Kondisi dunia pendidikan menengah atas di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), kini berada dalam titik nadir yang mengkhawatirkan, khususnya bagi institusi pendidikan swasta. Hingga berakhirnya periode pendaftaran jalur domisili pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025, sejumlah SMA swasta di ibu kota provinsi tersebut melaporkan belum menerima satu pun berkas pendaftaran dari calon siswa baru. Fenomena ini memicu alarm bahaya terkait keberlangsungan operasional sekolah dan nasib para tenaga pendidik yang menggantungkan hidupnya pada rasio jumlah siswa. Keterpurukan ini mencerminkan ketimpangan yang semakin lebar antara sekolah negeri dan swasta. Sekolah-sekolah swasta yang dulunya menjadi alternatif utama kini seolah menjadi pilihan terakhir, atau bahkan tidak dilirik sama sekali, karena masyarakat lebih memilih untuk menunggu hasil seleksi sekolah negeri atau memanfaatkan celah jalur "limpahan" yang tersisa. Situasi ini dialami secara nyata oleh SMA Trisakti Mataram dan SMA Janamarga, dua dari sekian banyak sekolah swasta yang kini berjuang di tengah krisis jumlah peserta didik. Realitas Pahit di Garis Depan Pendidikan Swasta Di SMA Trisakti Mataram, suasana ruang pendaftaran yang biasanya riuh dengan aktivitas administrasi kini tampak lengang. Hingga Kamis (25/6), staf administrasi sekolah mengonfirmasi bahwa belum ada satu pun calon siswa yang menyerahkan berkas pendaftaran secara resmi. Luh, salah satu staf administrasi di sekolah tersebut, mengungkapkan bahwa kondisi ini merupakan kelanjutan dari tren negatif yang telah dirasakan sejak masa pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu. Data internal sekolah menunjukkan penurunan yang sangat drastis. Pada tahun ajaran sebelumnya, SMA Trisakti bahkan gagal mendapatkan satu pun siswa baru untuk kelas X. Dampaknya, saat ini sekolah tersebut hanya memiliki satu angkatan aktif, yakni kelas XII yang berjumlah hanya empat orang siswa. Dengan lulusnya angkatan tersebut dalam waktu dekat, eksistensi sekolah berada di ujung tanduk jika tahun ini mereka kembali gagal menjaring peserta didik baru. Target yang dipasang pihak sekolah pun tidak lagi muluk-muluk; mereka hanya berharap mendapatkan minimal 20 siswa untuk memastikan roda kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap berputar. Kondisi yang hampir serupa terjadi di SMA Janamarga Mataram yang berlokasi di wilayah Karang Sukun. Sekolah ini juga belum mencatat adanya pendaftar mandiri yang datang secara sukarela ke sekolah. Strategi yang diambil pun cenderung pasif-reaktif, yakni menunggu sisa kuota atau calon siswa yang tidak lolos seleksi di SMA negeri. Munawir, salah satu guru di SMA Janamarga, mengakui bahwa krisis ini telah menjadi masalah tahunan yang kronis. Pihak sekolah kini tidak hanya menunggu di kantor, melainkan melakukan upaya "jemput bola" dengan mendatangi pemukiman warga untuk membujuk anak-anak usia sekolah agar mau melanjutkan pendidikan. Kronologi dan Latar Belakang Krisis Peserta Didik Penurunan minat masyarakat terhadap SMA swasta di Mataram tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian proses kebijakan dan perubahan dinamika sosial-ekonomi. Berikut adalah kronologi dan faktor penyebab yang melatarbelakangi krisis tersebut: Dampak Berkepanjangan Pandemi Covid-19: Sejak tahun 2020, banyak keluarga mengalami penurunan daya beli secara signifikan. Meskipun sekolah swasta seperti SMA Trisakti dan SMA Janamarga sudah menggratiskan biaya pendaftaran dan SPP, persepsi masyarakat terhadap biaya "tersembunyi" di sekolah swasta tetap menjadi penghalang. Kebijakan Zonasi dan Perluasan Kuota Sekolah Negeri: Penerapan sistem zonasi dalam PPDB dimaksudkan untuk memeratakan kualitas pendidikan. Namun, dalam praktiknya, sekolah negeri sering kali menambah jumlah rombongan belajar (rombel) atau kuota per kelas untuk menampung lonjakan pendaftar, yang secara langsung menyedot potensi siswa bagi sekolah swasta. Stigma Kualitas dan Fasilitas: Adanya persepsi bahwa sekolah negeri memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan jaminan kualitas yang lebih baik membuat orang tua siswa rela menunggu hingga jalur pendaftaran terakhir di sekolah negeri ditutup total sebelum akhirnya melirik sekolah swasta. Perubahan Demografi dan Migrasi: Pergeseran konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan Mataram juga memengaruhi distribusi calon siswa di sekitar lokasi sekolah-sekolah swasta tersebut. Implikasi Terhadap Kesejahteraan Guru dan