Program Makan Bergizi Gratis di NTB Menjelma Mesin Ekonomi Rp 824 Miliar, Badan Gizi Nasional Perkuat Standar Higiene dan Sanitasi

TANJUNG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak hanya sukses dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga telah bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang signifikan. Badan Gizi Nasional (BGN) RI memperkirakan perputaran uang dari program ini di NTB kini mencapai angka fantastis sebesar Rp 824 miliar. Angka ini didorong oleh keberadaan 824 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di seluruh wilayah NTB. Setiap satu unit SPPG dilaporkan mampu menggerakkan roda ekonomi dengan perputaran uang hingga Rp1 miliar di area operasionalnya.

"Karena setiap SPPG yang berdiri di wilayah perkotaan maka akan ada uang Rp1 miliar yang beredar di tempat tersebut," ungkap Kepala BGN RI, Dr. Ir. Dadan Hindayana, saat kunjungan kerjanya ke Lombok Utara pada Selasa, 12 Mei 2026. Pernyataan ini menggarisbawahi dampak ekonomi makro yang dihasilkan oleh program yang sejatinya berfokus pada kesehatan anak-anak.

Perputaran dana yang besar dari program MBG ini dinilai memiliki potensi luar biasa dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga para pemasok bahan pangan di daerah, semuanya turut merasakan manfaatnya. Namun, di balik keberhasilan ekonomi yang gemilang, BGN RI juga menyoroti isu krusial terkait kualitas pelaksanaan program, terutama menyangkut insiden keracunan makanan yang pernah terjadi.

Memperketat Standar Demi Gizi dan Keamanan Pangan

Menanggapi berbagai tantangan, termasuk kasus keracunan makanan yang sempat mencoreng pelaksanaan program MBG di NTB, BGN RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi. Dadan Hindayana menekankan pentingnya sinergi antara Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, serta seluruh mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG. "Tujuannya agar kualitas makanan benar-benar terjaga. Karena tujuan utama program ini adalah membuat anak tumbuh sehat, cerdas, kuat, dan ceria dengan makanan yang aman dikonsumsi," tegasnya.

Langkah konkret dalam upaya peningkatan kualitas ini terlihat dari peninjauan kembali standar operasional pembangunan dapur MBG. BGN RI kini menerapkan standar yang lebih ketat, khususnya terkait sistem pengolahan air limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Salah satu contoh yang diunggulkan adalah SPPG Modular Krakatau Steel di Dusun Gitak Gemung, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Lombok Utara. Unit ini telah dilengkapi dengan sistem IPAL yang dirancang sesuai standar tertinggi.

"Pada awal 2025, IPAL memang belum menjadi kewajiban utama, tetapi sekarang sudah diwajibkan. Karena itu, dapur yang belum memiliki IPAL kami hentikan sementara operasionalnya untuk proses pembangunan IPAL. Biasanya hanya membutuhkan waktu satu hingga dua minggu," jelas Dadan Hindayana mengenai kebijakan pengetatan standar IPAL. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap potensi risiko kesehatan yang dapat timbul akibat sanitasi yang tidak memadai.

Selain IPAL, seluruh SPPG kini diwajibkan untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini diterbitkan oleh pemerintah daerah masing-masing, dan proses penerbitannya sangat bergantung pada efektivitas dan kecepatan respons dari instansi pemerintah daerah terkait. Hal ini mengindikasikan perlunya kolaborasi yang lebih erat antara BGN dan pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.

Tantangan Data Penerima Manfaat dan Kredibilitas Program

Di samping isu teknis pelaksanaan, BGN RI juga mengidentifikasi adanya tantangan signifikan terkait akurasi data penerima manfaat program MBG di lapangan. Meskipun pemerintah telah mengupayakan penggunaan basis data yang komprehensif dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikdasmen), Kementerian Agama, serta data kependudukan, masih terdapat celah yang perlu ditangani. Banyak anak dari kalangan pesantren dan balita yang belum terdata secara optimal.

"Ada anak yang belum memiliki NIK karena pernikahan siri dan sebagainya. Akibatnya mereka belum masuk data penerima manfaat sehingga kami harus melakukan pengecekan ulang di setiap daerah," ujar Dadan Hindayana. Ia memberikan contoh kasus di Jawa Barat, di mana target awal 5.900 SPPG mengalami peningkatan menjadi 6.200 unit setelah dilakukan verifikasi ulang terhadap jumlah penduduk riil. "Karena itu, kami sedang melakukan pemerataan dan pengecekan data secara detail agar tidak ada penerima manfaat yang terlewatkan," tambahnya. Upaya ini sangat penting untuk memastikan bahwa program benar-benar menyentuh seluruh anak yang membutuhkan, tanpa ada yang terabaikan.

