Polda NTB Selidiki Dugaan Praktik Aborsi Ilegal di Mataram yang Melibatkan Oknum Tenaga Medis

Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) secara resmi telah memulai langkah penyelidikan mendalam terkait munculnya isu praktik aborsi ilegal yang diduga beroperasi di wilayah Kota Mataram. Penyelidikan ini menjadi perhatian serius otoritas kepolisian menyusul adanya keterlibatan oknum dokter di salah satu rumah sakit swasta terkemuka di ibu kota provinsi tersebut. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan awal dan aduan dari masyarakat yang mencium adanya aktivitas medis ilegal yang melanggar hukum serta kode etik kedokteran.

Direktur PPA-PPO Polda NTB, Kombes Pol Ni Made Pujewati, dalam keterangan resminya pada Senin (7/9), mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah bergerak cepat untuk mengumpulkan bahan keterangan dan bukti-bukti awal. Langkah pertama yang diambil adalah melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak yang dianggap mengetahui atau terlibat dalam pusaran kasus ini. Salah satu poin krusial dalam penyelidikan ini adalah pengambilan keterangan dari individu yang diduga menjadi korban atau pengguna jasa layanan ilegal tersebut. Menurut Pujewati, proses ini sangat penting untuk memetakan sejauh mana praktik tersebut telah berjalan dan siapa saja aktor intelektual maupun pelaksana di lapangan.

Penyelidikan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipicu oleh informasi yang berkembang di ruang publik dan diperkuat oleh temuan dari lembaga swadaya masyarakat. Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, Joko Jumadi, merupakan salah satu pihak pertama yang mengungkap keberadaan praktik ini ke permukaan. Joko menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima pengaduan dari seseorang yang mengaku pernah menjalani prosedur tersebut. Informasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan pendampingan terhadap korban untuk memberikan keterangan resmi di hadapan penyidik Polda NTB pada Jumat (4/9).

Meskipun LPA Kota Mataram aktif mendampingi korban, Joko Jumadi menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengajukan laporan polisi secara formal. Hal ini dikarenakan Polda NTB telah mengambil inisiatif proaktif untuk melakukan penyelidikan berdasarkan informasi intelijen dan aduan masyarakat yang sudah ada. Kehadiran Direktorat PPA-PPO yang baru dibentuk di struktur kepolisian memang diharapkan dapat merespons cepat kasus-kasus sensitif seperti ini tanpa harus menunggu birokrasi pelaporan yang panjang jika buktinya dianggap cukup untuk memulai penyelidikan awal.

Kronologi Penemuan dan Modus Operandi

Berdasarkan data yang dihimpun oleh LPA Kota Mataram dan hasil penelusuran awal, praktik aborsi ilegal ini diduga bukan merupakan fenomena baru di wilayah tersebut. Aktivitas ini disinyalir telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama namun tertutup rapat karena sifatnya yang sangat rahasia dan melibatkan jaringan yang terorganisir. Salah satu temuan yang mengejutkan adalah tarif yang dipatok untuk satu kali tindakan aborsi ilegal. Joko Jumadi mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan korban, biaya yang harus dikeluarkan mencapai angka sekitar Rp15 juta.

Angka tersebut menunjukkan bahwa praktik ini telah bergeser menjadi sebuah komoditas ekonomi bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tarif tinggi ini diduga mencakup biaya kerahasiaan, penggunaan fasilitas medis secara sembunyi-sembunyi, serta jasa dari tenaga medis yang memiliki keahlian namun menyalahgunakan profesinya. Layanan ini juga diketahui tidak terbatas pada kalangan tertentu saja, melainkan terbuka bagi masyarakat umum yang merasa terdesak oleh situasi sosial, ekonomi, maupun psikologis akibat kehamilan yang tidak diinginkan.

Modus operandi yang digunakan biasanya melibatkan perantara atau sistem referensi dari mulut ke mulut untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum. Penggunaan fasilitas di rumah sakit swasta diduga dilakukan dengan memanfaatkan celah pengawasan internal rumah sakit atau dilakukan di luar jam dinas resmi dengan bantuan oknum karyawan lainnya. Hal inilah yang kini sedang didalami oleh penyidik untuk melihat apakah ada unsur pembiaran dari pihak manajemen rumah sakit atau murni merupakan tindakan individual dari oknum dokter tersebut.

Tinjauan Hukum dan Sanksi Pidana

Praktik aborsi di Indonesia diatur secara sangat ketat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tindakan aborsi pada dasarnya dilarang, kecuali untuk kondisi-kondisi darurat medis yang mengancam nyawa ibu atau janin, serta bagi korban pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan dengan batasan usia kehamilan tertentu. Di luar ketentuan tersebut, segala bentuk tindakan pengguguran kandungan dikategorikan sebagai tindak pidana berat.

Secara hukum, oknum dokter yang terbukti melakukan praktik aborsi ilegal dapat dijerat dengan pasal berlapis. Selain UU Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memberikan sanksi tegas bagi siapa saja yang dengan sengaja menggugurkan kandungan orang lain tanpa persetujuan atau bahkan dengan persetujuan namun di luar prosedur legal. Sanksi penjara yang diancamkan tidak main-main, bisa mencapai lebih dari 10 tahun penjara, ditambah dengan denda materiil yang besar.

