Uji Coba Jalur Satu Arah Jalan Dakota Mataram Picu Kemacetan Parah, Warga Keluhkan Dampak Negatif

MATARAM – Pemberlakuan uji coba sistem satu arah di Jalan Dakota, Kota Mataram, menuju Jalan Dr. Wahidin Rembiga yang dimulai sejak 20 Juli 2026 dilaporkan menuai kritik tajam dari masyarakat. Sejumlah pengguna jalan mengeluhkan kemacetan parah yang timbul akibat rekayasa lalu lintas ini, bahkan terjadi antrean kendaraan yang memanjang hingga perbatasan Kota Mataram dengan Lombok Barat di simpang tiga Midang, khususnya pada jam-jam sibuk pagi hari. Situasi ini menimbulkan kekecewaan mendalam dan mengganggu aktivitas sehari-hari warga, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan orang tua yang mengantar anak sekolah.

Kronologi dan Keluhan Warga Terkait Uji Coba Satu Arah

Uji coba rekayasa lalu lintas yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan kendaraan di Jalan Dakota ini sejatinya telah dijadwalkan dan dipersiapkan oleh pemerintah. Skema yang diterapkan adalah pengaturan arus kendaraan hanya dari arah Jalan Adisucipto menuju utara, sementara kendaraan dari arah Jalan Dr. Wahidin tidak lagi diperbolehkan memasuki Jalan Dakota dan diarahkan untuk terus lurus. Kebijakan ini merupakan hasil kajian Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ), dengan harapan dapat mengurangi titik antrean kendaraan yang kerap memicu kemacetan di kawasan tersebut.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Sejak uji coba dimulai, volume kendaraan yang dialihkan ke jalur lain, ditambah dengan lebar jalan yang dinilai tidak sebanding dengan jumlah kendaraan, justru menciptakan kemacetan yang lebih parah. Muhamad Husain, salah satu warga Rembiga, mengungkapkan kekecewaannya kepada Radar Lombok pada Selasa (21/7). “Sekarang macet sampai Midang. Belum saatnya diterapkan jalur satu arah. Mestinya Jalan Dakota tetap dibuka dan diperlebar,” ujarnya, menyuarakan keresahan banyak warga. Ia menambahkan bahwa banyak pengguna jalan, terutama ASN, mengalami keterlambatan masuk kerja akibat antrean yang bisa memakan waktu hingga satu jam. Dampak ini juga dirasakan oleh orang tua yang harus mengantar anak sekolah ke pusat kota.

Keluhan serupa datang dari berbagai kalangan pengguna jalan yang merasakan langsung dampak negatif dari rekayasa lalu lintas ini. Antrean panjang di pagi hari menjadi pemandangan umum, menciptakan ketidaknyamanan dan efisiensi waktu yang terbuang sia-sia. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kajian yang telah dilakukan sebelum pemberlakuan uji coba.

Tanggapan Resmi dan Peran Dinas Perhubungan

Menanggapi keluhan masyarakat, Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin, menjelaskan bahwa kewenangan penuh terkait penerapan rekayasa lalu lintas ini berada di ranah Dinas Perhubungan Provinsi NTB. “Kita backup provinsi selaku inisiator rekayasa lalin jalur,” ungkapnya. Zulkarwin menegaskan bahwa Dinas Perhubungan Kota Mataram hanya bertugas mendampingi pelaksanaan uji coba, sementara seluruh perencanaan dan kebijakan berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi NTB.

Ia menambahkan bahwa pola pengaturan lalu lintas serupa sebenarnya sudah pernah diterapkan oleh petugas di lapangan secara situasional. Selama ini, petugas telah beberapa kali menerapkan sistem buka-tutup pada jam-jam sibuk, terutama pagi dan sore hari, untuk mengelola arus kendaraan. “Kalau lagi ramai, cara ini sudah biasa dilakukan oleh teman-teman di Dalops. Pengendara tidak diberi kesempatan belok ke Jalan Dakota, tetapi diarahkan terus ke arah selatan,” jelasnya.

Meskipun demikian, Zulkarwin menekankan bahwa kebijakan uji coba ini merupakan bagian dari proses evaluasi. “Kita lihat saja dulu hasil uji cobanya seperti apa. Kalau memang tidak efektif, pasti kita evaluasi,” katanya. Ia juga menyatakan bahwa Dinas Perhubungan Kota Mataram menyiapkan petugas di jam-jam tertentu untuk memantau kondisi lalu lintas, mengingat volume kendaraan di area tersebut cukup padat.

