Polda NTB Bongkar Praktik Penyelewengan 800 Liter Solar Subsidi di Sumbawa: Modus Operandi dan Dampak Terhadap Distribusi Energi Nasional

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) melalui Tim Khusus resminya berhasil mengungkap praktik dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di wilayah Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Sabtu (4/4), petugas mengamankan ratusan liter solar yang hendak diperjualbelikan secara ilegal demi meraup keuntungan pribadi. Langkah tegas ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mengawal distribusi energi subsidi agar tepat sasaran dan meminimalisir kerugian negara di sektor migas.

Penyelidikan yang berujung pada penangkapan ini bermula dari laporan proaktif masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas pengangkutan BBM dalam jumlah besar yang tidak wajar. Masyarakat di Kecamatan Alas melaporkan adanya kendaraan roda tiga yang sering mengangkut jeriken berisi solar dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) setempat untuk dibawa ke lokasi tertentu. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Khusus Ditreskrimsus Polda NTB melakukan pemantauan lapangan dan pengintaian intensif hingga akhirnya melakukan penyergapan terhadap para pelaku.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial JH yang diduga kuat sebagai otak atau pelaku utama di balik praktik distribusi ilegal ini. JH tidak bekerja sendiri; ia diamankan bersama beberapa rekan lainnya yang saat ini statusnya masih dalam pendalaman penyidik. Selain mengamankan para terduga, kepolisian juga menyita barang bukti berupa satu unit kendaraan roda tiga yang dimodifikasi untuk mengangkut beban berat, serta sekitar 800 liter solar bersubsidi yang dikemas dalam puluhan jeriken.

Kronologi Penangkapan dan Modus Operandi Pelaku

Berdasarkan keterangan resmi dari Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol FX Endriadi, pengungkapan ini dilakukan setelah tim melakukan validasi terhadap informasi intelijen di lapangan. Pada hari Sabtu tersebut, tim mendapati kendaraan roda tiga yang dikemudikan oleh para pelaku baru saja keluar dari salah satu SPBU di Kecamatan Alas. Saat dilakukan pemeriksaan, pelaku tidak dapat menunjukkan dokumen resmi terkait izin angkut atau izin niaga BBM bersubsidi yang sah.

Hasil pemeriksaan awal mengungkapkan modus operandi yang dijalankan oleh JH dan kawan-kawan. Mereka membeli solar subsidi di SPBU dengan harga resmi yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp6.800 per liter. Solar tersebut kemudian dikumpulkan dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali kepada konsumen akhir, dalam hal ini adalah kelompok nelayan di kawasan Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa. Para pelaku menjual solar tersebut dengan harga Rp8.000 per liter, sehingga mereka mendapatkan margin keuntungan sebesar Rp1.200 per liter.

Meskipun selisih harga per liternya terlihat kecil, akumulasi dari ratusan hingga ribuan liter yang diselewengkan setiap minggunya memberikan keuntungan ilegal yang signifikan bagi para pelaku. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menciptakan kelangkaan solar di SPBU bagi masyarakat umum dan petani yang seharusnya lebih berhak menerima subsidi tersebut. Dengan menjual kembali solar subsidi ke sektor tertentu dengan harga di atas ketentuan, para pelaku secara langsung mengganggu stabilitas ekonomi di tingkat lokal.

Pulau Bungin dan Kebutuhan Energi Nelayan

Secara geografis, Pulau Bungin dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di dunia yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Kebutuhan akan bahan bakar solar di wilayah ini sangat tinggi untuk menggerakkan mesin kapal-kapal nelayan guna mencari nafkah di laut. Kondisi ketergantungan yang tinggi inilah yang dimanfaatkan oleh para spekulan seperti JH untuk mencari keuntungan.

Minimnya akses langsung atau jarak yang cukup jauh dari permukiman nelayan ke SPBU resmi seringkali menjadi celah bagi para pengepul ilegal. Para nelayan terkadang terpaksa membeli dari pengecer karena faktor kemudahan akses, meskipun harga yang dibayarkan lebih tinggi dari harga subsidi pemerintah. Namun, tindakan JH yang menyedot kuota subsidi dari SPBU untuk kepentingan komersial pribadi dianggap sebagai tindakan kriminal karena mengambil hak masyarakat lain dan merusak skema distribusi yang telah diatur oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Polda NTB menegaskan bahwa alasan "membantu nelayan" tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan niaga BBM subsidi tanpa izin. Distribusi BBM subsidi telah diatur secara ketat melalui surat rekomendasi dari dinas terkait bagi nelayan atau petani, dan bukan melalui perantara ilegal yang mengambil keuntungan di tengah jalan.

Implementasi Operasi Bersih dan Atensi Mabes Polri

Pengungkapan kasus di Sumbawa ini bukan merupakan kejadian isolasi, melainkan bagian dari gerakan masif yang diinstruksikan oleh pimpinan Polri dan Bareskrim Polri melalui "Operasi Bersih". Operasi ini menargetkan praktik-praktik ilegal di sektor minyak dan gas bumi, termasuk penyalahgunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg dan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar di seluruh wilayah Indonesia.