Sertifikasi Dampak dari minimnya jumlah siswa ini tidak hanya berhenti pada kosongnya ruang kelas, tetapi merembet pada masalah kesejahteraan tenaga pendidik. Berdasarkan regulasi nasional yang diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, seorang guru profesional wajib memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu untuk dapat mencairkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau tunjangan sertifikasi. Syarat 24 jam mengajar ini sangat bergantung pada jumlah rombongan belajar (rombel) yang tersedia di sekolah. Jika sebuah sekolah tidak memiliki siswa di kelas X dan XI, maka jumlah jam mengajar bagi guru mata pelajaran tertentu akan berkurang drastis atau bahkan hilang sama sekali. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran utama para guru di SMA Trisakti. Tanpa adanya siswa baru, para guru terancam kehilangan hak mereka atas tunjangan sertifikasi, yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi keluarga mereka. Ketakutan akan hilangnya rombel ini menciptakan efek domino. Guru-guru yang kompeten mungkin akan mencari peluang di sekolah lain yang lebih stabil, yang pada gilirannya akan semakin menurunkan kualitas layanan pendidikan di sekolah swasta yang sedang berjuang tersebut. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus tanpa intervensi kebijakan yang nyata. Upaya Penyelamatan dan Strategi Bertahan Hidup Menghadapi situasi yang mencekam ini, SMA swasta di Mataram melakukan berbagai upaya luar biasa untuk bertahan. Langkah-langkah tersebut meliputi: Penghapusan Biaya Pendidikan: Baik SMA Trisakti maupun SMA Janamarga telah menerapkan kebijakan sekolah gratis. Mereka membebaskan biaya pendaftaran hingga biaya bulanan. Persyaratan yang diminta hanyalah dokumen administrasi dasar seperti kartu keluarga, ijazah SMP, dan kepemilikan kartu jaring pengaman sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Program Keluarga Harapan (PKH). Strategi Door-to-Door: Para guru melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah warga (home visit) untuk melakukan sosialisasi. Mereka menyasar anak-anak yang terancam putus sekolah karena kendala biaya atau jarak ke sekolah negeri yang jauh. Fleksibilitas Pendaftaran: Sekolah swasta tetap membuka pintu pendaftaran jauh setelah jalur resmi PPDB pemerintah ditutup, memberikan kesempatan bagi mereka yang "terbuang" dari sistem negeri untuk tetap mengenyam pendidikan. Analisis Fakta dan Harapan Masa Depan Krisis yang menimpa SMA swasta di Mataram merupakan potret nyata dari kegagalan sistem distribusi siswa yang adil antara sektor publik dan swasta. Secara faktual, keberadaan sekolah swasta sangat dibutuhkan untuk menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara, terutama di wilayah yang daya tampung sekolah negerinya terbatas. Namun, tanpa perlindungan regulasi yang membatasi dominasi sekolah negeri dalam mengambil seluruh calon siswa, sekolah swasta kecil akan terus berguguran. Implikasi jangka panjang dari tutupnya sekolah-sekolah swasta ini adalah berkurangnya pilihan pendidikan bagi masyarakat ekonomi lemah yang tidak tertampung di sekolah negeri. Pemerintah daerah, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, diharapkan dapat melakukan evaluasi mendalam terhadap penetapan kuota di SMA negeri. Pembatasan jumlah rombel di sekolah negeri secara ketat dapat menjadi solusi agar "limpahan" siswa dapat terdistribusi secara merata ke sekolah swasta. Selain itu, dukungan dalam bentuk hibah atau bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) khusus bagi sekolah swasta yang kritis perlu dipertimbangkan untuk menjaga agar para guru tetap mendapatkan penghasilan yang layak meskipun jumlah jam mengajar mereka tidak memenuhi syarat minimal akibat krisis siswa. Kini, nasib SMA Trisakti, SMA Janamarga, dan sekolah swasta lainnya di Mataram bergantung pada beberapa pekan ke depan. Apakah mereka akan mendapatkan "limpahan" yang cukup untuk sekadar bertahan hidup satu tahun lagi, ataukah mereka harus bersiap menutup pintu gerbang sekolah untuk selamanya, mengakhiri pengabdian panjang mereka dalam mencerdaskan anak bangsa di tanah Mataram. Masyarakat dan pemerintah kini ditantang untuk melihat pendidikan bukan sekadar kompetisi angka pendaftar, melainkan sebagai ekosistem yang membutuhkan keseimbangan agar tetap tegak berdiri. Post navigation Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati Desak Pengusutan Tuntas Kasus Dugaan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian Santri di Lombok Tengah
