Temuan BPK Terkait Penyaluran Ganda Bantuan Siswa Miskin di Mataram Mengungkap Celah Verifikasi Data Pendidikan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat menemukan indikasi permasalahan serius dalam penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Kota Mataram untuk tahun anggaran 2025. Dalam laporan hasil pemeriksaannya, BPK mengidentifikasi adanya ribuan siswa yang terdaftar sebagai penerima ganda, yang mengakibatkan potensi inefisiensi anggaran daerah hingga ratusan juta rupiah. Temuan ini menjadi sorotan tajam bagi Pemerintah Kota Mataram, khususnya Dinas Pendidikan, mengingat dana tersebut seharusnya dialokasikan secara presisi untuk menopang keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Berdasarkan audit terperinci yang dilakukan, tercatat sebanyak 2.422 siswa terindikasi menerima bantuan lebih dari satu kali atau masuk dalam daftar penerima ganda. Secara lebih spesifik, data tersebut mencakup 1.831 murid pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan 591 siswa pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Angka ini mencerminkan adanya kelemahan sistemik dalam proses penyaringan dan validasi data di tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat dinas terkait.

Analisis Data Temuan dan Kerugian Anggaran

Ketidakteraturan dalam distribusi bantuan ini memberikan dampak finansial yang signifikan bagi kas daerah. Berdasarkan perhitungan nilai bantuan, total dana yang terindikasi tersalurkan secara ganda mencapai Rp394,46 juta. Jika dirinci lebih mendalam, pada jenjang SD terdapat 1.473 murid yang terindikasi menerima bantuan ganda dengan besaran Rp180.000 per siswa, sehingga total nilai temuan untuk jenjang ini mencapai Rp239,58 juta. Sementara itu, pada jenjang SMP, terdapat 358 siswa yang menerima bantuan ganda dengan nominal Rp360.000 per siswa, yang mengakibatkan akumulasi dana sebesar Rp128,88 juta menjadi catatan BPK.

Masalah ini tidak hanya berhenti pada duplikasi data penerima. BPK juga menemukan ketidaksesuaian kriteria penerima manfaat berdasarkan klasifikasi ekonomi atau "Desil" kesejahteraan. Dari total sekitar 9.000 siswa penerima BSM di Kota Mataram pada tahun 2025, ditemukan sekitar 2.000 siswa yang sebenarnya masuk dalam kategori Desil 6. Dalam sistem pemeringkatan kesejahteraan sosial, Desil 1 hingga 4 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi terendah yang seharusnya menjadi prioritas utama bantuan sosial. Sebaliknya, Desil 6 dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi lebih stabil, sehingga penyaluran bantuan kepada kelompok ini dianggap tidak tepat sasaran.

Kronologi dan Akar Masalah Verifikasi Internal

Munculnya temuan ini tidak lepas dari dinamika administratif yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan Kota Mataram, Ahmad Rifai, memberikan penjelasan mengenai latar belakang teknis yang memicu terjadinya kekacauan data tersebut. Menurut Rifai, program BSM di Kota Mataram sempat mengalami kendala pencairan pada tahun-tahun sebelumnya akibat kesalahan kode rekening anggaran. Hal ini menyebabkan program tersebut terhenti sementara sebelum akhirnya diproses kembali pada tahun 2025.

Dalam upaya untuk mempercepat penyaluran kembali bantuan yang sempat tertunda, Dinas Pendidikan mengakui adanya ketergesaan yang berujung pada kurang telitinya proses verifikasi. Salah satu poin krusial adalah keputusan dinas untuk tidak merujuk pada data kemiskinan terbaru dari Dinas Sosial Kota Mataram saat melakukan penyusunan daftar penerima. Sebaliknya, proses pengusulan lebih banyak bersandar pada data manual yang diserahkan oleh masing-masing satuan pendidikan.

"Kami mengakui bahwa terdapat kekurangan ketelitian dalam melakukan verifikasi data siswa yang diterima dari pihak sekolah. Fokus kami saat itu adalah memastikan bantuan bisa segera cair karena kendala administrasi tahun-tahun sebelumnya sudah teratasi," ujar Ahmad Rifai dalam keterangannya. Ketidaksinkronan antara data sekolah dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Dinas Sosial menjadi celah utama bagi masuknya nama-nama siswa yang tidak memenuhi kriteria atau munculnya nama yang sama di beberapa daftar usulan.

Konsekuensi Hukum dan Sanksi Administrasi

Meskipun terdapat temuan dana yang tersalurkan secara ganda dengan nilai ratusan juta rupiah, BPK tidak memberikan instruksi untuk melakukan pengembalian dana ke kas daerah. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa dana tersebut secara faktual telah diterima dan digunakan oleh para siswa. Mengingat status para penerima tetap merupakan siswa yang sedang menempuh pendidikan, penarikan kembali dana dianggap dapat mengganggu proses belajar-mengajar dan stabilitas ekonomi keluarga siswa.