Kombes Pol FX Endriadi menekankan bahwa pengawasan terhadap BBM bersubsidi menjadi prioritas nasional mengingat beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangatlah besar. Penyelewengan sekecil apa pun akan berdampak pada pembengkakan beban negara dan ketidakadilan sosial. Atensi dari Mabes Polri memastikan bahwa setiap Kepolisian Daerah (Polda) harus bergerak aktif memetakan titik-titik rawan penyelewengan, mulai dari pihak SPBU yang nakal hingga para spekulan di tingkat lapangan.

Dalam kasus ini, penyidik juga tengah mendalami kemungkinan adanya keterlibatan oknum petugas SPBU di Kecamatan Alas. Hal ini dikarenakan pembelian solar dalam jumlah mencapai 800 liter menggunakan kendaraan roda tiga seharusnya memicu kecurigaan dari pihak operator SPBU. Sesuai regulasi, pembelian BBM subsidi dalam jumlah besar atau menggunakan jeriken wajib menyertakan surat rekomendasi resmi dan tercatat dalam sistem digital MyPertamina.

Tinjauan Hukum dan Sanksi Pidana

Para pelaku yang terlibat dalam kasus ini kini menghadapi ancaman hukuman yang berat. Penyidik Polda NTB menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Aturan ini telah diperkuat melalui perubahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 yang telah diubah, setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pengetatan sanksi dalam UU Cipta Kerja ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan ekonomi di sektor migas. Selain sanksi pidana penjara, denda administratif yang sangat besar diharapkan dapat memutus rantai modal para mafia BBM yang selama ini merugikan rakyat kecil. Saat ini, JH dan rekan-rekannya masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda NTB di Mataram untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi NTB.

Dampak Luas Penyelewengan BBM Subsidi bagi Masyarakat

Penyalahgunaan BBM bersubsidi memiliki dampak domino yang merugikan berbagai lapisan masyarakat. Pertama, dari sisi fiskal, subsidi yang diberikan pemerintah berasal dari pajak rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ketika subsidi tersebut "dicuri" oleh spekulan untuk keuntungan pribadi, maka tujuan pemerataan ekonomi menjadi terhambat.

Kedua, fenomena ini seringkali memicu kelangkaan di tingkat konsumen akhir yang sah. Ketika para spekulan melakukan aksi borong di SPBU, antrean kendaraan menjadi mengular, dan stok solar seringkali habis dalam waktu singkat. Hal ini sangat memukul para sopir logistik, angkutan umum, dan petani yang membutuhkan solar untuk mesin pompa air atau traktor mereka.

Ketiga, praktik ini menciptakan ketidakpastian harga di pasar gelap. Harga yang dipatok oleh pengecer ilegal seringkali fluktuatif dan jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Hal ini pada akhirnya meningkatkan biaya operasional nelayan, yang kemudian berdampak pada kenaikan harga komoditas pangan seperti ikan di pasar-pasar lokal.

Langkah Antisipasi dan Imbauan Polda NTB

Menyikapi pengungkapan ini, Polda NTB menghimbau kepada seluruh pengelola SPBU di wilayah Nusa Tenggara Barat untuk memperketat pengawasan di area masing-masing. Operator SPBU diingatkan untuk tidak melayani pembelian BBM subsidi yang tidak sesuai dengan regulasi, terutama yang menggunakan jeriken tanpa izin atau kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi.

"Kami tidak akan segan-segan menindak tegas siapa pun yang bermain-main dengan BBM subsidi, termasuk jika ditemukan adanya keterlibatan oknum internal SPBU atau pihak-pihak lain yang memfasilitasi praktik ilegal ini," tegas Kombes Pol FX Endriadi.

Selain itu, Polri mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dalam melakukan pengawasan lingkungan. Keberhasilan pengungkapan kasus di Alas, Sumbawa ini membuktikan bahwa sinergi antara laporan warga dan kecepatan respons kepolisian mampu memutus mata rantai kejahatan. Masyarakat yang melihat adanya aktivitas mencurigakan terkait penimbunan atau pengangkutan BBM ilegal diminta untuk segera melapor melalui saluran pengaduan resmi kepolisian atau kepolisian sektor terdekat.

Polda NTB juga berencana untuk berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga guna melakukan evaluasi terhadap distribusi di wilayah Sumbawa. Penggunaan teknologi seperti QR Code MyPertamina akan terus didorong agar setiap liter solar yang keluar dari nosel SPBU dapat dilacak siapa pembelinya dan apakah mereka memiliki hak atas subsidi tersebut. Dengan pengawasan berlapis baik dari sisi hukum maupun teknologi, diharapkan kebocoran distribusi energi di NTB dapat ditekan seminimal mungkin.

Kasus penangkapan 800 liter solar di Alas ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak bahwa hukum akan tetap tegak bagi mereka yang mencoba mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat dan kerugian negara. Proses penyidikan akan terus berlanjut untuk memastikan semua pihak yang terlibat mendapatkan sanksi yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku.