Kaesang Pangarep Lantik Pengurus PSI NTB dan Targetkan Kemenangan Pemilu 2029 dengan Merangkul Tokoh Lokal

Mataram menjadi saksi langkah strategis Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam memperkuat basis massa di wilayah timur Indonesia. Pada Sabtu (2/5), Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Kaesang Pangarep, secara resmi melantik jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) serta 10 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI tingkat kabupaten dan kota. Pelantikan ini tidak sekadar seremoni administratif, melainkan sinyal kuat kesiapan PSI untuk melakukan penetrasi politik di daerah yang selama ini belum menjadi basis utama partai tersebut.

Upacara pelantikan yang berlangsung khidmat tersebut juga menjadi panggung bagi PSI untuk memperkenalkan "amunisi" baru. Dalam sebuah prosesi simbolis, Kaesang memakaikan jaket kebesaran PSI kepada sejumlah tokoh politik senior dan figur berpengaruh di NTB. Langkah ini dipandang sebagai upaya pragmatis PSI untuk mendongkrak elektabilitas dengan memanfaatkan jejaring tokoh-tokoh lokal yang telah memiliki basis massa akar rumput yang solid.

Daftar tokoh yang bergabung ke dalam gerbong PSI cukup mengejutkan pengamat politik lokal. Di antaranya adalah TGH Hazmi Hamzar, pimpinan Pondok Pesantren Maraqittalimat yang juga mantan anggota DPRD NTB dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Gede Wenten, mantan anggota DPRD Kota Mataram. Keduanya kini didapuk menempati posisi strategis sebagai Dewan Pembina DPW PSI NTB. Kehadiran tokoh agama dan tokoh masyarakat seperti TGH Hazmi Hamzar memberikan legitimasi kultural yang kuat bagi PSI di tengah masyarakat NTB yang religius.

Selain itu, bergabungnya Multazam, mantan Sekretaris DPW Partai NasDem NTB yang juga pernah duduk di kursi DPRD NTB, sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK), menunjukkan bahwa PSI serius dalam melakukan manajemen struktur partai. Nama lain yang turut merapat adalah Rais Ishak (mantan anggota DPRD NTB dari Partai Demokrat), mantan Bupati Bima Syafruddin, AA KT Agung Oka Kartha Wirya dari Puri Agung Cakranegara, Lalu Mahdarain dari Majelis Adat Sasak, serta tokoh masyarakat Dompu, Gaziamansyuri.

Konsolidasi Struktur: Melampaui Syarat Undang-Undang

Ketua DPW PSI NTB, Lalu Budi Suryata, dalam keterangannya menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan puncak dari upaya konsolidasi organisasi yang intensif. Ia menyatakan bahwa saat ini PSI telah berhasil menuntaskan pembentukan struktur kepengurusan hingga 100 persen di tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan hingga ke tingkat kecamatan di seluruh NTB.

Pencapaian ini menempatkan PSI di atas standar minimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Merujuk pada regulasi tersebut, syarat pembentukan partai politik memang mewajibkan kepengurusan 100 persen di tingkat provinsi. Namun, untuk tingkat kabupaten/kota, syarat minimal hanyalah 75 persen, dan untuk tingkat kecamatan minimal 50 persen. Dengan menyentuh angka 100 persen di seluruh tingkatan, PSI NTB menunjukkan bahwa mereka memiliki daya jangkau yang lebih luas dibandingkan persyaratan administratif minimum yang diwajibkan negara.

Lalu Budi Suryata, yang juga mantan Sekretaris DPD PDIP NTB, menekankan bahwa militansi kader menjadi kunci utama. Baginya, angka di atas kertas tidak ada artinya tanpa pengabdian nyata kepada masyarakat di lapangan. Konsolidasi yang rampung lebih awal ini memberikan keuntungan bagi PSI untuk mulai fokus pada strategi pemenangan jangka panjang, yakni Pemilu 2029.

Strategi "Turun ke Bawah" Ala Kaesang Pangarep

Dalam pidato arahannya, Kaesang Pangarep menekankan filosofi politik yang bersifat praktis dan solutif. Ia meminta seluruh kader PSI untuk tidak berdiam diri di kantor partai, melainkan aktif turun ke masyarakat guna menyerap aspirasi dan merasakan langsung persoalan yang dihadapi warga. Menurut Kaesang, kehadiran PSI harus dirasakan manfaatnya melalui perjuangan nyata demi kesejahteraan rakyat, bukan sekadar retorika politik di media sosial.

