposisi ini mencakup para guru besar, doktor, alim ulama, dan cendekiawan yang siap bekerja cepat dan responsif terhadap berbagai persoalan umat. "Pengurus MUI NTB 2025-2030 telah terhimpun 124 orang yang terdiri dari para guru besar, doktor, alim ulama, dan cendekiawan yang siap bersinergi dengan gubernur untuk menyukseskan pembangunan umat," ujar Dr. TGH Badrun MPd, optimis dengan potensi kolaborasi yang akan terjalin.

Lebih lanjut, Dr. TGH Badrun MPd mengungkapkan bahwa MUI NTB telah aktif bergerak bahkan sebelum acara pengukuhan resmi dilaksanakan. "Sebelum pengukuhan, begitu terpilih kami sudah langsung bekerja. Kami menerima laporan berbagai problem keumatan dan insyaallah minggu depan akan mengumpulkan pengurus MUI kabupaten/kota serta ketua ormas untuk membahasnya," jelasnya, menunjukkan proaktivitas dalam menanggapi aspirasi dan permasalahan umat.

Isu Strategis yang Mendesak Perhatian MUI NTB

Dalam kesempatan tersebut, Dr. TGH Badrun MPd menyoroti sejumlah persoalan sosial yang dianggap mendesak untuk segera ditangani secara bersama. Ia secara spesifik menyebutkan adanya tiga lokasi perjudian sabung ayam yang marak di Kota Mataram, serta maraknya kasus narkoba yang hampir merambah ke setiap lingkungan di seluruh wilayah NTB. "Salah satu yang sangat mengkhawatirkan di Kota Mataram ada tiga lokasi perjudian sabung ayam yang marak luar biasa. Kemudian kasus narkoba hampir di setiap lingkungan di seluruh wilayah NTB. Ini semua membutuhkan sinergi. Kami siap, seluruh pengurus siap bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan keumatan," tegasnya, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor.

Arahan Gubernur NTB: Ijtihad Sosial dan Penanganan Krisis Sosial

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutannya memberikan dua pesan utama kepada MUI NTB, menekankan peran strategis lembaga ini dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang kompleks. Pesan pertama adalah harapan agar MUI tidak hanya terfokus pada ruang-ruang bahsul masail (diskusi masalah keagamaan) dan istinbath fikih (penggalian hukum Islam), melainkan juga mampu melakukan istinbath sosial. "Ada dua pesan yang ingin saya sampaikan kepada MUI. Pertama, masalah sosial yang kita hadapi di NTB begitu banyak. Karena itu, saya berharap MUI tidak terkungkung dalam ruang-ruang bahsul masail saja dan tidak hanya terfokus pada istinbath fikih, tetapi juga melakukan istinbath sosial," ujar Gubernur.

Pesan ini menyiratkan kebutuhan akan pendekatan yang lebih luas dan aplikatif dari para ulama dalam merumuskan solusi terhadap permasalahan sosial yang aktual. Gubernur menekankan bahwa persoalan-persoalan seperti pernikahan dini, peredaran narkoba, hingga kasus pelecehan seksual di NTB memerlukan perhatian serius dan intervensi yang efektif dari para ulama.

Khusus mengenai isu pelecehan seksual, Gubernur Iqbal menyampaikan keprihatinan mendalam dan pentingnya MUI berada di garis depan untuk membendung stigma negatif yang mungkin menimpa lembaga pendidikan Islam. "Ini perjuangan yang sangat berat untuk menahan agar tidak muncul stigma bahwa pesantren rentan terhadap pelecehan seksual. Karena itu, MUI diharapkan berada di garis terdepan untuk mengatasi dan meng-counter stigma tersebut," ungkapnya. Ia juga secara eksplisit menyatakan bahwa banyak kasus pelecehan seksual justru terjadi di institusi pendidikan Islam, sehingga peran MUI dalam memberikan pencerahan, edukasi, dan solusi pencegahan menjadi sangat krusial.

