Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati Desak Pengusutan Tuntas Kasus Dugaan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian Santri di Lombok Tengah

Kasus dugaan tindak kekerasan ekstrem yang menimpa tiga orang santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), kini menjadi pusat perhatian publik secara luas. Peristiwa tragis ini mencuat setelah adanya laporan mengenai dugaan pembakaran terhadap para santri yang mengakibatkan satu orang kehilangan nyawa, sementara dua lainnya harus berjuang melawan trauma fisik dan psikis akibat luka bakar serius. Hingga saat ini, kedua korban selamat masih menjalani perawatan intensif di kediaman masing-masing di bawah pengawasan medis dan pendampingan psikologis.

Identitas para korban telah dikonfirmasi oleh pihak terkait. Korban selamat pertama adalah Devan, remaja berusia 13 tahun yang merupakan warga Sintung Tengah, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukeliang Utara. Korban selamat kedua adalah AL, juga berusia 13 tahun, warga Desa Setiling, Kecamatan Batukeliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Sementara itu, satu korban lainnya dilaporkan meninggal dunia akibat komplikasi dari luka bakar yang dideritanya. Tragedi ini tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga memicu diskursus serius mengenai keamanan anak di lingkungan lembaga pendidikan berbasis asrama.

Wakil Ketua DPR RI, Hj. Sari Yuliati, secara resmi menyatakan keprihatinan mendalam dan duka cita yang tulus atas peristiwa tersebut. Sebagai legislator yang mewakili daerah pemilihan Pulau Lombok, ia memberikan atensi khusus terhadap penanganan kasus ini. Menurutnya, insiden ini merupakan alarm keras bagi sistem pendidikan dan pengawasan di lingkungan keagamaan. "Saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Tidak ada alasan apa pun, baik itu disiplin maupun dalih lainnya, yang dapat membenarkan tindakan kekerasan yang menghilangkan nyawa seseorang, terlebih terhadap santri-santri yang sedang menuntut ilmu," ujar Sari Yuliati dalam keterangan resminya pada Senin, 8 Juni 2026.

Kronologi dan Munculnya Kasus ke Ranah Publik

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tragis ini diduga terjadi pada tahun 2025 silam. Namun, kasus ini baru meledak dan diketahui khalayak luas pada pertengahan tahun 2026. Keterlambatan pelaporan ini disinyalir terjadi karena adanya tekanan atau rasa takut dari pihak keluarga, serta kemungkinan upaya penyelesaian internal yang tidak memberikan keadilan bagi korban. Kasus ini akhirnya mencapai meja hukum setelah orang tua korban memberanikan diri untuk melapor kepada pihak berwajib dengan didampingi oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB.

LPA NTB kini berperan aktif dalam memberikan pendampingan hukum dan psikososial kepada korban yang selamat serta keluarga korban meninggal dunia. Kehadiran lembaga ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa suara korban didengar tanpa adanya intimidasi dari pihak mana pun. Investigasi awal menunjukkan bahwa luka bakar yang dialami para santri bukan merupakan kecelakaan biasa, melainkan terdapat unsur kesengajaan yang mengarah pada tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur.

Kesenjangan waktu antara kejadian dan pelaporan menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti fisik di tempat kejadian perkara (TKP). Namun, Sari Yuliati menegaskan bahwa keterlambatan laporan tidak boleh menjadi penghalang bagi tegaknya keadilan. Ia meminta Polri, khususnya Polres Lombok Tengah dan Polda NTB, untuk bekerja secara profesional dan transparan guna mengungkap fakta yang sebenarnya.

Respons Tegas Wakil Rakyat dan Desakan Penegakan Hukum

Sari Yuliati menekankan bahwa supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Sebagai wakil rakyat, ia memikul tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa konstituennya mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Ia mendesak agar seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku langsung maupun pihak pengelola pesantren yang terbukti lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan, dimintai pertanggungjawaban di depan hukum.

"Saya meminta aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus ini secara menyeluruh. Tidak boleh ada toleransi terhadap pelaku maupun pihak yang terbukti lalai sehingga peristiwa ini dapat terjadi. Keadilan harus ditegakkan dan keluarga korban berhak mendapatkannya," tegas Sari. Pernyataan ini mencerminkan sikap tegas DPR RI terhadap segala bentuk kekerasan di institusi pendidikan.

Lebih lanjut, Sari juga menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap tahapan penyidikan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan lembaga pendidikan agama. Ia berjanji akan terus mengawal perkembangan kasus ini melalui fungsi pengawasan yang dimilikinya di parlemen, guna memastikan tidak ada intervensi yang dapat membiaskan fakta hukum.

Evaluasi Sistem Perlindungan Anak di Lingkungan Pesantren

Tragedi di Lombok Tengah ini memicu desakan untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem pengawasan di pondok pesantren. Pesantren, yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak-anak untuk membentuk karakter dan akhlak, kini menghadapi tantangan kredibilitas akibat ulah segelintir oknum. Sari Yuliati berpendapat bahwa standarisasi perlindungan anak di lingkungan pesantren harus segera diperketat.