Sebagai gantinya, Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pendidikan dijatuhi sanksi administratif. Sanksi ini mewajibkan dinas terkait untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan bantuan sosial pendidikan. Hal ini mencakup evaluasi terhadap pejabat pengelola, perbaikan prosedur standar operasional (SOP) verifikasi, serta kewajiban untuk melakukan integrasi data dengan instansi sosial lainnya.

Sanksi administratif ini juga berfungsi sebagai peringatan keras bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan agar lebih disiplin dalam mengelola anggaran publik. BPK menekankan bahwa efektivitas program bantuan sosial sangat bergantung pada kualitas data, dan kelalaian dalam validasi data dapat dikategorikan sebagai bentuk kegagalan dalam menjalankan fungsi kontrol internal pemerintah daerah.

Implikasi Terhadap Keadilan Sosial dan Efisiensi Anggaran

Penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran memiliki implikasi yang lebih luas daripada sekadar angka di atas kertas. Ketika 2.000 siswa di kategori Desil 6 menerima bantuan, terdapat risiko nyata bahwa siswa di kategori Desil 1 atau 2 (yang benar-benar membutuhkan) justru terabaikan atau mendapatkan porsi yang lebih sedikit dari yang seharusnya. Hal ini menciptakan disparitas dalam akses pendidikan dan mencederai prinsip keadilan sosial yang menjadi ruh dari program BSM.

Dalam konteks pembangunan daerah, inefisiensi sebesar Rp394,46 juta merupakan kehilangan kesempatan (opportunity cost). Dana tersebut, jika dikelola dengan lebih akurat, sebenarnya dapat digunakan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan lainnya, seperti perbaikan ruang kelas yang rusak atau pengadaan buku perpustakaan yang lebih lengkap. Oleh karena itu, ketepatan sasaran bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan audit, melainkan tentang moralitas penggunaan uang rakyat untuk pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan.

Langkah Strategis dan Mitigasi di Masa Depan

Merespons temuan dan sanksi dari BPK, Dinas Pendidikan Kota Mataram menyatakan komitmennya untuk melakukan reformasi birokrasi dalam penyaluran bantuan pendidikan. Langkah pertama yang akan diambil adalah melakukan sinkronisasi data secara berkala dengan Dinas Sosial Kota Mataram. Dengan mengacu pada DTKS, Dinas Pendidikan dapat memastikan bahwa hanya siswa yang masuk dalam Desil 1 hingga 4 yang dapat lolos dalam sistem penyaringan bantuan.

"Ke depan, kami akan memperketat proses verifikasi. Kami akan mengkroscek lagi supaya siswa yang mendapatkan BSM ini benar-benar yang berhak. Tidak boleh ada lagi data yang tumpang tindih atau siswa dari keluarga mampu yang masuk dalam daftar," tegas Ahmad Rifai.

Selain sinkronisasi data, Dinas Pendidikan juga berencana untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Sekolah-sekolah yang terindikasi tidak melakukan verifikasi faktual saat mengusulkan nama siswa akan diberikan teguran dan pembinaan. Peran kepala sekolah dan operator sekolah menjadi sangat vital karena mereka adalah garda terdepan yang mengetahui kondisi ekonomi siswa di lapangan.

Pemerintah Kota Mataram juga mempertimbangkan pengembangan sistem informasi manajemen bantuan pendidikan yang terintegrasi secara digital. Dengan sistem ini, setiap siswa akan memiliki profil tunggal yang terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Jika seorang siswa sudah terdaftar sebagai penerima bantuan di satu skema, sistem akan secara otomatis menolak atau memberikan peringatan jika nama tersebut diusulkan kembali dalam skema yang sama atau skema bantuan lain yang bersifat eksklusif.

Pentingnya Akuntabilitas dalam Sektor Pendidikan

Kasus penyaluran ganda BSM di Mataram ini menjadi pelajaran berharga bagi banyak pemerintah daerah di Indonesia. Sektor pendidikan, sebagai salah satu penerima alokasi anggaran terbesar, menuntut tingkat akuntabilitas dan transparansi yang sangat tinggi. Kesalahan administratif, sekecil apa pun, dapat berdampak langsung pada hak-hak dasar warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan merata.

Audit BPK ini bertindak sebagai mekanisme kontrol yang memastikan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada kualitas dan dampak dari penyerapan tersebut. Evaluasi yang dilakukan pasca-temuan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam tata kelola keuangan daerah di Mataram, sehingga visi untuk menciptakan generasi emas melalui pendidikan yang inklusif dan tepat sasaran dapat benar-benar terwujud tanpa dibayangi oleh persoalan administrasi yang berulang.

Pemerintah Kota Mataram kini memiliki tugas berat untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem bantuan sosialnya. Dengan transparansi dalam proses perbaikan data dan ketegasan dalam menerapkan kriteria penerima, diharapkan program BSM tahun-tahun mendatang dapat berjalan lebih optimal, menjangkau mereka yang paling membutuhkan, dan menjadi instrumen efektif dalam memutus rantai kemiskinan di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut.