Kondisi infrastruktur pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menjadi sorotan tajam setelah enam ruang kelas di SMA Negeri 1 Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dinyatakan tidak layak pakai dan berpotensi membahayakan keselamatan jiwa. Terhitung sejak akhir Juli 2026, ratusan siswa di sekolah tersebut terpaksa mengungsi ke ruang kelas darurat dan tenda-tenda sementara demi menghindari risiko keruntuhan bangunan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Langkah drastis ini diambil menyusul hasil inspeksi mendadak dan penilaian teknis yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Provinsi NTB. Kepala Dinas PUPRPKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya, dalam keterangannya kepada awak media pada Senin, 27 Juli 2026, menegaskan bahwa tindakan "pengamanan" terhadap enam ruang kelas tersebut bukan merupakan penyegelan administratif, melainkan prosedur keselamatan kerja untuk melokalisasi area yang berisiko tinggi. Menurutnya, struktur bangunan di enam ruang tersebut telah menunjukkan tanda-tanda kelelahan material yang sangat mengkhawatirkan, sehingga tidak ada pilihan lain selain mengosongkan area tersebut dari segala aktivitas manusia. Kronologi Pengamanan dan Hasil Asesmen Teknis Keputusan untuk menghentikan penggunaan enam ruang kelas di SMAN 1 Gunungsari tidak muncul secara tiba-tiba. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian evaluasi pasca-insiden serupa yang terjadi di beberapa sekolah lain di wilayah Mataram dan Lombok Barat. Tim teknis dari Dinas PUPRPKP NTB melakukan pemeriksaan visual dan struktural secara menyeluruh terhadap gedung-gedung sekolah yang telah berusia di atas 15 hingga 20 tahun. Dari hasil pemeriksaan di SMAN 1 Gunungsari, ditemukan adanya lendutan pada rangka atap dan retakan signifikan pada kolom-kolom penyangga utama. "Maksudnya dilokalisasi supaya tidak digunakan karena berpotensi bahaya. Jadi, diamankan, bukan disegel," ujar Lalu Kusuma Wijaya, atau yang akrab disapa Miq Wijaya. Ia menjelaskan bahwa istilah "diamankan" dipilih untuk memberikan pemahaman kepada pihak sekolah dan orang tua siswa bahwa area tersebut adalah zona merah yang tidak boleh dimasuki hingga ada perbaikan permanen. Miq Wijaya menambahkan bahwa keselamatan siswa dan tenaga pendidik adalah prioritas mutlak yang tidak dapat ditawar. Berdasarkan analisis teknis, struktur atap pada enam ruangan tersebut dinilai sudah tidak mampu lagi menahan beban secara optimal. Jika terjadi beban tambahan seperti hujan lebat atau guncangan seismik kecil, risiko keruntuhan total sangatlah besar. "Saya tidak merekomendasikan untuk digunakan, nanti ambruk. Tidak ada korban saja kita kaget, apalagi kalau ada korban," tegasnya. Dampak Langsung terhadap Kegiatan Belajar Mengajar Penutupan enam ruang kelas ini secara langsung memukul stabilitas kegiatan belajar mengajar (KBM) di SMAN 1 Gunungsari. Dengan hilangnya kapasitas enam ruang kelas, pihak sekolah harus memutar otak untuk memastikan seluruh siswa tetap mendapatkan hak pendidikan mereka. Solusi jangka pendek yang diambil adalah dengan mendirikan ruang kelas darurat. Para siswa kini harus beradaptasi dengan lingkungan belajar yang jauh dari kata ideal. Sebagian siswa belajar di bawah tenda darurat yang rentan terhadap panas terik dan gangguan suara dari luar, sementara sebagian lainnya harus berbagi ruang laboratorium atau perpustakaan yang disekat secara sederhana. Kondisi ini diakui oleh pemerintah daerah sebagai situasi yang tidak nyaman, namun diperlukan untuk mencegah tragedi. Lalu Kusuma Wijaya mengakui bahwa perpindahan ke ruang darurat pasti mengganggu konsentrasi dan kenyamanan siswa. Namun, ia menekankan bahwa ketidaknyamanan sementara jauh lebih baik daripada menanggung risiko hilangnya nyawa. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB diharapkan segera berkoordinasi untuk mencari solusi jangka menengah, baik melalui pergeseran anggaran rehabilitasi maupun pengajuan dana darurat. Fenomena Bangunan Tua: Ancaman Serupa di Sekolah Lain Kasus di SMAN 1 Gunungsari bukanlah insiden terisolasi, melainkan puncak dari gunung es masalah infrastruktur pendidikan di NTB. Sebelumnya, publik sempat dikejutkan dengan insiden atap sekolah yang ambruk di SMAN 7 Mataram dan SMAN 1 Lingsar. Rentetan kejadian ini menunjukkan adanya pola kerusakan pada bangunan-bangunan sekolah yang dibangun pada medio 1990-an dan awal 2000-an. PUPRPKP NTB mencatat bahwa rata-rata bangunan sekolah di wilayah tersebut yang telah berusia sekitar 20 tahun mulai menunjukkan degradasi kualitas struktur. Faktor cuaca, kurangnya pemeliharaan rutin yang bersifat struktural, serta dampak jangka panjang dari gempa bumi besar yang pernah mengguncang Lombok pada 2018 disinyalir menjadi penyebab