Gubernur NTB Lantik Abul Chair sebagai Sekda Definitif, Harapkan Akselerasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah

MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi melantik Abul Chair sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB pada Kamis, 9 April 2026. Acara pelantikan yang berlangsung khidmat di Pendopo Gubernur NTB pada pukul 17.00 Wita ini menandai pengisian posisi pimpinan tertinggi birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi NTB setelah kekosongan yang diisi oleh Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) selama hampir tiga bulan. Keputusan pengangkatan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 29/TPA/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Abul Chair, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, bukanlah sosok asing di NTB. Ia merupakan cucu dari Ruslan Tjakraningrat, gubernur pertama NTB, yang menghubungkannya secara historis dengan tanah Sasak. Latar belakang ini diharapkan dapat memberikan fondasi yang kuat bagi Abul Chair dalam menjalankan tugasnya.

Latar Belakang Pengangkatan dan Proses Seleksi

Proses pengangkatan Sekda definitif merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui mekanisme Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Mekanisme ini menjelaskan mengapa proses seleksi membutuhkan waktu yang relatif panjang. Jabatan Sekda sendiri merupakan jabatan struktural tertinggi di lingkup Pemprov NTB, setingkat Eselon I, yang memiliki peran strategis dalam mengendalikan jalannya roda pemerintahan provinsi.

Gubernur Iqbal dalam sambutannya menyampaikan selamat datang dan mengajak Abul Chair untuk menjadi bagian integral dari keluarga besar NTB. "Selamat datang dan jadilah warga NTB, jadilah bagian dari kami semua dan bapak adalah bagian dari keluarga besar kami di NTB," ujar Gubernur Iqbal saat pelantikan. Ia menekankan bahwa posisi Sekda bukan sekadar jabatan administratif, melainkan jantung birokrasi yang bertugas memastikan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah provinsi.

Visi dan Harapan Gubernur Iqbal

Dengan latar belakang Abul Chair yang dinilai memiliki kompetensi dan pengalaman, Gubernur Iqbal menyatakan optimisme terhadap upaya pembenahan birokrasi dan tata kelola keuangan daerah. Ia mengakui bahwa selama tahun pertama kepemimpinannya, fokus utama masih tertuju pada program "NTB Makmur", dan agenda-agenda yang lebih luas, termasuk yang bersifat mendunia, belum dapat dioptimalkan sepenuhnya karena keterbatasan mobilitas.

"Saya akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk keluar. Karena banyak sekali agenda-agenda dalam visi misi yang harus segera dikejar," ungkap Gubernur Iqbal, mengindikasikan kesiapannya untuk lebih aktif dalam mempromosikan dan mengimplementasikan program-program unggulan NTB. Pengangkatan Sekda definitif ini diharapkan menjadi momentum untuk mengakselerasi pencapaian visi tersebut.

Tanggung Jawab Sekda Abul Chair: Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan

Menanggapi amanah besar yang diemban, Sekda NTB Abul Chair menyampaikan rasa syukur dan menegaskan bahwa jabatan Sekda adalah tanggung jawab besar di tengah berbagai tantangan yang kompleks. Ia menyoroti beberapa isu krusial yang dihadapi NTB, seperti tekanan fiskal, tuntutan peningkatan kualitas layanan dasar, serta risiko dalam tata kelola pemerintahan.

"Jangan bercerai, jangan bercerai. Ayo kita bersatu. Saat ini Alhamdulillah saya dilantik. Dilantik bukan menjadi tapi ternyata dilantik untuk memiliki NTB. Bukan dimiliki NTB, tapi memiliki NTB bersama-sama kita. Bikin NTB hebat dan bermartabat," tegas Abul Chair dengan penuh semangat. Ia menekankan pentingnya kerja kolektif dalam menghadapi tekanan fiskal dan tantangan lainnya.