Lebih lanjut, Dadan Hindayana menyayangkan masih adanya oknum atau pihak yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat dengan mengatasnamakan Badan Gizi Nasional. Fenomena ini sering kali berujung pada kerugian finansial bagi masyarakat yang terlanjur berinvestasi dalam pembangunan SPPG namun kemudian tidak dapat beroperasi. "Karena itu, kami meminta seluruh pihak yang ingin terlibat agar mendaftar melalui portal resmi terpusat dan baru mulai membangun setelah mendapatkan izin resmi dari BGN," tegasnya. Peringatan ini menjadi krusial untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan memastikan bahwa setiap investasi dalam program MBG dilakukan secara sah dan transparan.

Ratusan Dapur MBG Masih Suspend Menanti Pemenuhan Standar

Hingga berita ini diturunkan, tercatat sebanyak 147 dapur program MBG di NTB masih dalam status penangguhan operasional (suspend) oleh BGN. Penangguhan ini merupakan konsekuensi langsung dari ketidakpatuhan terhadap standar IPAL dan SLHS yang telah ditetapkan.

Koordinator Wilayah BGN NTB, Eko Prasetyo, merinci bahwa dari total dapur yang disuspend, sebagian memang telah berhasil melengkapi persyaratan dan kembali beroperasi. Namun, sebanyak 147 unit masih belum mendapatkan izin untuk melanjutkan aktivitasnya. "Yang disuspend secara keseluruhan karena IPAL dan SLHS itu 126, tapi ada juga kejadian menonjol lainnya, jadi totalnya 147 unit dapur," jelas Eko Prasetyo. Kejadian menonjol yang dimaksud bisa merujuk pada berbagai pelanggaran lain yang teridentifikasi selama proses audit dan evaluasi.

Eko Prasetyo menambahkan bahwa total SPPG yang terdaftar dan beroperasi di NTB saat ini mencapai 781 unit, melayani sekitar 1,8 juta penerima manfaat. Mengenai batas waktu penangguhan operasional, Eko menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak memiliki batas waktu yang pasti. "Kalau suspend itu kan di dalam suratnya dalam waktu yang tidak dapat ditetapkan. Selama dia sesegera mungkin melakukan perbaikan kita cabut segera. Tapi kalau lama, lama juga," ujarnya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa BGN RI memberikan kesempatan bagi dapur yang bermasalah untuk melakukan perbaikan, namun proses pencabutan suspend akan sangat bergantung pada keseriusan dan kecepatan tindak lanjut dari pihak pengelola dapur.

Analisis Dampak dan Implikasi Jangka Panjang

Program Makan Bergizi Gratis di NTB, dengan perputaran ekonomi mencapai Rp 824 miliar, menunjukkan potensi luar biasa dari inisiatif yang berfokus pada pemenuhan gizi. Angka ini tidak hanya mencerminkan skala finansial, tetapi juga menunjukkan keterlibatan berbagai sektor ekonomi yang luas, dari hulu ke hilir. Petani penyedia sayuran dan buah, peternak penyedia protein hewani, nelayan penyedia ikan, hingga para pelaku UMKM yang memproduksi olahan makanan, semuanya mendapatkan manfaat ekonomi langsung maupun tidak langsung.

Pengetatan standar IPAL dan SLHS, meskipun menyebabkan penangguhan operasional bagi sebagian dapur, merupakan langkah strategis yang sangat penting. Ini bukan sekadar soal kepatuhan terhadap regulasi, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak. Keracunan makanan yang pernah terjadi menjadi pengingat keras bahwa kualitas dan keamanan pangan tidak boleh dikompromikan demi efisiensi atau kecepatan pelaksanaan. Dengan standar yang lebih tinggi, program MBG akan lebih kokoh dalam mencapai tujuannya untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, kuat, dan ceria.

Isu data penerima manfaat yang belum akurat juga menyoroti kompleksitas implementasi program berskala nasional di negara dengan keragaman demografis seperti Indonesia. Kebutuhan untuk terus melakukan pembaruan dan verifikasi data secara berkala menjadi krusial. Tanpa data yang akurat, efektivitas program dalam menjangkau seluruh kelompok rentan akan terganggu, dan alokasi sumber daya bisa menjadi tidak tepat sasaran.

Terakhir, imbauan BGN RI kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan lembaga tersebut adalah langkah preventif yang sangat diperlukan. Ini bukan hanya untuk mencegah kerugian finansial, tetapi juga untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah yang bertujuan mulia. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan program, mulai dari pendaftaran, perizinan, hingga operasional, harus menjadi prioritas utama untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang dari Program Makan Bergizi Gratis.

Dengan mengatasi berbagai tantangan ini secara proaktif, program MBG di NTB dapat terus berkembang tidak hanya sebagai penyedia gizi, tetapi juga sebagai pilar penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan dan terpercaya, serta menjadi model bagi implementasi program serupa di daerah lain di Indonesia.