utama rapuhnya bangunan-bangunan tersebut. "Kami melihat ada kecenderungan bangunan yang sudah berusia 20 tahun ke atas memiliki kondisi serupa. Material kayu atau baja ringan pada masa itu mungkin sudah mencapai batas usia pakainya, atau ada pergeseran struktur tanah yang tidak terdeteksi," jelas Miq Wijaya. Masalahnya, jumlah gedung sekolah dengan kriteria tersebut sangat banyak dan tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB, sehingga pemantauan satu per satu secara langsung oleh tim dinas menjadi tantangan logistik yang besar. Instruksi Asesmen Mandiri dan Mitigasi Risiko Menyadari keterbatasan personel untuk menjangkau seluruh sekolah di NTB dalam waktu singkat, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas PUPRPKP mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala sekolah untuk melakukan asesmen mandiri. Langkah proaktif ini diharapkan dapat menjadi sistem peringatan dini (early warning system) untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Pihak dinas telah memberikan panduan atau "kisi-kisi" sederhana kepada pengelola sekolah untuk mendeteksi kerusakan bangunan secara visual. Beberapa indikator yang harus diwaspadai antara lain: Lendutan Atap: Jika garis atap terlihat melengkung atau tidak rata saat dilihat dari kejauhan. Retakan Struktural: Munculnya retakan diagonal pada dinding yang menembus hingga ke sisi lain, atau retakan pada kolom dan balok beton. Suara Derit: Adanya suara-suara aneh dari arah atap saat tertiup angin kencang. Pintu/Jendela Macet: Kesulitan membuka pintu atau jendela yang bisa menjadi indikasi adanya pergeseran beban bangunan. "Kami tidak bisa keliling se-NTB secara bersamaan, jadi kita beri kisi-kisi sederhana agar sekolah melakukan asesmen sendiri. Kalau bentuknya sudah menunjukkan keanehan seperti atap melengkung, harus segera dikosongkan dan dilaporkan," kata Wijaya. Setelah laporan asesmen mandiri diterima, tim teknis dari PUPRPKP akan turun untuk melakukan verifikasi mendalam dan menentukan apakah bangunan tersebut perlu diperbaiki ringan, direhabilitasi total, atau dihancurkan untuk dibangun ulang. Analisis Implikasi dan Kebutuhan Anggaran Situasi di SMAN 1 Gunungsari memberikan gambaran nyata mengenai mendesaknya audit infrastruktur publik secara menyeluruh di NTB. Implikasi dari temuan ini mencakup aspek anggaran yang sangat besar. Rehabilitasi enam ruang kelas di satu sekolah saja memerlukan dana yang signifikan, apalagi jika temuan serupa meluas ke puluhan sekolah lainnya. Secara faktual, pemerintah daerah kini dihadapkan pada dilema anggaran antara alokasi untuk program pengembangan kualitas pendidikan (seperti pelatihan guru dan kurikulum) dengan alokasi untuk pemeliharaan fisik bangunan. Namun, melihat tren bangunan yang mulai "tua bersamaan", Pemprov NTB perlu mempertimbangkan skema pembiayaan tahun jamak (multi-years) atau mencari dukungan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk renovasi besar-besaran. Selain itu, diperlukan adanya standardisasi pemeliharaan bangunan sekolah. Selama ini, pemeliharaan seringkali hanya bersifat kosmetik, seperti pengecatan ulang, tanpa menyentuh penguatan struktur. Kasus SMAN 1 Gunungsari menjadi pengingat bahwa aspek struktural harus menjadi prioritas dalam setiap laporan periodik kondisi sekolah. Harapan dan Langkah Kedepan Masyarakat, khususnya para orang tua siswa di SMAN 1 Gunungsari, berharap agar proses perbaikan tidak memakan waktu lama. Belajar di ruang darurat dalam jangka waktu panjang dikhawatirkan akan menurunkan motivasi belajar siswa dan produktivitas guru. Selain itu, faktor keamanan di ruang darurat juga harus tetap diperhatikan, terutama menjelang musim penghujan yang dapat memperburuk kondisi tenda atau bangunan sementara. Pemerintah Provinsi NTB menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan teknis ini. Langkah pertama adalah memastikan status keamanan seluruh bangunan di SMAN 1 Gunungsari agar area yang masih aman tetap dapat digunakan secara maksimal. Langkah kedua adalah penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk rehabilitasi enam kelas yang terdampak agar dapat segera diusulkan dalam perubahan anggaran atau anggaran tahun berikutnya. Tragedi infrastruktur pendidikan yang menimpa SMAN 1 Gunungsari harus menjadi titik balik bagi manajemen fasilitas pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Keselamatan siswa adalah fondasi utama dari proses pendidikan itu sendiri. Tanpa gedung yang kokoh dan aman, visi untuk mencetak generasi unggul akan selalu dihantui oleh ketakutan akan bencana yang sebenarnya bisa dicegah melalui pengawasan dan pemeliharaan yang ketat. (rat) Post navigation Temuan BPK Terkait Penyaluran Ganda Bantuan Siswa Miskin di Mataram Mengungkap Celah Verifikasi Data Pendidikan