Instruksi ini sejalan dengan gaya politik yang selama ini diusung oleh PSI, yaitu partai yang ingin tampil sebagai "partai anak muda" yang lincah, solutif, dan dekat dengan rakyat. Di tengah persaingan partai-partai besar yang telah mapan di NTB, Kaesang menyadari bahwa PSI membutuhkan diferensiasi. Ia menegaskan pentingnya solidaritas internal dan kerja keras, mengingat NTB bukanlah basis tradisional PSI. Namun, ia optimistis dengan komposisi tokoh-tokoh yang baru bergabung, PSI memiliki modal sosial yang cukup untuk meraih kemenangan signifikan pada Pemilu 2029 mendatang.

Konteks Politik NTB dan Tantangan Pemilu 2029

Provinsi NTB secara historis merupakan wilayah yang sangat kompetitif dengan pengaruh kuat dari partai-partai nasional besar serta partai berbasis massa Islam. Tantangan terbesar bagi partai baru atau partai yang sedang melakukan ekspansi seperti PSI adalah membangun identitas di tengah pemilih yang sangat dipengaruhi oleh patronase tokoh lokal dan afiliasi keagamaan.

Dengan bergabungnya tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang—mulai dari mantan politisi PPP, NasDem, Demokrat, hingga tokoh adat Sasak dan pimpinan pondok pesantren—PSI sedang melakukan strategi "akomodasi elitis". Strategi ini bertujuan untuk meminimalisir hambatan masuk (entry barrier) di daerah yang memiliki struktur sosial yang kuat.

Secara sosiologis, keterlibatan tokoh seperti TGH Hazmi Hamzar memberikan akses bagi PSI ke komunitas pesantren dan pemilih religius. Sementara itu, kehadiran tokoh dari Puri Agung Cakranegara dan Majelis Adat Sasak memperluas jangkauan PSI ke basis masyarakat adat dan budaya yang sangat dihormati di Pulau Lombok.

Analisis Implikasi: Menuju 2029

Langkah PSI di NTB merupakan bagian dari proyeksi nasional partai tersebut untuk meningkatkan suara secara signifikan. Berdasarkan data Pemilu 2024, PSI masih berjuang untuk menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Oleh karena itu, penguatan struktur di daerah-daerah non-basis seperti NTB menjadi sangat krusial.

Implikasi dari pelantikan ini dapat dilihat dari dua sisi:

1. Penguatan Basis Elektoral: Dengan masuknya figur-figur yang pernah menjabat di legislatif dan eksekutif, PSI kini memiliki "peta jalan" untuk mendulang suara. Tokoh-tokoh ini umumnya memiliki basis massa loyal yang bisa dimobilisasi. Jika PSI mampu mengelola tokoh-tokoh ini dengan baik, tidak menutup kemungkinan partai ini akan menjadi kuda hitam pada Pemilu 2029.
2. Uji Ketahanan Partai: Tantangan berikutnya bagi PSI adalah mempertahankan soliditas di internal. Seringkali, partai yang terlalu cepat menarik banyak tokoh senior dari berbagai latar belakang partai berbeda rentan terhadap konflik kepentingan di kemudian hari. Konsistensi kepemimpinan Lalu Budi Suryata akan diuji dalam menyatukan visi para tokoh baru ini agar tetap sejalan dengan ideologi partai.

Kesimpulan

Pelantikan pengurus PSI di Mataram menjadi babak baru bagi konstelasi politik di NTB. Kehadiran Kaesang Pangarep yang turun langsung memberikan suntikan semangat bagi kader-kader di daerah. Dengan struktur organisasi yang telah mencapai 100 persen dan masuknya deretan tokoh berpengaruh, PSI kini memiliki infrastruktur yang mumpuni untuk memulai kerja politik yang lebih agresif.

Tujuan akhirnya sudah jelas: menjemput kemenangan pada Pemilu 2029. Meskipun jalan yang harus ditempuh masih panjang, langkah konkret yang diambil di NTB menunjukkan bahwa PSI tidak ingin hanya menjadi penggembira, melainkan ingin menjadi aktor utama yang menentukan arah kebijakan publik di masa depan. Fokus selanjutnya adalah bagaimana menjaga momentum ini tetap terjaga hingga lima tahun ke depan, memastikan bahwa setiap janji kesejahteraan yang diucapkan Kaesang benar-benar terealisasi bagi masyarakat NTB.

Ke depan, publik akan terus memantau apakah bergabungnya para mantan elite parpol ini akan benar-benar membawa perubahan elektoral yang signifikan bagi PSI, atau justru hanya menjadi langkah jangka pendek yang akan pudar seiring dinamika politik yang terus berubah di Indonesia. Untuk saat ini, PSI telah berhasil menunjukkan bahwa mereka adalah partai yang diperhitungkan di kancah politik NTB.