Dalam tahap awal kepemimpinannya, Abul Chair berencana untuk melakukan konsolidasi internal di seluruh perangkat daerah. Tujuannya adalah untuk memetakan kekuatan dan kelemahan birokrasi Pemprov NTB sebagai landasan untuk melakukan perbaikan yang lebih terarah. Sebagai Sekda, ia juga menyadari perannya sebagai penghubung utama antara kebijakan gubernur dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan kepala daerah dapat diterjemahkan secara cepat, tepat, dan terukur oleh seluruh jajaran.

"Terima kasih banyak dan mudah-mudahan ke depan terus kita bisa bekerja sama. Karena ini kan birokrasi sangat besar di NTB ini," ujarnya, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam birokrasi yang kompleks.

Peran Strategis dalam Keuangan Daerah dan Hubungan Eksekutif-Legislatif

Lebih lanjut, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Abul Chair akan memainkan peran strategis dalam menjembatani hubungan antara eksekutif dan legislatif. Sinergi antara kedua lembaga ini dinilai sebagai kunci utama dalam mengawal kebijakan pembangunan daerah, termasuk dalam mewujudkan visi "NTB Makmur Mendunia".

Abul Chair juga mengajak seluruh elemen masyarakat, media, akademisi, dan berbagai pihak lainnya untuk bersama-sama membesarkan NTB. "Dan setiap masyarakat NTB juga memiliki kewajiban untuk mewujudkan itu," serunya, menggarisbawahi bahwa pembangunan daerah adalah tanggung jawab kolektif.

Dukungan dan Harapan DPRD NTB

Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Provinsi NTB menyambut baik pelantikan Abul Chair sebagai Sekda Provinsi NTB. Ketua Komisi I DPRD NTB, Muhammad Akri, menyatakan apresiasi penuh terhadap keputusan Gubernur Iqbal dalam mengisi posisi pimpinan tertinggi birokrasi tersebut.

"Kita apresiasi Gubernur sudah melantik Sekda baru (Abul Chair)," kata Akri. Politisi PPP ini menegaskan bahwa latar belakang atau tempat berkarier Abul Chair sebelumnya bukanlah persoalan utama. Baginya, siapapun yang terpilih adalah putra terbaik yang dinilai mampu memimpin birokrasi di NTB. "Siapa pun yang dilantik, itu adalah yang terbaik bagi Provinsi NTB," tegasnya.

Namun demikian, Akri juga menekankan pentingnya adaptasi yang cepat bagi Abul Chair. Mengingat Abul Chair berasal dari luar lingkungan birokrasi Pemprov NTB, ia dituntut untuk segera memahami situasi dan kondisi pemerintahan di daerah ini. "Sebagai figur dari luar birokrasi NTB, Sekda baru harus cepat beradaptasi dan menunjukkan kinerja terbaiknya," imbuhnya.

Kebutuhan Akselerasi Kinerja Pasca Kekosongan Jabatan

Kekosongan jabatan Sekda NTB yang berlangsung cukup lama, hanya diisi oleh Plh dan Plt selama hampir tiga bulan, diakui sedikit banyak memengaruhi iklim kerja di lingkup Pemprov NTB. Kondisi transisi yang berkepanjangan ini menimbulkan ekspektasi yang tinggi terhadap akselerasi kinerja Sekda baru untuk memulihkan stabilitas birokrasi dan mendorong efektivitas program-program pembangunan.

Oleh karena itu, Abul Chair sebagai "komandan birokrasi" diharapkan segera mengeksekusi strategi dan inovasi yang telah dirancang guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. DPRD NTB, melalui Komisi I, menyatakan kesiapannya untuk memberikan kesempatan kepada Abul Chair untuk bekerja, namun juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerjanya ke depan.

"Mari kita beri kesempatan Sekda baru bekerja. Namun, Komisi I yang membidangi pemerintahan akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerjanya ke depan," pungkas Akri, menandakan bahwa peran pengawasan legislatif akan tetap berjalan paralel dengan upaya pembenahan birokrasi yang dipimpin oleh Sekda baru.