Evaluasi ini mencakup aspek pengawasan harian terhadap santri, kualifikasi pengasuh atau murabbi, hingga mekanisme pelaporan internal jika terjadi tindakan kekerasan. "Kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak agar tidak terulang kembali. Evaluasi terhadap sistem pengawasan dan perlindungan anak di lingkungan pesantren perlu dilakukan secara menyeluruh guna memastikan keamanan bagi para santri," tambahnya.

Kementerian Agama (Kemenag) selaku instansi pembina pondok pesantren diharapkan dapat mengambil langkah preventif dengan memperkuat regulasi mengenai Pesantren Ramah Anak. Hal ini melibatkan pelatihan bagi pengelola pesantren mengenai hak-hak anak dan cara penanganan konflik tanpa kekerasan. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola lembaga pendidikan sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem belajar yang kondusif.

Menjaga Marwah Institusi Pesantren dari Generalisasi Negatif

Meskipun mengecam keras tindakan kekerasan tersebut, Sari Yuliati mengingatkan masyarakat agar tetap bijak dan tidak memberikan stigma negatif kepada seluruh pondok pesantren. Ia menegaskan bahwa peristiwa ini adalah insiden kasuistik yang dilakukan oleh oknum, dan tidak mencerminkan nilai-nilai luhur yang diajarkan di ribuan pesantren lainnya di Indonesia.

"Kita tidak boleh menghakimi seluruh pesantren hanya karena perbuatan segelintir oknum. Saya meyakini masih banyak pesantren di Lombok maupun di seluruh Indonesia yang menjadi tempat menuntut ilmu yang aman, membentuk karakter, akhlak, dan masa depan generasi muda bangsa," ujar Sari. Menurutnya, pesantren tetaplah pilar penting dalam sistem pendidikan nasional yang telah berkontribusi besar bagi kemajuan bangsa.

Sikap ini diambil untuk mencegah keresahan di kalangan orang tua santri dan masyarakat luas. Generalisasi negatif dikhawatirkan dapat merugikan institusi pendidikan agama yang selama ini telah beroperasi dengan standar moral dan keamanan yang tinggi. Oleh karena itu, penyelesaian hukum yang cepat dan tepat pada kasus di Lombok Tengah ini menjadi kunci untuk memulihkan citra pesantren di mata publik.

Landasan Hukum dan Implikasi Sosial

Secara hukum, pelaku kekerasan terhadap anak di bawah umur dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut mengatur sanksi pidana yang berat bagi siapa pun yang melakukan kekerasan terhadap anak, terlebih jika mengakibatkan luka berat atau kematian. Jika terbukti ada unsur perencanaan, hukuman yang dijatuhkan bisa jauh lebih berat.

Secara sosial, peristiwa ini menunjukkan adanya "tembok keheningan" yang masih sering terjadi di lingkungan pendidikan tertutup. Keberanian keluarga korban untuk melapor setelah sekian lama merupakan langkah maju yang harus didukung oleh semua pihak. Hal ini diharapkan dapat mendorong korban-korban kekerasan lainnya di berbagai institusi untuk berani bersuara dan mencari keadilan.

Sari Yuliati mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat di NTB, untuk bersama-sama memerangi budaya kekerasan. "Keselamatan dan perlindungan santri harus menjadi prioritas bersama. Tidak boleh ada ruang bagi kekerasan dalam bentuk apa pun di lingkungan pesantren. Anak-anak harus dapat belajar dan menuntut ilmu dengan rasa aman serta nyaman," pungkasnya.

Langkah Strategis ke Depan

Sebagai tindak lanjut dari kasus ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pertama, penguatan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di tingkat kabupaten/kota untuk melakukan sosialisasi rutin ke lembaga-lembaga pendidikan. Kedua, pembentukan posko pengaduan yang independen dan mudah diakses oleh para santri dan orang tua.

Ketiga, perlunya pendampingan psikologis jangka panjang bagi korban selamat seperti Devan dan AL. Trauma akibat kekerasan fisik berupa pembakaran bukanlah hal yang mudah untuk disembuhkan. Negara harus hadir untuk memastikan mereka mendapatkan hak rehabilitasi agar dapat kembali beraktivitas dan mengenyam pendidikan tanpa rasa takut.

Keempat, penegakan hukum dalam kasus ini harus dijadikan pelajaran (lesson learned) bagi seluruh pengelola lembaga pendidikan di Indonesia. Bahwa di bawah hukum Indonesia, hak hidup dan hak atas rasa aman setiap warga negara, termasuk santri, adalah mutlak dan dilindungi oleh konstitusi. Penuntasan kasus ini secara adil akan menjadi bukti nyata komitmen negara dalam melindungi generasi penerusnya.

Tragedi di Lombok Tengah ini adalah luka bagi dunia pendidikan Indonesia. Namun, dengan penanganan yang tepat, transparan, dan berkeadilan, peristiwa pahit ini diharapkan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan sistem pendidikan berbasis asrama yang lebih manusiawi, aman, dan berorientasi pada perlindungan anak. Ke depan, pengawasan yang lebih ketat dan kolaborasi yang lebih erat antara masyarakat dan pemerintah akan menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai kekerasan di lingkungan pendidikan.