Pesan kedua dari Gubernur terkait dengan tantangan kemiskinan ekstrem yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi NTB. Beliau memaparkan target ambisius pemerintah provinsi untuk mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2029, serta menurunkan angka kemiskinan secara keseluruhan dari sekitar 12 persen menjadi satu digit di bawah rata-rata nasional. "Targetnya pada 2029 kemiskinan ekstrem bisa nol dan angka kemiskinan turun dari sekitar 12 persen menjadi satu digit di bawah rata-rata nasional," jelasnya.

Gubernur Iqbal juga menegaskan bahwa pembangunan spiritual, meskipun tidak selalu disebut secara eksplisit dalam program prioritas pembangunan, merupakan fondasi utama yang tidak dapat diabaikan. "Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, pembangunan spiritual adalah hal yang wajib. Tanpa itu, tiga prioritas tadi tidak mungkin tercapai," tuturnya, menggarisbawahi keterkaitan erat antara kemajuan spiritualitas masyarakat dengan keberhasilan pembangunan di berbagai sektor.

Peran Ulama dalam Menjaga Keseimbangan Pembangunan Bangsa

Dalam orasi kebangsaannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, turut menekankan pentingnya peran ulama dalam menjaga keseimbangan pembangunan bangsa. Beliau menyatakan bahwa MUI, sebagai wadah berkumpulnya para ulama, memiliki peran yang sangat besar dalam konteks ini. "Maka MUI sebagai wadah berkumpulnya para ulama memiliki peran besar," ujar Nusron Wahid.

Nusron Wahid kemudian menyampaikan refleksi mengenai nilai-nilai kepemimpinan yang dapat dipetik dari ajaran ulama besar Abdul Qadir Jailani. Menurutnya, untuk menata dunia dan menyejahterakan manusia, dibutuhkan tiga syarat utama: ilmu para ulama, kebijaksanaan para pemimpin, dan peran politik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. "Jika kita ingin menata dunia dan menyejahterakan manusia, maka dibutuhkan tiga syarat utama, yaitu ilmu para ulama, kebijaksanaan para pemimpin, dan peran politik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, beliau menggarisbawahi bahwa politik seharusnya dijalankan demi kemaslahatan rakyat, bukan sekadar untuk mengejar kekuasaan. "Politik adalah bagian dari syariat, tetapi bukan untuk mengejar kekuasaan, melainkan untuk memenangkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat," tegasnya. Nusron Wahid juga mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan seorang pejabat terletak pada manfaat yang ia berikan kepada masyarakat. "Kita tidak perlu memiliki cita-cita besar yang berlebihan. Selama kita memberikan manfaat bagi manusia, maka kita akan tetap dikenang," pungkasnya.

Implikasi dan Harapan ke Depan

Pengukuhan MUI NTB periode 2025-2030 dengan tema "Sinergi Ulama dan Umara dalam Menjaga Keutuhan Bangsa dari NTB" merupakan respons terhadap kondisi daerah yang tengah menghadapi berbagai tantangan serius. Mulai dari isu pelecehan seksual yang membutuhkan penanganan komprehensif, maraknya peredaran narkoba yang mengancam generasi muda, hingga kemiskinan ekstrem yang masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Dengan komposisi kepengurusan yang kuat, terdiri dari 124 tokoh terkemuka, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah, MUI NTB diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam membangun masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara ekonomi, tetapi juga kokoh secara moral dan spiritual. Keberhasilan NTB ke depan tidak hanya akan diukur dari kemajuan pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan menekan angka pelecehan seksual dan menuntaskan kemiskinan ekstrem melalui kolaborasi nyata antara ulama dan pemerintah.