Bagi tenaga medis, risiko hukum ini juga diikuti dengan sanksi administratif dan profesi. Jika terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat, oknum dokter tersebut terancam dicabut izin praktiknya secara permanen. Hal ini selaras dengan langkah LPA Kota Mataram yang kini tengah menjalin komunikasi intensif dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Dinas Kesehatan Provinsi NTB untuk meninjau aspek etika profesi dalam kasus ini.

Dampak Medis dan Risiko Kesehatan Masyarakat

Di balik aspek hukum yang menjerat, isu aborsi ilegal menyimpan bahaya kesehatan yang sangat besar bagi para perempuan. Praktik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi seringkali mengabaikan prosedur medis yang standar, sterilisasi alat yang memadai, serta penanganan pasca-tindakan yang benar. Risiko komplikasi medis seperti pendarahan hebat, infeksi sistemik (sepsis), kerusakan organ reproduksi yang permanen, hingga kematian menjadi ancaman nyata yang membayangi setiap prosedur aborsi ilegal.

Secara medis, tindakan aborsi yang tidak terpantau oleh otoritas kesehatan resmi dapat mengakibatkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam bagi pasien. Ketiadaan konseling pra dan pasca tindakan membuat korban seringkali mengalami depresi atau gangguan kecemasan jangka panjang. Oleh karena itu, Polda NTB dalam penyelidikannya juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap identitas korban guna memulihkan kondisi psikis mereka sembari proses hukum tetap berjalan.

Keterlibatan oknum dokter dalam kasus ini juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan. Rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat penyembuhan justru diduga menjadi tempat terjadinya praktik yang melanggar sumpah profesi. Dampak sosiologisnya adalah munculnya keraguan masyarakat terhadap integritas tenaga medis di wilayah Mataram jika kasus ini tidak diusut hingga tuntas dan transparan.

Reaksi Pihak Terkait dan Pengawasan Institusi

Hingga laporan ini diturunkan, pihak rumah sakit swasta yang diduga menjadi tempat praktik tersebut belum memberikan pernyataan resmi secara mendetail kepada publik. Namun, manajemen rumah sakit dikabarkan telah bersikap kooperatif terhadap proses klarifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Penyelidikan ini juga mendorong Dinas Kesehatan Kota Mataram dan Provinsi NTB untuk memperketat pengawasan terhadap operasional klinik-klinik kecantikan maupun rumah sakit swasta agar tidak menyalahgunakan wewenang medisnya.

Joko Jumadi, yang juga merupakan akademisi dari Universitas Mataram (Unram), menekankan bahwa kasus ini harus menjadi momentum perbaikan sistem pengawasan internal profesi kedokteran. Menurutnya, IDI sebagai organisasi profesi harus proaktif dalam melakukan audit terhadap anggotanya jika ditemukan indikasi penyimpangan. Koordinasi antara LPA, kepolisian, dan organisasi profesi menjadi kunci utama agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa depan.

Di sisi lain, masyarakat diminta untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran-tawaran layanan medis instan yang tidak memiliki legalitas jelas. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan layanan konseling kehamilan yang legal harus terus ditingkatkan guna mencegah masyarakat mengambil jalan pintas yang berisiko tinggi terhadap nyawa.

Implikasi Penyelidikan dan Langkah Selanjutnya

Proses penyelidikan oleh Direktorat PPA-PPO Polda NTB saat ini masih berada pada tahap awal pengumpulan keterangan saksi dan ahli. Polisi menegaskan bahwa belum ada penetapan tersangka karena asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Namun, keseriusan polisi terlihat dari intensitas pemeriksaan yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir. Penyidik tengah menyusun rangkaian peristiwa (tempus dan locus delicti) untuk memastikan apakah tindakan yang dilakukan memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan praktik aborsi ilegal.

Keberhasilan Polda NTB dalam membongkar kasus ini nantinya akan menjadi preseden penting dalam penegakan hukum terkait perlindungan perempuan dan anak di Nusa Tenggara Barat. Kehadiran Direktorat PPA-PPO yang baru diharapkan mampu memberikan warna baru dalam penanganan kasus yang kompleks dan melibatkan profesi tertentu. Penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu diharapkan dapat memberikan efek jera (deterrent effect) bagi siapa saja yang mencoba mengomersialisasi tindakan medis ilegal yang membahayakan nyawa manusia.

Penyelidikan ini juga diprediksi akan berkembang luas, tidak menutup kemungkinan akan ditemukan adanya jaringan yang lebih besar atau lokasi-lokasi lain yang digunakan untuk praktik serupa. Polda NTB mengimbau masyarakat yang memiliki informasi tambahan terkait kasus ini untuk tidak ragu melapor ke pihak kepolisian. Kerahasiaan identitas pelapor akan dijamin sepenuhnya sesuai dengan undang-undang perlindungan saksi dan korban. Dengan kolaborasi yang kuat antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan organisasi profesi medis, diharapkan praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat dapat segera dihentikan demi terciptanya lingkungan kesehatan yang aman dan bermartabat di Nusa Tenggara Barat.