Konteks Latar Belakang dan Tinjauan Kebijakan

Perubahan pola lalu lintas di Jalan Dakota merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kepadatan kendaraan yang telah lama menjadi keluhan pengguna jalan di Kota Mataram. Jalan Dakota sendiri merupakan salah satu arteri penting yang menghubungkan beberapa wilayah di utara kota dengan pusat kota. Peningkatan volume kendaraan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi, telah memberikan tekanan pada infrastruktur jalan yang ada.

Pemberlakuan sistem satu arah ini bukanlah hal yang baru dalam manajemen lalu lintas di perkotaan. Banyak kota besar di Indonesia maupun dunia telah mengadopsi sistem serupa sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi arus kendaraan, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas. Tujuannya adalah menciptakan aliran lalu lintas yang lebih teratur dan mengurangi konflik antar pengguna jalan.

Namun, keberhasilan penerapan sistem satu arah sangat bergantung pada beberapa faktor kunci, antara lain:

1. Kajian Mendalam: Analisis yang komprehensif terhadap volume kendaraan, pola perjalanan, dan kondisi infrastruktur jalan di area terdampak.
2. Alternatif Jalan yang Memadai: Ketersediaan jalur alternatif yang memadai dan mampu menampung volume kendaraan yang dialihkan.
3. Sosialisasi yang Efektif: Informasi yang jelas dan merata kepada masyarakat mengenai perubahan sistem lalu lintas, termasuk rute alternatif dan alasan di balik kebijakan tersebut.
4. Evaluasi Berkala: Pelaksanaan evaluasi secara rutin untuk memantau dampak kebijakan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dalam kasus Jalan Dakota, tampaknya ada kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas di lapangan. Kepadatan yang justru meningkat mengindikasikan bahwa volume kendaraan yang dialihkan tidak sepenuhnya tertampung oleh jalur lain, atau lebar jalan yang ada tidak mampu mengakomodasi perubahan arus lalu lintas secara efektif.

Data Pendukung dan Potensi Implikasi

Meskipun data spesifik mengenai volume kendaraan di Jalan Dakota sebelum dan sesudah uji coba tidak disajikan dalam artikel sumber, secara umum Kota Mataram mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menunjukkan tren peningkatan jumlah kendaraan bermotor di NTB, termasuk di Kota Mataram, yang terus meningkat. Peningkatan ini, jika tidak diimbangi dengan pengembangan infrastruktur jalan yang memadai, akan terus menjadi tantangan dalam pengelolaan lalu lintas.

Implikasi dari kemacetan yang terjadi akibat uji coba ini dapat mencakup beberapa aspek:

• Ekonomi: Keterlambatan waktu tempuh dapat mengurangi produktivitas kerja, meningkatkan konsumsi bahan bakar, dan berpotensi menurunkan efisiensi operasional bisnis yang bergantung pada mobilitas barang dan jasa.
• Sosial: Ketidaknyamanan dan stres akibat kemacetan dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, dampak pada jadwal harian seperti mengantar anak sekolah atau menghadiri janji penting dapat menimbulkan keresahan.
• Lingkungan: Peningkatan waktu kendaraan berjalan di tempat dapat menyebabkan peningkatan emisi gas buang, berkontribusi pada polusi udara di perkotaan.

Evaluasi dan Langkah Selanjutnya

Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perhubungan menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas uji coba ini. Setelah periode uji coba selesai, analisis mendalam akan dilakukan untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap mobilitas masyarakat dan akses pengguna jalan di kawasan tersebut. Jika rekayasa lalu lintas ini terbukti mampu memperlancar arus kendaraan dan mengurangi antrean di simpang Jalan Dakota, sistem satu arah berpeluang untuk diterapkan secara berkelanjutan.

Namun, jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan ini justru memperparah kondisi, penyesuaian atau bahkan pembatalan kebijakan perlu dipertimbangkan. Salah satu opsi yang disuarakan oleh warga adalah pelebaran Jalan Dakota itu sendiri, yang mungkin memerlukan kajian teknis dan alokasi anggaran yang lebih besar.

Masyarakat berharap agar evaluasi yang dilakukan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar menghasilkan solusi yang pro-rakyat dan dapat mengatasi akar permasalahan kemacetan di Kota Mataram. Transparansi dalam proses evaluasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan memastikan kebijakan transportasi publik yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

Proses uji coba ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali strategi manajemen lalu lintas di Kota Mataram, dengan mempertimbangkan berbagai alternatif solusi yang mungkin tidak hanya terbatas pada perubahan pola satu arah, tetapi juga mencakup peningkatan infrastruktur, pengembangan transportasi publik, dan pengelolaan permintaan perjalanan. (dir)