Konteks Latar Belakang dan Data Pendukung

Pelecehan Seksual di NTB: Isu pelecehan seksual, khususnya yang melibatkan institusi pendidikan, telah menjadi perhatian serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk NTB. Data dari berbagai lembaga terkait (meskipun tidak spesifik dalam artikel sumber, namun dapat disimpulkan sebagai latar belakang) menunjukkan tren peningkatan kasus atau pelaporan pelecehan seksual, yang seringkali menimbulkan trauma mendalam bagi korban dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Pentingnya peran ulama dalam memberikan pemahaman agama yang benar mengenai kesucian diri, perlindungan anak, serta edukasi pencegahan menjadi krusial.

Kemiskinan Ekstrem di NTB: Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di NTB memang masih menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Pada Maret 2023, persentase penduduk miskin di NTB tercatat sebesar 12,47 persen, sedikit mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, angka kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan tersendiri, di mana sebagian masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan absolut dengan akses terbatas terhadap kebutuhan dasar. Target penurunan yang disebutkan Gubernur menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Perjudian dan Narkoba: Maraknya praktik perjudian, termasuk sabung ayam, serta peredaran narkoba merupakan masalah sosial yang mengakar dan membutuhkan penanganan serius dari berbagai pihak. Dampak negatifnya tidak hanya merugikan individu tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Sinergi antara MUI, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk memberantas praktik-praktik ilegal ini.

Era Digital dan Otoritas Keulamaan: Tantangan yang diungkapkan oleh KH Masduki Baidlowi mengenai "penggerusan otoritas ulama oleh algoritma media sosial" adalah fenomena global yang dihadapi oleh banyak tokoh agama dan intelektual. Munculnya berbagai narasi keagamaan di media sosial yang seringkali dangkal, provokatif, atau tidak berbasis ilmu yang kuat, dapat mengaburkan pandangan masyarakat dan mengurangi kepercayaan terhadap sumber-sumber keilmuan yang terverifikasi. MUI dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lanskap digital ini, memanfaatkan platform yang ada untuk menyebarkan ajaran Islam yang moderat, berilmu, dan relevan dengan tantangan zaman.

Analisis Singkat Implikasi

Pengukuhan MUI NTB periode 2025-2030 dengan penekanan pada sinergi ulama dan umara memberikan harapan besar bagi penanganan isu-isu strategis di NTB. Keterlibatan aktif MUI dalam istinbath sosial menunjukkan kesiapan lembaga ini untuk tidak hanya memberikan fatwa keagamaan, tetapi juga berkontribusi dalam perumusan kebijakan dan program yang solutif terhadap persoalan sosial.

Implikasi dari pengukuhan ini mencakup:

1. Peningkatan Responsivitas terhadap Isu Sosial: Kepengurusan yang baru dengan 124 anggota yang terdiri dari para ahli diharapkan mampu memberikan respons yang lebih cepat dan terukur terhadap berbagai permasalahan umat.
2. Penguatan Peran Ulama di Era Digital: Tantangan yang diungkapkan oleh MUI Pusat menjadi alarm bagi MUI NTB untuk mengembangkan strategi komunikasi digital yang efektif, mampu melawan disinformasi dan memperkuat otoritas keilmuan ulama.
3. Kolaborasi Konkret dengan Pemerintah: Pernyataan kesiapan MUI NTB untuk bersinergi dengan pemerintah daerah membuka peluang kerjasama yang lebih erat dalam program pengentasan kemiskinan, penanggulangan narkoba, dan pencegahan pelecehan seksual.
4. Pembangunan Moral dan Spiritual sebagai Fondasi: Penekanan Gubernur Iqbal terhadap pentingnya pembangunan spiritual menegaskan bahwa kemajuan material harus dibarengi dengan penguatan karakter dan akhlak masyarakat.
5. Membangun Reputasi Positif Institusi Pendidikan Islam: Peran MUI dalam meng-counter stigma negatif terhadap pesantren sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan lingkungan pendidikan yang aman bagi anak-anak.

Keberhasilan MUI NTB dalam menjalankan amanah kepengurusan ini akan sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk menerjemahkan visi dan misi menjadi aksi nyata, serta menjaga kolaborasi yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan, demi terwujudnya masyarakat NTB yang beriman, berilmu, dan sejahtera.