Pertamina Patra Niaga Sesuaikan Harga BBM Non Subsidi, Pertalite dan Biosolar Tetap Stabil

JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga, subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), mengumumkan adanya penyesuaian harga jual untuk produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green. Keputusan ini diambil setelah melalui koordinasi mendalam dengan pemerintah selaku regulator dan merupakan hasil dari mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan dinamika harga minyak mentah dunia serta kondisi pasar yang sesungguhnya. Penyesuaian ini berlaku efektif mulai tanggal 10 Juni 2026.

Evolusi Harga BBM Non-Subsidi: Latar Belakang dan Mekanisme Penyesuaian

Penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan sebuah praktik yang lazim dilakukan oleh badan usaha niaga BBM di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mekanisme ini dirancang untuk mencerminkan fluktuasi harga minyak mentah global, nilai tukar mata uang, serta biaya operasional lain yang terkait dengan pengadaan dan distribusi BBM. Di Indonesia, penetapan harga BBM non-subsidi, seperti Pertamax, diatur berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pungutan Cukai dan Harga Jual Eceran BBM.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, dalam keterangannya menjelaskan bahwa penyesuaian harga ini merupakan bagian integral dari upaya Pertamina untuk menjaga keberlangsungan bisnis, memastikan kualitas layanan yang prima, serta menjamin kepastian pasokan energi bagi seluruh masyarakat. "Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green kami lakukan setelah melalui proses evaluasi yang komprehensif sesuai dengan formula harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keputusan ini selalu kami koordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator," ujar Roberth.

Ia menambahkan, "Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk memastikan ketersediaan pasokan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan secara optimal. Kami berupaya menjaga keseimbangan antara aspek keekonomian, kualitas layanan, dan keberlanjutan operasional."

Perbandingan Harga Terbaru dan Dampaknya

Berdasarkan data yang dirilis oleh Pertamina Patra Niaga, berikut adalah perbandingan harga BBM retail non-subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) per tanggal 10 Juni 2026:

• Pertamax (RON 92): Mengalami kenaikan signifikan dari Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter. Kenaikan ini mencapai Rp 3.950 per liter.
• Pertamax Green 95 (RON 95): Juga mengalami penyesuaian harga, dari Rp 12.900 per liter menjadi Rp 17.000 per liter. Kenaikan sebesar Rp 4.100 per liter.
• Pertamax Turbo (RON 98): Tetap pada harga Rp 20.750 per liter.
• Dexlite (CN 51): Tetap pada harga Rp 23.000 per liter.
• Pertamina Dex (CN 53): Tetap pada harga Rp 24.800 per liter.

Berbeda dengan produk non-subsidi, harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar dipastikan tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Pertalite dijual dengan harga Rp 10.000 per liter, sementara Biosolar dijual seharga Rp 6.800 per liter. Penetapan harga BBM bersubsidi ini merupakan kebijakan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM.

Komitmen Pertamina dalam Menjaga Pasokan dan Layanan

Meskipun terjadi penyesuaian harga pada produk non-subsidi, Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga ketersediaan dan kualitas produk BBM di seluruh penjuru negeri. "Kami memastikan bahwa pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman dan tersedia di seluruh jaringan SPBU Pertamina. Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi terkini mengenai harga BBM melalui kanal resmi Pertamina, baik melalui website Pertamina Patra Niaga maupun aplikasi MyPertamina," jelas Roberth.

Aplikasi MyPertamina sendiri telah menjadi salah satu platform utama bagi konsumen untuk mencari informasi lokasi SPBU, memantau harga BBM terkini, serta melakukan transaksi pembayaran BBM secara non-tunai. Keberadaan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kemudahan akses informasi bagi konsumen.

Implikasi dan Respons Publik

Kenaikan harga BBM non-subsidi, terutama Pertamax, berpotensi menimbulkan berbagai implikasi. Bagi pemilik kendaraan pribadi yang menggunakan Pertamax sebagai bahan bakar utama, kenaikan ini tentu akan menambah beban pengeluaran bulanan. Hal ini dapat mendorong sebagian konsumen untuk beralih ke bahan bakar yang lebih terjangkau, seperti Pertalite, jika spesifikasi mesin kendaraan mereka memungkinkan.

Dampak yang lebih luas dapat dirasakan pada sektor transportasi dan logistik. Meskipun BBM bersubsidi tetap stabil, kenaikan harga BBM non-subsidi yang digunakan oleh sebagian armada angkutan barang atau penumpang, serta kendaraan operasional perusahaan, dapat berujung pada penyesuaian tarif. Namun, Pertamina menekankan bahwa penyesuaian ini dilakukan secara berkala dan mempertimbangkan berbagai faktor agar tidak memberatkan konsumen secara berlebihan.

Reaksi dari berbagai pihak, termasuk konsumen dan pelaku usaha, diperkirakan akan beragam. Kalangan konsumen berharap agar penyesuaian harga ini dapat diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan dan ketersediaan pasokan yang konsisten. Sementara itu, pelaku usaha di sektor terkait akan mencermati perkembangan harga ini dan dampaknya terhadap biaya operasional mereka.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM secara berkala melakukan evaluasi terhadap harga BBM non-subsidi. Evaluasi ini tidak hanya mencakup harga minyak mentah dunia, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi makro lainnya, termasuk inflasi dan daya beli masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus menjaga stabilitas harga energi bagi masyarakat.

Kilas Balik: Sejarah Penyesuaian Harga BBM di Indonesia

Sejarah penyesuaian harga BBM di Indonesia telah melalui berbagai fase. Di era Orde Baru, harga BBM cenderung stabil dalam jangka waktu yang relatif lama. Namun, seiring dengan reformasi ekonomi dan liberalisasi pasar energi, pemerintah mulai menerapkan kebijakan yang memungkinkan penyesuaian harga BBM secara lebih fleksibel, terutama untuk produk non-subsidi.

Pada tahun 2005, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, memberikan kewenangan kepada badan usaha untuk menetapkan harga jual BBM. Namun, untuk BBM bersubsidi, pemerintah tetap memegang kendali penuh dalam penetapan harganya.

Sejak saat itu, penyesuaian harga BBM non-subsidi telah beberapa kali dilakukan. Contohnya, pada tahun 2014, harga Pertamax mengalami kenaikan cukup signifikan. Kemudian pada tahun 2016, terjadi penyesuaian harga yang berbeda untuk berbagai jenis BBM. Dinamika ini menunjukkan bahwa penetapan harga BBM non-subsidi merupakan proses yang dinamis dan responsif terhadap kondisi pasar global dan domestik.

Peristiwa penyesuaian harga pada 10 Juni 2026 ini kembali menegaskan komitmen Pertamina untuk beroperasi secara transparan dan akuntabel, serta menjalankan mandatnya dalam memastikan ketersediaan energi yang andal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Konsumen dihimbau untuk terus memantau informasi resmi dari Pertamina agar tidak ketinggalan pembaruan harga dan kebijakan terkait BBM.